Ditemukan 2539 data
ADE AZIZ RAMDANI
Tergugat:
PT. HOSANA INTI KENDARI
80 — 33
600.000,(EnamRatus Ribu Rupiah); Bahwa pada masa kerja dari Januari 2017 sampai dengan Desember2018, Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesar Rp. 800.000,(Delapan Ratus Ribu Rupiah);Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuanPasal 80 Ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89;Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundinganbaik Bipartit maupun Tripartit
197 — 1035
upaya penyelesaianperselisihan PHK tersebut melalui Perundingan Bipartit, namun karena tidaktercapai kata sepakat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Penggugat kemudian mencatatkan perselisihan PHKtersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika(Disnakertrans Mimika) melalui surat Penggugat Nomor 209002/IR/GEN/X/2017, tanggal 13 September 2017 untuk diupayakanpenyelesaiannya secara Tripartit
175 — 43
Bahwa atas dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 sampai dengan 9maka dapat Tergugat kemukakan upayaupaya bipartite maupun tripartit telahdilakukan untuk menyelesaikan masalah PHK atas diri Para Penggugat akantetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Para Penggugat tidak maumenerima hak normative atas PHK yang Tergugat berikan, termasuk anjurandari Mediator dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Selatan telah ditolak oleh Para Penggugat;ALASAN GUGATAN7.
141 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Gugatan:Bahwa dasar pengajuan gugatan a quo melalui Pengadilan Hubungan IndustrialKota Tangerang didasarkan pada halhal sebagai berikut:leBahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat setelah melalui prosesBipartit dan Mediasi/Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan olehUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI), hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannyaAnjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas KetenagakerjaanKota Tangerang
YOHANES FIRMINUS SUNARDI
Tergugat:
PT. TRINITI JAYA ABADI
111 — 37
PENDAHULUAN Bahwa Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja diajukansetelah melewati proses Bipartit, Tripartit (Mediasi) di Suku DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara, sebagaimanadisyaratkan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Indusirial, yakni dengan telahdikeluarkannya Nota Anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 1041/1.831tertanggal 23 April 2020.
139 — 130
SSE Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit pada anjuranMediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Pusat dengan mengeluarkan Anjuran Nomor : 989/1.835.1, Tertanggal03 Mei 2016 pada lampiran gugatan (bersesuaian Bukti T10), maka Majelishakim berpendapat bahwa para pihak telah melakukan proses penyelesaianperselisihan
144 — 70
Bahwa dalam proses Tripartit, Mediator pada Kantor Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusattelah mengeluarkan Anjuran tanggal pada 23 Februari 2018,adapun isi surat Anjuran tersebut adalah sebagai berikut :MENGANJURKAN1. Kepada PT. Bank UOB Indonesia berkedudukan di UOB Plaza14th Floor, Jl. M.
44 — 19
Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Bipartit danMediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun2004 tentang panitia Penyelesaian Hubungan Industrial(PPHI),dibuktikan dengan nota anjuran No: 567/3133Disnakertertanggal 17 Mei 2010 yang isi anjurannya adalah sebagaiberikut :61. Agar pihak pengusaha mengangkat pekerja (sdr. ErwinSupriadi, sdr. Yunus Baihagie Fasha, sdr. Agus Kusnadi,sdr.Dandi Mugi Permadi, sdr Hermansyah, sdr.
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadi alasanalasan diajukannya gugatan ini (fundamentum petendi)adalah sebagai berikut :1Bahwa pada tanggal 1525 November 2007, para Penggugat (Wakil kelompok)dan Kelompoknya melakukan aksi mogok kerja di bawah naungan SP KEP PUKInco Soroako ;Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, telah dilakukan upaya hukum PerundinganBipartit 1 pada tanggal 7 Desember 2007 dan Perundingan Bipartit 2 pada tanggal13 Desember 2007, namun gagal dan tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya telahdilakukan pula upaya hukum Tripartit
CHRISTIANTES
Tergugat:
PT. REZEKI KENCANA MILL
165 — 42
Bahwa benar antara Pengggugat dengan Tergugat telah dilakukan upayaperundingan Bipartit dan Tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, makaditerbitkan Anjuran No. 560/1955/DisnakertransD, tertanggal 19 Oktober2020 oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu Raya;Menimbang, bahwa setelan mencermati secara seksama gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat, maka yang masih menjadi masalah danharus dibuktikan adalah apakah benar putusnya hubungan kerja antaraPenggugat
548 — 819
melalui surat Nomor : OO0O6/HR/IV2015mengeluarkan surat skorsing sekaligus memberitahukan skorsing terhadapTergugat untuk proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tetapmenerima upah;Bahwa kemudian, karena perundingan dan segala upaya telah dilakukanPenggugat namun tidak terjadi kesepakatan maka pada tanggal 21September 2015, Penggugat mencatatkan terjadinya perselisihan hubunganindustrial dengan Tergugat ke dinas tenaga kerja transmigrasi kabupatenMimika untuk dilakukan upaya penyelesaian secara tripartit
57 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas pencatatantersebut Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil olen Mediator padaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untukdilakukan pertemuan tripartit sebagaimana Surat Nomor 567/7962/Disnakertrans tanggal 10 Desember 2013 (Bukti P9);Bahwa meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan tripartit namun tidakdicapai kata sepakat untuk mengakhiri permasalahan terkait, maka setelahDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang melaksanakanupaya penyelesaian
102 — 29
Sehingga Pihak Tergugat menolak Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi.Berdasarkan alasanalasan tersebut, adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini, mengesampingkan hasilhasil perundingan baik secara Bipartet maupun Tripartit,dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang demikian tersebut, adalah benar secara hukum.DALAM POKOK PERKARABahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat (termasuk dalam Provisi) di atas merupakan satu kesatuanyang
;Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara Aquosecara Bipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit dan Pegawai MediatorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan surat anjuran No.565/1955/HIsyaker/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 (bukti P34), dan Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 30 September 2013 (bukti P37), maka Majelis Hakimberpendapat para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara Aquo sesuaiketentuan Pasal 3, Pasal
NORMA OHORELLA
Tergugat:
PT. RAJAWALI
146 — 73
/Penggugat dengan direktur PT.Rajawali Johny Sucahyo tidak mendapatkan titik temu atau solusi atashakhak dari Alm.Djufri Malik sehingga perlu kami sampaikan bahwamekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditingkatbipartit merupakan forum otonom yang ada di lingkungan perusahaannamun faktanya pihak Tergugat tidak mengindahkan maksud darikepentingan Penggugat untuk dimediasikan sehingga penggugat memilikialasan yang patut secara hukum untuk melanjutkan permasalahan inimelalui proses Tripartit
210 — 238
Atas fasilitasi Disperum Pemprov DKImelalui Kesepakatan Tripartit maka PPRS pimpinan AgusIskandar sudah dihentikan melalui RULB (20 september 2013)dan telah dibentuk kepengurusan baru dibawah pimpinan Sdr.Tonny Soenanto Palmer Situmorang.
97 — 19
Rudi Hermawan WorkerMenimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil bantahannya, maka Tergugatmengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup (T1,1T2,T3,1T4,T5,T6,T7) danmenghadirkan satu orang saksi ahli yang mengaku bernama MARSANA, yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah;Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara AQuo pada tingkat Tripartit dan pegawai Mediator DisnakerTrans Kota Cimahi telahmengeluarkan Surat Anjuran No.560/1313/Disnakertransos, tanggal 25 September2014
111 — 32
setempat.(2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.Bahwa dari ketentuanketentuan sebagaimana terurai tersebut diatas, dapat ditarikkesimpulan bahwa pengajuan gugatan mengenai sengketa Perselisihan HubunganIndustrial sebelum diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial wajib diselesaikanterlebih dahulu melalui perundingan yang ditempuh secara bipartit dan tripartit
Penggugat tersebut;11.12.13.14.bahwa ditolak dalil Para Penggugat pada point XIII posita gugatannya karenabagaimana mungkin Tergugat III dapat dikatakan telah menerima sebagian isi dariAnjuran Nomor : 567/2512Disnaker yang dikeluarkan Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Bandung sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut kalau Tergugat III sendiritidak pernah menerima dan/atau mengetahui keberadaan Anjuran tersebut karenamemang faktanya Tergugat II tidak termasuk para pihak yang terkait dalamperundingan Tripartit
142 — 58
adalahPHK murah, dan seharusnya memang tidak perlu dipenuhi, karenasesungguhnya bukan pesangon yang dikehendaki oleh Tergugat, itu hanyalahsebuah bentuk protes atas perlakuan sewenangwenang dan tidak adil.Bahwa Penggugat sekali lagi menggunakan dasar PKB 20182020 sebagaidalilnya, maka sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa PKB Periode 20182020tidak dapat diterima karena tidak sah dimana tatacara pembuatan danpendaftarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa perselisihan ini sudah sampai Tripartit
442 — 797
pertemuan tanggal 20 Juni 2019(IM/HCHC/58/V1I/2019), dengan ini diinformasikan bahwaPENGGUGAT tidak akan menghadiri undangan TERGUGATkarena belum jelas maksud dan tujuan agenda pertemuantersebut.20.Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 PENGGUGAT menunjukkuasa hukum Christina Rini & Partners (Advocates and LegalConsultants) untuk mendampingi dan atau mewakili PENGGUGAT sertamembela kepentingan PENGGUGAT dalam tingkat Bipartit denganTERGUGAT, maupun andaikata harus membawa kasus PENGGUGATsecara Tripartit
Debora Rembulan Hutagaol
Tergugat:
PT MUSTIKA PUTRI DELI PT MPD
88 — 26
pihak TERGUGAT mengancam akanmelaporkan PENGGUGAT kepada pihak yang berwajib dengan tuduhanpalsu yang mana sampai saat ini tidak pernah terbukti tuduhan tersebut;Bahwa atas tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung melakukanfitnah sebagai salah satu cara dari TERGUGAT untuk memenuhikewajiban hukumnya terhadap PENGGUGATmaka PENGGUGAT telahmengajukan Surat Permohonan Mediasi kepada Dinas TenagaKerjakota Medan agar permasalahan PENGGUGAT denganTERGUGAT dapat diselesaikan melalui proses Mediasi secara Tripartit