Nomor 2301 K/Pdt/2016kewenangan absolut harus diputus lebih dulu dengan Putusan Sela, namunhal itu tidak dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehinggaPutusan Akhir yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan yang tidak sesuaidengan hukum acara perdata adalah cacat hukum, sehingga Putusan yangcacat secara formil sepantasnya dinyatakan batal demi hukum;Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding kiranya telah khilaf dankeliru menafsirkan tentang kompentensi absolute (kKewenangan mengadili

)karena senyatanyatanya bahwa yang menjadi objek perkara adalahmengenai gaji yang belum dibayar, permasalahan gaji adalahkewenangan pengadilan hubungan industrial (PHI) bukan kewenanganPengadilan Negeri (PN);Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah khilaf dan kelirumenafsirkan nebis in idem, karena secara nyata perkara tersebut telahdiajukan gugatan di PHI Tanjung Pinang dalam register perkara Nomor32/PDT.SUSPHI/2014/PN.TPG dalam hal dan pokok yang sama yaitumengenai gaji yang belum

Pertama dan Tingkat Banding telah khilafdan keliru dalam melaksanakan hukum acara berdasarkan hukum yangberlaku sehingga Putusan dari Pemeriksaan yang tidak sesuai hukum acaraperdata adalah Putusan yang cacat hukum secara formil sehingga denganini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim Agung kiranya tidak berlebinan menyatakan membatalkanPutusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan TingkatBanding;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah khilaf

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru karena telahtmempertimbangkan: ...Tergugat menjanjikan gaji sebesar SGD 1.000,(seribu dollar Singapura), namun pada kenyataanya janji tersebut tidakpernah direalisasikan dan oleh karena janji tersebut tidak dituangkan dalamsuatu surat (perjanjian),.... bagaimana mungkin Majelis Hakim TingkatPertama dapat memutuskan angka gaji sebesar SGD 1.000, (seribu dollarSingapore) ?

Bahwa judex facti juga telah khilaf dan tidak menggali lebih jauhalasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yangsangat dangkal tersebut, dimana dalam putusan aquo pada intinyadinyatakan bahwa Termohon Peninjauankembali tidak melakukanPengumuman dan Perbanyakan".

Bahwa judex facti juga telah khilaf dalam mengintrerprestasikanamanat Penjelasan UndangUndang Hak Cipta Nomor 19 Tahun2002, Pasal 2 ayat (1) alinea ke 2, yang berbunyi Dalam pengertianmengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual,menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikanciptaan...13ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"Bahwa dari ketentuan

di atas, setidaknya perbuatan TermohonPaninjauankembali juga dapat diklasifikasikan telah : mengadaptasi: mengalin wujudkan; mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui saranaapapun.6, bahwa judex facti juga telah khilaf karena tidak mengakomodirpendapat ahli yang telah Pemohon Peninjauankembali kemukakanyakni pendapat dari Bapak Edmon Makarim (Ketua Harian LembagaKajian Hukum dan Tekhnologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia)yang menyatakan bahwa ; pada esensinya Pelanggaran Hak Ciptaadalah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dan tegas bahwajudex facti telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata karenaTermohon Peninjauankembali nyatanyata melakukan pelanggaranHak Cipta sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 72 ayat (1)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 berupa mengumumkan ataumemperbanyak hasil pemikiran Pemohon Peninjauankemball.10. Bahwa oval1510.

dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Il dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Keberatan pertama:Bahwa menyimak pertimbangan hukum majelis hakim banding padahalaman 7 sampai dengan 9, maka nampak secara menyolok terdapatkekhilafan sehingga keliru dalam menrapkan hukumnya;Bahwa didalilkan khilaf

Namunmajelis hakim banding maupun majelis hakim pertama memeriksa perkara aquo telah nyatanyata khilaf mengesampingkan lamanya waktu dalampembuktian perkara a quo bahkan membebankan pembuktiannya padaTergugat tentang perkawinan antara Dr. R. Soetomo dengan Ny.

Soetomo meninggal dunia lebih dari 72tahun barulah diajukan gugatan oleh Penggugat sampai dengan PenggugatXll kini Termohon Kasasi sampai dengan Termohon Kasasi XIl, maka tatacarapengajuan gugatan demikian seharusnya oleh yang terhormat majelis hakimbanding maupun oleh yang terhormat majelis hakim pertama dinyatakanmelanggar azas kepatutan dalam pembuktian, tetapi secara khilaf malahdikabulkan gugatannya;Bahwa Tergugat kini Turut Termohon Kasasi adalah anak kandungdari perkawinan Dr. R.

Artinya gugatan dalam perkara a quo sepatutnya sejak di PengadilanNegeri Surabaya oleh yang terhormat majelis hakim pertama dinyatakan tidakberalasan dan tidak tidak berdasar hukum namun secara khilaf gugatandikabulkan kemudian tanpa menilai kKedudukan hukumnya oleh majelis hakimbanding secara khilaf dibenarkan, untuk itu sepatutnya demi tegaknya hokumdan kebenaran dalam perkara a quo pada tingkat kasasi oleh yang terhormatmajelis hakim agung pemeriksa dan pemutus perkara kasasi terhadap gugatanPenggugat

mendamaikanPenggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasidengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus2019, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban padapokoknya mengakui dalildalil gugatan Penggugat tersebut akan tetapi Tergugatmenyatakan khilaf

kepadaPenggugat dengan cara memukul dan menendang bahkan melukai tubuhPenggugat dengan menggunakan pisau yang membuat Penggugat sangatkhawatir dengan keselamatan jiwanya; Tergugat jarang memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepadaPenggugat; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 9 Juli2019;Halaman 4 dari 7 putusan NomorMenimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat, Tergugattelah memberikan pengakuan atas dalildalil gugatan Penggugat akan tetapiTergugat menyatakan khilaf

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasansebagaimana tersebut dibawah ini:a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisinan danpertengkaran;b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut adalah Tergugat mengaku khilaf telahselingkuh, menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernamaNika dan bertempat

Junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.50 Tahun 2009 Junctis Pasal 7 ayat (1), PermaNomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengaku khilaf telahselingkuh, menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama

materiil, maka keterangan para saksi tersebutdapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan buktibukti yang diajukanoleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangsah, namun belum dikaruniai anak ; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat mengaku khilaf

Bahwa Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah tidak seksama dalam memahamipokok perkara pemutusan hubungan kerja ini dan telah tidak cermat melihatbuktibukti yuridis yang timbul dalam perkara ini atau dengan kata lain MajelisHakim PHI Tanjung Pinang telah memberikan pertimbangan dan keputusandalam perkara ini tidak secara judex facti, maka dengan demikian mengakibatkanMajelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru dalam menerapkanhukum sebagaimana yang telah diatur dalam PasalPasal Undang

Bahwa demi hukum yang adil berdasarkan konstitusi UUD RI 1945;Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru menerapkanhukum; sebagaimana dalam amar putusannya Penggugat sekarangpemohon kasasi dianggap mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 ayat(1) dan (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan faktafakta yuridisyang telah diterangkan di atas Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telahmengabaikan alatalat bukti tersebut dan telah memberikan keputusan tidaksecara Judex Facti;k.

Ciska IrmaTehupeiory tertanggal 10 Maret 2010 tersebut lebih relevan dengan peraturanhukum yang lebih tinggi yaitu UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran sebagai lex spesialisnya;Bahwa demi hukum yang adil berdasarkan konstitusi UUD RI 1945; MajelisHakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru menerapkan hukum;sebagaimana dalam amar putusannya Penggugat sekarang pemohon kasasidianggap mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 ayat (1) dan (2) UU RINomor 13 Tahun 2003.

Ciska Irma Tehupeiory) atas namaPenggugat dan substansinya sebagaimana adanya;b Bahwa demi hukum yang adil berdasarkan konstitusi UUD RI 1945;Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru menerapkanhukum; sebagaimana dalam amar putusannya Penggugat sekarangpemohon kasasi dianggap mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003.

Nomor 542 K/Pdt.SusPHI/2014dan keputusan dalam perkara ini secara tidak Judex Facti, maka dengandemikian mengakibatkan Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dankeliru dalam menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam PasalPasal Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan PerselisihanHubungan Industrial dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata sebagaihukum acara dalam perkara PHK ini.

Page 3 of 11 Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya kalauTergugat selingkuh itu karena khilaf dan tidak ingat sama isteri dan anak,dan selingkuhan Tergugat itu sudah diceraikan ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut; Bahwa Tergugat bohong kalau Yanah sudah diceraikan, kata kakakperempuan yang dinikahi; Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah bulan Februari 2017 bukanMaret 2017 dan Tergugat yang pergi ; Bahwa Tergugat menikah memang tidak ada bukti apapun

; Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudahmemberikan kesempatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali tetapi tidakberubah; Bahwa Tergugat menyatakan khilaf ke 3 kalinya berarti itu tidak benarbukan khilaf ;Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat memberikan dupliknyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugatmasih sayang dengan Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa:1.

Bahwa, sejak sekitar Mei 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisin dan bertengkar,disebabkan : Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cintadengan perempuan lain yang bernama XX yang berasal dari Desa XXKecamatan Montong;.

atau mandir; Bahwa atas permohonan Pemohontersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli2007, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan JenuKabupaten Tuban; Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah orangtua Termohon selama 8 tahun 10 bulan; Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih danbertengkar, disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telahberbuat khilaf

;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohondan Termohon sejak Mei 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalincinta dengan perempuan lain yang bernama XX yang berasal dari Desa XXKecamatan Montong;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas,Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalildalilPermohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti

dasar penentuan kesalahan Terdakwa "Yang berakibat pada dilanggarnya Pasal 183 KUHAP yaitu, "Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnyadua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidanabenarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ".Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa putusan Majelis Hakim aquo nyatanyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata yaitu telah khilaf

Lagi pulamenurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yaitu "tidak dipenuhinya ketentuandalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,hj,k, dan I pasal ini mengakibatkan putusan bataldemi hukum.2 Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak menerapkan Ketentuan Pasal197 Ayat (1) huruf d Jo.

Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal197 Ayat (1) huruf f KUHAP.Bahwa akibat adanya kekhilafan dan keliruan yang nyata dari putusan JudexFacti a quo semakin jelas dan membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidakmelakukan suatu perbuatan yang bertentangan peraturan perundangundangan, halini dapat dibuktikan dengan adanya :Fakta persidangan yang membuktikan bahwa sama sekali Putusan JudexFacti yang membuktikan dari keterangan saksisaksi tersebut di atas tidakberalasan menurut

Olehkarena itu, apabila kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dilakukanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutusperkara a quo tidak terjadi, maka seharusnya menurut hukum PemohonPeninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala tuntutan Surat DakwaanPenuntut Umum.5 Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal197 Ayat (1) Huruf f KUHAP.Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo dalam perkaraNomor 660/Pid.B/2014, tanggal 02 Oktober 2014 yang

dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal197 Ayat (1) Huruf h KUHAP.Bahwa Hakim khilaf dan keliru tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) hurufh KUHAP, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai pernyataan telahterpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang menjadi dasarpenentuan kesalahan para Terdakwa/Terpidana, hal dapat dibuktikan :Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, di dalam menjatuhkan putusan yaitu ternyata tidak diuraikan sama sekaliunsur Pasal

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf/salah dan keliru menafsirkanperbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang didalilkan Pelawan/Hal. 17 dari 26 Hal.

Putusan Nomor 719 PK/Pdt/20091818Terbanding/Termohan Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebutTermohon Peninjauan Kembali);Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf/salah dan keliru dalammemberikan pertimbangan hukumnya karena perbuatan hukum yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah telah sesuai dengan ketentuanketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku yaituUndangUndang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara Jo.

Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tentangPengurusan Piutang Negara (sekarang Peraturan Menteri Keuangan Nomor128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara), oleh karenanya tidakterdapat perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf/salah dan keliru dalammemberikan pertimbangan hukumnya karena penyitaan terhadap obyeksengketa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

PT Bank PembangunanIndonesia (Persero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri(Persero) Cabang Palembang;Bahwa Judex Facti telah khilaf/salah dan keliru dalam putusannya Nomor 59/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 19 Juli 2002 karena telah mengambil alih begitu sajapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, denganmenyatakan bahwa "penyitaan terhadap barangbarang/asset milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yang tidak diagunkan kepada Terlawan II dalam kasasi

kreditTermohon Kasasi kepada Terlawan II dalam kasasi seharusnya Terlawan II dalamkasasi sebagai kreditur menggugat Termohon Kasasi sebagai debitor ke PengadilanNegeri agar Termohon Kasasi melunasi hutangnya kepada Terlawan II dalamkasasi, dan untuk menjamin gugatannya Terlawan II dalam kasasi dapat memintakepada Pengadilan Negeri supaya barangbarang/asset di sita, bukan secaralangsung bertindak sendiri;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar.Majelis Hakim telah khilaf

Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2019/PT MDNMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memoribanding pada tanggal 31 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:TENTANG KEBERATAN KEBERATANBahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf

Terdakwa;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambilputusan tidak relepan dan khilaf, sebab sama sekali tidakmempertimbangkan Keterangan Terdakwa, selain dari pada itupertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusantelah keliru, dimana dalam pertimbangannya hanya mengambil keterangansaksisaksi dari Kepolisian saja tanpa memperhatikankeberatan/keterangan dan pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnyatersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya memandang

, bahwa fakta persidangan tidak ada saksi juga menjelaskan tidakadanya jual beli sabusabu, begitu juta fakta dilapangan Terdakwa tidaksedang melakukan transaksi jual beli shabushabushabu, malah saksisaksimenjelaskan sabusabu tersebut untuk di konsumsi Terdakwa bersamadengan saksi SUSILO (berkas terpisah), yang dibeli Terdakwa secarapatungan namun belum sempat menggunakan shabu tersebut Terdakwadiberhentikan oleh Pihak Kepolisian,oleh karena itu dapat dipandang MajelisHakim Tingkat Pertama telah khilaf

Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman sebagai mana dimaksud dalam SEMA tersebut;Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukannya pemeriksaan urin dan tidakdidakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak boleh merugikankepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dariPenegak Hukum yang memeriksa perkara aquo;Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional,artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehinggaMajelis Hakim tidak Khilaf

, terdakwa I menjawab dengangugup maaf mas saya khilaf, mari kita selesaikan baikbaik. Saksi HENDRA MULYADIbertanya dimana rokokrokoknya sehingga terdakwa I mengeluarkan rokokrokok daridalam tasnya, kemudian terdakwa I masuk kedalam warung makan menghampiri saksiHENDRA MULYADI dan terdakwa II sambil bertanya kenapa mas?

, terdakwa ERWIN menjawab dengan gugup maafmas saya khilaf, mari kita selesaikan baikbaik. Saksi HENDRA MULYADI bertanyadimana rokokrokok nya sehingga terdakwa ERWIN mengeluarkan rokokrokok daridalam tas nya, kemudian terdakwa IRFAN masuk ke dalam warung makan menghampirisaksi HENDRA MULYADI dan terdakwa IRFAN sambil bertanya kenapa mas?

, terdakwa I menjawab dengangugup maaf mas saya khilaf, mari kita selesaikan baikbaik. Saksi HENDRA MULYADIbertanya dimana rokokrokoknya sehingga terdakwa I mengeluarkan rokokrokok daridalam tasnya, kemudian terdakwa II masuk kedalam warung makan menghampiri saksiHENDRA MULYADI dan terdakwa II sambil bertanya kenapa mas?

kedua tangannyamenarik kaos terdakwa sehingga kaosnya robek pada bagian depannyadan korban berusaha melakukan perlawanan kemudian ditinju lagimenggunakan tangan kanannya dan mengenai mata kanan korban lagi.Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN MnaSetelah itu dipisahkan oleh Saksi IRWAN dan Saksi JONI kemudian merekamenyuruh terdakwa pulang kerumah dan membawa korban ke rumah sakit; Bahwa terdakwa setelah pulang kerumah, terdakwa menyerahkan diri kePolsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf

Mnadengan kursinya ke tanah dan korban menggunakan kedua tangannyamenarik kaos terdakwa sehingga kaosnya robek pada bagian depannya dankorban berusaha melakukan~ perlawanan kemudian = ditinju lagimenggunakan tangan kanannya dan mengenai mata kanan korban lagi.Setelah itu dipisahkan oleh Saksi IRWAN dan Saksi JONI kemudian merekamenyuruh terdakwa pulang kerumah dan membawa korban ke rumah sakit; Bahwa terdakwa setelah pulang kerumah, terdakwa menyerahkan diri keMapolsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf

Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyerahkandiri ke Polsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf melakukanpenganiayaan terhadap saksi ARDIANYAH;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ARDIANSYAHpada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB dihalaman rumah Saksi JONI di Jalan Makam Pahlawan KelurahanKampung Baru Kecamatan

Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyerahkandiri ke Polsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf melakukanpenganiayaan terhadap saksi ARDIANYAH; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/63/IV/RM/2019, Tanggal 25 April2019, yang memeriksa Dr.

Dalam penulisan sanksi administrasi hanya mencantumkan kenaikan Pasal 13 (3) tanpamencantumkan Undangundang yang dimaksud adalah KUP.2) bahwa Penggugat tidak mengetahui ketentuan dalam KMK575/KMK.04/2000 tentangPedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak YangMelakukan Penyerahan Yang Terutang dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak,sehingga khilaf telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanpada SPT PPN Masa Pajak Desember 2009 sehingga atas

dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) sejak tanggal Januari 1996.bahwa disamping itu Penggugat juga telah dilakukan pemeriksaan olehTergugat untuk Tahun Pajak 2008 dan juga dilakukan koreksi terhadap halyang sama dan Penggugat tidak melakukan keberatan terhadap hal tersebutatau kemudian Penggugat bisa membetulkan SPT PPN untuk tahun 2009tetapi Penggugat tidak melakukannnya sehingga atas kesalahan pengkreditanFaktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut tidak termasukpada kriteria khilaf

Wonogiri tanggal 23 bulan Oktobertahun 2004;Bahwa pada waktu memberi nama tersebut Pemohon tidak mengetahuicara penulisan kata MUHAMMAD sehingga tertulis kata MUHAMAD yangpelafalannya terdengar seperti kata MUHAMMAD.Bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon nama yang sebenarnya adalahMUHAMMAD MALIK IBRAHIM dengan maksud supaya anak Pemohonhalaman 1 dari 7 Penetapan No.88/PatP/2016/PN Wngmemiliki sikap, perilaku dan pengetahuan serta kepemimpinan seperti ulamaMUHAMMAD MALIK IBRAHIM.Bahwa Pemohon merasa khilaf

Bahwa benar Pemohon merasa khilaf menuliskan kata MUHAMAD dalamnama anak Pemohon tersebut karena Ketidakmengertian menuliskan lafalankata MUHAMMAD;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukupberalasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka cukup

yangsudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar mempunyai batasbatasyang sama dengan tanah yang diakui oleh Pembanding/Penggugat dalam suratgugatannya.Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding tersebutadalah pendapat dan pertimbangan yang mengikuti selera Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sesuai isi surat gugatannya, namunhakim Kasasi tetap mengikuti pertimbangan hakim banding yang salah tersebut;Bahwa hakim kasasi telah lalai dan khilaf

pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atasperintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batasbatas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima", oleh karena itu hakim kasasi telah lalai atau khilafmempertimbangkan pendapat Majelis Hakim tingkat Banding yang tidak melaksanakanhukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan peradilan yang harusditurut menurut Undangundang;Bahwa hakim kasasi telah lalai atau khilaf

karenaobjek perkara yang disebutkan dalam surat gugatan + 40 Hektar adalah sama denganobjek perkara yang ditunjukkan oleh Pembanding/ Penggugat sewaktu diadakan sidangpemeriksaan setempat, hanya saja ukurannya berbeda karena cara dan alat yang dipakaiuntuk mengukurnya tidak sama, sehingga adalah tidak salah apabila Pembanding/Penggugat menyebutkan + 40 Hektar, sedangkan ukuran yang pasti adalah apabila telahdilakukan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan";Bahwa hakim kasasi telah lalai atau khilaf

yang tidak diinginkan di areal tanah objek perkara oleh para pihak dan orangorang lain yang memiliki, menguasai, mengerjai tanah objek perkara yang tidak ditariksebagai pihak dalam perkara ini karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak adil danmerugikan pihak Pemohonpemohon Peninjauan Kembali dan pihak lain yang tidakdiikutkan pihak dalam perkara sebagai pemilik sebagian tanah objek perkara dantermasuk Ahli Waris pemilik kuburan yang ada di areal objek perkara;Bahwa hakim kasasi telah lalai dan khilaf

membuat pendapat dan pertimbangan yaitu "Bahwa pembanding juga telahberhasil membuktikan bahwa sebahagian dari tanah objek sengketa yang merupakanharta peninggalan Alm.Tuan Kalam Saragih tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, IIdan Ill secara tidak berhak, sehingga Tergugat I yang pernah dijatuhi hukuman Pidanakarena telah menggelapkan sebahagian dari tanah sengketa dalam perkara ini"., namunhakim kasasi membenarkan pendapat dan pertimbangan hakim banding yang salah;Bahwa hakim kasasi lalai atau khilaf

Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.WgwTidak bertemu dengan Termohon, karena alamat Termohon. tidakjelas;Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui khilaf atas alamattersebut, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabutpermohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah

memeriksa relaaspanggilan Termohon pada tanggal 23 April 2021 yang menyatakan padapokoknya Tidak bertemu dengan Termohon, karena alamat Termohontidak jelas;Menimbang, bahwa jika tempat kediaman pihak yang dipanggil tidakdiketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia,maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempatdengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumumanpengadilan agama (vide Pasal 718 ayat (3) RBg);Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui khilaf

Ambo Enre dapat diserahkan kepada ibuSubaedah sehingga penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BadanPertanahan Bulukumba syarat dengan rekayasa dan sangat memutarbalikkan fakta yang berakibat merugikan Penggugat, kini Pemohon PK(bukti sertifikat tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen palsu)demikian pula buktibukti dari Tergugat (Termohon PK) ibu Subaedah;TENTANG KEKHILAFAN HAKIM:Bahwa dalam putusan banding tingkat Pengadilan Tinggi Tata UsahaMakassar, majelis hakim telah khilaf atau telan

Sehingga pendapat Pemohon PK Judex Facti telah khilaf atauHalaman 18 dari 22 halaman.

Samad (Pembeli) dengan Fatimah bersama suaminya Muh.Arham Yasin adalah sah sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320, 1332dan 1333 KUH Perdata terlebih lagi bahwa akta jual beli yang dimiliki olehTermohon PK Hajja Subaedah tidak diakui oleh Fatimah bersama Muh.Arham Yasin selaku pemilik asal objek sengketa sebingga pertimbanganatas putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Makassar yang dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah penilaianhukum yang keliru atau setidaktidaknya khilaf

Putusan Nomor 156 PK/TUN/2016Makassar dalam putusannya diartikan sebagai sengketa perdata adalahpertimbangan hukum yang keliru atau setidaktidaknya keliru atau khilaf,oleh karena bertentangan dengan hukum tersebut di atas. Teramat pentingpula bahwa sejak terjadi jual beli antara Fatimah dengan H. Samsul Samadpada tahun 2009 maka terjadi seketika Penguasaan olehPenggugat/Pembanding/Pemohon PK.

TUN Makassar telahmengambil keputusannya yang keliru atau setidaktidaknya khilaf yakni tidakmemenuhi ketentuan hukum acara pembuktian atas faktafakta di persidangandalam hal ini tidak mempertimbangkan penerapan faktafakta acara pembuktiandipersidangan mengenai keberadaan keterangan saksi Fatimah BintiMattare bersama suaminya Muh.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru memang telah mempertimbangkan bahwahubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat Kasasi,namun Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarutelah khilaf dengan tidak mengindahkan serta tidak mempertimbangkantentang pemindahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ke PT.Global Bangunan Jaya, sementara tidak ada perjanjian kerja antaraPengggugat dengan Tergugat yang mengatur

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarutelah khilaf sama sekali dengan tidak mengindahkan serta tidakmempetimbangkan tentang keberatan Penggugat mengenai tindakansewenangwenang yang dilakukan Tergugat yang tidak pernahmemberitahukan kepada Penggugat bail secara lisan maupun tertulis bahwaPenggugat adalah karyawannya dan tindakan sewenangwenang yangHal. 8 dari hal. 10 Put.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengaidlan Negeri Pekanbarutelah khilaf sama sekali dengan tidak mengindahkan serta tidakmempertimbangkan tentang surat yang dibuat Tergugat tertanggal 13Agustus 2008 Perihal Panggilan Il terhadap Penggugat yang apabilaPenggugat tidak dapat hadir dianggap Penggugat telah mengundurkan diri ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6; Bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai Hubungan kerjadengan

sependapatdengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding denganMenjatuhkan talak satu ba'insughroPembanding terhadap Terbanding,dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadipertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim TingkatBanding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam posita kedua Tergugat/Pembandingmenyatakan dalam jawabannya menyatakan, sebab memang ada khilaf

atasperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Penggugat berangkatsebagai tenaga kerja Indonesia, maka Tergugat sudah menyadari akansemua khilaf yang telah dilakukan sebagai kepala keluarga dan rumahtangga sehingga telah berusaha untuk berubah menjadi kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab pada isteri dan anaknya.

memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 171 dan pasal172 HIR, sehingga keterangan saksisaksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian oleh karena itu keterangannya dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat padapokoknya seperti yang tersebut dalam jawaban Tergugat posita ke duadan tigabahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa memang ada khilafatas perbuatan Tergugat sebelum Penggugat berangkat menjadi tenaga kerjaIndonesia maka Tergugat sudah menyadari semua khilaf