Ditemukan 2513 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT JATIM GRHA UTAMA
2724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3694/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00009/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Februari 2013, sehingga perhitungan Pajak yang terutangmenjadi sebagai berikut: JumlahNo URAIAN(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2.
    Sutomo, Surabaya, dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 0a.2. PPN nya yang dipungut sendiri Rp 5a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 5a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp aa.6. Jumlah RP 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp :2 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a.
Register : 16-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3005 B/PK/PJK/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 —
16029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang terutangPPNa.1. Ekspor 0 85.282.028.966 85.282.028.966b. Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang tidak 85 .282.028.966 0 (85.282.028.966)terutang PPNc. Jumlah SeluruhPenyerahan 85 .282.028.966 85.282.028.966 0(a.6+b)2. Perhitungan PPN KurangBayarb.2 Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan 0 3.167.836.997 3.167.836.997 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3005/B/PK/Pjk/2020 e.
    terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00222/KEB/WPJ.04/2017tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00156/507/13/067/16, tanggal 29 Agustus 2016, beralamat diGedung Menara Prima Lantai 21 Unit F,,J, Jalan Dr Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, danmenetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No uaa Jumlah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 09-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
224163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020Bahwa perhitungan PPN untuk Masa Pajak Juli 2013 menurut kamimemiliki perincian sebagai berikut : NoJumlahUraian(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib.
    Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b.
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2190 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. KARYA JAYA NUSANTARA;
5616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 1.282.280.489,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.324.200,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 1.296.604.689,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.296.604.689,002.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 1.282.280.489,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.324 .200,00Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2190/B/PK/Pjk/2019a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5289 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MC PET FILM INDONESIA;
7529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dan menetapkan perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 48.191 .952.116,00a.2.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp18.714.568,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 24-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4069 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 —
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4069/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN Rp 40.767.549.282,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 40.767.549.282,00Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 297.671.444,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 1.006.655.185,00 Lainlain Rp 0,00 Jumlah Rp 1.006.655.185,00c. Diperhitungkan SKPPKP Rp 0,00d.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5238 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MC. PET FILM INDONESIA;
8130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP01460/WPJ.07/2016 tanggal30 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapansebagian banding Pemohon' Banding terhadapPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00302/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015 atas namaPT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000, beralamat diGedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan,Jakarta Selatan 12920 dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 5238 B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.Ekspor Rp 49.740.726.275,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 331.412.608,00a.4.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5236 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MC. PET FILM INDONESIA;
8332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP01459/WPJ.07/2016 tanggal30 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapansebagian banding Pemohon' Banding terhadapPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor 00301/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama PTMc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000, beralamat di GedungSetiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, JakartaSelatan 12920 dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.858.584,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5184 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MC PET FILM INDONESIA;
6526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 5184/B/PK/Pjk/2020Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2014 Nomor 00129/407/14/052/15, tanggal 27 Agustus 2015,atas nama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000,beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan 12920 sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: No Uraian vumiah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPNa.1.
    Putusan Nomor 5184/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp24.080.998.770,00; dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian vumiah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPNa.1.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 846 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRAKINDO UTAMA ;
11724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 44.782.467.871,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 958.489.606.264 ,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 126.740.367.488,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 3.961.505.562,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.133.973.947.185,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 95.521.265.831,00b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 44.782.467.871,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 958.489.606.264 ,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 126.740.367.488 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 3.961 .505.562,00Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 846/B/PK/Pjk/2020b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.133.973.947.185,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara.
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3961 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA MARINDO;
5522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00101/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00053/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Desember 2011,atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat diJalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002, Gerunggang sehinggaperhitungan sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.223.492.911,00 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3357 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III;
21469 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP903/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00244/207/12/051/14tanggal 5 Desember 2014 Masa Pajak Maret 2012, atas nama PTPerkebunan Nusantara III, NPWP 01.061.127.5051.000, beralamat di JalanSei Batanghari, Nomor 2, Medan 20122, Kotak Pos 91, Sumatera Utara,sehingga PPN yang terutang Masa Pajak Maret 2012 dihitung kemballimenjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp61.278.022,00, dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 28-02-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/PJK/2009
Tanggal 28 Februari 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B43/Pres/1 1/1986 tertanggal 6 November 1986 ;Bahwa pada tanggal 26 September 2006, Kantor Pajak PenanamanModal Asing Ill menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas PajakPertambahan WNilai untuk Masa Pajak Januari 2006 Nomor00001/507/06/056/06, yang isinya adalah sebagai berikut : No.Uraian MenurutTerbanding(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 17-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEN PRIMA SAWIT;
13930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TB Simatupang No. 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta, sehinggaJumlah yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: 1Dasar Pengenaan Pajaka.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 14-10-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3878/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2019 — PT BANK COMMONWEALTH vs DIREKTUR JENDERAL PAJA
16641 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh PemungutPPN Rp 6.577.273a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Rp c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) Rp 18.320.792.0902.
    Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 6.577.273 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) 18.320.792.090 2.
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3395 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA;
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 54.184.285.292a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10.357.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 5 67.976.385.974b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 5 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 5 67.976.385.9742. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor R 54.184.285.29p 2a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 87 .00005a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a6 Jumlah R 67.976 .385.97p 4b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan i O88 00812. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR EKA SELARAS
14533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaHalaman 6 dari 9 halaman.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2351 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIPOLIMEX RAYA;
17872 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.26/2017tanggal 11 Desember 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2015 Nomor 00017/207/15/115/16 tanggal 27 Desember2016, atas nama: PT Wipolimex Raya, NPWP 01.630.825.6115.000,beralamat di Jalan Prof HM Yamin SH LK II Nomor 62, Kota Kisaran TimurKabupaten Asahan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang masih harus dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp16.139.030,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 57.382.275.580,00b.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRAKINDO UTAMA
5429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 29.814.175.113,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.107.456.967.957,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 125.917.881.831 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.171.012.500,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.264.360.037.401,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 110.573.479.909,00b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 29.814.175.113,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.107.456.967.957,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 125.917.881.831,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.171.012.500,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.264.360.037.401,00. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 110.573.479.909,00b.