Bahwa tanah obyek sengketamerupakan milik Tergugat berdasarkan pemberian Negeri Soya sejak tahun1961, karena Tergugat pernah menjadi Kewang dan Saniri Negeri Soya.Bahwa tanah obyek sengketa pernah ditempati oleh orangorang Buton, namunsaksi tidak mengetahui siapakah yang memberikan ijin tinggal kepada orangorang Buton tersebut.

Bahwa pelepasan tanahkepada seseorang harus dilakukan oleh seorang Raja dan beberapa orangSaniri Negeri. 3. saksi RINO SOPLANIT yang pada pokoknya menerangkanbahwa saksi menjabat sebagai Saniri Negeri Soya sejak tahun 2006. Bahwa diNegeri Soya ada 442 (empat ratus empat puluh dua) potong dati dansepengetahuan saksi di Negeri Soya tidak ada dati yang namanya DatiWaitomamuang.

Bahwa tanahobyek sengketa pada tahun 1998 pernah dipersengketakan oleh Penggugat danTergugat I, sehingga pada tanggal 1 Desember 1998 diadakan rapat di NegeriSoya yang diikuti / dihadiri Tergugat , Raja Negeri Soya dan Saniri Negeri,sedangkan keluarga Tamtelahitu (Penggugat) tidak hadir, Kemudian padatanggal 3 Desember 1998 dilakukan komisi ditanah obyek sengketa untukpenunjukkan batas oleh Saniri Negeri, tanpa dihadiri pihak Penggugat;Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pat.G/2018

Besar Soya di tahun1961 sebagai imbalan jasanya sudah mengabdi selama 20 (dua puluh) tahunsebagai Saniri Negeri Soya;Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat T.l4 tersebut ternyatapada tahun 1961 Pemerintah Negeri Soya telah menyerahkan sebidang tanahnegeri kepada Tergugat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar sebagaiimbalan jasanya yang sudah mengabdi selama 20 (dua puluh) tahun sebagaiSaniri Negeri Soya.

Besar bersama Pemerintah Negeri Soya, tanggal1 Desember 1998 dan Pemerintah Negeri Soya bersama Saniri Negeri Soyamenunjuk batasbatas dari tanah objek sengketa, Majelis Hakim menilaitindakan Pemerintah Negeri Soya bersama Saniri Negeri melakukan tindakansepihak karena pada saat itu pihak Penggugat tidak ikut bersamasama denganPemerintah Negeri Soya, oleh karena itu surat bukti tanda T.I8, T.I9 dan T.I10harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T.I11 berupa PutusanKasasi Mahkamah

li>

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Sekretaris Negeri di luar dari APBDes, ada 10 Kuitansi

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Kaur Pembangunan Negeri di luar dari APBDes, ada 4 Kuitansi

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Kaur Pemberdayaan Negeri di luar dari APBDes, ada 2 Kuitansi

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Ketua Saniri

Negeri di luar dari APBDes, ada 3 Kuitansi

Titawono), ada 1 Kuitansi

rapat 50 org x 2 kegiatan 1.000.000Belanja Modal 32.306.000 Operasional BPN / Saniri 3,016.000Alat tulis kantor (ATK) 870.000Penggadaan 346.000Konsumsi rapat 50 org x 2 kegiatan 300.000Uang saku peserta Rapat 1.500.000Cc.

Untuk pembayaran uang saku rapat saniri negeri berjumlah Rp.750.000 kepada saksi DOMINGGUS MAAHALY ternyata saksiDOMINGGUS MAAHALY tidak pernah menerima uang saku sanirinegeri, maka ada kerugian Rp. 750.000.6.

tanggal10 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Maluku Tengah TUASIKALABUA, SH adapun fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Negeri(saniri Negeri) antara lain :1.

Kk/73/kk dan Nota belanja Minum rapat saniri negeri berjumlahRp. 300.000, tanggal 20 Desember 2015 yang diserahkan oleh HENGKYALIPUTY dan diterima oleh saksi tidak benar karena saksi tidak pernahmenerima biaya minum rapat saniri negeri berjumlah Rp. 300.000 daribendahara Negeri.10.

Untuk pembayaran uang saku rapat saniri negeri berjumlah Rp. 750.000 kepadasaksi DOMINGGUS MAAHALY ternyata saksi DOMINGGUS MAAHALY tidakpernah menerima uang saku saniri negeri tersebut yang berjumlah Rp. 750.000..

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saniri Bin Sakri) dengan Pemohon II (Syamsiyah Binti Samun) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada

PENETAPANNomor 1060/Pdt.P/2019/PA.Srg,yY3 c =om odDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili pada tingkatpertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonanPengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;Saniri Bin Sakri, umur 42 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Kp.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Saniri Bin Sakri) denganPemohon Il (Syamsiyah Binti Samun) yang dilaksanakan di WilayahKantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa, pada tanggal 06 September1998;c.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604131102070774 atas nama Saniri BinSakri sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 20150120, bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.2B. Saksi :Hal. 3 dari 11, Penetapan No. 1060/Pdt.P/2019/PA.Srg1. Nama Saepudin bin Kardi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaanPedagang, bertempat tinggal di Kp.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Saniri Bin Sakri) denganPemohon II (Syamsiyah Binti Samun) yang dilaksanakan pada tanggal 06September 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanTirtayasa, Kabupaten Serang;3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan IsbatNikah init kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yangtelah disediakan untuk itu;4.

Negeri Urimessingberdasarkan keputusan Rapat Saniri Negeri Besar dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsungHalaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABNoleh Pemerintah Negeri urimessing H.J.

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negeri;Bahwa sesuai dengan sumpah janji dari Pemrintah Negeri Urimessingselaku Ketua Saniri Negeri Urimessing, maka Pelepas hak ini Tidak DapatDibatalkan oleh Pemerintah/Saniri Negeri berikutnya;13. Bahwa dengan demikian, Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanahseluas 30.000 meter pesegi tersebut diatas, adalah berdasarkan AlasHak yang kuat dan Sah menurut hukum;14. Bahwa Pasal 32 ayat (1) PP.

Bahwa saksi menyatakan diatur di dalam peraturan desa. tanah datimemiliki dua hak pemilikan yang pertama hak penguasahaan itu dikuasaioleh pemilik dati dan di pegang hak dati itu sedangkan hak petuanannyaadalah hak saniri negeri tidak bias diganggu gugat;.

Bahwa saksi menyatakan tanahtanah dati itu adalah hak negeri hakpemilikannya adalah saniri negeri dan dimanfaatkan sepenuhnya untukkepentingan masyarakat sehingga apabila saniri negeri melihat adaOrang yang bisa dialihan menjadi pemberian karena jasa jasanya makasaniri negeri berhak memberikan tanah itu kepada yang bersangkutan;. Bahwa saksi menyatakan luas tanah, berdasarkan keterangan tanah datiHalawandisa 8 hektar;.

Bahwa saksi menyatakan Jadi organisasi persekutuan anak adat NegeriUrimesing ini merupakan organisasi dari pada struktur perangkat desaNegeri Urimesing jadi yang mana setiap persoalan tanah dia dilibatkandan pada saat pembentukan itu saniri negeri entah saniri negeri besarmaupun kecil belum terbentuk;60. Bahwa saksi menyatakan Raja yang membentuk sehingga kita diberikanSK dengan terbentuknya persekutuan adat ini kita bersama dengan Rajamembentuk Saniri Negeri;61.

BADAN SANIRI NEGERI AMAHAI , beralamat di Negeri Amahai Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah ;------------------------ Semula sebagai : ......TERGUGAT.I ; Sekarang : .........TERBANDING .I ; 2.

(Badan SaniriNegeri Amahai), Tergugat II ( Panitia PencalonanPemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegeriAmahai ) dan Tergugat III (Pejabat Kepala PemerintahNegeri Amahai ) sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara menurut Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ; rrr rr ee ree ee eee eee eee Apakah tindakan Tergugat I (Badan Saniri NegeriAmahai), Tergugat II ( Panitia Pencalonan PemilihanDan Pelantikan Kepala

Tata Usaha Negara sehingga keputusannya juga bukanmerupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan undang undang yang berlaku , yang bersifatkonkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukumperdata sebagaimanadimaksud pasal 1 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimanadirubah dengan UU No.9 tahun 2004 , untuk itu pertimbanganhukum Putusan Putusan Pengadilan Negeri yang telahmenyamakan Badan Saniri

III yang berupa menghentikan prosespencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah NegeriAmahai merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara , sertasengketa yang timbul akibat tindakan Tergugat I, II dan IIIterhadap Penggugat tersebut adalah merupakan sengketa TataUsaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum in casuPengadilan Negeri Masohi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telahdiuraikan diatas maka Tergugat I (Badan Saniri

yaknitentang pentahapan pencalonan Penggugat sebagaiCalon Kepala Pemerintah NegeriAmahai; e bersifat individual, menurut pendapat PengadilanTinggi telah dapat terpenuhi karena keputusantersebut hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai14Calon Kepala Pememrintah Negeri Amahai;e bersifat final, menurut pendapat PengadilanTinggi tidak dapat terpenuhi' karena keputusanyang diambil oleh Tergugat I, II dan III dalamproses pentahapan Calon Kepala Negeri Amahaitidak bersifat final, sehubungan keputusan dariBadan Saniri

Negeri Amahai, Panitia PencalonanPemilihan Dan Pelantikan Kepala PemerintahanNegeri Amahai dan Pejabat Pemerintah NegeriAmahai atas proses pentahapan pencalonan KepalaNegeri Amahai harus mendapatkan persetujuan dariBupati Maluku Tengah untuk mendapatkanpengesahannya, sehingga karena masih memerlukanpersetujuan dari instansi atasan atau instansilainnya maka belkum bersifatfinal; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas dikarenakan ternyata tindakan yang diambil olehTergugat I (Badan Saniri

Peraturan Negeri Wassu Nomor 01/08/PNW/2014, tanggal 18Agustus 2014 telah dicabut oleh Termohon;B.1.B.2.Bahwa Termohon telah membuat pernyataan di atasmeterai yang cukup yang pada intinya menyatakan bahwaTermohon berkeberatan, dipaksa untuk tanda tanganPerneg a quo dan merasa menyesal atas perbuatannyamenandatangani hasil keputusan rapat tertanggal 28 Juli2014 di Rumah Adat Negeri Wassu (Baileu),bersamasama dengan Saniri Negeri Wassu untukmengeluarkan Peraturan Negeri Wassu Nomor 01/08/2014karena

Putusan Nomor 26 P/HUM/2019Ririhena padahal sebutan/gelar kepala pemerintah Negeri di NegeriWassu sejak awal adalah Upulatu, dengan demikian oleh Saniri NegeriWassu ditemukan bahwa yang membentuk Negeri Wassu danmemimpin Negeri Wassu sejak awal mula atau asal mula Negeriberdiri/dibentuk adalah Moyang Mata Rumah/Keturunan SalakoryNatamua. Moyang dari Pemohon adalah Hitia Sirikorea adalahpendatang dari Malaka yang kemudian menjadi Pati atau Raja padamasa penjajahan kolonial Belanda.

Negeri dan Pejabat PemerintahNegeri Wassu dengan Keputusan Saniri Negeri Nomor01/07/KPTS/SNW/2014 tentang Penetapan Mata Rumah/KeturunanParentah di Negeri Wassu, Kecamatan Pulau Haruku, KabupatenMaluku Tengah, dan dituangkan dalam Peraturan Negeri Wassu Nomor01/08/PNW/2014, tanggal 18 Agustus 2014 telah sesuai dengan tatananHalaman 27 dari 47 halaman.

MataRumah Parentah di Negeri Wassu pada tanggal 26 Mei 2014 (bukti T9);Fotokopi Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri tanggal 29 Juni 2014dalam rangka menerima data tertulis terkait sejarah Negeri Wassutentang pemerintahan adat, dari Mata Rumah Ririhena Rirapary danMata Rumah Salakory Natamua (bukti T10);Fotokopi Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri tanggal 14 Juli 2014membahas masukan dari tokoh masyarakat adat dan mempelajaridatadata dari marga Ririhena dan Mata Rumah Salakory Natamua(bukti T11

):Fotokopi Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri tanggal 28 Juli 2014tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Salakory Natamua (buktiT12);Fotokopi Surat Keputusan Saniri Negeri Wassu) Nomor01/07/SNW/2014, tanggal 28 Juli 2014, tentang Penetapan MataRumah/Keturunan Perintah di Negeri Wassu (bukti T13);Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Dukungan oleh PemerintahNegeri Pelauw, tanggal 26 November 2018 (bukti T14);Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Dukungan oleh KepalaPemerintah Negeri Kailolo, tanggal

Penggugat:
ABDURAHMAN LAITUPA
Tergugat:
1.Ketua Saniri Negeri Ureng
2.Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ureng
Turut Tergugat:
Kepalah Matarumah Latu Hulan Lesi

Penggugat:
HENDRIK SASABONE
Tergugat:
1.JOSEP TANALEPY
2.JOHANES TANALEPY
3.BERTHY LOUHENAPESSY
4.KETUA SANIRI NEGERI TUHAHA
5.AGUSTINUS PATTIPEILOHY

Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Desember 2015sebesar Rp. 800.000., telah dibayarkan lunas;c3.

untuk diteliti Sesuai dengankebutuhan kemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadapRAPBDes tersebut, setelan dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telahdisetujui oleh BPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebutdiajukan dalam rapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapatpersetujuan dari BPN/saniri negeri, maka ditetapkan dengan Peraturannegeri menjadi APBdes Negeri Adminitratif.

Negeri telan dicairkan dan dibayarkanlunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp. 9.600.000 kepadaKetua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan = Rp.750.000, SekretarisBPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = Rp. 500.000 , anggotaBPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan = Rp. 3.000.000ssehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltap tahun 2015sebesar Rp.25.250.000 , ( karena belum bekerja untuk bulan Januari s/dMei 2015), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

untuk diteliti sesuai dengan kebutuhankemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadap RAPBDestersebut, setelah dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telah disetujui olehBPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebut diajukan dalamrapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapat persetujuan dariBPN/saniri negeri, maka ditetaopbkan dengan Peraturan negeri menjadiAPBdes Negeri Adminitratif.

Negeri telahdicairkan dan dibayarkan lunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesarRp. 9.600.000 kepada Ketua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan =Rp.750.000, Sekretaris BPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = Rp.500.000 , anggota BPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan =Rp. 3.000.000, sehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltaptahun 2015 sebesar Rp.25.250.000 , ( karena belum bekerja untuk bulanHalaman 84 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari s

Penggugat:
HAJA ELIAS SAMALELAWAY
Tergugat:
1.WALIKOTA AMBON
2.Pejabat KEPALA PEMERINTAH NEGERI URIMESSING
3.BADAN SANIRI NEGERI URIMESSING
4.MATA RUMAH TISERA

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Narma bin Arli) dengan Termohon (Saniri binti Kasan) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;

4. Memberi izin kepada Pemohon (Narma bin Arli) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Saniri binti Kasan) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

5.

Nomor 3121 K/Pdt/2013e Barat berbatasan dengan persil tanah milik keluarga Suripet;Oleh karena persil tanah milik Penggugat tersebut saat ini dikuasai dandimanfaatkan oleh Tergugat maka persil tanah tersebut dengan batas batasnyaPenggugat sebut sebagai Objek Sengketa perkara ini;2 Bahwa objek sengketa yang hakekatnya merupakan tanah pertanian yangstatusnya adalah hak adat yang pada tahun 1986 dalam suatu rapat Saniri BesarNegeri Soya telah diberikan kepada Penggugat untuk dimiliki dan dimanfaatkansesuai

(seratus ribu meterpersegi) atau 10 ha (sepuluh hektar) namun hal ini setelah Penggugat konfirmasidengan Saniri Negeri Soya ternyata tidak benar, sebab yang raja Soya almarhumSamuel Yosefat Rehatta berikan kepada Tergugat atau kepada Inspektur JawatanKesehatan saat itu adalah persil tanah di Karang Panjang yakni seluas 3000 m?

bangunankantor Tergugat maupun beberapa rumah Tergugat yang ditempati oleh beberapadokter yang semuanya adalah milik Tergugat, maka Tergugat patut di hukumuntuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan lestari atau setidaktidaknya harus memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat ataspenggunaan objek sengketa tersebut;Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugatberkonsultasi dengan Pemerintah Negeri Soya dan kemudian Pemerintah NegeriSoya telah menginstruksikan kepada Saniri

Bahwa sewaktu Pemohon dengan menikah dengan Termohon tersebut,Pemohon saat itu masih mempunyai isteri yang bernama SANIRI. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan, disaksikan oleh samad dan Kadilsedangkan maskawinnya berupa uang Rp.200.000..

Bahwa sewaktu Pemohon dengan menikah dengan Termohon tersebut,Pemohon saat itu masih mempunyai isteri yang bernama SANIRI.

Pengesahan Nikahsebagaimana terurai dalam pokok perkara.Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohontersebut diatas, Pemohon telah menguatkan dengan buktibuktinya baik buktisurat maupun saksi.Hal 5 dari 7 Putusan Nomor :1600/Pdt.G/2017/PA.ImMeimbang bahwa dalil Pemohon pada point yag menerangkan Pemohonmenikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2008,dalam status Pemohonsebagai duda mati sebagai tersebut dalam point 4, sedangkan dalam bukti P.3yang menerangkan Isteri Pemohon yang bernama SANIRI

Angkasa Pura Il, dan rencana Pemerintah Negeri Laha tersebutmendapat persetujuan dari anggota Badan Saniri Negeri Laha yang hadir, tanpamenjelaskan bahwa terhadap rencana perjanjian kerja sama tersebut telah terjadikesepakatan hak negeri Laha dari pengambilan material batu kali di kali WaeSakula adalah sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) per ritase;Bahwa sesudah pertemuan dengan beberapa anggota Badan Saniri Negeri Laha,Terdakwa Said Laturua dengan dibantu oleh anaknya saudara Ilham Laturuamembuat

Batu Prima tanpamelakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha, padahal sesuaiketentuan pasal 209 UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah, BadanPermusyawaratan Desa (Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkanperaturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasimasyarakat;Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua padatahun 2014 menerima pembayaran dari CV.

BatuPrima kepada sebagian Badan Saniri Negeri Laha tanpa melibatkan dalamproses pembahasan tentang isi perjanjian kerja sama sehingga perjanjiankerja sama tersebut diatur dan merupakan keputusan bersama dalam rapatmusyawarah desa dengan Badan Saniri Negeri Laha bertentangan denganketentuan pasal 214 ayat (1) Undangundang No.32 Tahun 2004 tentangHalaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2021/PT AMBPemerintahan Daerah dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 38 Tahun 2007

Batu Prima tanpa melakukan pembahasandengan Badan Saniri Negeri Laha, padahal sesuai ketentuan pasal 209 UUNo.32 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa(Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkan peraturan desa bersamakepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturuapada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV.

Batu Prima yang merupakan pendapatan asilidesa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha ke dalamAPBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Desa berdasarkan hasilmusyawarah bersama dengan Badan Saniri Negeri dan tidak pernahmemberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja samakepada masyarakat melalui Badan Saniri Negeri dari tahun 2012 sampaidengan tahun 2017 bertentangan dengan tugas dan kewenangan sertakewajiban Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri lLahasebagaimana diatur dalam

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADANPERMUSYAWARATAN ~ DESA/SANIRI NEGERIAMAHUSU, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHNHal. 1 dari 5 hal. Put. No. ...

Haulussy Ambon berikut41fasilitas bangunan yang lain, adalah diperoleh dari adat petuanan negeriAmahusu pada tahun 19491950 yang berarti tanah objek sengketa harusdibayarkan ganti ruginya kepada Saniri Negeri Amahusu (PenggugatIntervensi I) semula Pembanding HI Pemohon Kasasi sehubungan tanahdimaksud adalah merupakan tanah adat petuanan milik Negeri Amahususebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3168K/Pdt/1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2133 K/Pdt/1999yang telah

,M.H) menerangkan kalau Raja bisa melakukan pemberiantanah dati kepada seseorang namun atas persetujuan SaniriNegeri dan masyarakat';47c Bahwa 8 Anggota Saniri Negeri Urimessing tidak dapatbertindak sepihak untuk menyerahkan Dusun Dati kepadaseseorang tanpa persetujuan Raja Negeri Urimessing;d Bahwa telah terjadi Komersialisasi Jabatan Raja NegeriUrimessing atau Ketua Saniri Besar Negeri Urimessing yangdilakukan oleh Hein Johanis Tisera yaitu memanfaatkan posisidan jabatannya demi keuntungan dirinya

perkara aquo seakanakan bahwa Bukti T.II2 merupakan bukti yang benar;j Bahwa karena Surat Penyerahan Enam Potong Dati dalampetuanan Negeri Urimessing (Bukti T.II2) ditemukan kalaupenyerahan tersebut diserahkan oleh Saniri Negeri Urimessingyang disahkan oleh Saniri Besar Negeri Urimessing, yang dariaspek adat tidak memiliki kualitas bertindak untuk melakukanpengalihan hak atas tanahtanah adat, dan oleh karenanya bukti49T.U2 patutlah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis HakimAgung yang memeriksa

JACOB MAINAKE, Pemohon Kasasi II :LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU dan Pemohon Kasasi III : JACOBUSABNER ALFONS tersebut;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon KasasiIV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAMNEGERI DI JAKARTA, Cq.

Bahwa benar, Data Register Dati Negeri Agat dan PengakuanBersama 3 (tiga) Saniri Negeri Adat, yaitu Desa Hitumessing, DesaPasso dan Desa Rumah Tiga, yang disaksikan oleh KepalaPemerintah Setempat (KPS) Pulau Ambon Bapak Johanis Kainama,pada tanggal 5 Maret 1957;2. Bahwabenar, Perbatasan Negeri Adat Passo disebelah Barat adalahNegeri Hitumessing, sesuai Register Dati Nusahuul;3.

Bahwa Penggugat Konpensi wajib pula menggugat, pihakpihak, yaitu:Camat Pulau Ambon, di Passo (Sekarang: Camat Teluk Ambon), diPasso.Pemerintah Desa / Negeri Halong bersama Badan Saniri Negeri AdatHalon; dan Pemerintahan Desa / Negeri Passo bersama Badan SaniriNegeri Desa Passo.Hal 18 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB3.

Dusun Dati milik Marga Nasela, yaitu SEITIANatau SEITAIN atau WAICHETAIN juga dikenal dengan nama DUSUNNUSAHUUL, yang terpanjar dari Wai Sala (Batas Passo Hitumessing)sampai dengan Wai Guru Guru (Batas Rumah Tiga Hitumessing) yangHal 30 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMBdituangkan dalam Skets Gambar yang ditanda tangani Bersama olehPemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing, Passo, Rumah Tiga, dandisahkan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS): J.

Bahwa Satu dari Lima Dusun Dusun Dati milikMarga Nasela, yaitu SEITIAN atau SEITAINatau WAICHETAIN juga dikenal dengan namaDATI NUSAHUUL, yang terpanjar dari Wai Sala(Batas Passo Hitumessing) sampai denganWai Guru Guru (Batas Rumah Tiga Hitumessing) yang dituangkan dalam SketsGambar yang ditanda tangani Bersama olehPemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing,Passo, Rumah Tiga, dan disahkan oleh KepalaPemerintah Setempat (KPS): J.

KAINAMA (sekarang disebut: CAMAT); yang sekaligusmenyaksikan Tanda tangan dari Saniri Negeri Rumahtiga Hitumessing dan Passo, Ambon, 5 Maret 1957; sebagaimana ditandaioleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam (vide BuktiTK6 / PR56) perkara gugatan aquo.3.

Saksi DANIEL LUIS .A PESIWARISSA (Mantan Saniri NegeriTawirli)2. Saksi ARKILAUS LATULOLA (Mantan Bendahara danSekretaris Negeri Tawiri)3. Saksi JANTJE SIRIPORY (Saniri Negeri Tawiri)Saksi SAMUEL RIKUMAHU (Kepala urusan Umum NegeriTawiri)5.

Saksi MARTHIN ABRAHAM PATTY (Sekretaris Negeri Tawiri)Saksi YERRY TUHULERUW (Saniri Negeri Tawiri)Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMBSaksi JOSEPH TUHULERUW (Kepala Adat Negeri Tawiri)Saksi JOHANA RACHEL SOPLANIT (Masyarakat Negeri Tawiri)Saksi DONALD STEVEN DISERA (Saniri Negeri Tawiri)10.

JACOB NICOLAS TUHULERUWmenerima/memperoleh uang hasil ganti rugi tanah untukpembangunan pangkalan TNIAL di Negeri Tawiri sebesar Rp.Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMB926.211.000 (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratussebelas ribu rupiah).Selain Keterangan saksisaksi yang berasal dari Saniri NegeriTawiri dan atau Saniri Raja Pati dari unsur staf PemerintahanNegeri Tawiri, juga telah didukung dengan buktibukti surat T1.dSampai dengan bukti T1.m berupa :1.

kantor camat di tempelkan daftar nominative didalamnya tertulis nama pemerintah negeri tawiri, kemudianberdasarkan informasi tersebut saniri mengundang Raja selakukepala Pemerintahan negeri tawiri untuk menjelaskannya.Bahwa pada saat saniri mengundang terdakwa Ir.

Jacob Tuhuleruwmenyampaikan uang hasil pembebasan yang di terima olehnyadipakai habis untuk mencari register yang hilang, membantuperkara saksi Joseph Tuhuleruw dan membantu Raja Negeri Hatu,namun buktibukti terkait pengurusan tersebut tidak pernahdilaporan, ditunjukan kepada Staf Pemerintah Negeri maupunsaniri Negeri pada saat diundang Rapat oleh Saniri Negeri.Bahwa dalam rapat dengan saniri terdakwa Ir.

Kepala Desa Soahuku;Bahwa pada saat akan dilakukan proses pemilinan Kepala desa Soahukupada tahun 2004 ternyata tidak dapat dilaksanakan, karena terjadi perselisinanantara Mata Rumah Tamaela Rumah Lauro dan Mata Rumah Ruhupessy soalMata Rumah mana yang paling berhak memerintah Negeri Soahuku;Bahwa karena terjadi perselisihan tersebut, maka Negeri Soahukudiperintah oleh Tergugat dalam kedudukan dan jabatannya sebagai PejabatNegeri Soahuku, dan salah satu tugas dari Tergugat adalah bersamasamadengan Saniri

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentangDesa dan Peraturan Daerah Maluku Tengah;Bahwa kemudian atas inisiatif dan perbuatan sepihak dari Tergugat Iltanpa diketahui oleh sebagian besar anggota Saniri Negeri Soahuku, ternyataTergugat Il dan Tergugat telah mengusulkan turut Tergugat sebagai CalonRaja Negeri Soahuku kepada bapak Bupati Maluku Tengah melalui PanitiaPengawas, dan terhadap perbuatan Tergugat dan Tergugat Il tersebut, makaPenggugat berkeberatan dan juga keberatan Penggugat

ini didukungsepenuhnya oleh sebagian besar anggota Saniri Negeri Soahuku, karena tidakdilakukan secara transparan dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta Perda Maluku Tengah;Bahwa berdasarkan faktafakta serta buktibukti surat yang autentik yangPenggugat miliki, ternyata yang berhak menjadi Raja Negeri Soahuku adalahdari Mata Rumah Tamaela Rumah Lauro dalam hal ini keturunannya AlfarisTamaela, bukan Mata Rumah Ruhupessy yang dalam hal ini turut Tergugat (Ny.Fien Mahupale

li>

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Sekretaris Negeri di luar dari APBDes, ada 10 Kuitansi

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Kaur Pembangunan Negeri di luar dari APBDes, ada 4 Kuitansi

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Kaur Pemberdayaan Negeri di luar dari APBDes, ada 2 Kuitansi

Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Ketua Saniri

Negeri di luar dari APBDes, ada 3 Kuitansi

Titawono), ada 1 Kuitansi

Operasional BPN / Saniri 3,016.000Alat tulis kantor (ATK) 870.000Penggadaan 346.000Konsumsi rapat 50 org x 2 kegiatan 300.000Uang saku peserta Rapat 1.500.000Cc.

Untuk pembayaran uang saku rapat saniri negeri berjumlah Rp.750.000 kepada saksi DOMINGGUS MAAHALY ternyata saksiDOMINGGUS MAAHALY tidak pernah menerima uang saku sanirinegeri, maka ada kerugian Rp. 750.000.6.

10 Juni 2015yang ditanda tangani oleh Bupati Maluku Tengah TUASIKAL ABUA, SH adapunfungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Negeri (Saniri Negeri) antaralain :1.

Kk/73/kk dan Nota belanja Minum rapat saniri negeri berjumlahRp. 300.000, tanggal 20 Desember 2015 yang diserahkan oleh HENGKYALIPUTY dan diterima oleh saksi tidak benar karena saksi tidak pernahmenerima biaya minum rapat saniri negeri berjumlah Rp. 300.000 daribendahara Negeri.10.

Untuk pembayaran uang saku rapat saniri negeri berjumlah Rp. 750.000 kepadasaksi DOMINGGUS MAAHALY ternyata saksi DOMINGGUS MAAHALY tidakpernah menerima uang saku saniri negeri tersebut yang berjumlah Rp. 750.000..

Tentang Kedudukan Subyek Penggugat ;Bahwa, ke 7 (tujuh) oknum anggota masyarakat Negeri Ema yang bertindaksebagai Ketua Badan Saniri (.MD Desa Ema), Sekretaris Badan Saniri(LMD) dan anggotaanggota badan Saniri Negeri Ema yang telahmengajukan gugatan dalam perkara a quo ke Pengadilan Negeri Kelas Ambon adalah sebuah bentuk manipulasi terhadap ketentuan perundanganundangan yang berlaku, oleh karena Badan Saniri Negeri sebagaimanadimaksud oleh para Penggugat yang oleh para Penggugat yang olehKetentuan

Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di KotaAmbon, disebut Saniri Negeri Lengkap ternyata belum pernah dibentuk diNegeri Ema, oleh karenanya para Penggugat tersebut tidak memilikikepastian/kedudukan sebagai Saniri Negeri Ema yang sah untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo.

(disqualificatoire exceptie), lagipula kewenangan mewakili negeri di dalam dan di luar Pengadilan adalahRaja dan Saniri Negeri ;Eksepsi dari Tergugat II :1.Eksepsi Penggugat tidak berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan ;Eksepsi ini didasarkan atas alasanalasan sebagai berikut :a. Bahwa, dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008,tentang Negeri Di Kota Ambon, pada Pasal 22 Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Raja berwenang :Hal. 9 dari 29 hal. Put.

Hal ini menunjukkan paraPenggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena, dalamperkara atau gugatan ini para Penggugat adalah Badan Saniri (LMDDesa EMA), seharusnya yang menjadi Penggugat dalam Perkara iniadalah ahli waris dari almarhum Anthoni Hutubessy bukan paraPenggugat yang adalah Badan Saniri (.MD Desa Ema) ;Eksepsi Gugatan Prematur ;Bahwa, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2008,tentang Negeri Di Kota Ambon, pada Pasal 22 butir e, sebagaimana telahdisampaikan

dalam eksepsi poin I.1 maka, Gugatan para Penggugat belumsaatnya untuk diajukan sebagai gugatan atau gugatan prematur karena,gugatan harus diajukan oleh raja berdasarkan kewenangan, bertindakmewakili negeri di dalam dan di luar Pengadilan dan menunjuk kuasa hukumuntuk itu, bukan diajukan oleh para Penggugat yang adalah Badan Saniri(LMD Desa Ema), yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu.