Ditemukan 607 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-12-2019 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 319/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat:
ROLIAMAN LAIA, A.Md
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TETEGAWAâÂÂAI TAHUN 2019
168 — 90
ROLIAMAN LAIA, A.Md
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TETEGAWAâÂÂAI TAHUN 2019
168 — 90
yang menyatakanHalaman 3Perkara No. 319/G/2019/PTUNMDNbahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahulserta diterimanya Obyek Sengketa dari Tergugat serta Peraturan Mahkamahagung No. 6 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETAADMINISTRASI dan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentangadministrasi pemerintahnan ;KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan TUNyang
Register : 23-12-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 314/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat:
1.Alexander J. Ginting
2.Gerda Vericke Ginting
3.Ryan Herbert Ginting
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Intervensi:
1.BUDIATI Br MELIALA
2.ERIC NICO SITEPU
3.EVAN RANDY SITEPU
174 — 94
1.Alexander J. Ginting
2.Gerda Vericke Ginting
3.Ryan Herbert Ginting
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Intervensi:
1.BUDIATI Br MELIALA
2.ERIC NICO SITEPU
3.EVAN RANDY SITEPU
174 — 94
Bahwa karena objek sengketa adalah merupakan Keputusan TUNyang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan objek sengketaserta kedudukan Tergugat berada di daerah Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara, serta Para Penggugat sebelumnya telahmelakukan upaya administratif atas permasalahan a quo maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan yang mana berdasarkan hukum berwenang mengadili danmemeriksa serta memutus perkara a quo baik secara absolutMaupun secara relative ;
Register : 31-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Str Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.SHINTA MINDAYATI, SH
2.Widi Utomo, SH
Terdakwa:
M. HUSEN Bin ABU SAMAH
79 — 37
1.SHINTA MINDAYATI, SH
2.Widi Utomo, SH
Terdakwa:
M. HUSEN Bin ABU SAMAH
79 — 37
Tempat lahir : Tunyang;3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1969;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Kp. Lampahan Timur, Kec. Timang Gajah,Kab. Bener Meriah;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa M. Husen Bin Abu Samah ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari2020;2.
Register : 30-05-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2016/PTUN-Pbr Tanggal 15 September 2016 — CV. RAKHA PRATAMA MELAWAN
KETUA KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN 09/Dis.BM/L UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
107 — 36
107 — 36
Sejalan dengan teori tersebut menurutTen Berge & Tak, yang dianggap tidak merupakan suatu penetapan tertulisadalah : Keputusan TUN yang jangkauannya akan melahirkan atau justrumenolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUN yangakan melebur kedalam suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUNyang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhi suatu syarat yangperlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata dapat bekerjadengan sah, keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari
Putus : 11-11-2010 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG ; PT. AMEN MULIA, yang diwakili oleh MULIADA LINDY; Dkk VS ROMI
49 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanPerundangundangan yang berlaku, merupakan suatu putusan yangbersifat Ultra Petita, yaitu melebihi apa yang dituntut dalam gugatanPenggugat ;Terhadap gugatan yang dikabulkan, Judex Facti dapat menetapkankewajibankewajiban yang harus' dilakukan kepada Badan atauPejabat TUN selaku Tergugat, berdasarkan UndangUndang No.5Tahun 1986 yang dirubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004,di mana dalam Pasal 97 ayat (9) huruf (6) menyatakan: "PencabutanKeputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUNyang
Register : 23-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — 1. DRS. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA., 2. DEWA NYOMAN SUKRAWAN, SH VS I. PRESIDEN RI., II. 1. DRS. MADE MANGKU PASTIKA., 2. DRS. I KETUT SUDIKERTA;
117 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepentingan tersebut bukandiperoleh dari orang lain;* Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya ;b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan ;Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untukdigugat;Kepentingan
Register : 21-10-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/TUN/PILKADA/2015 Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Dr. LM. BAHARUDDIN, M.Kes., 2. H. LAPILI, S.Pd VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA;
123 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikepentingan untuk mempermasalahkan keputusan objek sengketa karenadengan diterbitkannya objek sengketa kepentingan Penggugat untukmendaftar tidak dirugikan alias terpenuhi karena telah dianggapmemenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Muna Tahun 2015, maka Penggugat dapat mengikutiPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;Dengan demikian tidak ada kepentingan dalam arti suatu nilaiyang harus dilindungi oleh hukum hubungannya dengan Keputusan TUNyang
Register : 25-02-2009 — Putus : 13-07-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 13 Juli 2009 — Uung Gunawan, SH., MH;1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, 2. Direktur Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Republik Indonesia
90 — 50
90 — 50
Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)Bahwa gugatan kurang lengkap, karena syaratmateriil gugatan berupa posita tidak jelas,Penggugat tidak menyebutkan' peraturan perundangundangan mana yang dilanggar oleh Keputusan TUNyang menjadi objek gugatan.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk
154 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bersifat Konkrit, Individual, dan Final:i) Konkrit:Yang dimaksud dengan konkrit adalah bahwa Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Tergugat tidak abstrak melainkanmempunyai wujud tertentu atau dapat ditentukan.
Dengan demikian, Keputusan TUN a quomerupakan Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukumterhadap Penggugat dan oleh karenanya Keputusan TUN a quomerupakan Keputusan TUN yang tidak termasuk Keputusan TUNyang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPTUN;Keputusan TUN a quo Dikeluarkan Tidak Berdasarkan KetentuanKitab Undangundang Hukum Pidana dan Kitab UndangundangHukum Acara Pidana atau Peraturan Perundangundangan Lainyang Bersifat Hukum Pidana ;Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf
Dengan demikian Keputusan TUN a quo bukanlahKeputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 UU PTUN;Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Objek GugatanTUN dalam perkara ini bukanlah merupakan Keputusan TUNyang dikecualikan untuk diperiksa di Pengadilan Tata UsahaNegara karena Keputusan a quo tidak memenuhi unsur dalamPasal 2 UU PTUN;Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka terbuktibahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan memutus
Putus : 25-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1390 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Juli 2016 — HJ. SITI ATIKAH;, DKK
VS
Drs. THE TOMY, DKK
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
milik bersama Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalamSertifikat Hak Milik Nomor 191 dan Nomor 192 digabungkan menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 2511 dan dibalik nama menjadi nama Tergugat,sebagaimana dinyatakan dalam bukti Tergugat II;Sedangkan untuk tanah objek sengketa milik Penggugat II belumdilakukan perubahan, karena pada saat yang sama Sertifikat Hak MilikNomor 1398 dan 1413 atas nama Penggugat II menjadi objek sengketa diPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkaitan dengan gugatan TUNyang
Putus : 19-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1299 K/PDT/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 — DIJAH, DKK
VS
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI PEKERJAAN UMUM c.q. DIRJENSUMBER DAYA AIR, c.q. KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE, DKK
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
mensyaratkan bahwa pihak yangberkepentingan (Para Pemohon) didengar dahulu melalui suatu perolehaninformasi tentang adanya pihak yang melakukan peralihan atas tanah, sebelummereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, bila yangberkepentingan (Para Pemohon) memperoleh kesempatan menjelaskan;Bahwa dengan alasan diatas, sudah dapat diambil kesimpulan bahwa ParaTermohon, khususnya Termohon XIII, telah melakukan suatu keputusan yangnenimbulkan Kerugian kepada Para Pemohon, akibat adanya Keputusan TUNyang
Register : 30-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2018/PTUN.PBR Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam hal ini diwakili oleh ALI RUKMIJAH dan SETYO DWITANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
161 — 84
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam hal ini diwakili oleh ALI RUKMIJAH dan SETYO DWITANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
161 — 84
Rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungioleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUNyang bersangkutan dilain pihak;2.
Register : 12-09-2011 — Putus : 26-09-2011 — Upload : 02-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 26 September 2011 — 1. H. DODI REZA ALEX ; 2. H. ISLAN HANURA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN ; H. PAHRI AZHARI ; BENI HERNEDI
109 — 48
109 — 48
dan Dalam Sidang PengadilaneeBerita Acara di buat oleh panitera Pengadilanmaka Berita Acara RapatPleno Komisi Pemilihan Umum(Objek Sengketa) di buat oleh Sekretaris KPU danditandatangani oleh Ketua KPU dan anggotanya secaraKolegial ;46Bahwa karena Berita Acara Rapat Pleno Komisi PemilihanUmum di buat secara Kolegial oleh ketua KPU dan Besertaanggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, maka Berita AcaraKomisi Pemilihan Umum tersebut (Objek Sengketa) TIDAKBERSIFAT INDIVIDUAL sebagaimana Keputusan Pejabat TUNyang
Register : 27-11-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 05-08-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2015/PTUN-PL Tanggal 19 April 2016 — Penggugat:
HASMAN, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
Burhanudin
111 — 34
HASMAN, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
Burhanudin
111 — 34
SHM yang menjadi obyek sengketa; 9.Bahwa menurut ketentuan Ayat (2) Pasal 53 tersebut pada point 8Alasan alasan untuk mengajukan gugatan adalah keputusan TUNyang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundanganserta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik(aaupb); dan terhadap SHM yang menjadi obyek sengketa aquo, telahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah; 10.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/TUN/2014 Tanggal 23 Februari 2015 — SUKAMTO MARSUDIDJAJA, SUKANTO MARSUDIDJAJA
dan TIANA MARSUDIDJAJA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, dk
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang kolomtandatangan pihakpihak terkait didalamnya masih banyak yangkosong in casu termasuk kolom tandatangan pihak Camat (VideBukti : T Il.Int9 s/d T Il.Int17), dan berkas yang diajukan olehPemohon Kasasi telah dibuat dengan rapi dan lengkap yang telahdikuatkan oleh Camat selaku PPAT beserta lampirannya terkait(vide Bukti : P2.1 s/d P2.16 qq obyek sengketa TUN);11.Bahwa atas uraian dalam point No. 10 diatas, terbukti dengan jelas adaunsur kesengajaan dari tindakan Termohon Kasasi sebagai Pejabat TUNyang
Register : 02-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 50/PDT/2021/PT PTK Tanggal 27 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : SUAIDIAH binti MOHRI Diwakili Oleh : SUAIDIAH binti MOHRI
Pembanding/Penggugat : SUAIDAH BINTI MUHRI Diwakili Oleh : HAMDI YUSUF,SH
Terbanding/Tergugat : Hj. JUSRAH
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab. Sambas
Terbanding/Tergugat : Hj.Jusrah
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
76 — 21
Pembanding/Penggugat : SUAIDAH BINTI MUHRI Diwakili Oleh : HAMDI YUSUF,SH
Terbanding/Tergugat : Hj. JUSRAH
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab. Sambas
Terbanding/Tergugat : Hj.Jusrah
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
76 — 21
Sertipikat itu sebagai wujud dari keputusan Pejabat TUNyang bersifat konkrit, individual dan final.
Register : 23-01-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 5-G-2015-PTUN-BL Tanggal 10 Juli 2015 — Penggugat : PT.Bumi Madu Mandiri
Tergugat : 1. Bupati Lampung Utara
2. PT . Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
248 — 111
248 — 111
Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUNyang digugat (vide Pasal 67 ayat 1).
Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUNyang digugat (vide Pasal 67 ayat 1). f Halhal yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara dan Surat Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tersebut di atasmerupakan penjabaran dari asas vermoeden van rechtmatigheidPraesumptioiustae causa yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahanselalu harus dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya ;g Konsekuensi
Register : 16-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 84/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 19 September 2018 — Penggugat:
Mabqul Khoiri
Tergugat:
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
79 — 40
Mabqul Khoiri
Tergugat:
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
79 — 40
Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan TUNyang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini berupa KeputusanNomor 101/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 10 Mei 2013 yangmemutuskan :1) Menolak banding administratif Penggugat;2) Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/15964 tanggal9 Oktober 2012 berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS atas nama Penggugat.11.
Register : 25-06-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 116-K/PM I-01/AD/VI/2012, 19-07-2012 Tanggal 19 Juli 2012 — SERDA PAIJAN MANURUNG
69 — 29
69 — 29
DINAR ISMAIL; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Tunyang, 23Pebruari 1951; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Lakilaki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempattinggal: Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.Pada pokoknya Saksi3 menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan tahun 2000 dalam hubungan sebatasteman dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.2.
Putus : 05-10-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 PK/Pdt/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — I. PT SENTUL CITY, Tbk. (dahulu PT BUKIT SENTUL CITY), DK
lawan
YAYASAN BHAKTI PUTRA BANGSA (TIRASA)
dan
1. H. ABDUL FATAH Bin H. YUSUF, DK
147 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 278 PK/Pdt/2016Pengadilan Tata Usaha Negara, tentang Peradilan Tata Usaha Negaraadalah:Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan finalsehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka9 dan 10 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004Juncto Undang Undang