Ditemukan 2441 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : primair primer premier primari prime primier primerry
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG
Tanggal 4 Februari 2015 — MEGAWATI, S.IP Binti H.NUNSANAH
51 — 22
  • NUNSANAHtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primeir ;Membebaskan Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H.NUNSANAH dari dakwaan tersebut;Menyatakan Terdakwa MEGAWATI, SIP,MM Binti H. NUNSANAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM BintiH.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Mei 2017 — SUMALI Bin KADENUN
60 — 26
  • Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-04-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 08/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 29 April 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : RAMADIYAGUS, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD Diwakili Oleh : M. AMIN SAID, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : LULUS MUSTOFA, SH.MH.
79 — 33
  • Daud, MA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan yangdilanjutkan, melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI No.31 tahun1999, sebagaimana Dakwaan Pertama Primeir;2. Membebaskan Terdakwa Prof. DR. Darni M.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — KASMADIYANSYAH Bin MASKUR
64 — 16
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
97 — 18
  • pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair: melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
294 — 93
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoHalaman 193 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN PlkPasal 55 ayat (1) ke1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1946 tentangKitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut di atas adalah subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktekperadilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentukdakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu) membuktikandakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — ADAHAM NASUTION Bin ABDUL MAAD NASUTION
80 — 35
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
279 — 54
  • 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah bentuk subsidairitas, maka oleh karenaitu dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulumembuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-06-2024 — Putus : 28-10-2024 — Upload : 29-10-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 28 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
YUANDA WINALDI, S.H.
Terdakwa:
ALIANI BUULOLO, ST
10 — 5
    1. Menyatakan Terdakwa ALIANI BUULOLO, ST tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
    3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsideir;
    4. Menjatuhkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — AMPUNG B.LOTH
97 — 15
  • Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);w Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, PenasehatTerdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 10 Nopember 2014 yangtelah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin tanggal 10 Nopember2014, pada pokonya menyatakan dakwaan primeir dan Subsidair oleh PenuntutUmum tidak terbukti oleh karenanya terdakwa harus diputus bebas dari dakwaantersebut (Vrijspraak) atau setidaktidaknya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-06-2024 — Putus : 28-10-2024 — Upload : 29-10-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 28 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
YUANDA WINALDI, S.H.
Terdakwa:
JON HORASMAN E. NAIBAHO, S.T., M.T
15 — 8

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa JON HORASMAN E.NAIBAHO,ST.MT tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
    3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
87 — 81
  • insetif dari dana perimbangan yang ditransfer dari kas negara kekas daerah; Bahwa Surat edaran Menteri dalam Negeri diatas tersebut tidak bisa berlaku surut ketahun 2005;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta fakta dipersidangan, majelishakim berpendapat bahwa unsur Melawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur yang tidak terpenuhi secara sah menurut hukum,maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsurunsur yang lain dari pasal dakwaandimaksud (dakwaan primeir
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Umum
Register : 01-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Lsm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRILLAH, SH
Terdakwa:
MAHMUDIN Alias CHEK DIEN Bin M.YUSUF
48 — 9
  • Yusuf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, sebagaimana dakwaan Primeir Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudin Alias Cek Dien Bin M.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 18 Juli 2017 — H.RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL WAHID
97 — 27
  • Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaanHalaman 154 dari 209 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Plksubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH
Terdakwa:
HERY SURYADI, S.IP, M.Si
160 — 27
  • ., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir.
  • Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut
  • Menyatakan Terdakwa HERY SURYADI, S.IP., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
158 — 38
  • tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah bentuk subsidairitas, maka oleh karenaitu dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulumembuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 23 September 2015 — MUHAMMAD NASIR Bin M. NUR
96 — 16
  • denganpertimbanganpertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwapada diri dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsurunsur yangdisyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana dalam dalam dakwaan primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
84 — 45
  • melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidak terpenuhi makaTerdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakHalaman 225 dari 260 Putusan No.14/Pid.Sus.TPK/2015/PNPlk226pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu sehingga Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Primeir
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
HENDRI GULTOM
222 — 948

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa HENDRI GULTOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir.
  • Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut
  • Menyatakan Terdakwa HENDRI GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
215 — 24
  • tidak pernah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa barang bukti tersebutadalah hasil dari kejahatan korupsi hal ini sesuai dengan penjelasan penjelasan diatas.Oleh karena itu uang yang disita oleh Jaksa tersebut berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Bantenseharusnya dan sepatutnya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwatidaklah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaan primeir