Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 139/Pdt.P/2019/PN Bin.disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

6310091703120314, Kutipan Akta Kelahiran Nomor6310LT211020190022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor145/30/III/2001;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IlSURABAYA.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

diKantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P2, yang didukung berdasarkan keterangan saksisaksi terungkap fakta bahwa benar saatperkawinan orang tua pemohon dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipil, akta kelahiran Pemohon lagi di catatkan di Kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng sehingga terbitlah akta kelahiran nomor 8/WNA/1989, atasnama JUNIARTO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, terungkap fakta bahwa Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran nomor8

Panitera Pengadilan Negeri Raha yangmenerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Raha tanggal 10 #=Pebruari 2016, #$Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Para Terbanding semula Para Tergugat masingmasing pada tanggal 26Pebruari 2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Maret2016 telah memberitahukan kepada kedua belah pihak, bahwa mereka diberikesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Penggugatmohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonanbanding dari Pembanding, semula Penggugat dan selanjutnya berkenanuntuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah tanggal 10 Pebruari 2016;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, hingga dengan perkaraini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Terbandingsemula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang

, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Raha, tanggal 10 #Pebruari 2016 #/Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan memori banding Pembanding serta telah pulamembaca, memperhatikan fakta kongkrit yang terungkap dalam persidangantingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terkaitdengan perkara ini dengan tepat dan

diajukan olehorang yang berwenang dan dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila pencabutangugatan dalam keadaan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hak dariPenggugat maka pencabutan Gugatan ini adalah sah dan cukup beralasanhukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan sah dan beralasanhukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriTanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2021/PN Tjs yang diajukan Kuasa Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoretperkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjs dari register perkara perdata;3.

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Nomor :9905/IST/CSLTB/V/2010, sebagaimana telah disebutkan, namaPemohon yang benar adalah Lilis Veriawaty;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

Pemohon yang benar adalah Amuntai,9 Juli 1958;Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";melawanTERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sidumpe Marbun, 1969 (51 Tahun), AgamaIslam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat TinggalKabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat"Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor8

Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg,dan Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Nomor8/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 13 Januari 2021, Penggugat dapat dibebaskandari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Tahun 2021;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriTakengon bahwa Penasehat HukumTerdakwa dan Penuntut Umumpadatanggal13 Februari 2020telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PNTkn tersebut;2.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Terdakwa untuk memepelajari berkas perkaratanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;4.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Penuntut Umum untuk memepelajari berkasperkara tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;5.

pidanapenjara paling lama 4 (empat) Tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingfakta fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaputusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8

Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.B/2019/PN Msh, danterhadap permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukansecara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 April 2019 sebagaimana RelaasPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Pid.B/2019/PN Msh ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukumbanding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohitanggal 11 April 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor8

/Akta Pid.B/2019/PN Msh, dan terhadap Memori Banding Jaksa/PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwatanggal12 April 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pid.B/2019/PN MshHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT AMBMenimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana masingmasingRelaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas untuk Terdakwa tanggal 12 April2019 Nomor 8/Pid.B

/2019/PN Msh, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22April 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor8/Pid.B/2019/PN Msh,terhitung tanggal 10 April 2019 dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari kerja, untuk mempelajari berkas perkara; sebelum berkasperkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yangditentukan

kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan hukumpembuktian dengan cara tidak memperhatikan secara seksamaadanya kekuatan pembuktian dan alatalat bukti yang diperoleh dalampersidangan ;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 April 2019 Nomor8

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan UtinReza Putri, S.H,. M.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 17 oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) kepadakuasa Pembanding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo. Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;8.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Mochammad Soleh,S.H selaku kuasa Terbanding danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk

,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopapada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor8/Pdt.G/2020/PA.Blp telah mengajukan permohonan yang berbunyisebagai berikut :1.

Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 10 Januari 2020, 6Februari 2020, 19 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirantermohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;Menimbang, bahwa pada harihari sidang selanjutnya pemohontidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor8

Membebankan biaya perkara ini Sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( exaequo etbono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas penggilan Nomor8/Pdt.G/2022/PA Tlm pada tanggal 06 Januari 2022.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;2.

Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupunwali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah bahwaPemohon pada tanggal 04 Nopember 1965 menikah dengan seorang lakilakibernama XXXX, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965, yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Sawahan

Nomor 11 Tahun2007, permohonan Pemohon tentang perubahan biodata tentang namaPemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa namaPemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 8/956/1965tanggal 04 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya

, dari XXXX, menjadi XXXX;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan biodata dimaksud adalahperubahan nama Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahansebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, maka sesuai dengan ketentuan pasal34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI.

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II:Dalam Provisi Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor8

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II semula TurutTerbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.,tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarad);3.

TINGGI tersebut;:Telah membaca;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggl Banjarmasin Nomor46/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkatbanding;Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.BJMMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor8

Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.004.000,00(Satu juta empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli, yang dibuat oleh Plt.

Panitera Pengadilan NegeriPelaihari tanggal 5 Juni 2020, bahwa Kuasa Pembanding semula KuasaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pli tanggal 27 Mei 2020,dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli.

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,menerangkan pada tanggal 2 Juli 2020 Kuasa Pembanding semula KuasaPenggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2020, danberdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasinkepada Terbanding semula Tergugat melalui panggilan Umum (atas namaWalikota Banjarmasin Sekretaris

Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan/Eksepsi,sebagaimana yang diuraikan dalam surat tertanggal 2 Nopember 2009dan ini dibenarkan oleh Pasal 45 ayat (2) UU Nomor8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : "Penyelesaiansengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luarpengadilan berdasarkan pilinan sukarela para pihak yang bersengketa ;c.

Nomor 913 K/Pdt.Sus/2010Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen ayat(1) huruf ddan ayat (3) yang menyatakan :(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausulabaku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usahabaik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segalatindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang

Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut, Majelis HakimPengadilan Negeri Sumedang menainterpretasikan bahwa point 2 dan point3 dari Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 yang menjadi satu kesatuandengan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan HakMilik Secara Fiducia Nomor 020106131004 tertanggal 1 November 2006adalah klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen.

Karena klausula baku point 2 dan point 3 Surat Kuasa tertanggal1 November 2006 tersebut adalah klausula baku yang dilarang oleh ayat (1)huruf d Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999, maka sebagaimanaketentuan ayat (3) Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentangPerlindungan Konsumen maka point2 dan point3 Surat Kuasatertanggal 1November 2006 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;.

Nomor 913 K/Pdt.Sus/2010yang diatur pada Buku kelll KUHPerdata, tentang Perikatan, terhadapperikatan dalam perjanjian itu dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia, terhadap barang jaminan yang mengikuti dan/ataumenjadi jaminan pelunasan atas hutang dari si berhutang, karenanya tidaktepat untuk menerapkan ketentuan UndangUndang Nomor8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa Perjanjian tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Kuasatertanggal 1 November 2006 dibuat

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29Maret 2021, terhadap putusan Pengadilanh Negeri Andoolo Nomor8/Pid.Sus/2021/ PN Adil;Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secaraformal

banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yangmenjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacamempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidanagn, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehinggapertimbangan

pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada halhal yang dapat dijadikanalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataumemperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka olehkarenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor8