., Advokat, berkantor di Jalan Jambu Nomor01, RT 023/RW O09, Kelurahan Naikoten ,Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, ProvinsiNusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 April 2018;Pemohon Kasasi;Lawan:VENTJE YAPOLA, bertempat tinggal di RT035, RW O09, Kelurahan Oebufu, KecamatanOebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Marthen L.

Nomor 1603 K/Pdt/2019memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan putus hubungan perjanjian kerja sama sesuai SuratPerjanjian Kerja Sama Nomor 01/SPKS/V/2016, tertanggal 1 Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor01/SPKS/V/2016, tertanggal 1 Mei 2016;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat, sehingga patutlahTergugat

PENETAPANNOMOR : 01 /G/ 2013 / PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksamemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakandi gedungnya Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang di Jakarta Timur ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2012,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal O02 Januari 2013 dalam register perkara Nomor01/G/2013/ PTUNJKT

ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanKetintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam perkara antara : 20002 2n nnn onoLALUTAAT, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Selebung Ketangga, KecamatanKeruak, Kabupaten Lombok Timur; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01

BPR Syariah Tanmiya Artha, bertempat tinggal di RukoBrawijaya A17, menurut surat gugatan dalam perkara nomor01/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr, sebagai Penggugat:TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Kediri, 4 Desember 1976, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, menurut surat gugatantersebut sebagai Tergugat:Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antaramereka itu yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut dengan mengadakanperdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai

Nomor01 18/Pdt.G/2017/PA Una.Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihaktelah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada buktiyang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebuttelah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya makadiduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari padamaslahatnya, padahal menolak mafsadat lebin utama dari pada mencapaimaslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil

Nomor01 18/Pdt.G/2017/PA Una.disanggupi oleh Tergugat, namun yang disanggupi hanyalah sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3bulan sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.400.000.

Nomor01 18/Pdt.G/2017/PA Una.Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I. danUlfiana Rofigoh, S.H.l. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan olehKetua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum dengandihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar. M.H. sebagai Panitera dandihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi.Ketua MajelisHakim Anggota TTDTTD Drs.

HGU PTPN VIII (Persero) Kebun Cikumpay sedang dalamproses perpanjangan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat;Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan diajukan didasarkan buktibuktiyang sah dan berharga serta didukung dengan keteranganketerangan danfaktafakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Pelawanmohon agar kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta melalui yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakanbatal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor01

PenetapanSita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Juni 2000Nomor 045/2000/Eks yang dalam petitumnya Pelawan meminta agar MajelisHakim yang rnemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untukmembatalkan Penetapan Sita Eksekusi tersebut di atas, haruslah ditolakatau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),dengan alasan hukum sebagai berikut: Bahwa Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal

Penetapan Sita Eksekusi PengadilanNegeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Juni 2000 Nomor 045/2000/Eks, Jo.Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, Jo. BeritaHal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pdt/2015Acara Sita Eksekusi Nomor 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.Pwk,tanggal 28 Juni 2012 tersebut adalah bidang tanah hak milik adatKohir/Kikitir Nomor 1420 Desa Campaka, seluas 53.734 Ha. tertulis atasnama Augustins Cs.

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.PWK tanggal 28 Juni 2012, Jo. PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. tanggal23 September 1999, atas bidang tanah hak milik adat Kohir/Kikitir Nomor1420 Desa Campaka, seluas 53.734 Ha. tertulis atas nama Augustins Cs.

Judex Juris telah melakukan kesalahan dan kehilafan atau kekeliruan yangnyata, khususnya berkaitan dengan penerapan hukum acara dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet)atas Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk, tanggal 25 Juni 2012, jo.

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

., tanggal21 November 2013 dengan amar sebagai berikut:Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan untukseluruhnya;Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 06/Eksekusi Pdt.G/2008/PN Ktb, tanggal 14 Agustus 2012, Penetapan Bantuan Eksekusi Nomor01/Ban/Eks/2012/PN Btl., tanggal 22 Oktober 2012, tidak mempunyaikekuatan hukum;Memerintahkan kepada Terlawan dan Terlawan Il untukmengembalikan tanah perwatasan kepada Pelawan yang terletak diDesa Kampung Baru,

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Loo Irwansyah tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PDT/2014/PT BJM., tanggal 24 November 2014 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Batulicin Nomor 3/Pdt.Plw/2013/PN Btl., tanggal 21November 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor O6/Eksekusi Pdt.G/2008/PN.Ktb, tanggal 14 Agustus 2012, Penetapan Bantuan Eksekusi Nomor01

Tidak jelas mengurai peristiwa hukum dan dasar gugatan;Bahwa terhadap gugatan Actio Pauliana tersebut, Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor01/Pdt.SusActio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 5 April 2017 yangamarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

diberitahukan kepada Turut TermohonKasasi/Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2018, terhadap putusan tersebut,oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II melalui kKuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018, mengajukan permohonanpemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/NiagaJakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.SusPalilit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 873 K/Pdt.SusPailit/2017 juncto Nomor01

Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama YENI SARAHTAMBUNAN, lahir di SIBORONG BORONG, pada tanggal 12 DESEMBER 1994,Anak Pertama Perempuan dari Ayah SIMEON TAMBUNAN dan Ibu HERNAWATILISNA SIRINGORINGO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/02/576/TLB/XII/2005 yang diterbitkan oleh A.n. Bupati Samosir PejabatPenyelenggara Catatan Sipil Kabupaten Samosir tertanggal 22 Desember 2005;Hal. 1 dari 8 Penetapan No.77/Pdt.P/2018/PN.Btm3.

Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk perbaikan perubahan tempatlahir Pemohon di Akte Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/02/576/TLB/XII/2005 yang diterbitkan oleh A.n.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 03 Januari 2005, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor01/01/1/2005 tanggal 03 Januari 2005 dengan status Pemohon jejaka danTermohon perawan;2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 11 tahun 5 bulanHim. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1026/Pdt.G/2017/PA.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan3512040511830001 tanggal 13 Nopember 2014, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor01/01/1/2005 tanggal 03 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberimeterai

., Nomor 12, tanggal 23Desember 2010 ic sejak putusan ini dibacakan;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat Nomor01/Pengawas/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, memberhentikansementara Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus YayasanPerguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat II Nomor06/Pembina/PR/VIII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 perihal SuratKeputusan Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu ditujukankepada Iman Kornelius Pelawi

,Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan PutusanRapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat Nomor01/Pengawas/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, memberhentikansementara Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus YayasanPerguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat II Nomor06/Pembina/PR/VIII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 perihal SuratKeputusan Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu ditujukankepada

Century MegaInvestindo, bertempat tinggal di Jalan Simpruk Golf 14 Kavling A1 Nomor10, RT.002, RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Baru;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Pemohon;melawan;KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di JalanMerpati BXII Nomor 5, Kemayoran, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembalitertanggal O9 Februari 2011 yang didaftar dalam register Nomor01

Hal ini telah menjadi salah satupertimbangan Majelis hakim sebagaimana termuat dalam putusan Nomor339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2010;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01/PID/KEBERATAN/2011/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2011 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1. Menolak keberatan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

perampasan aset milik Pemohon Peninjauan Kembalitersebut, Pemohon Peninjauan Kembali amat dirugikan sebab PemohonPeninjauan Kembali adalah pihak ketiga yang tidak pernah didakwaataupun dipidana melakukan korupsi atau melakukan pencucian uangbersamasama dengan terpidana Hesham Talaat Mohamed Besheer AlWaraq alias Hesham Al Warrag dan Terdakwa II Rafat Ali Rizvi dan jugabukan salah satu Terdakwa dalam perkara pidana in absentia Nomor339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst, selain itu selama persidangan perkara Nomor01

menandatangani LOC tersebut;Bahwa LOC tanggal 15 Oktober 2008 dan 16 November 2008 tersebuttidak menjelaskan ataupun membuktikan adanya aliran danahasilkejahatan korupsi dan money loundering yang dilakukan oleh Rafat AliRizvi dan Hesham Al Waraq kepada Pemohon Peninjauan Kembali danmengenai permasalahan suratsurat berharga yang bermasalah sendiriadalah menjadi tanggung jawab dari Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Waraqsepenuhnya (vide bukti P3 dan P4);Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan Nomor01

Dan supaya diingat bahwakebohongan dan tipu muslihat serta rekayasa itu merupakan bentukkejahatan yang konsekuensinya sudah masuk ranah pidana dan harusdipertanggungjawabkan;10.Bahwa atas terbitnya Risalah Pemberitahuan yang dilampiri suratPermohonan Penitipan Uang dari Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegorotanggal 08 September 2014 Nomor 01/Kons/2014/PN.Bjn, Penggugatmenyatakan menolak uangtitipan/konsinyasi di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Bojonegoro dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor01

tahun 2009, Penggugat Rekonvensi pernah mengangsurhutangnya kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah) melalui kKuasanya bernama bapak Prihadi, kKemudian PenggugatRekonvensi pernah menawarkan pengembalian hutang sekitar tahun 2012tetapi ditolak, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi terpaksa titipuang/konsiyasi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)untuk pelunasan hutang melalui Pengadilan Negeri Bojonegorosebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor01

Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor01/KONS/2014/PN.BJN tanggal 4 September 2014 tentang titipuang/konsiyasi adalah sah demi hukum, maka sudah seharusnya TergugatRekonvensi dihukum untuk menerima titipan uang/konsiyasi tersebutsebagai pelunasan hutang Penggugat Rekonpensi dan menyerahkanSertifikat Hak Milik Nomor 573/Sisa atas nama Wakidjan kepadaPenggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan sempurna kalau perludengan bantuan alat negara dan apabila Tergugat Rekonvensi tetap

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan Akta Nomor 10 tanggal 28 Oktober 2002 adalah sah secarahukum;Menyatakan Akta Nomor 11 tanggal 28 Oktober 2002 adalah tidak sah danbatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor01/KONS/2014/PN.BJN tanggal 04 September 2014 tentang titipuang/konsiyasi adalah sah demi hukum;Menyatakan Penggugat Rekonvensi melakukan wanprestasi atas AktaNomor 10 tanggal 28

Syarat yang dikenal dengannama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalamsuasana hukum adat;Bahwa, Judex Facti Tingkat Pertama telah menerapkan hukum terkaitdengan pertimbangan hukumnya pada halaman 20 paragraph 4 danhalaman 21 Paragraph 1 dan amar putusan yang menyatakan tidak sahatas konsinyasi titipan uang tunai:Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan buktiP4 yang menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor01/Pdt.Kon/2014/PN.BJN, pihak H.

RIDWAN IDRUS, S.H. 5 2222222222 nnnsemuanya berkewarganegaraan Indonesia; berkantor di jalan Cumicumi,Lr.1, No.14, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, KotaMakassar, Propinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Advokat;selanjutnya disebut PENGGUGAT:melawan:BUPATI BULUKUMBA; tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor01, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,Propinsi Sulawesi Selatan; 2m nnn nnmennne neonberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/VI/2017/Huk, tanggal 06Juni

Menyatakan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebutPengadilan Negeri Sampittelah menjatuhkan putusan Nomor01/Pid.Sus/2018/PN Spt., tanggal 14 Pebruari 2018 yang amarnyasebagai berikut :1.Menyatakan TerdakwaAliansyah Als. lyan Bin H.Idrus, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan pembakaran lahan tanpa ijin;.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor01/Pid.S/2018/PNSpt tanggal 14 Pebruari 2018 yang dimintakanbanding;3. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan ditingkat banding sebesarRp 5.000,00 (limariburupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal26April 2018 oleh BAMBANG KUSTOPO S.H.

Apriani Binti Darul Qotni Andhi Diari Bin Darul Qotni (Alm) Nhini Natalia Binti Darul Qotni Bahwa benar anak pemohon yang ketiga (3) atas nama AndhiDiari (Alm) Adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) dan telah meninggal duniapada tahun 2011 dan pada saat itu status perkawinan Alm sudah berceraisedangkan Anaknya (cucu) ikut Alam Andhi Diari Bahwa benar sebagai ahli waris yang sah untuk pengambilan gajiAlm Andhi Diari adalah suami saya yaitu Darul Qotni berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor01

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah dan Perdagangan Kota Administrasi

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah dan Perdagangan Kota Administrasi

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danhal 7 dari 15 hal Perkara No.75/PID/2017/PT.DKIMenengah

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 01 April 1997, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor01/01/IV/1997 tanggal 01 April 1997 dengan status Pemohon Jejaka danTermohon Perawan;2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 18 tahun danHim. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan3512131909770002 tanggal 19 Nopember 2012, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Nomor01/01/IV/1997 tanggal 01 April 1997, bukti Surat tersebut telah diberiHim

Namun demikian sebagaiantisipasi dan bentuk ~~ kehatihatian Penggugat, SPJB Nomor01/SPJB/AR/PM/XI/02 tetanggal 8 November 2002 tersebut diwaarmerkingdengan Nomor :68/W/XI1/2002 oleh Notaris Ming Miryani, SH.Bahwa Penggugat tidak memahami struktur kepengurusan (Organ)Perseroan PT. ADHI KARYA (Tergugat 1) Cq PT, ADHI REALTI/PT.ADHIPERSADA PROPERTI (Tergugat II).

Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor01.SPJB/AR/PM/X1I/02 tanggal 8 Nopember 2002 berikut kwitansi No02/PM/AR/XI/02. tanggal 25 Nopember 2002 dan kwitansipelunasan No. 03 tanggal 27 Nopember 2002 tidak berlaku mengikatdan tidak mempunyal kekuatan hukum.. Menyatakan TERGUGAT (c.1. HERI AGUS SUTOPO) , TERGUGATIl, TERGUGAT III dan TRGUGAT IV ( J. PIETER MANUSAMA)telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.. Menghukum TERGUGAT (c.i.

Menyatakan Surat Peranjian Jual Beli Tanah Nomor01.SPJB/AR/PM/X1I/02 tanggal 8 Nopember 2002 berikut kwitansi No02/PM/AR/XI/02 tanggal 25 Nopember 2002 dan kwitansipelunasan No. 03 tanggal 27 Nopember 2002 tidak berlaku mengikatdan tidak mempunyal kekuatan hukum.. Menyatakan TERGUGAT (c.i. HERI AGUS SUTOPO) , TERGUGATIl, TERGUGAT III dan TRGUGAT IV ( J. PIETER MANUSAMA)telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.. Menghukum TERGUGAT (c.i.

Pengadaan tenagakeya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait danmenyelesaikan masalah masalah dengan penggarap maupun pihaklain.Bahwa sangatlah jelas dan terang bahwasanya TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak memiliki Nubungan hukum apapun denganPENGGUGAT terkait dengan Perjanjian Jual Beli Nomor01/SPJB/AR/PM/XI/02 tertanggal 8 Nopember 2002 antara J.

Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah bidang tanah yangtelah diperoleh berdasarkan Surat Peijanjian Jual Beli Nomor01/SPJB/AR/PM/X1/02 tanggal 08 November 2012,3.