Ditemukan 2636 data
50 — 13
Kolaka bukanlah wewenangPengadilan Negeri Kolaka melainkan wewenangPengadilan Tata UsahaNegara;Bahwa gugatan penggugat telah lampau waktu (verjaring) Penggugat dalamGugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah Registerperkara nomor. 5/Pdt.G/2017/PN.KKa pada tanggal 8Februari 2017 denganobjek gugatan sebagian dari sebidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT lL.Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalahtanah milik TERGUGAT dengan SHM Nomor. 284 tahun 2008tanggal
86 — 37
JULIAH SARAGIHSH,PANITERA PENGGANTI,IBNU HASYIM,SH.Perincian biaya:1 Biaya ATK Parkara Rp.150.000,2 Biaya HakHak Kepaniteraan Rp. 30.000,3 Biaya Pemanggilan Rp.120.000,4 Materai Rp. 6.000,5 Redaksi Rp. 5.000,6 Pencatatan Rp. 3.000,Jumlah Rp.314.000, (Tiga Ratus Empat BelasRupiah)BIAYA SALINAN PUTUSAN TK.
Pembanding/Penggugat II : JOSEPHINE REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat III : HELENA JENNY REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat IV : HENDRIKUS ADRIAN REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat V : ERNESTIN SULASTRI REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat VI : ALEKS ALIM REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat VII : WIHWELMUS WIMS REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat VIII : MARIA ALUYSIA SETIA REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat IX : ALOISIUS MARIANTO REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat X : YOHANES YANIANTO REWOS Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Pembanding/Penggugat XI : MAXSIMUS RAMBUNG Diwakili Oleh : ANTONIUS JERAMAN,SH
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGER
83 — 40
Bahwa oleh karena Surat Jual Beli atau Bukti Surat P.2 merupakanalat pembayaran yang sah oleh karena telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dikemukakan dalam poin 7 diatas makasepatut dan selayaknya gugatan Penggugat Pembanding untukdikabulkan seluruhnya.Maka berdasarkan uraianuraian dalam memori banding diatas,Penggugat Pembanding mohon kepada Pangadilan Tinggi Kupang cqMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadilidan memutuskan parkara banding ini berkenan memberi putusandengan
116 — 21
bewijs) untukmenguatkan dalil dalil bantahannya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugattelah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P30 dan keterangan saksi yang telahdisumpah menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan Tergugat mengajukantegen bewijs berupa bukti surat T1 s.d T20 ditambang keterangan saksi yang jugatelah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing masing ;Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah alat bukti yangmemiliki relevansi dengan parkara
226 — 116
dari Tergugat beralasan hukum, makaeksepsi Tergugat tersebut patut dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang tidak mengenai eksepsi kewenanganmengadili dan pokok perkara dan lainnya, karena eksepsi kewenangan mengadili dariTergugat dikabulkan, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadilidikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya parkara
Masnun
Tergugat:
1.Haji Ramlin
2.H Muhamad Tahir
3.Yunus
4.Siti Solor
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Manggarai Barat
110 — 24
Kalaulah yangdijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milikSahibun (orang tua Tergugat lI) dan Tergugat II dengan Sertipikat Hak MilikTahun 1996 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggaraitelah berjalan lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun terhitung tanggalditerbitkannya.
2.P.SARUKI
3.P.PUTIRAH Al.RAINO
4.MA'ADIN
5.B.ASMANI
6.BUK SULIKAN
7.B.PUTIRAH AL.SALANI
8.HARIYEH
9.SARIMA
10.H.RUSDI
11.Hj.CHOIRIYAH
12.MARNI'A
13.MARDINO AL.P.JU
14.BUK SUM
15.B.SARUKI
16.ABDUL JAMAN
17.PUDIN
18.HAWANI
19.MADIA AL.B.NIMA
20.ABDUL KORNAIN
21.MAT NADER
22.HJ.SAMSUL AL. MISLIJE
23.B.PUKAMA
24.MISTARI
25.SITTI
26.TIJARAH
27.MOH.TAJIR
Tergugat: P.TORIMAH Turut Tergugat: 1.KEPALA BADAN PERTANAHAN SAMPANG
2.MISNARI
3.BU'SUIMAH ALIAS SUIDAH
87 — 9
tertanggal 1 Nopember 2016, 11 Nopember 2016 dan 17 Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 tahun 2016 setiap sengketa perdatayang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaiankepada pihakpihak yang berperkara melalui mediasi dan menegaskan pula bahwaperdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis Hakim belum memutus perkaranya ;Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Hakim Mediator yaituSRI WIJAYANTI TANJUNG, SH guna untuk menyelesaikan parkara
51 — 3
Bahwaadalah merupakan fakta hukum, bahwa Penggugat tidak ada menguraikandalam posita gugatannya apa pentingnya parkara ini dimintakan serta merta.Putusan MARI tanggal 29 April 1986 No. 3328 K/Pdt/1984 dalam putusannyamenyatakan menimbang karena adanya surat edaran MARI No 6/1975 YO NO3/1978, maka tuntutan ex pasal 180 HIR tentang Uit Voerbaar Bij Voorraadatas putusan ini tidak dapat di kabulkan.Berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang
12 — 6
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya dalam parkara ini;Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yangseadiladilnya.Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Bkl, Halaman 8 dari 45Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telahmenyampaikan replik secara tertulis tertanggal 18 April 2018 yang padapokoknya sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Pemohon menolak semua jawaban Termohon, kecuali yangdengan tegas diakui kebenarannya
Dg. PALALLO
Tergugat:
1.Abdul Fatah
2.MUSTAFA
3.AMBO DALLE
4.UPE
5.SUWANDI
6.MARDIATI
7.AGUS SURATNO
8.SITTI AISYAH
9.BASRI
10.SITTI AMINAH
11.SURYADI
78 — 25
Bahwa PARA TERGUGAT dengan mendasarkan PENYELESAIANPERKARA PERDATA AGAR TIDAK BERLARUTLARUT, untuk kepentinganPARA TERGUGAT terhadap perkara yang sama telah diputus olehPengadilan Negeri Bontang Nomor : 12/PDT.G/2015/PN.BON Tanggal 21Januari 2016; Sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Bontangyang memeriksa, mengadili parkara perdata sebagai berikut : 1.HMuhammad Ramli, Jalan RE Martadinata Rt 2 Kelurahan LoktuanKecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Penguggat ;2.Basri
41 — 18
Karena segaladalil dan alasan yang diajukan dalam gugatan Penggugat, tidak memilikikepastian hukum terhadap objek yang digugat dalam parkara aquo;b. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat telah bertentangan/kontradiksi antara posita dan petitum. Di dalam positanya, Penggugatberposisi sebagai pribadi, namun dalam petitumnya Penggugat memintadisahkannya suatu berita acara rapat, lagi pula sengketa ini berkaitandengan yayasan. Hal ini bertentangan satu sama lain.
61 — 9
mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.Bahwa Penggugat menyatakan pada poin 21 Penggugat merasa takut dankhawatir objek sengketa dialihkan kepada pihak lain dan seterusnya....Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN Sgi26Disini perlu para tergugat sampaikan kepada Penggugat memang objek sengketasudah dialihkan kepada pihak lain karena yang mengalihkan yang punya tanahkarena tanah tersebut bukan milik Penggugat, seandainya Penggugat jujur denganTergugatI tidak akan menimbulkan parkara
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam surat kuasa khusus tertutis perbuatanmelawan hukum (PMH) sedangkan di dalam surat gugatan tertulis wanprestasi(Ingkar janji)";Alinea 3 halaman 55, berbunyi:Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan antara surat kuasa khusus dansurat gugatan tentang penyebutan secara ongkos dan kongkrit pokok parkara danobjek yang diperkarakan tidak berakibat Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum28292oleh karena secara yuridis masalah hukum dalam suatu gugatan ini adalahkewenangan Majelis Hakim bukan
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1144 K/Pdt/2016lagi pula alasanalasan banding atau keberatankeberatan tersebut dalamputusan Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar (namun yang sebenarnya bukanlah tepat dan benar);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa,meneliti dan mencermati secara saksama berkas parkara yang meliputi beritaacara pemeriksaan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor 317/Pdt/G/2013/PN.JKT.
55 — 35
KantorPertanahan Kabupaten Takalar, sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agrariadan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dan oleh karena itu terhadap petitum gugatan para Penggugat padahuruf E, F, G, H dan huruf harus ditolak, sehingga diktum putusan dalampokok perkara pada angka 1 harus diperbaiki dengan menolak gugatan paraPenggugat dan tidak menerima untuk selainnya ;Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa parkara
SRI BIMAWATI BINTI ARSYAD
Tergugat:
JAHARUDIN BIN M.SALEH
84 — 40
Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan atas obyek parkara pada dictum angka 6;
8.
diatas, makasita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek perkara yang telah dinyatakantidak dapat diterima dan ditolak tidak sah dan tidak berharga, yang akan Majelisuraikan secara rinci pada bagian dictum amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atasobyek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka Majelismemerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bima untukmengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan atasobyek parkara
Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bima untukmengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan atasobyek parkara pada dictum angka 6;8.
127 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2915 K/Pdt/20162.12.2.13.tanggal 18 Juni 2014) disebutkan kekurangan pajak SSP PuriMedayu adalah sebesar Rp814.050,00 (delapan ratus empat belasribu lima puluh rupiah) sedangkan dalam posita angka 5 huruf bgugatan perubahan (diajukan tanggal 3 Juli 2014) disebutkansebesar Rp852.100,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu seratusrupiah);Adapun perubahan materi pokok gugatan ini dilarang menurutPutusan Mahkamah Agung dalarn parkara Nomor 547 K/Sip/1973,dan melanggar ketentuan yang diatur dalam
47 — 26
Bahwa, oleh karena adanya peralihnan hak kepemilikan yang tidak sahsecara hukum tercatat dalam buku C Desa Sukolilo Barat, dan KepalaDesa Sukolilo Barat masuk sebagai pihak dalam perkara a quo dalam halini sebagai Turut Tergugat maka secara hukum Kepala Desa SukoliloBarat harus tunduk dan patuh terhadap putusan parkara a quo;Bahwa, atas kesalahan peralihan hak kepemilikan dari Leter C No. 1439atas nama Halik kepada leter C Desa Sukolilo Barat No. 1488 atas namaH Alwi dan selanjutnya dari H.
1.SUKATMA
2.SUKARDI
3.AMINULLAH
4.MALEM KERINA LIMBENG
5.PAINI
6.SURATMIN
7.SUHARSO
Tergugat:
1.PT. AMAL TANI
2.Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Turut Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
77 — 35
/hari (Satu juta rupiah perhari)terhitung sejak parkara aquo didaftarkan sampai seluruh tanah objekperkara kembali ke tangan PARA PENGGUGAT;5. Bahwa gugatan ini diajukan dengan buktibukti yang mempunyalnilai pembuktian, oleh karena itu adalah patut dan beralasan menuruthukum untuk menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapatdilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukumPerlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vorraad);6.
/hari(satu juta rupiah perhari) terhitung sejak parkara aquo didaftarkan sampaiseluruh tanah objek perkara kembali ke tangan PARA PENGGUGAT;14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakandengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Bandingmaupun Kasasi (uit voorbaar bij vorraad) ;15. Menghukum TURUT TERGUGAT serta orangorang dan badanbadan hukum lainnya supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;16.
89 — 47
Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral)dengan dalildalil gugatan Rekonvensi ini.Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya yang di daftarkan kePengadilan Negeri Ambon, dibawah Register perkara nomor.107/Pdt.G/2015/PN.AB pada tanggal 26 Juni 2015 dan dilakukan perubahangugatan pada tanggal 05 Oktober 2015, dengan objek gugatan sebagian darisebidang tanah Hak Milik dari tergugat.Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara
Tergugat Rekonvensi dalamKonvensi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidakterpisahkan (integral) dengan dalildalil gugatan Rekonvensi ini.Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya yang di daftarkan kePengadilan Negeri Ambon, dibawah Register perkara nomor.107/Pdt.G/2015/PN.AB pada tanggal 26 Juni 2015 dan dilakukan perubahangugatan pada tanggal 05 Oktober 2015, dengan objek gugatan sebagian darisebidang tanah Hak Milik dari tergugat.Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara