Ditemukan 562 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426 K/Pdt/2013 Tanggal 5 Maret 2014 — PT SEKAR ARTHA SENTOSA vs MUHAMMAD TOHA, dk
145 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
EigendomVerponding Nomor 6418 telah hapus dan tidak eksis lagi; (buktiPemohon Kasasi 16);e Bahwa SKPT Nomor 1116/1984 tertanggal 12 Desember 1984tersebut di atas, pada perkembangan selanjutnya kembali ditegaskanlagi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakartamelalui Surat Nomor 1.711.72/20/31/PT/1994 tertanggal 14 April 1994perihal Penjelasan Acta Grosse Nomor 6418 yang pada intinya bahwaTanah Eigendom Verponding Nomor 6418 sejak tanggal 13 Mei 1930tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsh Indie
Register : 14-12-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt Tanggal 2 Maret 2023 — Penuntut Umum:
FAETONY YOSY ABDULLAH.,S.H
Terdakwa:
AGUS BISRI Bin Alm SUTARJO
84 — 19
FAETONY YOSY ABDULLAH.,S.H
Terdakwa:
AGUS BISRI Bin Alm SUTARJO
84 — 19
- Box panel (kotak tempat modem Indie Home).
- alat switch Hub (alat Pembagi jaringan wifi) merk Tenda 7.
- Alat mocrotic (alat yang digunakan pembagi bandwitch/ kecepatan jaringan).
- 1 (satu) unit HP merk Redmi (sebagai Kontrol atau pembagi bandwitch dengan menggunakan aplikasi WIN BOX)
- 1 (satu) buah buku catatan pelanggan warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 67 (enam puluh tujuh) buah modem speedy.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1776 K/Pdt/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — ZIZDNI ALVI HABIBI VS H. KURNIAWAN, DKK
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
P4 yaitu akta jual beli tanah sengketa di atas,yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah (dalam hal iniCamat, di mana tanah itu terletak) menurut Pengadilan Tinggi adalahperbuatan yang sudah selayaknya/patut sehingga bukti P2 dan bukti P4 ituadalah sah dan berkekuatan hukum;Berdasarkan pendapat dari Cornelis van Vollenhoven seorang AntropologBelanda yang dikenal akan karyanya Hukum Adat di Hindia Belandasehingga ia dijuluki bapak Hukum Adat dalam bukunya Het Adatrecht vanNederlandsdh Indie
Register : 18-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mre Tanggal 30 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.BENI PRANATA,SH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
AGUS FITRIAN BIN UJANG ANWAR
20 — 5
1.BENI PRANATA,SH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
AGUS FITRIAN BIN UJANG ANWAR
20 — 5
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
Putus : 30-01-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 282/Pid.B/2013/PN.TG Tanggal 30 Januari 2014 — -HASANUDIN Bin RAMLI
32 — 8
32 — 8
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 20-08-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2394 K/Pdt/2012 Tanggal 20 Agustus 2013 — SARTIE MASLOMAN, vs PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN KEHUTANAN RI cq BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA) Wilayah Manado
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tidakbenar dan patut di tolak karena tidak berdasarkan Hukum, karena sesuaidengan ketentuan Staatsblad Van Nedenland Indie No.89 tanggal 1321879(Ordonantie Pembukaan/Perombakan tanah/b/ perombakan hutan (versiPenggugat).
Register : 20-06-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 170/Pid. B/2017/PN.Mre Tanggal 30 Mei 2017 —
1. Nama lengkap : Tedi Bin Sahrul;
Tempat lahir : Desa Prabumenang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 6 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pagar Dewa kecamatan Lubai Ulu KabupatenMuara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SDTamat;
2. Nama lengkap : Jasmani Bin Suryono;
Tempat lahir : Desa Wonosari;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 1 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pagar Dewa KecamatanLubai Ulu KabupatenMuara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : MIITamat;
15 — 4
15 — 4
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 31-03-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Tgt Tanggal 31 Maret 2015 — -MISRANSYAH Bin TAJUDIN NOOR
59 — 16
59 — 16
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 26-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 141/Pid.B/2018/PN Mre Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.VARISKA .AK ,SH.MH
2.HARI AGUNG P. , SH
Terdakwa:
SUMALIYANTO BIN KARYO SUMITO
51 — 5
1.VARISKA .AK ,SH.MH
2.HARI AGUNG P. , SH
Terdakwa:
SUMALIYANTO BIN KARYO SUMITO
51 — 5
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 14-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN TAIS Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tas Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.NELLY, S.H
2.SARI PRILIYANA, S.H.
Terdakwa:
BIHARMAN Alias BIT Bin BURMAN
97 — 48
1.NELLY, S.H
2.SARI PRILIYANA, S.H.
Terdakwa:
BIHARMAN Alias BIT Bin BURMAN
97 — 48
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 02-11-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 253/PID.B/2015/PN TGT Tanggal 11 Januari 2016 — Jaksa Penuntut:
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
Muin Als Kai Bin Rentu
74 — 4
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
Muin Als Kai Bin Rentu
74 — 4
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlifkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 08-06-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
94 — 45
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
94 — 45
Usaha sudah tersebut terlihat sejak pascakemerdekaan, dengan melihat kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimanauntuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka Wetboek van Stracfrecht voorNederlandsch Indie masih diberlakukan dengan Undangundang Nomor 1 Tahun1946 nama Wetboek van Stracfrecht voor Nederlandsch Indie ini diganti menjadiWetboek van Stracfrecht saja dan disebut dengan nama Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP).
Register : 12-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mre Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.LYNA MARLIANA, SH
2.ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
1.PANDRI BIN NUR SEBA
2.FAJERI Bin BURLIAN
17 — 4
1.LYNA MARLIANA, SH
2.ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
1.PANDRI BIN NUR SEBA
2.FAJERI Bin BURLIAN
17 — 4
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Putus : 09-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 273/Pid.B/2013/PN.TG Tanggal 9 Januari 2014 — JALALI HARAHAP Bin BASIR
47 — 9
47 — 9
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 05-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 87/Pid.B/2014/PN.TG Tanggal 5 Juni 2014 — -AGUS Bin YUSNI
44 — 7
44 — 7
Put Perkara No : 87/Pid.B/2014/PN.TGNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa AGUS Bin YUSNI, Terdakwa tersebut di persidangan padapokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantumdalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi padapokoknya
Putus : 07-01-2016 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt Tanggal 7 Januari 2016 — -MUIN Als KAI Bin RENTU
69 — 8
69 — 8
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 02-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 410/Pid. B/2014/PN. Bgl Tanggal 9 Februari 2015 — terdakwa :MYXE ZUL JANOVA Als. JANOVBin MEDIANTO
493 — 383
493 — 383
Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuanyang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalamalat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktubdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukumkolonial Belanda yakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie
yang berlakusejak Tanggal 1 Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal26 Februari 1946 hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif diIndonesia yang mana ditegaskan didalam UU Nomor Tahun 1946 yang menyatakan perubahanWetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yangkemudian kita kenal hinga saat ini menjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya normahukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3190 K/PDT/2016 Tanggal 16 Februari 2017 — DULLAH MONI VS
YAYASAN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (YLAI), dkk. ;
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seb. terletak pada alamat yang sama,menyatu dengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI), melainkan yangbenar tertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.
Seb. terletak pada alamat yang sama, menyatudengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas nama TermohonKasasi (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI)T melainkan yang benartertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.
Putus : 17-09-2012 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 17 September 2012 — PRITA MULYASARI
3360 — 3936 — Berkekuatan Hukum Tetap
3360 — 3936 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua oleh sebab itulah maka untukmencari dan menetapkan unsurunsur Pasal 27 ayat (3) UU ITEharus mengacu pada semua unsurunsur Pasal 310 ayat (1)KUHP ; Bahwa kekeliruan putusan a quo terletak pada memberi arti danmenerapkan unsur/istilah asli (Belanda) dalam Pasal 310 ayat (1)WvS voor Nederlandsche Indie yang bunyinya "telastlegging vaneen bepaald felt" ke dalam kasus peristiwa PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI mengirimkan emailnya ke temannyayang dipertimbangkan oleh Judex Juris sebagai pencemaran ; Bahwa
Kataasli yang digunakan oleh WvS voor Nederlandsce Indie adalahjelasjelas "felt" lengkapnya van een bepalld felt, artinya suatuperbuatan tertentu. Kata felt itu artinya perbuatan :Inti pencemaran adalah menyerang (aanranden) namabaik(goeden naam) dan kehormatan (eer) orang lain denganmenuduhkan perbuatan tertentu (een felt). Unsur perbuatan yangdilarang adalah menyerang (aanrenden). Objeknya adalah namabaik dan kehormatan orang.
Register : 03-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN TAIS Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Tas Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
YULI REDHA ROSALIN, S.H
Terdakwa:
HENGKI HADIZON Alias KI bin HARDIANTO
112 — 31
YULI REDHA ROSALIN, S.H
Terdakwa:
HENGKI HADIZON Alias KI bin HARDIANTO
112 — 31
Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN TasIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie