Nomor01 18/Pdt.G/2017/PA Una.Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihaktelah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada buktiyang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebuttelah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya makadiduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari padamaslahatnya, padahal menolak mafsadat lebin utama dari pada mencapaimaslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil

Nomor01 18/Pdt.G/2017/PA Una.disanggupi oleh Tergugat, namun yang disanggupi hanyalah sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3bulan sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.400.000.

Nomor01 18/Pdt.G/2017/PA Una.Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I. danUlfiana Rofigoh, S.H.l. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan olehKetua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum dengandihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar. M.H. sebagai Panitera dandihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi.Ketua MajelisHakim Anggota TTDTTD Drs.

Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama YENI SARAHTAMBUNAN, lahir di SIBORONG BORONG, pada tanggal 12 DESEMBER 1994,Anak Pertama Perempuan dari Ayah SIMEON TAMBUNAN dan Ibu HERNAWATILISNA SIRINGORINGO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/02/576/TLB/XII/2005 yang diterbitkan oleh A.n. Bupati Samosir PejabatPenyelenggara Catatan Sipil Kabupaten Samosir tertanggal 22 Desember 2005;Hal. 1 dari 8 Penetapan No.77/Pdt.P/2018/PN.Btm3.

Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk perbaikan perubahan tempatlahir Pemohon di Akte Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/02/576/TLB/XII/2005 yang diterbitkan oleh A.n.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 03 Januari 2005, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor01/01/1/2005 tanggal 03 Januari 2005 dengan status Pemohon jejaka danTermohon perawan;2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 11 tahun 5 bulanHim. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1026/Pdt.G/2017/PA.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan3512040511830001 tanggal 13 Nopember 2014, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor01/01/1/2005 tanggal 03 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberimeterai

., Nomor 12, tanggal 23Desember 2010 ic sejak putusan ini dibacakan;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat Nomor01/Pengawas/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, memberhentikansementara Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus YayasanPerguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat II Nomor06/Pembina/PR/VIII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 perihal SuratKeputusan Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu ditujukankepada Iman Kornelius Pelawi

,Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan PutusanRapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat Nomor01/Pengawas/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, memberhentikansementara Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus YayasanPerguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Tergugat II Nomor06/Pembina/PR/VIII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 perihal SuratKeputusan Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu ditujukankepada

Tidak jelas mengurai peristiwa hukum dan dasar gugatan;Bahwa terhadap gugatan Actio Pauliana tersebut, Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor01/Pdt.SusActio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 5 April 2017 yangamarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

diberitahukan kepada Turut TermohonKasasi/Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2018, terhadap putusan tersebut,oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II melalui kKuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018, mengajukan permohonanpemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/NiagaJakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.SusPalilit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 873 K/Pdt.SusPailit/2017 juncto Nomor01

., tanggal21 November 2013 dengan amar sebagai berikut:Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan untukseluruhnya;Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 06/Eksekusi Pdt.G/2008/PN Ktb, tanggal 14 Agustus 2012, Penetapan Bantuan Eksekusi Nomor01/Ban/Eks/2012/PN Btl., tanggal 22 Oktober 2012, tidak mempunyaikekuatan hukum;Memerintahkan kepada Terlawan dan Terlawan Il untukmengembalikan tanah perwatasan kepada Pelawan yang terletak diDesa Kampung Baru,

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Loo Irwansyah tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PDT/2014/PT BJM., tanggal 24 November 2014 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Batulicin Nomor 3/Pdt.Plw/2013/PN Btl., tanggal 21November 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor O6/Eksekusi Pdt.G/2008/PN.Ktb, tanggal 14 Agustus 2012, Penetapan Bantuan Eksekusi Nomor01

Woltermonginsidi Nomor01 Tenggarong, Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1.NamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIP: ARIEF ANWAR, SH., M.Sl.222220=: 197207272000031008. 2220+: Kepala Bagian Hukum Sekretariat KabupatenKutai Kartanegara.: HJ: ASNANI, SH:MHpsssssseeenecenssrencenncennnesne* 11959101 01988092004.

Fortunah Aisyah Samudera nomor01/SPK/FAS/BG/Mks/2015 tanggal 24 Juli 2015;Surat perintah kerja (SPK) dari saudara Arifuddin, S.E., direkturCV.

Fortunah Aisyah Samudera nomor01/SPK/FAS/BG/Mks/2015 tanggal 24 Juli 2015;e) Surat perintah kerja (SPK) dari saudara Arifuddin, S.E., direktur CV.Fortunah Aisyah Samudera kepada saudara Asbar Hasanuddinnomor 01/CV.FAS/SPK/AH/BG/Mks/2015 tanggal 31 Juli 2015;f) 7 (tujuh) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Hj. Hasniati(Saksi1) kepada Terdakwa;g) 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Terdakwakepada saudara Arifuddin.

Dan supaya diingat bahwakebohongan dan tipu muslihat serta rekayasa itu merupakan bentukkejahatan yang konsekuensinya sudah masuk ranah pidana dan harusdipertanggungjawabkan;10.Bahwa atas terbitnya Risalah Pemberitahuan yang dilampiri suratPermohonan Penitipan Uang dari Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegorotanggal 08 September 2014 Nomor 01/Kons/2014/PN.Bjn, Penggugatmenyatakan menolak uangtitipan/konsinyasi di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Bojonegoro dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor01

tahun 2009, Penggugat Rekonvensi pernah mengangsurhutangnya kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah) melalui kKuasanya bernama bapak Prihadi, kKemudian PenggugatRekonvensi pernah menawarkan pengembalian hutang sekitar tahun 2012tetapi ditolak, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi terpaksa titipuang/konsiyasi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)untuk pelunasan hutang melalui Pengadilan Negeri Bojonegorosebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor01

Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor01/KONS/2014/PN.BJN tanggal 4 September 2014 tentang titipuang/konsiyasi adalah sah demi hukum, maka sudah seharusnya TergugatRekonvensi dihukum untuk menerima titipan uang/konsiyasi tersebutsebagai pelunasan hutang Penggugat Rekonpensi dan menyerahkanSertifikat Hak Milik Nomor 573/Sisa atas nama Wakidjan kepadaPenggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan sempurna kalau perludengan bantuan alat negara dan apabila Tergugat Rekonvensi tetap

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan Akta Nomor 10 tanggal 28 Oktober 2002 adalah sah secarahukum;Menyatakan Akta Nomor 11 tanggal 28 Oktober 2002 adalah tidak sah danbatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor01/KONS/2014/PN.BJN tanggal 04 September 2014 tentang titipuang/konsiyasi adalah sah demi hukum;Menyatakan Penggugat Rekonvensi melakukan wanprestasi atas AktaNomor 10 tanggal 28

Syarat yang dikenal dengannama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalamsuasana hukum adat;Bahwa, Judex Facti Tingkat Pertama telah menerapkan hukum terkaitdengan pertimbangan hukumnya pada halaman 20 paragraph 4 danhalaman 21 Paragraph 1 dan amar putusan yang menyatakan tidak sahatas konsinyasi titipan uang tunai:Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan buktiP4 yang menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor01/Pdt.Kon/2014/PN.BJN, pihak H.

Nopember 1979sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/11/2011 . Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugatbertempat kediaman di rumah orang tua Penggugatselama 21 tahun 3 bulan, dan selama hidup berumahtangga tersebut telah terjadi hubungan badansebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dandikaruniai 2 orang anak bernamaa. 1.ANAK PERTAMA umur 29 tahun 2. ANAK KEDUA umur 24tahun ;.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor01/01/11/2011 dari Kantor Urusan Agama KecamatanBluluk Kabupaten Lamiongan dan akta nikah Nomor:380/37/X1/79, tertanggal 14 Nopember 1979;b.

permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi BandaAceh dengan Putusan Nomor 33/PDT/2015/PTBNA tanggal 24 Maret 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2015 kemudian terhadapnya olehPenggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal23 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01

Nomor 619 K/Pdt/2016lebih kurang 4 (empat) gupang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor01/Pdt.G/2014/PN.Lsk tanggal 11 September 2014 Jo.

penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa alas hakyang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi SAPINAH dan membatalkan Putusan PengadilanTinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 33/PDT/2015/PTBNA tanggal 24Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor01

,Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang diletakan atas objeksengketa berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 14 April 2011 Nomor01/Pdt.CB/2011/PN Dpk., juncto Nomor 18/Pdt.G/2011/PN Dpk;Menghukum Terlawan/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkarayang sampai saat ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh saturibu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor 148/PDT/2012/PT BDG., tanggal 28 Juni 2012 adalah sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding

Kembali:1.2.3.Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar (goed opposant);Mengabulkan perlawanan Pelawan;Membatalkan Putusan Verstek Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 10Mei 2011;Menyatakan gugatan Terlawan tidak dapat diterima;Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa berdasarkan Berita AcaraSita tanggal 14 April 2011 Nomor 01/Pdt.CB/2011/PN.Dpk tidak sah dantidak berharga;Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas objeksengketa berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 14 April 2011 Nomor01

Namun demikian sebagaiantisipasi dan bentuk ~~ kehatihatian Penggugat, SPJB Nomor01/SPJB/AR/PM/XI/02 tetanggal 8 November 2002 tersebut diwaarmerkingdengan Nomor :68/W/XI1/2002 oleh Notaris Ming Miryani, SH.Bahwa Penggugat tidak memahami struktur kepengurusan (Organ)Perseroan PT. ADHI KARYA (Tergugat 1) Cq PT, ADHI REALTI/PT.ADHIPERSADA PROPERTI (Tergugat II).

Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor01.SPJB/AR/PM/X1I/02 tanggal 8 Nopember 2002 berikut kwitansi No02/PM/AR/XI/02. tanggal 25 Nopember 2002 dan kwitansipelunasan No. 03 tanggal 27 Nopember 2002 tidak berlaku mengikatdan tidak mempunyal kekuatan hukum.. Menyatakan TERGUGAT (c.1. HERI AGUS SUTOPO) , TERGUGATIl, TERGUGAT III dan TRGUGAT IV ( J. PIETER MANUSAMA)telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.. Menghukum TERGUGAT (c.i.

Menyatakan Surat Peranjian Jual Beli Tanah Nomor01.SPJB/AR/PM/X1I/02 tanggal 8 Nopember 2002 berikut kwitansi No02/PM/AR/XI/02 tanggal 25 Nopember 2002 dan kwitansipelunasan No. 03 tanggal 27 Nopember 2002 tidak berlaku mengikatdan tidak mempunyal kekuatan hukum.. Menyatakan TERGUGAT (c.i. HERI AGUS SUTOPO) , TERGUGATIl, TERGUGAT III dan TRGUGAT IV ( J. PIETER MANUSAMA)telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.. Menghukum TERGUGAT (c.i.

Pengadaan tenagakeya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait danmenyelesaikan masalah masalah dengan penggarap maupun pihaklain.Bahwa sangatlah jelas dan terang bahwasanya TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak memiliki Nubungan hukum apapun denganPENGGUGAT terkait dengan Perjanjian Jual Beli Nomor01/SPJB/AR/PM/XI/02 tertanggal 8 Nopember 2002 antara J.

Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah bidang tanah yangtelah diperoleh berdasarkan Surat Peijanjian Jual Beli Nomor01/SPJB/AR/PM/X1/02 tanggal 08 November 2012,3.

Btm.bernama GO DJING HAN alias DJING HAN alias WU YOUSHEN belumpernah bercerai hingga akhir hayat kedua orang tua PARA PEMOHONtersebut ;Bahwa Ibu kandung Para Pemohon bernama TJIN NIO alias WENGMEIQIAN telah meninggal dunia di Kabupaten BANTUL Yogyakarta padatanggal 30 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor01/1993 tanggal 06 Januari 1993 Kantor catatan Sipil Bantul Yogyakarta ;Sedangkan ayah PARA PEMOHON bernama GO DJING HAN, aliasDJING HAN alias WU YOUSHEN bersamasama PARA PEMOHONselanjutnya

tercatat sebagai anak perempuan tidak kawinsyah dari TJIN NIO ;Bahwa setahu Saksi, hubungan perkawinan antara Ibu kandung PARAPEMOHON bernama TJIN NIO alias WENG MEIQIAN dan ayah PARAPEMOHON bernama GO DJING HAN alias DJING HAN alias WUYOUSHEN belum pernah bercerai hingga akhir hayat kedua orang tuaPARA PEMOHON tersebut ;Bahwa Ibu kandung Para Pemohon bernama TJIN NIO alias WENGMEIQIAN telah meninggal dunia di Kabupaten BANTUL Yogyakarta padatanggal 30 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor01

PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannyatertanggal O3 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 03 Mei 2021 dalam RegisterNomor 56/Padt.P/2021/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:> Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiisteri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HuriaKristen Batak Protestan (HKBP), pada tanggal 4 Januari 2021, demikianberdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor01

persidangansebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat danturut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa didalam permohonannya Para Pemohon padapokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinansecara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), padatanggal 4 Januari 2021, demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor01

1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari surat bukti P1, dan didukung denganketerangan Saksi Mula Hasudungan Hutasoit dan Saksi Nova Yanti Sidabutar,,Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Padt.P/2021/PN Pmsmaka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkanperkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), pada tanggal 4Januari 2021 berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor01

Bahwa Penggugat selaku pelaksana telah menandatanganiSurat Perjanjian Kerja Konstruksi dengan Tergugatsebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor01/KONT/KGTJLNLUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008dimana yang bertanda tangan untuk dan atas namaTergugat adalah Ir.

Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan Penggugat harusmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 120(seratus dua puluh) hari kalender' terhitung sejakdikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor01/SPMK/KGTJLN LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli2008 ;Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam syarat syaratKhusus Kontrak pada angka 5 tentang $$PEMBAYARANdisebutkan pada poina. Besaran Uang Muka adalah 30 %dari nilai kontrak ;b.

(vide butir 24.2 huruf a syarat syarat umum kontrak) ;Bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani olehPenggugat dengan Tergugat tersebut yaitu kontrak Nomor01/KONT/KGTJLN LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli11.12.13.2008, Penggugat telah mengajukan Pembayaran Uang Mukakepada Tergugat secara tertulis yaitu) dengan suratNomor : 10/CV.TD/VII/2008 tertanggal 31 Juli 2008perihal : Permohonan Uang Muka sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari nilai kontrak yaitu) sebesar Rp.64.039.000, (enam puluh empat

Pengembalian kondisi dan pekerjaanMinor dengan nilai uang Rp. 1.930.299,71Dengan jumlah total harga pekerjaan sebesar Rp.194.059.195,42 ditambah PPn sebesar Rp. 19.405.919,54yang dibulatkan menjadi Rp. 213.465.000,00 (duaratus tiga belas juta empat ratus enam puluh limaribu rupiah) ;Bahwa setelah ada penyerahan lapangan sesuai denganBerita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) Nomor01/BAPL/KGTJLNLUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor01/SPMK/KGTJLNLUNCH/DPUK/

Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktutertentu ;Bahwa Penggugat mengatakan pekerjaan tidak dapatdikerjakan dikarenakan curah hujan tinggi, danmendalilkan keadaan kahar, menurut Tergugat gugatanPenggugat tidak didasarkan atas isi kontrak Nomor01/KONT/KGTJLNLUNCH/DPUK/2008 tanggal 24 Juli 2008,bahwa curah hujan yang tinggi tidak termasuk bencana alamBahwa terhadap perkara perdata / cidera janji olehDirektur CV.

RIDWAN IDRUS, S.H. 5 2222222222 nnnsemuanya berkewarganegaraan Indonesia; berkantor di jalan Cumicumi,Lr.1, No.14, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, KotaMakassar, Propinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Advokat;selanjutnya disebut PENGGUGAT:melawan:BUPATI BULUKUMBA; tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor01, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,Propinsi Sulawesi Selatan; 2m nnn nnmennne neonberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/VI/2017/Huk, tanggal 06Juni

Apriani Binti Darul Qotni Andhi Diari Bin Darul Qotni (Alm) Nhini Natalia Binti Darul Qotni Bahwa benar anak pemohon yang ketiga (3) atas nama AndhiDiari (Alm) Adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) dan telah meninggal duniapada tahun 2011 dan pada saat itu status perkawinan Alm sudah berceraisedangkan Anaknya (cucu) ikut Alam Andhi Diari Bahwa benar sebagai ahli waris yang sah untuk pengambilan gajiAlm Andhi Diari adalah suami saya yaitu Darul Qotni berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor01

PERMA Nomor01 tahun 2016 tidakdapatdilaksanakan, walaupundemikianMajelis HakimtelahberupayamenasehatipinakPemohonagarbersabardankembaliberumahtanggasecararukundanharmonissebagaimana yangdimaksudketentuanpasal 82 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 yangtelahdiubahmenjadiundangundangnomor 03 tahun 2006danPerubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 tahun 2009.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 01 April 1997, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor01/01/IV/1997 tanggal 01 April 1997 dengan status Pemohon Jejaka danTermohon Perawan;2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 18 tahun danHim. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan3512131909770002 tanggal 19 Nopember 2012, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Nomor01/01/IV/1997 tanggal 01 April 1997, bukti Surat tersebut telah diberiHim