; Bahwa pada saat itu tunggakan pinjaman di Kecamatan Pemulutan sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk kategoriKecamatan bermasalah; Bahwa saksi selaku fasilitator Kecamatan setiap bulan ada menerima laporanbulanan kegiatan PNPM MP dari UPK termasuk pelaksanaan kegiatan SPP; Bahwa yang membuat laporan bulanan tersebut adalah bendahar dan KetuaUPK; Bahwa untuk laporan bulanan kegiatan SPP yang dilampirkan terdiri dari bukukas dan kwitansi;Bahwa atas keterangan saksi,

99.000.000,;Bahwa cara pencairan yaitu masingmasing ketua dan bendaharakelompok diinformasikan dari koordinator bahwa adapencairan.kemudian ketua dan bendahara kelompok ke bank BRI denganhalaman 51 dari 159 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnkdidampingi koordinator dan pihak Dinas Sosial Kota Sorong. kemudianketua dan bendahara kelompok mencairkannya di bank BRI.selanjutnya setelah di cairkan dari bank. bendahara kelompok yangmemegang uang tersebut. kemudian sesampainya di komplekpengungsian bendahar

Magelang tersebut adalah Berawal dari SPJyang disusun oleh bendahar pengeluaran kemudian diserahkan kepadasaksi untuk diteliti, selanjutnya jika dianggap lengkap dikirim ke PPK(Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar), setelah itu SPM diajukan ke Pengguna Anggarandalam hal ini adalah kepala dinas DKPTK Kota Magelang.

Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporanpertanggungjawaban pengeluaran bendahar pengeluaran pembantu.Bahwa pada tahun 2014 RSUD kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatanmengalokasikan anggaran untuk RSUD kotapinang di dalam APBDKab.Labuhabatu Selatan sebesar Rp. 23.075.293.786,00 yang terdiri dariBelanja langsung sebesar Rp. 17.152.386.778,00 dan Belanja TidingLangsung sebesar Rp. 5.922.907.008,00;Bahwa Selaku bendahara pengeluaran, saksi menandatangani cek kePengguna Anggara / Direktur

SistemInformasi Akademik (SIA) berbasis Web Online belum selesai danternyata juga ada perbedaan mengenai Spesifikasi barang yang diterimaoleh UMMY Solok, yang tidak berdasarkan kepada spesifikasi barangsebagaimana yang terkandung dalam SPK, yaitu) Hi Class II karena yangditerima adalah Hi Class V.Menimbang bahwa Kapasitas IDA NIRWANA, SE yang menjabat sebagaiKepala Bagian Keuangan pada Universitas UMMY Solok (telahberpengalaman dalam menganalisis keluar masuknya uang) danselanjutnya diangkat sebagai Bendahar

Konawe ; Bahwa Saksi sebagai bendahar sejak Tahun 2013 sampai dengansaat ini dengan SK kepala desa Syawal Tombili dengan Kepala Desayang baru.dengan tugas bendahara desa yakni mempunyai tugasuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desadalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bahwa bendahara desa harus membuat laporanpertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yag menjaditanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.

tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah)c Pada tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp. 163.000.000, (seratusenam puluh tiga juta rupiah)d Pada tanggal 5 November 2009 sebesar Rp. 687.000.000, (enamratus delapan puluh tujuh juta rupiahJumlah Rp. 1.650.000.000, (satu milyar enamratus lima puluh juta rupiah)8 Bahwa Terdakwa BAMBANG MUCHLIAT, ST setelah menerima dana pendampingRISPNPM sebesar Rp.1.650.000.000 tersebut kemudian diserahkan kepada saksiJohansyah, S.Ip bin Supna selaku Bendahar

AhmadFirdaus AR.389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansipembayarand ari Bendahara Desa Tapumbatu, BendaharaDesa Tongalere dan Bendahar aDesa Palingi Timur sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untukpembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihanSiskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A.

Ahmad Firdaus AR.389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansipembayarand ari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara DesaTongalere dan Bendahar aDesa Palingi Timur sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untukpembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihanSiskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A.

Bahwa terkait dengan surat tersebut, dapat Tergugat Ill jelaskan sebagaiberikut:(1) Bahwa ganti rugi kepada Penggugat sudah dibayarkan sesuai putusanMahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971.(2) Bahwa terhadap surat Menteri Pertambangan dan Energi No.695/800/H/1998 tanggal 26 Februari 1998, Menteri Keuangan RI c.q.Tergugat Ill selaku Bendahar Umum Negara mempunyai kewenangansesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/2004, sebagai berikut:Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

dialinkankepekerjaan lain;Menimbang, sesuai keterangan saksi Drs.Agus Sumady, saksiRamida,ST saksi Edy Wahyono, saksi Brio Indah,ST, saksi Moh.Ravig,ST sertaketerangan Terdakwa dan keterangan Terdakwa Il tanggal 22 Juni 2011PT.Nanang Mulya Group mengajukan permohonan Pembayaran Terminsebesar 30% yang diurus saksi Edi Wahyono atas permintaan Terdakwa Fahrudin yang kelengkapan dokumen untuk syarat pencairan diterima dariTerdakwa Il yang kemudian saksi Ramida,SE mengjukan kepada Bendaharaselanjutnya Bendahar

tersebut adalah terdakwayang waktu itu berbicara di depan forum musyawarah, pada saatmusyawarah tersebut dilakukan ada seorang peserta namun lupa laginamanya yang menanyakan kegiatan simpan pinjam tersebut tidakmenyalahi aturan tentang program gemar paket B tersebut dan waktu ituterdakwa menjawab tidak asalkan ada berita acara perubahan daripemeliharaan sapi sebagian ke kegiatan simpan pinjam ; Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara Gapoktan saksi tidakpernah menerima honor atau jasa sebagai bendahar

Sedangkan YosefOtu sebagai Bendahar pengeluaran menggunakan Dana Bantuan SosialOrganisasi Kemasyrakatan TA. 2009 tidak sesuai ketentuan, ikutmembuat kuitansi pertanggungjawaban seolaholah isinya sesuaidengan ketentuansosial dan ikut menandatangani 29 Kuitansipertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial organisasikemasyrakatan TA. 2009;bahwa ketentuan yang dilanggar dalam kasus ini adalah Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 19ayat (3); Pasal 21 Ayat (2); Peraturan

KelompokTani Nino dan Saksi kenal dengan Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRONBETTY pada saat pengukuran;Bahwa saat sosialisasi dibahas persiapan lahan terlebin dahulu kemudian darianggota kelompok mnanyakan mengenai air namun dijawab oleh Salmon Paspersiapkan lahan dulu;Bahwa saat sosialisasi dejelaskan mengenai luasan lahan untuk KelompokTani Nino yaitu seluas 50 Ha;Bahwa lahan Saksi dilokasi seluas 43 Ha sisanya lagi 7 Ha milik beberapaanggota kelompok tani Nino;Bahwa setelah sosialisasi di Soe Saksi bersama bendahar

Kemudian dikembalikan lagi ke Wakil Ketua Umum untuk dibahas di rapat harian, yang dihadiri oleh Pengurus Harian,yakni unsur Ketua, Unsur Sekretaris dan Unsur bendahar.

/PN.PdgBahwa Honorarium belanja pegawai/Honorarium dilaksanakan dengan membuatkwitansi (SPJ) sebagai berikut :1) Kwitansi No. 46/011 tanggal 16 32011 sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) untuk Pengguna anggaran, PTPKN, bendahar bulanJanuari 2011 dengan rincian:M.

Dahril Lubis sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)Else Popi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Lasna sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)2) Kwitansi No. 110/011 tanggal 10 62011 sebesar Rp. 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) untuk Pengguna anggaran, PTPKN, bendahar bulanFebruari dan Maret 2011 dengan rincian:M.

Dahril Lubis sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)Else Popi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)Lasna sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah)3) Kwitansi No. 181/011 tanggal 382011 sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) untuk Pengguna anggaran, PTPKN, bendahar bulanJuli 2011 dengan rincian:M.

Dahril Lubis sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)Else Popi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Lasna sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)4) Kwitansi No. 199/011 tanggal 2582011 sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) untuk Pengguna anggaran, PTPKN, bendahar bulanAgustus 2011 dengan rincian:M.

Dahril Lubis sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)Else Popi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Lasna sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)5) Kwitansi No. 222/011 tanggal 2792011 sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) untuk Pengguna anggaran, PTPKN, bendahar bulanSeptember 2011 dengan rincian:M.

Pembayaran).harus ada rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran per kegiatanper objek belanja.kwitansi pembayaran.Faktur.Surat pesanan.Berita Acara pemeriksaan barang.lampiran berita acara pemeriksaan barang.berita penerimaan baranglampiran berita acara penerimaan barangperintah penerimaan / pengeluaranlampiran berita acara pengeluaran barangbukti pemnbayaran pajak( SSP).Sedangkan untuk SPP LS, yaituSPP( Surat Permohonan Pembayaran)kwitansi yang bermaterai dan ditandatangai oleh pihak ketigadan PPTK serta bendahar

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/4012/I/DIK/2016 tentang Penujuk Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penata usahaan Keuangan, Pembantu Bendahar Pegeluaran dan Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Oktober 2016;50. 1 (satu) Rangkap fotocopy Kartu Percontohan tanda tangan nasabah perorangan tanggal

/KOTA DAN BAWASLU PROVINSI JATIM RealisasiRealisasi SPJ DisetorN BENDAHAR Penerimaa pengeluaoO. TANGGAI BAP KAB/IKOTA A PAGU/RAB n ran SILPA(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)A b c d e F g h=fg Halaman49 dari 265 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY PanwasluKab/Kota 5.339.279.7 5.339.279.7 5.106.321. 232.958.19/11/2014 SUMENEP MOH.

.-----------------------------------------------------------------------21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahar umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, tanggal 19 Desember 2008, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Drs.

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sekarang DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;e Bahwa, setahu saksi anggaran untuk Bansos Keagamaan tahun 2010 di SetdaKendal pada bagian Kesra. sebesar Rp.1,3 milyar dan ditetapbkan padatanggal 18 Pebruari 2010;e Bahwa, pada tanggal 23 Pebruari 2010 dari bagian Kesra mengajukan suratpermohonan pencairan dana Bansos;126e Bahwa, syarat syarat permohonan pencairan antara lain Kwitansi penyerahanuang, Berita Acara, Kesanggupan SPJ dari Bendahar