Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN CALANG Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Cag
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.Danil Rahmadsyah,S. H
2.ZUKHRI,SH
3.Ahmad Buchori, S.H.
4.Evan Munandar, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muchtaruddin Bin Husen
92 — 16
  • Menyatakan terdakwa MUCHTARUDDIN BIN HUSEN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda kapalperikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 UndangUndang RI Nomor :45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sesuai dakwaan Kedua;2.
    2020 bertempatdi Perairan Calang Aceh Jaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan diwilayah Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidakmemiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UndangUndangRI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 2004
    Sabtu tanggal 04 Juli 2020sekira pukul 11.58 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Juli2020 bertempat di Perairan Calang Aceh Jaya atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Nakhoda kapalperikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimanadimaksud dalam pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    kapal KM Syukur 7 GT 23 yang terdakwa nakhodai menggunakan SuratPersetujuan Belayar (SPB) dari Syahbandar setempat sehingga kapal KMSyukur 7 GT 23 di Ad Hock (dikawal) ke Teluk Calang Kabupaten AcehJaya, selanjutnya dibawa ke dermaga Dit Pol Air Polda Aceh dan diserahkanke Subdit Gakkum guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 98 UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Surat Ijin Berlayar (SIB) (pasal 42ayat (3) UU perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perikanan perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;f. Surat Ukur kapal Penangkap Ikan;g. Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);h.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PN SERANG Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN SRG
Tanggal 11 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.NIA YUNIAWATI, SH.MH
2.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO , SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, SE.,SH.,MH.
Terdakwa:
ROSMID Bin Alm SUANDI
24 — 17
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
RIZAL Bin DG MUHIR
34 — 11
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 25-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KANDANGAN Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kgn
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.MASDEN KAHFI, SH
3.PRIHANIDA DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HARTONO Bin MUSA Alm
38 — 32
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 18-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN SINJAI Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Isnawati Yamin, S.H
1.Isnawati Yamin, S.H
Terdakwa:
M. Amir Bin Latang
29 — 17
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 22-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 15/PID/2016/PT MTR
Tanggal 16 Maret 2016 — Pembanding/Terdakwa : M. SUPIANDI
Terbanding/Jaksa Penuntut : AHMAD BAYHAQI, SH.
33 — 17
  • Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parimanta.AtauKedua :Hal 3 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTRBahwa ia Terdakwa M.
    Pasal 7 Ayat (2) huruf m dan n Undangundang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Parimanta.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 21 Januari 2016 Nomor.
    Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No. 04/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Pari Manta sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.
    putusanPengadilan Negeri Selong No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat pasal 193, pasal 241, Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana pasal 88 jo pasal 16 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 14-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 31 Januari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
RAHWINI bin NAYU alm.
21 — 9
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
HERMANTO Bin WARINTO.
39 — 13
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Habibi Bin Sainuddin
67 — 12
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TANTI THAHER,SH
Terdakwa:
JABAL NUR panggilan JABAL
34 — 9
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 25-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tar
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JUNAIDI, SH.MH
Terdakwa:
NANDA BIN HAMZAH
17 — 0
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.WINARTO
2.RYAN ALDO
60 — 31
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanandibidang pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KenaHalaman 2 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlgperubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa perbuatan terdakwa WINARTO danterdakwa II RYAN ALDOdapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena benih beninglobster jika secara terus menerus diambil dan dijual akan hilang dan punahekosistemnya.Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo.
    benihbenih lobster jika teruismenerus diambil dan dijual akan punah ekosistemnya ;Bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam sektor usaha perikanandengan subsektor pemasaran benih bening lobster yang rencananya akandijual kepada pembeli dan kegiatan tersebut wajib memenuhi PerizinanBerusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahanatas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    usahaperikanan pemasaran (jual beli) benih bening lobster dengan PerizinanBerusaha di bidang pemasaran ikan;Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengedarkan benih lobster yangdapat merugikan sumber daya ikan karena benih bening yang terusmenerus diambil dan dijual akan hilang dan punah ekosistemnya,Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 11 Tahun 202p tentang Cipta Kerja Perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasamenyesal;Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakimmemandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yangakan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kedua ini yakni Pasal88 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 13-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Tng
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD SUHAIDI
Terdakwa:
AA SAEPUDIN Bin ARMAN
22 — 13
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Rosyidi
35 — 17
  • REG.PERK.PDM 506/KTB/06/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ROSYIDI secara sah dan meyakinkan telahmelakukan Tindak Pidana melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan wajib mematuhi ketentuan menteri tentang persyaratan ataustandar operasional prosedur penangkapan ikan , Pasal 100 Jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menghukum Terdakwa ROSYIDI dengan pidana
    ROHMAT BAROKAH tidak sesuaidengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 71/PERMENKP/2016, tentang jalur penangkapan Ikan dan Penempatan Alat PenangkapanIkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidakmengajukan
    ROHMATBAROKAH, kapal tidak diijinkan untuk melakukan penangkapan ikan selaindi WPP NRI 713 ( Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali,Ahli menerangkan bahwa Bila melanggar hal tersebut diatas makasangsinya terdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkanDrum,Hal 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpssebagaimana dimaksud dalam pasal
    Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan dan/ataulingkungan sumber daya ikan ;Hal yang meringankan :e Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelat belit dalammemberikan keterangan serta menyesali perbuatannya ;e Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;Drum,Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpse Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UURI No.45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 14-08-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tar
Tanggal 7 September 2018 — Penuntut Umum:
1.BANAN PRASETYA, SH
2.PUTRA WAHYU WARDHANA
Terdakwa:
MUH HUSAIN S Bin SEPSI
18 — 7
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Sandi Lao Tri Putra alias Sandi
2.Dewa Gede Santika
3.Zakaria
51 — 20
  • tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang
    Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo.UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa I. SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI bertindakbaik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA dan terdakwa III.
    tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPe Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88juncto Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif
    tentang Perikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Hal 37 dari 39Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PNDps.1.Menyatakan terdakwa . SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI, terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA, dan terdakwa III.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MAHMUD
37 — 33
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN IKHSAN ABADI 03 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.FHK.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
SUDERMAN
24 — 6
  • Perkara: PDM210/K.ETAP/12/2018 yang dibacakan di persidangan oleh PenuntutUmum pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana "melanggar ketentuandaerah. ialur.dan waktu atau musim penangkapan ikansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggarPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikananjo Pasal 7 Ayat (2
    /K.ETAP/12/2018, dengan Dakwaan alternatif, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Bahwa terdakwa SUHERMAN, pada hari Senin tanggal 26 November2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2018 ataupada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Koordinat0125'064"LS 10859'24"BT perairan laut Kepulauan Karimata KabupatenKayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Pasal 106 UndangUndangNo.31 Tahun 2004
    Saat terdakwa ditanya mengenaidokumendokumen kelengkapannya, terdakwa tidak ada memiliki SuratIjin Penangkapan Ikan (SIPI) di daerah atau jalur penangkapan diperairan laut Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara ProvinsiKalimantan Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 7Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.Menimbang
    tentang perikanan juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
    31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi secara hukum,sehingga terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan daerah, jalur, danwaktu atau musim penangkapan ikan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanalternatif kedua, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selebihnyatidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 14-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN TOBELO Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN TOB
Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MUSYAWWIR NURTAN,SH
Terdakwa:
Daniel Moloku Alias Talo
65 — 21
  • Pasal 8 ayat (1) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentangPerikanan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;2.
    Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan5Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalampersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan, pasalpasal dari UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :MENGADILI1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 14-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA NASUTION
2.Rosnawati, SH
3.DIKHA SAVANA
4.MURSYID SH
Terdakwa:
EFFENDI UMAR BIN UMAR
27 — 13