Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
1.Bambang Irwansyah
2.Syahriadi
3.Wagiman
4.Sukiyem
5.Sarpin
6.Suprayetno
7.Ponirin
8.Kasiyem
9.Khaidir
10.Leni Juliani
11.Edi Surianto
12.Kamaruddin
13.Burhanuddin
14.Sani Saragih
15.Ponimin
16.Ngatiyem
17.Muhammad Yani
Tergugat:
1.Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
3.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
4.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara
2.Bupati Batu Bara
3.PT. Waskita Karya
13538
  • dengan maksimal secara professionaldan proporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugian pada saatpengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak dan berpedomankepada kaidah hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku,namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian dan penghargaanyang berarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuat tuduhantuduhan tidak berdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan,tidak adil dan tuduhan keji lainnya yang diyakini sebagai upayapembenaran semu
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
16441
  • Namun demikian seluruh upaya Tergugatmenjadi siasia akibat tindakan Para Penggugat yang me)akukangerakan demodemo: balk di d.dam maupun diluar perusahaansehingga mengakibatkan kacaunya proses produksi hingga berdampakmenurunkan kepercayaan bayer yang memesan hasil produksi PT.SOLORODA INDAH PLASTIK bahkan menurunkan kepercayaan supplierbahan baku dari yang semu)a berlaku pembayaran secara tempo menjadiHalaman 99 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.pembayaran cash didepan.3.
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
21521708 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Era Giat Prima kesulitan untuk menagih kepada BDNI,maka lebih baik dilakukan retro cessie".Bahwa yang dimaksud dengan retro cessie adalah "penyerahan hakkembali" berdasarkan Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa, penerbit CV.Aneka Semarang, 1977, halaman 736;Dari uraian di atas, bahwa cessie tersebut hanyalah pro forma (sekedaruntuk memenuhi tata cara/semu/purapura) dan itu) merupakanalat/modus untuk melakukan perbuatan melawan hukum bagi JOKOSOEGIARTO TJANDRA untuk mendapatkan keuntungan dari klaim PT.Bank
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
375292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuat transaksirekayasa, semu Manipulasi Hukum, Penyelundupan Hukumdan tidak memenuhi Syaratsyarat Sahnya Perjanjian (ex Pasal1320 KUH Perdata) Karena transaksi bertentangan denganUndang Undang atas rekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4,Hal. 9 dari274 halaman Put.
    No. 1538 K/Pdt/2009memiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut.Bahwa Penggugat tanopa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu, manipulasi hukum,penyelundupan hukum sebagaimana diungkapkan Penggugat dalamposita gugatan a quo butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.12 halaman 9sampai dengan 15.Bahwa selain itu Penggugat lagilagi tanoa dasar dan bukti hukummenyatakan adanya
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
270179
  • Keputusan TUN yang bersifat umum dan abstrak (suatu peraturan perundangundangan atau perundangundangan semu atau peraturan kebijaksanaan) danbertingkat lebih rendah dari undangundang maka keputusan demikian menurutPasal 31 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009, akantunduk pada hak menguji secara materiil Mahkamah Agung, melalui prosedurgugatan peradilan perdata (Indroharto dalam buku Perbuatan PemerintahanMenurut Hukum Publik
Register : 19-09-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 29-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 96/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
312890
  • MP. 01.01/VII/2019 tanggal 18 Jul 2019 butir 2 huruf B (kapital) Sertipikat HakMilik No. 76/Desa Karang Pamulang, menjelaskan dalam huruf a :"Bahwa status tanah semu/a berasa/ dari bekas tanah mllik adat Persil175a D.I dan 175b D,II Kohir 1264, kemudian dikonversi dan diterbitkanSertipikat Hak Milik No. 76/Desa Karang Pamulang terbit tangga/ 22121992, Gambar Situasi tangga/ 15101992 No. 7282/1992 Luas A :1.410 M2.
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
9021
  • Pekalongan yang mengikuti Program Prona T.A 2013 tersebutterdakwa mengaku tidak ingat secara keseluruhannya karena uang hasilpenarikan tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu semu anya baru diserahkankepada Terdakwa, namun bertahap jadi kapan saja setiap perangkat menerimatitipan wari warga selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, jadi terdakwa tidakbisa menghitungnya.Bahwa penarikan uang tersebut tidak didata / tidak ditulis siapa saja yangmembayar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dan siapa
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
437627
  • yaitu:Hal298 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pdt.GKPPU/2016/PN Jkt.Sel Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu Selanjutnya unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:(a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;(b) Secara terangterangan maupun diam diam melakukantindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;(c) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;(d) Menciptakan persaingan semu
    Menciptakan persaingan semu;e. Menyetujui dan atau menmfasilitasiterjadinya persekongkolan;f. Tidak menolak melakukan suatu tindakanmeskipun mengetahui atau sepatutnyamengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu;g.
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
487327
  • peraturan perundangundangan, di bidangkepegawaian itu ada upaya administrasi, jadi misalnya ada sanksi yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas misalnya pemberhentian gaji maka yangbersangkutan dapat mengajukan upaya administrasi ke atasan pejabatyang bersangkutan, lalu di sana nanti akan diproses apakah tindakankepala dinas ini memberhentikan gaji pegawainya sesuai denganperaturan atau tidak, Kalau tidak berarti dia akan batalkan keputusan itujadi administrasi peradilan kecil di situ atau disebut peradilan semu
Putus : 14-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH alias ALIS ; JPU
7427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiberikut: Tanggal 26 Oktober 2011 : 6 (enam) orang saksi diperiksa secarabersamasama sekaligus; Tanggal09 Nopember 2011 :11 (Ssebelas) orang saksi diperiksasecara bersamasama sekaligus; Tanggal24 Nopember 2011 : 7 (tujuh) orang saksi diperiksa secarabersama sama sekaligus;Bawa prosesi persidangan / pemeriksaan para saksi dilakukan secarabersamasama sekaligus dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku tersebut membuktikan bahwa Judex Facti incasu telah melakukan Peradilan Semu
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TARADJI LETAHIIT
140312
  • papan Proyek ;Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukan oleh JaksaPenuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dansaksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000, yang terteradidalam kwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesarRp.2.995.000, dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekanrekan kerjalainnya pun Upah yang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000, jadi adaselisin Rp.6.000.000, dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut
Register : 23-07-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 82-K /PM III-16/AD/VII/2018
Tanggal 27 September 2018 — Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292087290970 Terdakwa Muh. Mishar Saputra Rajab Pratu NRP 31120558880793
185234
  • Selurunya isi BAP Polisi Militer yangdiambil oleh Penyidik ternadap diri Terdakwa semu anya tidak benarkarena pada saat Terdakwa di periksa Kesatuan dengan cara diintimidasi oleh Dansi Serka Putra, Pasi Intel Letda Inf Fuad danmemaksa Terdakwa agar mengakui perbuatan yang telahmelakukan penyalahgunaan Narkotika.
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
189120
  • tidakdikerjakan sama sekali oleh Kepala Desa sampai saat ini (Fiktif)C. pembangunan sumur bor dan perpipaan Rp.56.259.000, untuk SumurBor 2018 tidak pernah ada dan tidak dikerjakan sama sekali oleh KepalaDesa sampai saat ini (Fiktif), sedangkan Sumur yang diperlihatkan olehKades Kepada Pemeriksa adalah Sumur Bor Swadaya bukan kegiatan DanaDesa.d. pemasanagan lampu jalan 20 Unit Rp.41.718.000, Untuk pekerjaan LampuJalan sempat terhambat namun saat ini sudah selesai dan dikerjakan dansudah nyala semu
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
14567
  • papan Proyek ;Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukan oleh JaksaPenuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dan saksitidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000, yang tertera didalamkwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesar Rp.2.995.000,dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekanrekan kerja lainnya pun Upahyang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000, jadi ada selisihRp.6.000.000, dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
43023754
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Tetapi menurut pemahaman ahii, halitu baru satu kepemilikan yang semu, belum merupakan kepemilikan dalamarti yuridis yang sesungguhnya;Kapan secara yuridis yang sesungguhnya bahwa suami ikut memiliki hartayang dibeli istrinya? Hanya ada dua kemungkinan, yakni apabilaperkawinan putus, karena perceraian atau istrinya meninggal. Begituperceraian terjadi maka menurut UndangUndang Perkawinan dikembalikankepada hukum masingmasing.
Putus : 22-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Maret 2012 — ENDANG LILI
9928
  • setiap tahunnya dilaporkan sebanyak 2 (dua)semester;Bahwa benar setiap laporan semesteran BPR Bungbulang saksi selakuDewan Pengawas selalu menayakan masalah Pembentukan PenyisihanAnalisa Permodalan;Bahwa benar PPAP terbagi atas 2 yaitu PPAP Khusus yaitu 0,5 % darimodal dan Umum 10 % dari modal;Bahwa benar pada laporan triwulan ditemukan BPR BUngbulangmengalami kerugian sebesar 1 miliyar;Bahwa benar walaupun sejak tahun 2004 s/d 2006 BPR Bungbulangmendapat keuntngan namun keuntungan tersebut adalah semu
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
15480
  • penjatuhan hukuman yang disebut sanksiadministrasi;Bahwa frase tentang pelanggaran yang serius adalah suatu istilah yangsangat fleksibel, pelanggaran serius itu adalah diputuskan dalam PutusanPengadilan dan tidak boleh ada yang menginterprestasikan karena harusPutusan Pengadilan yang dapat menafsirkan hal tersebut;Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terutama yang merugikan, harusdiberikan hak untuk membela diri dengan dibentuk semacam Tim, kalauperlu dikuatkan dengan saksisaksi seperti Peradilan Semu
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017
Tanggal 20 September 2017 — TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
26673884 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penasihat Hukum pendapat dankeyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu prematur dan semu,karena barangbarang tersebut oleh Terdakwa tidak dapat membuktikansecara hukum perdata, tentang surat pembelian atau kwitansi atau STNKdan BPKB atau akte transaksi atau akta di bawah tangan atau aktalainnya sebagai alat bukti kKepemilikannya. Dari aspek hukum kepemilikanTerdakwa hanya sebagai Beziter (penguasaan) baik barang bergerakmaupun tidak bergerak.
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
333286 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indah Kiat International Finance Company BV atauPenggugat;PerundangUndangan di Indonesia yang dilanggar dandihindari: UndangUndang PerpajakanPerbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, Semu, Manipulasi Hukum,Penyelundupan Hukum dan Tidak Memenuhi SyaratSyaratSahnya Perjanjian (ex Pasal 1320 KUHPerdata) KarenaTransaksi Bertentangan Dengan UndangUndang atasrekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 danTergugat 17, transaksi dengan sengaja dibuat sedemikianrupa dengan maksud
    membuat terang dan menunjukkanjelas bahwa gugatan a quo masih mentah dan prematur; Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 4.6 halaman 10tanpa dasar dan bukti hukum sama sekali serta secara tidakbertanggung jawab mengungkapkan adanya perundangundangan diIndonesia yang dilanggar dan dihindari; Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakanHal. 113 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007yang dilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
485316
  • berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, danmenyatakan penerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II tidakmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).DALAM PENUNDAAN1.TERGUGAT Il INTERVENSI membantah dan menolak dalil PARAPENGGUGAT yang memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa danObjek Sengketa II, sebagaimana dalam dalil PARA PENGGUGAT point 53 59, halaman 30 32;Bahwa penolakan ini didasarkan pada, Pertama dalil kerugian yangsampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah semu