Ditemukan 2467 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti triparteit tripartid triparti trimartia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-03-2012 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 27 Maret 2012 — PT LOTTE SHOPING INDONESIA, diwakili oleh Young Pyo Moon, selaku Presiden Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA, dalam perkara ini diwakili oleh Byung Hwa Jung dalam jabatannya selaku Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA vs DRS. N.P. BASUKI ISMAEL, M.Si
69 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotte Shopping Indonesia periode 2009 2011 pasal46 mengenai Norma Usia Pensiun Dini;Bahwa gugatan diajukan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun sejak awalperselisihan hak dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan olehPENGGUGAT terhadap TERGUGAT sehingga gugatan dapat diperiksa olehPengadilan Hubungan Industrial;Bahwa gugatan ini diajukan setelah melalui proses Bipartit dan dilanjutkandengan mediasi Tripartit, sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG
Tanggal 10 Februari 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk; L A W A N; H. DEDI KURNIADI;
107 — 19
  • kas bondulu atau bisa memakai uang kita sendiri.Bahwa dalam proses prosedur rembes sederhana prosedurnyamengumpulkan dokumendokumen yang kemudian minta persetujuankepada pemegang limit lalu pemegang limit sudah setuju kita langsungdiberikan pengajuan.Bahwa pemegang limit di Perusahaan CIMB Niaga hampir semua sektorada apa di kredit ada di mikro ada.Bahwa dalam proses tripaltio dilakukan di Disnaker Provinsi Jabaradalah Inisiasi nya dari Manajemen.Bahwa hasil tripaltip membingungkan karena didalam tripartit
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
PT SEBASTIAN JAYA METAL diwakili ANTONNO TJAHJONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
153 — 100
  • PP 78/2015 melalui KeputusanPresiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan telahmenyediakan lembaga tripartit, dimana perumusan upah sepenuhnyamerupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha dan Buruh. Haltersebut selanjutnya difasilitasi secara kelembagaan dalam DewanPengupahan dimana di dalamnya terdapat pula unsur pemerintah,akademisi dan pakar.
    Bahwa objek sengketapada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antaraburuh/pekerja dengan pengusaha, bukan sematamata inisiatif dari Tergugat belaka;Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkan denganseksama lembaga tripartit tersebut dalam menyelesaikan persoalannya,bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 01-04-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 3 Agustus 2015 — AGUS YAMAN; HIDAYAT; SIGIT WIDAYAT; P. ERWAN SANJAYA; DARMANTO, DKK ; LAWAN; PT. MITRATAMA RASA SEJATI;
77 — 16
  • PKWTT); Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini.Bahwa Tergugat menolak anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut diatas karena PKWT yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat samasekali tidak melanggar ketentuan pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 jo.pasal 5 ayat (2) Keputusan Menakertrans No. kep.l00/men/VI/2004.Sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pengangkatan pekerja PKWTTsebagaimana anjuran tersebut.Bahwa pada saat mediasi tripartit
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 18-04-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 228/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
PT. MULTICO MILLENIUM PERSADA
Tergugat:
PAULUS HIMAWAN
156 — 61
  • oleh Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalamRekonvensi telah mengirimkan surat permohonan tripartit atasPemutusan Hubungan Kerja sepihak yang telah dilakukan olehTergugat dalam Rekonvensi kepada Kepala Suku Dinas TenagaKerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal20 Agustus 2018 dengan surat No. : 20/SPDM&P/VIII/2018.Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum karena yang harus diselesaikan terlebih dahuluadalah Hak dan Kewajiban dari Penggugat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
ANITA RAHMAWATI
Tergugat:
PT. MEGARIAMAS SENTOSA
99 — 11
  • Bahwa dalam positanya poin 27, poin 28 dan poin 29 mendalilkantidak benarTergugat tidak pernah melaksanakan Nota PemeriksaanKhusus, artinya dengan dikeluarkannya Surat Anjuran dari DisnakerPemkot Surabaya sebagai pihak yang berwenang melakukan upayamediasi (Tripartit) antara Penggugat, Tergugat dan Disnakeryangdilakukan secara profesional dan proporsional serta akuntabel dantelan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum (ratiodecidendi)secaraseksama, maka dikeluarkan Surat Anjuran a quo:MENGANJURKAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-03-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Maret 2017 — PT WELTEKINDO NUSANTARA VS 1. ABDUL NAZAR, DKK
62 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017pihak yang mengajukan proses tripartit;C.2.1.1C.2.1.2C.2.1.3Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RIbahwa Turut Termohon Kasasi II/Depnaker di dalammemeriksa permohonan mediasi tersebut nyatanya telahmelakukan pemeriksaan terhadap 93 (sembilan puluhtiga) orang dan berdasarkan anjuran tertulis TurutTermohon Kasasi II/Depnaker, Turut Termohon KasasiIl/Depnaker telah menyatakan 79 (tujuh puluh sembilan)dari 93 (Sembilan puluh tiga) orang tersebut berhak untukmenerima
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus PHI
Register : 24-09-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Januari 2019 — -LEA INDRYANI DAUNAN LAWAN PT.JASATRANS SAMUDERA SULUT MANADO
175 — 34
  • berselisih maka masalahnya agar segera dilimpahkanke P4 Daerah, atau ke P4 Pusat untuk PHK Massal ;Dengan kata lain, penggugat sebenarnya dapat membayarkan upahkaryawan yang dirumahkan hanya 50% (dua puluh lima persen), dengancara, haltersebutharusdirundingkanterlebihdahulu denganserikat pekerja maupun pekerjanya (para tergugat), serta disepakatibersama;8.Bahwa sebelum gugatan ini dilayangkan, antara Para Penggugat danTergugat telah beberapa kali melakukan mediasi serta pertemuan baikbipartit dan tripartit
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-12-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/G/2014/PHI-Sby.
Tanggal 24 Desember 2014 — GUNTUR SUDONO melawan PT. KERTAS LECES (PERSERO)
86 — 24
  • Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor 60/KptsUp/S/Br/HI/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak kepada Penggugat terhitung 1 April 2013; .Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 Penggugat memberikan kuasa khusus kepadaDPP Serikat Karyawan Kertas Leces (Sekar Leces) untuk mewakili Penggugatmelakukan perundingan bipartit dan Tripartit terhadap PT Kertas Leces(PerserO); $922 22222 nnn oon oon een Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Penggugat melalui DPP Serikat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 01-02-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
RUDI KUSUMA WARDANI, DKK
Tergugat:
PT. SINAR JERNIH SARANA
50 — 15
  • Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran olehDinas Tenaga Kerja Kota Bandung tertanggal 28 Agustus 2018 yang menganjurkan:1. Agar pihak pengusaha PT. Sinar Jernis Sarana dan Pihak Pekerja Sdr. RudiKusuma Wardani, DKK (7 Orang) dapat menyepakati pemutusan hubungankerja sejak, bulan maret 20182. Agar pengusaha PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 210/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 25 Februari 2016 — RENDI HIDAYAT; APRIYADI; L A W A N; PT. YCH INDONESIA;
81 — 67
  • tentang statuskerja PKWT kepada Penggugat II (Apriyadi) dan jika Penggugat II(Apriyadi) tidak memenuhi panggilan tersebut dianggap2436.37.mengundurkan diri, bahwa Penggugat II (Apriyadi) tidak memenuhipanggilan Tergugat;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bekasi mengirimkan surat No: 565/89/HISyaker/I/15 perihal Pemanggilan Mediasi yang dilaksanakanpada :Hari : SeninTanggal : 26 Januari 2015Waktu : 09.30 WibBahwa setelah dilakukan penyelesaian pada tingkat Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-05-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/PDT.SUS.PHI/2015/PHI/PN.BDG
Tanggal 6 Juli 2015 — PT. NOF MAS CHEMICAL INDUSTRIES; L A W A N; ERWAN NOVIANDI;
73 — 20
  • Bahwa setelah seluruh hal tersebut diatas dilakukan, Penggugat tidak memilikipilihan lain selain mengajukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugatsesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama; PENGAJUAN GUGATAN A QUO TELAH MELALUI MEKANISME BIPARTIT MAUPUNTRIPARTIT r J oTKetenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yakni mekanismebipartit dan tripartit dengan penjelasan dan kronologi sebagai berikut:a.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 28-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2013/PHI.YK
Tanggal 24 Februari 2014 — ARSIKO DANIWIDHO A Melawan : PT. JOGJA TUGU TRANS
98 — 67
  • Fota copy surat permohonan' Perantaraan PengaduanPenyelesaian Perselisihan Industrial secara Tripartit (mediasi)tertanggal O04 Juli 2013 kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bantul perihal status karyawan (PKWT)antara Penggugat dan Tergugat, dengan diberi tanda bukti13.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk
Tanggal 14 Nopember 2011 — AHMADI, dkk Melawan: DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA
150 — 27
  • Delta Nusantara yang didampingi olehLABH selaku Kuasa Hukum telah berupaya agardipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat, baik ditingkatBipartit maupun Tripartit. Akan tetapi sampai gugatan inidiajukan di persidangan, Tergugat tidak mau mempekerjakankembali ParaPenggugat. ;Bahwa selama perusahaan beroperasi, Tergugat mempunyaiasset berupa barangbarang bergerak yaitu :1 Satu (1) buah Mobil dengan No. Polisi : AB 1070 DZAtas Nama : PT.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
208 — 119
  • Setelan melalui proses yangPanjang mulai Bipartit dan Tripartit kemudian dilanjutkan di pengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusanNomor 31/Pdt.SusPHI/2018/PN.YK mengabulkan Gugatan Penggugat, namunMahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/2019 tanggal27 Maret 2019 menganulimya dengan pertimbangan yang berwenang mengadiliadalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial.
    pendirian ini sudah berkalikali Para PenggugatRekonvensi sampaikan kepada Tergugat Rekonvensi, baik dalam prosespemeriksaan perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yk pada Pengadilan NegeriHalaman 48 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYKYogyakarta, pada proses perkara Nomor 09/Pdt/2013/PTY, maupun dalammemori kasasi dalam perkara Nomor 2788 K/Pdt/2013, kemudiandilanjutkan dalam kontra memori peninjauan kembali dalam perkara Nomor521 PK/Pdt/2017, bahkan juga ketika masih dalam proses mediasi danperundingan Tripartit
    Setelahmelalui proses yang Panjang mulai Bipartit dan Tripartit Kemudian dilanjutkan dipengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta denganputusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2018/PN.YK mengabulkan Gugatan Penggugat, Namun Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/2019 tanggal 27 Maret2019 menganulirnya dengan pertimbangan yangberwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan HubunganIndustrial.
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2013 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 78/Pdt.G/2013/PN Skh
Tanggal 9 Juni 2014 — Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO -lawan- RM. ARY PS HADIKUSUMO, C.Eng
104 — 46
  • Hasil Evaluasi Teknis dan Biaya meliputi :Harga Jual Los/M, Harga Jual Kios/M,Bunga Bank, Total Harga Penawaran,TKDN, SP Prestasi Kepada SubKontraktor, MetodePelaksanaan Pekerjaan, Metode Pengelolaan Pasar PascaKontruksi, Rencana Tripartit Agreement, Sistem PembayaranAngsuran Pedagang, Status Investor Terhadap Kredit Pedagangtergugat memiliki score tertinggi dan jumlah Kontribusi pertahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggungsebesar Rp. 1.305.000.000, (satu milyard tiga ratus lima jutarupiah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-07-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 13 Juli 2011 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs IVAN ROMADHONI ; dkk
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa secara tanoa hak dan melawan hukum TERGUGAT s/dTERGUGAT XIV tibatiba membuat dalih yang pada intinya menyatakan bahwaPKWT tidak dapat diterapbkan kepada TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV.Dengan dalin tersebut TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV memintaPENGGUGAT untuk mengadakan perundingan secara Bipartit namun dalamperundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan maka perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV dicatatkan diDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, guna diselesaikan secara mediasi (Tripartit
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
147 — 86
  • Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat melakukan PHK secara sepihakoleh Perusahaan dan sudah dilakukan perundingan tripartit di kantorDisnaker setempat tetapi perusahaan tetap pada prinsipnya tidak maumembayar pesangon dan gaji Penggugat sejak itulah Tergugat tidak lagimemberikan gaji Penggugat mulai dari bulan Februari tahun 2018 sampaidengan bulan Agustus 2018 terhitung 7 (tujuh) bulan dan selanjutnyaHalaman 4 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Tteperkara ini masih dalam proses maka gaji
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-03-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Juli 2015 — I. Sokgad Adi Triyono, II. Anang Subianto, M E L A W A N Presiden Direktur PT. Lion Super Indo,
133 — 86
  • Keputusan Direksi Pihak Tergugat, tentang manajemen ritailsupermarket berpotensi menimbulkan ketidakstabilan Politis dan Ekonomis, didalam Undangundang Ketenagakerjaan kerap menimbulkan polemik dantantangan keras dari para pekerja, karena dinilai merupakan Justifikasiterhadap eksploitasi berkelanjutan, unjuk rasa baik yang dilakukan dalammemperingati Hari Buruh Nasional maupun yang berkenaan dengan otoritaskebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnya Perselisihan HubunganIndustrial, Bipartit dan Tripartit
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 30-07-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
1.RIDHA SUHENDRA TANJUNG
2.THAMRIN
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Gunung Melayu Estate
58 — 19
  • No. 009/ORG/PBSERBUNDO/LonsumGME/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untukmelakukan perundingan tripartit membahas dan menyelesaikan masalahpenolakan Penggugat memasuki masa pension atas kebijakan programrasionalisasi yang dilakukan Tergugat;Dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, telahdikeluarkan surat anjuran Nomor 2075/IIIDKT/III/2020 tanggal 24 Maret2020 yang menganjurkan:a.