Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yangdibuat dan

bahwa ada akibat lain yang mungkin dapattimbul yang ia inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnyakehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siapmengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkanbahwa

Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN TlgPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan

Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa :Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwaObat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain ,Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas,yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di aturdalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, TentangRegistrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24tahun 2017 tentang kreteria dan tata

laksana Registrasi obat serta jugadiatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER /XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalamGolongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasiobat DTL dan Lingaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebasterbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter,Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaituDextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate,Apabila

/ PER /X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di aturoleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tatalaksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri KesehatanNomor : 1010 / MENKES / PER/ XI / 2008 Tentang Registrasi Obat; Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obatsamcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin danChorphenamine maleate; Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakalyang tertera pada

Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (Satu)kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasanobat; Bahwa Ahli menjelaskanpada keputusan menteri kesehatan RepublikIndonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturanmentri Keehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 TentangPedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memilikitenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisamenjual obat bebas dan obat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam konsideransmenimbang halaman 15 (lima belas) poin 2 (dua) menyatakan bahwapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukan berdasarkanKeputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012, sehingga proses tidakpro yustisial;.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNNNomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PelayananLaboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (PerkaBNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11Tahun 2011 dan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Keputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/201 2;3.

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Aptdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkanbahwa sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan(2), Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatandan sesual dengan peraturan Menteri Kesahatan No.1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesual dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwa sesuaidengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat(1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuai denganperaturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

PENGGUGAT, pimpinanrapat DR.Dr.SYARIF THAUFIK HIDAYAT, SpOG KFer, menyampaikankesimpulan bahwa telah terjadi MISKOMUNIKASI antara pihakmanajemen/ pimpinan RSDK dengan PENGGUGAT mengenai kondisi alatduodenovideoscope yang diperlukan dalam penanganan penderita tersebut.Tidak disebutkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang telahdilakukan olehPENGGUGAT>; 292922222 nnn nnn nnn nnn nnn ennneeHal tersebut berarti telah sesuai dengan Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 755 / Menkes

Kariadi Nomor :KP.08.02/L.11/108/2014 tanggal 01 Februari 2014 TentangSusunan Pengurus Organisasi Komite Medik Dan Sub KomiteMedik ( sesuai dengan aslinya); 26.T 17: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.03.01/Menkes/90/2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama dr. Bambang Wibowo,Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur Jenderal PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan (sesuai denganfotocopi); 27.

T 18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.03.01/Menkes/9 1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama dr.Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur JenderalPelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (sesuaidengan fotocopi); 28. T 19 : Surat Perintah Nomor : KP.03.01/I/0120/2016 tanggal 15Februari 2016 memerintahkan kepada dr. Mochammad SyafakHanung, Sp.A, MPH sebagai Pelaksana Tugas dan dr.

/PER/IV/2011 tentang PenyelenggaraanKomite Medik Di Rumah Sakit maka Majelis Hakim akan mengutip pokokpokokketentuan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit sebagaiberikut : e Bab II Huruf C.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai.8 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1675/Men.Kes/Per/XII/2005tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi RSUP Dr.KariadiSemarang.9 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1343/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama RSUPDr.

melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UURI No.29 Tahun2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktek di Jl.Mayjen Sungkono Madiun,pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktek dokter pada DinkesKota Madiun untuk berpraktek di Rumah Sakit Tingkat TV Madiun (Rumah sakit D.K.T),permohonan jin praktek dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai PermenkesNo.5 12/Menkes

/per/IV/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan MenteriKesehatan No. 512/Menkes/per/V/2007, untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yangbersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempatPraktek Kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :1.

BAMBANGSUPRAPTO Sp.B terbukti bahwa dalam surat permohonan Terdakwa telah dilampirkan syaratsyarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Yakmni :1. Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkandan dolegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku ;2.

atau dokter gigi dapat memberikan pelayanan medis walaupun tidakmemiliki SIP ditempat tersebut, bahkan apabila dokter tersebut tidak segera memberikanpertolongan maka berdasarkan Permenkes No.916/Menkes/Per/VII/1997 dapat dipidana dendamaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan operasi pengangkatan tumor padausus besar bagian bawah pasien adalah tindakan

yang tepat sesuai dengan 9 ayat (1) huruf ePermenkes No. 512/Menkes/per/IV/2007 dan Permenkes No. 916/Menkes/Per/VIII/1997 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwaPenasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah dalam keadaan darurat ;Menimbang.............36Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan pertama telahterbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakartadisetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan SuratKeputusan Nomor : 02 / Menkes / SK / / 2006 tanggal 04 Januari 2006Hal. 2 dari 122 hal. Put.

Berdasarkan keterangan saksisaksi yangsaling bersesuaian dan telah didengar keterangannya di depanpersidangan diperoleh faktafakta hukum yang tidak terbantahkan yaituPertama, bahwa memang benar pada tahun 2002 sampai dengan 2004 diRumah Sakit Jiwa Daerah terdapat pelayanan Pasien Miskin yang belumdiganti oleh Pemerintah Pusat (MENKES) yang menurut Surat KeputusanMenteri Kesehatan No. 02 / Menkes / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006 besarnya adalah Rp 2.334.505.334, (vide, bukti Jaksa No. 1).Kedua

Dwi PriyoHartono, SpKj., dan sesuai pula dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 02 / MENKES / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006)..

Bahwa judex facti salah dalam pertimbangannya tentang PengelolaanKeuangan Rumah Sakit Daerah, yang pada satu sisi tunduk pada beberapaaturan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 56 / Menkes / SK / 1 / 2005,Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal16 September 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 777 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Pedoman PenatalaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan.

No. 20 K/Pid.Sus/2010peraturanperaturan tersebut, Terdakwa telah melanggar Keputusan MenteriKesehatan No. 56 / Menkes / / 2005, Surat Direktur Jenderal PelayananMedik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 dan KeputusanMenteri Kesehatan RI. No. 777 / Menkes / SK/ 1/2005. 29 Tahun2.

Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui suratNomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 halTanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja ataudi atas jam 16.00 WIB).

Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikansurat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal TanggapanTerhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat;3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 9 dari 87 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama AhmadAbdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda TingkatI, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yangditerbitkan pada 21 April 2020;3.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTMenyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama AhmadAbdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitandan pelaksanaannya;Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad

/603/2020, Hal:Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat; Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 70 dari 87 halaman.

registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasukDaftar Obat Keras;Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimanadimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaanfarmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar,serta diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obatyang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukHalaman 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Tlgmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana para Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi; Bahwa

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

diBadan POM berarti tablet Double L yang di edarkan oleh tersangka WAHYUMULYO INDARTO Bin SIDIK adalah obat jenis tablet yang tidak di produksioleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkanuntuk diedarkan karena tidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuaiketentuan dan mengedarkan obat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yangharus diuji dulu mutu) keamanan dan kemanfaatannya dan tidakmembahayakan kesehatan manusia ;bahwa sesual Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/I/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /Halaman ke 13 dari 19 halamanPutusan Nomor : 195/Pid.Sus/2017/PN Tlg.menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukantindak

berarti tablet pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa WahyuMulyo Indarto bin Sidik adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikanresmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karenatidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkanobat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yang harus diuji dulu mutu keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia ;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/l/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan,mengedarkan pil LL (pil dobel L) tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yangberwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan sebagai atau atas namasuatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah

persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

sepenuhnya mengelola apotik dalam bidangbidang : pelayanan kefarmasian , administrasi dan keuangan ;Bahwa saksi tahu sesuai pasal 4 dalam melakukan/menjalankantindakan harus mendapatkan persetujuan dari PSA ;Bahwa saksi tidak tahu dalam pasal 4 yang dimintail persetujuanberupa tindakan : meminjam uang, melakukan pembelianpenjualan, menggandakan barang ;Bahwa tindakan apoteker dalam kefarmasian itutanggungjawabnya ;Bahwa saksi tidak tahu PP No. 51 tahun 2009 ;Bahwa saksi tidak tahu Kemenkes No. 1332/Menkes

/SK/X/2002tentang perubahan Peraturan Menkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 ;Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa PSA tidak mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa sebelum apoteker keluar, 3 bulan sebelumnya mencaripengganti ada dalam Perjanjian kerjasama ;Bahwa benar dalam pasal 8 berakhirnya kerjasama : jangka waktukerjasama ; dicabutnya Surat Ijin Apoteker (SIA) karenapelanggaran peraturan dibidang farmasi, apoteker mengembalikanSIA ke Dinas Kesehatan ;Bahwa apotik Dirgantara tidak

31 dari 3837.Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik.38.Fotocopy Surat Ijin Apotik No. 049/445/SIA/11.04/BPPT/V1/2011 tetanggal23 Juni 2011 atas nama Agnes Budiarti SF, Apt.Menimbang, bahwa selanjutnyadari keterangan saksisaksi, Ahli sertaketerangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta alatalat buktiberupa fotocopy seperti tersebut

/SK/X/2002 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan R.I No. 922/Menkes/Per/X/1993 TentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik.

DKK Kodya Semarang yang akhirnya kegiatanApotik Dirgantara dicabut ijinnya melalui Keputusan Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu Semarang dengan no. 445.8/2 tanggal 19Januari 2011 ;Menimbang, bahwa selajutnya oleh karena alasan Terdakwamelakukan tindakan pengamanan tehadap obatobatan Narkotika &Psikotropika, maka perlu meneliti agoakah dasar hukumnya yang dijadikanalasan Terdakwa melakukan pengamanan telah sesuai dengan aturan ;Bahwa dalam pasal 29 dari Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.1332/Menkes

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainyang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatanmakanan atau minuman.Bahwa yang dimaksud pangan olahan sesuai dengan pasal 1 angka 2 UUNo.7 tahun 1996 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan caraatau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.Bahwa sesuai dengan pasal 21 huruf e UU RI No.7 tahun 1996 mengenaipangan yang sudah kadaluarsa dilarang untuk diedarkan di masyarakat.Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes

/Per/IV/1985mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggaldaluarsa. e Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985mengenai tanggal daluarsa adalah batasan akhir suatu makanan dijaminmutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikanoleh produsennya.e Bahwa bahaya mengkonsumsi makanan daluarsa adalah mikroba yangterdapat dalam makanan telah tumbuh dan berkembang biak dalam jumlahyang lebih besar, dibandingkan saat awal makanan tersebut diproduksi

dansebagian dari mikroba tersebut akan menjadi penyebab terjadinyagangguan pada pencernaan mulai dari mual, muntah, sakit/kejang perutsampai diare.e Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun2004, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakatbaik untuk diperdagangkan maupun tidak.e Bahwa menurut pasal 1 angka 4 Permenkes No.329/Menkes/Per/XIl/76,yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan

1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahanHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS16pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut pasal 1angka 4 Permenkes No.329/Menkes

/Per/XII/76 adalah menyajikan di tempatpenjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempatpenjualan, dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaanlain daripada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara,kapal laut, perahu atau tempat lain, kecuali jika makanan itu nyatanyata untukkonsumsi sendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985 mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telahlewat tanggal

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika. Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2,441 gram.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Yykpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika; Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2, 441 gram; Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes

RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelisberpendapat jika Terdakwa terbukti memiliki ataupun menguasai tembakauGorilla dengan cara membeli sebanyak 12 linting tembakau gorilla secara online, 1 linting telah habis di pakai

/PER/X/1993tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 danPermenkes No. 284/ MENKES / PER/IIV2007 tentang Apotek Rakyat,bahwa Surat Izin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker PengelolaApotek sebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

;(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada KepalaBadan.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XV/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 4 Obat yang memilikiizin edar harus memenuhi kriteria berikut :a.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/MENKES/PER/IX/2010tentang lIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 10menyatakan :(1).

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, IndustriFarmasi adalah Industri Obat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dariobat jadi yaitu sediaan atau paduan bahanbahan yang siap digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Pengertian Obat sendiri adalahbahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XV2008 Tentang Registrasi Obat.

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal