Ditemukan 4675982 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Register : 23-09-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.PST Tanggal 7 September 2020 — PENGGUGAT
TERGUGAT
169 — 0
169 — 0
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
791 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
791 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa :Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ;b.
,M.T. saksi Andi Sastra Ahmad, S.Y. sertasaksi Elza Agusta, S.Y. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Nomor 1985 K/PID.SUS/2016sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair Penuntut Umum ;.
Nomor 1985 K/PID.SUS/2016Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tidak tepat diterapbkan terhadap Terdakwa dalamperkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusanhalaman 92), pertimbangan tersebut disetujui Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Pekanbaru dan diambil
Dumai Sakti Mandiri) melakukan perbuatanmelawan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengantugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan Pasal 18 SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan tanggal 16 Juli 2012dan bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana ditentukanHal. 45 dari 54 hal. Put.
Register : 21-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.JK Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 16
92 — 16
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 4 Desember 2019 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
125 — 63
125 — 63
AtauApabila yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan TinggiAgama DKI Jakarta berpendapat lain, Mohon kiranya berkenan untukmemeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan ini seadiladilnya(Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 30 September 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 18 September 2019, dan Pembanding telah melakukan inzage padatanggal 3 Oktober 2019, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan inzage,sebagaimana
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTAJK.ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartaakan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraian di bawah ini;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapatdengan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo yang mengabulkan permohonanizin ikrar talak
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.dalam perlawanan dan memori bandingnya Pembanding menuntut hak Pelawan/Pembanding akibat thalak berupa nafkah iddah sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan mut'ah berupa sebuah rumah sebagaimana dijanjikanoleh Terlawan/Terbanding, juga nafkah lampau sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) menunjukkan hal kontradiktif dari memori bandingPembanding yang menuntut membatalkan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa masalah
Abu Zahrah tentang kisaran besarnya mutah sebagaimana tercantum dalamkitab AlAhwal AsySyahsiyah halaman 334 dan selanjutnya menjadi pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :aay Ais ASG Ce dade Ugly SI Loe) aes J all aes GUL Gils 1a) 41bdx) el giilArtinya: Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanparidlanya istri, bagi istri berhak mendapatkan mutah setara nafkah satutahun sesudah habisnya masa idah.Menimbang, bahwa tentang mutah dan jumlah sebagaimana diuraikan diatas
Oleh karena itu. menghukum Pemohon untuk melaksanakannya(memberikan nafkah iddah dan mutah) sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan
Register : 04-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 8 April 2020 — Pemohon:
1.BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR
2.LILA LURISA
67 — 10
1.BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR
2.LILA LURISA
67 — 10
Register : 28-09-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Pbu Tanggal 25 Mei 2016 — PENGGUGAT:
Kristianto DT
MELAWAN
TERGUGAT
1. Dariyanto/Djoko Nelono
2. Harjo Sungkirno/Harjo Sukirno
395 — 184
395 — 184
Harjo Sungkirno/Harjo Sukirno, umur 74 Tahun, pekerjaan Petani, jeniskelamin LakiLaki, kewarganegaraan Indonesia, alamatJalan A.Yani, RT. 015, RW. 003, Nomor 18, Desa Pandu Senjaya,Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il; Pengadilan Negeri tersebut; = 222 2222 nnn nn nnn nnn nnn nnn en nee nee ne eneMenimbang, bahwa sebagaimana dalil sangkalan Tergugat diatas,Tergugat mengakui menjual tanah kepada Penggugat dengan
sertifikat di bank maka parapembeli tanah kaplingan harus iuran untuk menebusnya, dan untuk itu parapembeli sebanyak 7 (tujuh) orang iuran masingmasing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang itu telah diserahkanoleh Johari dan Kristanto kepada Dariyanto dirumahnya, namun sampai dengansaksi menjual tanah saksi itu saksi tidak pernah melihat fisik sertifikat tersebut; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rodie mengenai uang iuranpara pembeli tanah kaplingan tersebut, sebagaimana
Register : 18-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 03-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 142/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 42
104 — 42
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sebesar Rp341.000 (tiga ratus empat puluh satu riburupiah);Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebutdiucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan dihadiri olehPenggugat dan Tergugat;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya di sebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuatoleh
Perkawinan tersebut telah dicatatkandi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 352/180/II/2005tertanggal 28 Februari 2005;Bahwa Terbanding telah bercerai dengan Pembanding di PengadilanHlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 142/Pdt.G/2019/PTA.JK.Agama Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA JP.tertanggal 2 Mei 2016. Dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0514/AC/2016/PA JPtertanggal 01 Juni 2016.
Demikian pulaTergugat asal berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi, sekaligusberkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi (gugatan balas);Dalam KonvensiMenimbang, bahwa atas dalildalil Penggugat Konvensi/Terbandingtentang tuntutan hadhanahnya tersebut di atas, telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, sebagaimana telahdipertimbangkan dengan tepat dengan memberikan alasanalasan danmengemukakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara hadhanah ini,sebagaimana tersebut dalam
(TantePenggugat) serta suratsurat bukti, serta setelah mendengarkan pendapat dankeinginan serta kehendak anak a quo yang telah menentukan hak untuk memilihberada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai lbu kandungnya,sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 25 Juli 2019;HIm. 7 dari 14 hlm. Put.
amanat dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang PerubahanHlm. 8 dari 14 hlm.
Register : 29-03-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 43/Pdt.G/2017/PTA JK Armadany Harahap Binti Tagor Muda Harahap VS Faris Riza, SE. Bin Hariry Syamsoeri
44 — 62
44 — 62
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 366.000,(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal17 Februari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Terbanding semula beralamat sebagaimana dikemukakan dalam putusantingkat pertama, namun Pembanding telah memperbaiki alamat tersebutsuratnya tanggal 17 April 2017, sebagaimana dikemukakan pada identitasputusan tingkat banding ini;Menimbang, bahwa alasan gugat cerai yang diajukan Pembandingadalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan,Pembanding pernah mengajukan gugat cerai pada tahun 2014 kemudianberdamai, namun rumah tangga tersebut tetap terjadi percekcokan danperselisihan
Lagi pula gugatan Pembandingtentang pemeliharaan anak/hadionah sekalipun menurut ketentuan hukumnormatif menjadi hak ibunya, namun atas pertimbangan kemaslahatan danketenangan serta terjaminnya perhatian yang utuh dalam pengasuhan anak,maka Majelis Hakim Banding meyakini akan lebih baik dan aman kalau anakanak tersebut tetap pada posisi sekarang ini, sebagaimana tersebut di atas,namun perlu dipahami oleh Pembanding dan Terbanding bahwa ketentuantersebut hanya merupakan hak/hadionah atas kedua anak
,tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriahdapat dikuatkan, dengan pertimbangan hukumnya menjadi pertimbanganMajelis Hakim Banding, namun perlu diperbaiki redaksi amar putusan tersebutsehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana yang akan dikemukakandalam amar putusan a quo;Him. 7 dari 9 him. Put.
No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkatbanding dibebankan kepada Pembanding,Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini
Register : 09-01-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
108 — 79
108 — 79
, para advokat yang berkantor di KantorHukum Hermanto & Partner yang beralamat di MT.Haryono Residen Jalan Otista Raya Nomor 60 Lt. 9/ 9As,Hal 1 dari 11 hal Anonimisasi Pts No.9/Pdt.G/2019/PTA JKtanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadailan Agama Jakarta Selatan Nomor862/Pdt.G/8/2017, semula sebagai Tergugat sekarangsebagai Terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana
Karenannyasegala hal terkait akibat hukum yang ditimbulkan, menganut dan tundukpada hukum perdata umum, baik terkait masalah harta bersamamaupun harta waris .Bahwa Karena itu Pembanding adalah merupakan satusatunya isteridan ahli waris almarhum Satria Rifai yang berhak atas segala hartabersama dan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum,sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 9 Oktober 2009, danSurat Keterangan Ahli Waris Nomor 36/L/Not/X/2009 tanggal 2009.Bahwa oleh karena itu Pembanding
saudara almarhum satriaRifai fiantaranya 5 (lima) orang Ilakilaki dan 3 (tiga) orang perempuan,adalah sudah benar sudah sesuai dengan aturan syari.hal 5 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JKBahwa Penetapan Ahli Waris adalah berupa permohonan, nilai kekuatanpembuktiannya hanya mengikat pada diri Pemohon saja, tidakmempunyai kekuatan mengikat pada orang lain atau pada pihak ke tiga.Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 026/Pdt.P/2010/PA JS., telahsesuai dengan ketentuan perundangundangan sebagaimana
PutusanputusanPengadilan tersebut membuktikan bahwa Terbanding juga adalah sebagaiisteri sah almarhum Satria Rifai.Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua orang isteri almarhumSatria Rifai, yaitu Pembanding dan Terbanding, yang mengaku samasamaberhak atas harta peninggalan almarhum Satria Rifai sebagaimana objekgugatan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukumnya dalam halaman 72, menyebutkan bahwa mengenai perkara warisyang didalamnya mengandung
Dengan demikian makagugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, telah tepat dinyatakan tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkaan pertimbanganpertimbangan tersebut,Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, harus dibatalkan.hal 9 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JKMenimbang, bahwa perkara ini bukan perkara perkawinan, melainkanperkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli waris, dan dalam hal iniPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan,sebagaimana
Register : 31-05-2017 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat:
Dra. Mutmainnah,TP, MBA, binti H. Andi Temmu Page
Tergugat:
Drs. Achmad Nuzul Qamal bin HMA Alimoeddin
79 — 0
Dra. Mutmainnah,TP, MBA, binti H. Andi Temmu Page
Tergugat:
Drs. Achmad Nuzul Qamal bin HMA Alimoeddin
79 — 0
Register : 26-10-2015 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 120/Pdt.G/2015/PTA.JK Wisnu Prasadya bin Daan Sulaiman MELAWAN Luciana binti Lesmono
84 — 58
84 — 58
Menetapkan Penggugat mendapat (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat mendapat (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat;4.
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama berupa harta tidak bergerak (2 a) dan harta bergerak sebagaimana tersebut pada butir (2 b) di atas dengan ketentuan (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan (setengah) bagian menjadi milik Tergugat, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara riil atau natura maka
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersamaberupa harta tidak bergerak (2 a) dan harta bergerak sebagaimana tersebutpada butir (2 b) di atas dengan ketentuan '% (setengah) bagian menjadimilik Penggugat dan % (setengah) bagian menjadi milik Tergugat, setelahterlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesarRp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hakTergugat, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara riil atau naturamaka akan dijual
Dalildaliljawaban Pembanding yang dikaburkan dalam putusan a quo yangrinciannya sebagaimana dalam memori banding Pembanding;Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor2623/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 21 Mei 2015 cacat hukum karena tidaksejalan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan AgamaTingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 28 putusan yangrinciannya sebagaimana dalam memori banding Pembanding;Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama berpendapatsalah
Dalam amar putusan hanyaada menyatakan gugatan dapat diterima atau gugatan tidak dapat diterima.Jika gugatan dapat diterima baru kemudian dapat dinyatakan gugatandikabulkan untuk seluruhnya atau dikabulkan sebagian;Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman28 putusan yang rinciannya sebagaimana dalam memori bandingPembanding;Bahwa yang menjadi objek gugatan bukanlah tanah dan bangunan rumahyang terletak di Jakarta
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agamatingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 28 putusan telahmembuat penyelesaian sengketa menjadi kabur dan menguntungkanTerbanding;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telah memutusrangkaian kronologi faktafakta hukum sehingga keadilan tidak dapatditegakkan.
Atas dasar itu,permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akanmengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapatdengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagiangugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding, dengan amar sebagiantersebut dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana akandiuraikan di bawah ini:Him. 6 dari 14 hlm. Put.
Register : 27-10-2017 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA.JK Indah Permata Sari binti iskandar melawan Teuku Faenza bin Teuku Muchtar
275 — 42
275 — 42
., tanggal 23Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1438 Hijriah,sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 674/Pdt.G/2016/PAJP., yang dibuat olen Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingdisebut sebagai Terbanding pada tanggal 8 Juni 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal12 Juli 2017 sesuai surat tanda terima memori banding yang dibuat olehHm. 2 dari 9 hlm.
Dengandemikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secaraoptimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demiterwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlaq mulia dan sejahterasebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002.Demikian pula hakhak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajarandalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuaidengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam UndangUndang Perlindungan
tetapmemenuhi syarat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hak hadlanahterhadap kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai pedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5disebutkan Pengadilan Agama secara ex officeio dapat menetapkan nafkahanak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalamasuhan ibunya, sebagaimana
DKI Jakarta atau tidakbertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ,oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat disetujui dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri;Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23Syaban 1438 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amarputusan selengkapnya berbunyi sebagaimana
Register : 21-11-2016 — Upload : 24-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA JK -Devy Gustina binti H. Nesmed Muhammad
-Jaka Wahyudi Wibawa bin Sudiro Atmojo
81 — 37
81 — 37
Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.c) dalam gugatanberupa sebuah mobil Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,untuk membuktikan dalil dalam gugatannya Penggugat dalam persidanganmenyampaikan alat bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Tanda NomorKendaraan (STNK), Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,warna hitam metalik, atas nama PEMBANDING, dikuatkan dengan2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan benar, Penggugatdengan Tergugat memiliki mobil Toyota Fortuner sebagaimana
dijual over kredit kepadasaudara sepupu Tergugat yang bernama SAKSI dengan harga sebesarRp40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualannya telahdipergunakan untuk keperluan biaya hidup Tergugat dengan anakanaknya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Tergugat tersebut juga tidakdapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum sesuai Pasal92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Tergugat (suami) tidak dapat menjualharta bersama tanpa persetujuan istri (Penggugat), sebagaimana
pembagian harta bersama objekperkara 5.c) dan 5.d) dalam gugatan tidak dapat dilaksanakan/tidak ditemukanlagi, karena telah terlanjur dipindahtangankan oleh Tergugat, maka nilai hargamobil Toyota Fortuner dan mobil Honda Brio tersebut dapat diperhitungkan sesuaiharga pasar menjadi bagiannya Tergugat dari harta bersama tersebut;Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atassebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Nomor 5.a), 5.6), 5.c), 5.d), danpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana
natura), maka dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan PengadilanAgama Jakarta Timur tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya PengadilanTinggi Agama Jakarta mengadili sendiri dan memutus yang amarnyasebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana
Register : 03-12-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 203/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 99
170 — 99
No. 203/Pdt.G/2019/PTA.JKBahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat (untuk selanjutnya disebutPembanding) telan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DkI Jakarta berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono );Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Keterangan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori BandingNomor 2013/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 14 November 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;hal 2 dari 11 hal. Anonimisasi Put.
No. 203/Pdt.G/2019/PTA.JKBahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,pada tanggal 10 Oktober 2019, dan Pembanding tidak melakukan inzage,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2013/Pdt.G/2018/PA JT tanggal25 Oktober 2019;Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage melaluiPengadilan Agama Jepara tanggal 18 Oktober 2019 dengan Relaasnyatanggal 18 Oktober 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage,sebagaimana
Dengandemikian, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktubanding, dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 20hal 3 dari 11 hal. Anonimisasi Put.
No. 203/Pdt.G/2019/PTA.JKTahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonanbanding Pembanding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut dilampiriSurat Keterangan Domisili tanggal 7 Oktober 2019 yang isi pokoknya bahwaTerbanding sekarang berdomisili di Kabupaten Jepara Jawa Tengah, danPembanding mohon agar suratsurat yang berkaitan dengan upaya hukumbanding dikirimkan ke alamat domisili Terbanding sebagaimana tersebut diatas.Dengan demikian
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 7 Agustus 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
28 — 16
28 — 16
Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya dalam perkaraini sebesar Rp. 511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untukselanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan bandingtertanggal 20 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat.
., yang ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 6 April 2017.Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagetanggal 22 Mei 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzagesesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkasyang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 6 Jnui 2017.Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagepada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukaninzage sebagaimana
No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017 denganNomor 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggat waktu empat belas hari sejak putusan dibacakandan telah sesuai dengan caracara yang ditentukan dalam UndangUndang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
oleh Pembanding sendiri, bahwa rumah tanggakedua belah pihak telah terjadi ketidakcocokan yang berakibat denganfakta/bukti telah terjadi perselisiahan dan pertengkaran yang terusmenerus, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, sehinggaterjadi ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian, makaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan kesimpulanMajelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat gugatan Penggugatcukup alasan sebagaimana
No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecahdan kehidupannya menjadi kalut.Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Agama mengutippula pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapatPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumputusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Marah Bainal Figh WalQanun, halaman 100 yang menyatakan :Artinya: Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalammengumpulkan dua orang
Register : 13-06-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 16 Juni 2022 — 1.Jupri
2.Komsinah
66 — 14
66 — 14
Register : 23-03-2017 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.JK Pemohon:
RUDI SJAM, SE Bin SJAMSUL KAMAL
Termohon:
INA PRATAMI Binti SOEKOTJO PRAJOGO
27 — 17
RUDI SJAM, SE Bin SJAMSUL KAMAL
Termohon:
INA PRATAMI Binti SOEKOTJO PRAJOGO
27 — 17
Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex equo et bono).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan primer yang diajukan olehPembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memberikan pendapatnya sebagai berikut :1.
Menimbang, bahwa Terbanding, selain mempunyai hak berupa menjatuhkantalak satu raji terhadap Pembanding selaku istrinya, sebagaimana diuraikanpada angka 2 tersebut di atas, Terbanding juga mempunyai kewajiban yangharus ditunaikan (dilaksanakan) terhadap Pembanding, jika Terbandingbenarbenar menjatuhkan talak satu raji terhadap Pembanding, yaitukewajibankewajiban sebagai akibat cerai talak sebagaimana diatur dalamPasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Bilamana perkawinanHim. 6 dari 11 hlm
Jugaberdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam Surat AlBaqarah ayat 236 yang berbunyi :Gidall cle Us ij eal elie 8538 tall fe 5 858 ausjall le Gh piesArtinya : Dan hendaklah kamu berikan mut'ah, bagi yang mampu menurutkemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yalitupemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orangorang yang berbuat kebaikan.dan dalam kitab RaudhatutThalibin lmam AnNawawi Juz 6 halaman 474,yang berbunyi :3 gusSl 9 Aaaill
Hal iniberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,khususnya pada bagian C (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);Juga berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalamKitab AlMughni lbnu Qudamah Juz 8 hal. 171, yang berbunyi :Goll ALY) oo 3) Aaah o all cle GI le, pball Jai Gye die Liss Up UK walGHGS) Atle Cg LASS calls Gok phy , tes gladyl dg
Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untukHim. 8 dari 11 hlm. Put.
Upload : 07-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 34/Pdt.G/2017/PTA JK PEMOHON KONVENSI MELAWAN TERMOHON KONVENSI
30 — 21
30 — 21
DAN REKONPENSIMembebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiayaperkarasejumlah Rp.616.000,00, (enamratus enambelas riburupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 3 November 2016, sebagaimana tercantumdalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 0829/Padt.G/2016/PA JS, tanggal 3 November 2017.Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada
tanggal 22 November 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaKarawang;Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telahmengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2016, yang diterima olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal21 Desember 2016;Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbandingtelah mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan dalamTanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera PengadiianAgama Jakarta Selatan
No. 7/PTA JKdan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaPembanding melalui Pengadilan Agama Depok Nomor W9A4/136BHK.05/1/2017,tanggal 31 Januari 2017;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage),sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Selatan, Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 20 Februari 2017,sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas banding (inzage), sebagaimanaBerita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat
JKDalam konvensi dan rekonvensiMenetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan;Atau : Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang pertama dan yangkedua sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediator yangditunjuk (Dra. Hj.
Hal inisejalan dengan pemikiran (doktrin) yang berkembang di Mahkamah AgungRepublik Indonesia akhirakhir ini sebagaimana tertuang dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Pemberlakuan Hasil Rapat PlenoKamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 20 Desember2013).
Register : 13-02-2018 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 96/Pdt.G/2018/PTA.JK Penggugat :Ibrahim Muksalamina bin Muksalamina
Tergugat : Dra. Hj. Susyati, M. Farm. Apt. Binti H. Affan Soenarno
67 — 49
67 — 49
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan (seperdua) bagian dari nilai saham sebagaimana pada amar angka 2 di atas, (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa 1(satu) unit Mobil Proton Saga Tahun 2011 dengan Nomor Polisi (-), tidak dapat diterima;6.
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sebagaimana pada amar angka 3 di atas masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat ;5.
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nilai saham yang telah dijual sebagaimana pada amar angka 2 Rekonpensi di atas sejumlah Rp.325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta ) kepada Penggugat Rekonpensi dan Rp.325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta ) lainnya untuk Tergugat Rekonpensi ;4.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nilai jual satumobil Proton Saga Tahun 2011 Nomor Polisi B 751 IN yang telah dijualoleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada amar angka 2di atas sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonvensi dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah) lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;Menetapkan nilai saham PT () yang telah dijual oleh TergugatRekonvensi kepada Hj.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nilai saham yangtelah dijual sebagaimana amar angka 3 di atas sejumlahRp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonvensi dan Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluhlima juta rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi;Menetapkan nilai hutang Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketigatermasuk kepada pihak keluarga Penggugat Rekonvensi cq.
No.96/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkaraa quo yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganpenilaian alat bukti, sehingga perlu untuk dipertimbangkan kembali denganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang
;Menimbang, bahwa alat bukti yang berkaitan erat dengan pokok perkarayaitu P.9, P.25, P.26, P.27 dan P.28, alat bukti ini telah memenuhi syarat formildan materil harus dipertimbangkan satu persatu untuk membuktikan gugatanTerbanding mengenai obyek sengketa barang bergerak maupun barang tidakbergerak sebagaimana telah diuraikan di atas;Him. 9 dari 28 hlm.
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1% (seperdua)bagian dari nilai saham sebagaimana pada amar angka 2 di atas, 1(seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan '% (seperdua)bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa 1(satu) unit Mobil Proton SagaTahun 2011 dengan Nomor Polisi (), tidak dapat diterima;6.
Register : 02-11-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 132/Pdt.G/2017/PTA JK PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
41 — 25
41 — 25
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasahukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2017,sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 13 September 2017,sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor 1041/Pdt.G/2017/PA JS tanggal 13 September 2017;Bahwa Pembanding telan memeriksa berkas perkara banding (inzage) diPengadilan Agama Jakarta Selatan sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan kehal 2 dari 6 hal. Anonimisasi Put.
No. 132/Pdt.G/2017/PTA.JKPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana Berita Acara PemeriksaanBerkas Perkara (Inzage) Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 15 September2017, sedangkan Terbanding sampai saat berkas hendak dikirim ke Pengadilantingkat banding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding(inzage), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding(Inzage) Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 25 September 2017 yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama
tertuang di bawah ini;Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengansuratnya tertanggal 20 Maret 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan pada tanggal itu juga pada register perkara Nomor1041/Pdt.G/2017/PA JS, adalah atas alasan sebagaimana tercantum dalamsurat gugatan angka 5, yaitu keharmonisan rumah tangga sudah tidakdirasakan lagi sejak pertengahan tahun 2013, dikarenakan antara Penggugathal 3 dari 6 hal.
tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JStanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1438 Hijriahharus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalamdiktum putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketaperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan