Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugatadalah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yakni Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Perdagangan Lada Putin MuntokHalaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.PGPWhite Pepper dan Asasasas Uumum Pemerintahan Yang Baik knususnya asastidak menyalahgunakan wewenang, serta memohon agar Objek Sengketadinyatakan batal atau tidak sah;Menimbang, bahwa oleh

penyelenggaraan pembinaan ketahanan pangan sesuai denganketentuan dan atua peraturan perundangudnagan yang berlaku.Melaksanakan pembianaan teknis operasional, penyelenggaraaanpembianan ketahan pangan sesuai dengan ketentuan atau ketentuanperundanganundangan yang berlaku.Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan Badan dan atau lembaga lain yang terkait dengan tugasbidnag ketahanan pangan.Halaman 85 dari 179 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PN.BDG7) Melaksanakan pelayanan uumum

Beras raskin ke13 yang tidak sampai Rp. 107.220 KgKerugian Keuangan Negara (cxd) Rp. 531.596.760,00Bahwa audit yang dilkukan adalah Audit dalam rangka penghitunganKerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam penyalruan beras rAskinke 13 di Kecamatan Sukaresmi pada tahun 2012, sehingga output yangdihasilkan adalah jumlah keruigan keuangan Negara yang terjadi,mengenai siapa yang bertanggungjawab atas keruigan keuangan Negarayagn terjadi tidak termasuk dalam lingkup audit.Bahwa berdasarkan Pedoman Uumum

., yang ditujukan kepada KepalaDinas Pekerjaan Uumum dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatandi Banjarbaru., ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Said Abdullah.,M. Si, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T6 ;. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Hibah Tanah Nomor593/293/Pem atas nama H. Anang Barni sebagai pihak pertama yangmelepaskan hak kepada pihak kedua yang menerima pelepasan Drs. H. SaidAbdullah, M.

sekurangkurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatanganioleh 2 (dua) orang saksi calon;Dalam hal Saksi tidak menandatangani berita acara hasilpenghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7),berita acara perhitungan suara dinyatakan Sah;Panitia Pemilihnan memberikan salinan berita acarahasilpenghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7)kepada masingmasing saksi calon yang hadir sebanyak 1(satu) eksemplar dan menempelkan 1 (Satu) eksemplar hasilpenghitungan suara di tempat UumuM

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsimasingmasing sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk Uumum pada hari Jumat tanggal 11 September2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota sertadibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat HukumTerdakwa.HakimHakim Anggota Hakim KetuaTtd. Ttd.Budi Setiyono,S.H.M.H Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.HTtdH. Uding Sumardiana.

Sehingga perbuatan terdakwamemenuhi dapat dikualifikasisebagai perbuatan berlanjutsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsurdakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Uumum telah terpenuhi danMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanterhadapnya dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas, dan selamadalam proses pemeriksaan tidak

Sehingga perbuatan terdakwamemenuhi dapat dikualifikasisebagai perbuatan berlanjutsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsurdakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Uumum telah terpenuhi danMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanterhadapnya dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas, dan selamadalam proses pemeriksaan tidak

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Uumum Nomor. 16 Tahun13.242010.

Sehingga perbuatan terdakwamemenuhi dapat dikualifikasisebagai perbuatan berlanjutsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsurdakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Uumum telah terpenuhi danMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanterhadapnya dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas, dan selamadalam proses pemeriksaan tidak

Bahkan Tergugat I/Pembanding menanyakan ke beberapaorang dan bahkan Dinas Pekerjaan Uumum (PU), tidak ada satupun yangmembenarkan bahwa pada tahun 1991 di tanah a qou sudah bernamaJalan Ring Road 3, karena jalan Ring Road adalah program Pemerintahpengembangan wilayah outer ring road pada dari tahun 2000 sampalpada tahun 2012;Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan Judex Factiepada Putusan Halaman 52 alenia ke 3, dimana dalam pertimbangannyamenyatakan ;Menimbang bahwa dari alat alat bukti

., dan NICH SAMARA, SH.MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selakuHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari : SENIN, tanggal 21 MEI 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : NI KETUTSUSAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum DANUR SUPRAPTO, SH.Penuntut Uumum pada Kejaksaan Negeri Tahuna

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Uumum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Winduro.6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

warna Putih;2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume +1 (satu) liter;Padatan warna Coklat;Serbuk warna Hitam;Potongan atau padatan warna kuning berat + Kg;2 (dua) buah korek api;Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH;Potonganpotongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji;62 Corong dan saringan warna Kuning;63 Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif;64 Wadah atau cassing handak berupa logam aluminium diameter1,5 cm panjang 20 cm.Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Uumum

Pemukiman/desa definitif, fasilitas Uumum/fasilitas sosial dikeluarkan darikawasan hutan (dienclave);b. Adapun status areal seluas + 7.000 hektar dikurangi enclave tersebut tetapsebagai hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan pola kemitraanantara masyarakat Talang Gunung dengan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL)disesuaikan dengan program kerja PT. SIL sebagai penyedia modal;c.

Sehingga perbuatan terdakwamemenuhi dapat dikualifikasisebagai perbuatan berlanjutsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsurdakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Uumum telah terpenuhi danMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanterhadapnya dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas, dan selamadalam proses pemeriksaan tidak

Ki Maja No. 172 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 23 Mei 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungKarang tanggal 27 Mei 2013, No. 197 atau SK atau 2013 atau PN.TK;Terhadap terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar dakwaan Penuntut Uumum dipersidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan;Telah memperhatikan barangbarang bukti

INDAH DWI RAHAYU, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat selakuBendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Uumum Kabupaten OKUSelatan;Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendaharapengeluaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten OKU SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu :a.

INDAH DWI RAHAYU, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat selakuBendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Uumum Kabupaten OKUSelatan;Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendaharapengeluaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten OKU SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu :a.

Bahwa lahan yang sudah dibebaskan tersebut sudah menjadiasset Pemko;e Bahwa dasar penetapan harga tanah adalah SuratKeputusan Walikota Tanjungpinang No.38 Tahun 2009.Aturan itu turunan dari Perpres No.36 Tahun 2005 danPerpres No.65 Tahun 2006;e Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentinganumum yang dapat dijadikan pedoman adalah NJOP, hargapasar, status dan keadaan tanah;Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.e Bahwa proyek pengadaan tanah USB adalah diluarkepentingan uumum

PRASTOWO.Bahwa IRVAN AMTHA adalah Kasudin PU Tata Air Jakarta Selatan periodeJanuari 2013 sampai dengan Juni 2013, FAKHRURRAZI adalah KasudinPU Tata Air Jakarta Selatan periode Juli 2013 sampai dengan Desember2013 dan HERRY PRASTOWO adalah Kasubag TU Pada Sudin PU TataAir Jakarta Selatan pada tahun 2013.Bahwa saksi dalam tahun 2013 adalah PNS pada Sudin PU Tata Air JakartaSelatan sebagai Bendahara.Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kegiatan SwakelolaT.A 2013 di Suku Dinas Pekerjaan Uumum

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adaanya dugaanpemotongan dana kegiatan swakelola tahun anggaran 2013 di Suku DinasPekerjaan Uumum Tata Air Jakarta Selatan. Bahwa pada tahun 2013 saksi adalah Kasi Perencanaan Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakrta Selatan. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERRY PRASTOWO yaitu KasubagTU Sudin PU Tata Air Jakarta Selatan.

hanya dipakai saja.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akanmenyampaikan tanggapan dalam pembelaan.Saksi FEBI DARMANTO, didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:86Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia dimintaiketerangan.Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan TindakPidana Korupsi Dalam Kegiatan Swakelola tahun 2013 di Suku DinasPekerjaan Uumum

PT.GMG tidak mempunyai Jaminan yang cukup sehingga ketikaPT.GMG tidak bisa mengembalikan kredit yang diterimanya tersebut makatidak ada yang dapat dilelang sebagai jaminan untuk menutupi kredit yangtelah dinikmati tersebut, sehingga DIREKTUR PT.GMK dan beberapa pejabatBNI yang dianggap bertanggung jawab diajukan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan telah dijatuhi hukuman.Bahwa biaya Cover Note dibebankan kepada Debitur tetapi sampaisekarang belum dibayar oleh Debitur.Menimbang bahwa oleh Penuntut Uumum