ketidakcermatan penulisan alamat pihak, dan tidak cermatnyapemanggilan terhadap pihak, in casu Terbanding / semula Tergugat ,mengakibatkan ketidak hadiran Terbanding / semula Tergugat beralasanhukum, dan akibat lebih lanjutnya pengadilan tidak bisa mendengar keduabelah pihak berperkara dan bila ini tetap dilanjutkan akan melanggar azashukum acara yaitu mendengar kedua belah pihak atau audi et alterampartem di atas ;Bahwa sesuai buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Buku Il edisi Refisi

KendariBarat yang mengajar komputer dan peragaan Bahwa pada saat membuat pertanggung jawaban danapengayaan di SDN 7 Kendari yang mengetikkanpertama adalah saksi IDHAM RUSLAN dan adakesalahan dan baru saat perbaikan (ketikan yangkedua) yang mengetik adalah saksi ; Bahwa pada saat pertanggung jawaban untuk honorpengayaan saksi melihat saksi SUBAEDAH, S.Sosmenandatanganinya dan sudah terima dana bosdengan bertanda tangan namun ada kesalahanredaksi jadi harus ada tandatangan ulang ; Bahwa pada saat refisi

2016memberi kuasa kepada KUASA HUKUM TERGUGAT , Advokad/Konsultan Hukum yang beralamat di Jember Jawa Timur,sebagai "Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;Him.1 dari60 him.Putusan No.0488 /Pat.G/2016 /PA.Gs.TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0488/Pdt.G/2016/PA.Gs dengan tambahan refisi

Kukartelah selesai dan sesuai dengan Peraturan Bupati No.180.188/HK 149/2005;Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Penggugathanya melaksanakan peraturan dan tidak memilikikewenangan dalam bentuk apapun untuk melakukan refisi/perubahan dan/ atau melakukan penolakan untukmelaksanakannya, oleh karenanya Penggugat telahmelaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris DPRDKab. Kukar sesuai dengan peraturan peraturan Bupati Kab.Kukar tersebut;.

Lurah Babat dan saksisifatnya hanya mengetahui Saja;Bahwa benar atau salah Surat Keterangan warisdikembalikan kepada yang mengajukan, karena Lurahsudah menyatakan benar;Bahwa Surat Keterangan Waris tersebut tidak dilampirisurat pendukung, karena surat pendukung diverifikasidibawah yaitu oleh Lurah;Bahwa sebelumnya tidak ada Surat Keterangan Warispalsu baru kali ini;Bahwa Sepanjang tidak ada tidak ada pengajuan untukpembetulan dianggap sudah benar dan kalau adapengajuan pembetulan baru diadakan refisi

Untuk pengurusan KKbaik refisi KK dan pecah KK antrian D loketnya 6 dan 7. Untuk pengurusan Aktekelahiran antrian E loketnya 8, 9 . untuk pelayanan kutipan ke dua dan catatanpinggir antrian F loket 10. Untuk pelayanan perkawinan, perceraian non muslimdan akte kematian antrian G loketnya 11. Untuk pelayanan legalisir dokumenkependudukan (KK, KTP, Akte) antirannya H loketnya 12. Pelayanan informasiadministrasi kependudukan antrian loketnya 13, 14.

Untuk pelayananperekeman /foto KTP elektronik antrian di J loket 15.Untuk pelayanan di Mall Roxi sama prosedurnya namun ada beberapapelayanan yang tidak bisa dilayani disana , antara lain ;pelayanan informasi pencetakan/refisi KTP elektronikPelayanan administrasikependudukan.Pelayanan Tim Rujukan Sosial dalam (TRS) pada 3 (tiga) rumah sakitpemerintah yaitu Rumah Sakit Balung, Rumah Sakit Soebandi dan Rumah SakitKalisat.Untuk pelayanan ngantor didesa sama prosedurnya namun masyarakat /pemohon hanya

dokumen kependudukan, pelayanan informasi administrasikependudukan dan pelayanan perekaman/foto KTP elektronik, Pelayananperekaman disekolahsekolah, pelayanan ngantor didesa on the spot danpelayanan di Mall Roxi.Adapun prosedurnya ;Untuk pelayanan SEMEDI ; pemohon atau masyarakat datang sendiri denganmembawa berkas sesuai jenis pelayanan yang akan diurus , kKemudian merekaduduk berjajar , setelan masuk keruang pelayanan baru diberi nomor antrian ,yang mana jika pengurusan pencetakan KTP maupun refisi

Untuk pengurusan KKbaik refisi KK dan pecah KK antrian D loketnya 6 dan 7. Untuk pengurusan Aktekelahiran antrian E loketnya 8, 9. untuk pelayanan kutipan ke dua dan catatanpinggir antrian F loket 10. Untuk pelayanan perkawinan, perceraian non muslimdan akte kematian antrian G loketnya 11. Untuk pelayanan legalisir dokumenkependudukan (KK, KTP, Akte) antirannya H loketnya 12. Pelayanan informasiadministrasi kependudukan antrian loketnya 13, 14.

Untuk pelayananperekeman /foto KTP elektronik antrian di J loket 15.Halaman 115 dari 312 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN.SbyUntuk pelayanan di Mall Roxi sama prosedurnya namun ada beberapapelayanan yang tidak bisa dilayani disana , antara lain ;pelayanan informasi pencetakan/refisi KTP elektronikPelayanan administrasikependudukan.Pelayanan Tim Rujukan Sosial dalam (TRS) pada 3 (tiga) rumah sakitpemerintah yaitu Rumah Sakit Balung, Rumah Sakit Soebandi dan Rumah SakitKalisat.Untuk pelayanan ngantor

yangkurang bisa dipindahkan kekurangannya dengan menambahkan kepekerjaan yang lain , ya bisa ditambahkan ke pekerjaan lain dan ini biasadiatur dalam Adendum,Bahwa Untuk perkara ini apakah ada Adendumnya, Tidak ada;Bahwa Siapa yang membuat kontrak kerja antara PT.Karya UtamaPersada sebagai kontraktor dengan PT .Davico Engineering sebagai subkontraktor;Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2020/PN SonBahwa Dinas Pekerjaan Umum yang buat draf kontraknya setelahdiperiksa dan di refisi

berdasarkan Undang undang dan Peraturan Peraturan yangtelah dijelaskan diatas dalam hal ini YAPEKNAS dalam AQUO secaraHukum Berhak Untuk melakukan GUGATAN LEGAL STANDING dalammembantu KONSUMEN yang dirugikan oleh PELAKU USAHA tanpa harusmenggunakan SURAT KUASA dari DEBITUR/KONSUMEN sertadinyatakan bahwa PERKARA TERSEBUT masuk dalam PERKARAPERLINDUNGAN KONSUMEN.POKOK PERKARABahwa sebelum PENGGUGAT menyampaikan POKOK PERKARANYAterlebih dahulu PENGGUGAT sampaikan mengenai GUGATAN tersebutadalah GUGATAN REFISI

Bahwa pendapat JPU mengenai Pasal 27 ayat (8) UndangUndang No. 19Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang No. 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elelektronik (ITE) dapat ditafsirkan secara ekstensifyaitu memperluas makna adalah sangat keliru karena dalam Refisi UU ITEyang baru salah satu tujuan utama adalah menghindari adanya pemaknaanmakna yang multi tafsir terhadap pasalpasalnya, dalam UU No. 19 Tahun2016 sudah sangat jelas yang bisa menjadi obyek pencemaran nama baikadalah orang pribadi

A.C. diatas kertassegel tahun 1997 dan telah dilakukan refisi terhadap ranji tersebut pada tanggal05 Januari 2004., yang surat pernyataan tersebut menentukan secara tegas hakhak bagian atas anggota kaum dari suku guci tersebut yang pada intinyamenentukan Hak Bagian Atas HAJIRNI (orang tua kandung Penggugat).

Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 Oktober 2003.Surat jin Walikota Salatiga Nomor : 503/2076/2003, tanggal 16Oktober 2003 tentang jin Penunjukan Langsung;Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425:/07/2003, tanggal 27Oktober 2003;Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425:/07/2003, tanggal 27Oktober 2003 yang di refisi..

(fotokopi sesuai dengan aslinya); Halaman 36 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUNKPG Bukti T10 Bukti T11 Bukti T12 Bukti T13 Bukti T14 Bukti T15Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa Kabupaten Alor, Nomor : 140/8.PMD/2019, tanggal 18Januari 2019, Perihal : Refisi Pembentukan Panitia PilkadesTk. Desa dan BPD Tahun 2019 yang ditujukkan kepada ParaCamat Sekab. Alor.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan dandengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukumPengadilan Agama Giri Menang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal49 ayat (1) hurup (b) Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yang telah direfisi dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan refisi

pembagian lahan yang dilakukan oleh Bupati saksitidak tau apa yang sudah dilakukan oleh PT Borneo Citra Persada Abadi;Halaman 68 dari 104 halaman Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.SMDBahwa Intinya pada waktu itu melakukan over leit terhadap lokasi jjinperkebunan kalau yang di situ kan ijin lokasi jadi waktu itu kami rapatbersepakat bahwa secara kepemilikan IUPB PT Borneo Citra Persada Abadimasih ada karna adanya surat ini pun PT Borneo Citra Persada Abadi tidakpernah melakukan atau menyampaikan untuk refisi

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan dandengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukumPengadilan Agama Giri Menang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal49 ayat (1) hurup (b) Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yang telah direfisi dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan refisi

Muna Kepada Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian RI Nomor : 520/232.b/ IV / 2012 Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Refisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuagan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab.

Muna Kepada Direktur JendralPrasarana Dan Sarana Pertanian RI Nomor : 520/232.b/ IV / 2012 Tanggal 23 April 2012,Perihal Usulan Refisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuagan Dana Tugas PembantuanLingkup Satker Dinas Pertanian Kab.

Muna Kepada DirekturJendral Prasarana Dan Sarana Pertanian RI Nomor : 520/232.b/ VV / 2012Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Refisi Penetapan Pejabat PengelolaKeuagan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna,yang telah disahkan.60)23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana SaatKepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir.ALIMUDIN, Dengan nilai Total danaHalaman90 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2017/PN.

Muna Kepada DirekturJendral Prasarana Dan Sarana Pertanian RI Nomor : 520/232.b/ NV / 2012Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Refisi Penetapan Pejabat PengelolaKeuagan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikantersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketakewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yangberada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang tidak ada bantahan, maka dengandidasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (6) Undangundang nomor 7 Tahun 1989yang telah direfisi dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan refisi

;bahwa pekerjaan saksi tidak ada dilakukan refisi dan tidak ada masukan dari pihak lain diluar PT.RAGA ;Hal 48 dari 73 hal.

penelitian,pengecekan dan penyesuaian tanah pengganti tanah kas desa;7 (tujuh) lembar fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep04/BPD.2011 tentang persetujuan evaluasi tanah pengganti tanah kas desaCiherang;6 (enam) lembar fotocopy Berita acara hasil penelitian, pengecekan danpenyesuaan tanah pengganti tanah kas Desa Ciherang;1 (satu) lembar fotocopy surat dari Desa Ciherang Nomor : 141.3/65Pem/X/2011 perihal pemohonan rekomendas refisi

154 dari 161 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.SusTPK/2015/PN.Bag.oO7 (tujuh) lembar fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep04/BPD.2011 tentang persetujuan evaluasi tanah pengganti tanah kas desaCiherang;6 (enam) lembar fotocopy Berita acara hasil penelitian, pengecekan danpenyesuaan tanah pengganti tanah kas Desa Ciherang;1 (satu) lembar fotocopy surat dari Desa Ciherang Nomor : 141.3/65Pem/X/2011 perihal pemohonan rekomendas refisi

mengetahui dan menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barangmelakukan Pemeriksaan Barang secara Sampling dan ketikan menandatanganiBerita Acara Pemeriksaan barang 100% tidak sesuai dengan faktanyaBahwa saksi mengetahui bahwa Pembantu Pemegang Kas Kegiatan memberikanlampiran yang tidak benar dalam pengajuan pembayaran Termin, terutama terminLU, dan MI.Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran hanya menerima Laporan secara lesandari Pimpinan Kegiatan secara periodik setiap bulannyaSesuai keterangan saksi bahwa refisi

Termin III yangsemula 5,7 Milyar menjadi 1,6 Milyar.Bahwa perubahan kontrak tersebut tidak dilakukan dengan adendumBahwa akibat dari refisi atau dirubah kontrak tersebut berkaitan dengan waktudari 50 menjadi 180 adalah besarnya denda yang di terima oleh Pemerintah KotaSalatiga yang seharunya mendapat kas daerah dari denda maksimal 5 % dari nilaikontrak sekitar Rp. 880.000.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh juta ) namundengan perpanjangan waktu dan refisii maka denda untuk kas yang masuk kePemkot