Ditemukan 523 data
7 — 2
No.10 tahun 1983 Jo.PP.
12 — 1
Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, telah dilangsungkanpernikahan berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicacat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran, KotaProbolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 425/12/XII/2016 tanggalHal.1 dari 15.Put.No.0262/Pdt.G/2018/PA.Prob.13 Desember 2016, sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah Sahmenurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan UU No.1/1974, jo.PP. Nomor 9/1975;2.
19 — 1
gugatannya,Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat bertanggal 09 Agusius 2016 yang telah terdaftar diKepaniteraanPengadilan Agama Sungai Penuh Nomor:243/Pdt.G/2016/PA.Spnianggai 09 Agusius 2016 yang isinya ietap dipertahankan oleh Penggugat,Bahwa, Penggugat adalah PNS dan telah mendapatkan surat ijin untukbercerai dari atasan dan atau atas persetujuan atasan nomor: 800/277/BKD Tahun2015 tanggal 05 Agustus 2016, sebagaimana maksud PP Nomor 10 tahun 1983 jo.PP
257 — 170
YANG SELANJUTNYA DIKUATKANDENGANYANGoCasHORMATDILAKUKANtentang Disiplin PegawaiSERTAKEPALANegeriKepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan53 Tahun 2010Sipil,PROSESBADANOLEH TERGUGAT DALAM OBJEK SENGKETA AQUO TERHADAPPENGGUGAT;BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG)NO. 5TAHUN 20rd TENTANG ASN JO.PP No. 11 TAHUN 20175 ENTANGMANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL JO. PP No. 53TAHUN 2010TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILAC Y.LY18.
46 — 11
KHI Jo.PP No.9/75 Perkawinan pengugatdan Tergugat dapat putus karena penceraian, maka patut dan wajarapabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugatdalam perkara aquo ;Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Cimahi agar dapat memutuskan halhal sebagai berikut ;1.onMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2006 dihadapan petugasKantor
46 — 18
dilanjutkan;Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hukum yangberbunyi, "/ex specialis derogate lex generalis" Majelis Hakim menilai ketentuanPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hanya mengatur secaraumum tentang prosedur administrasi perceraian bagi seorang Pegawai NegeriSipil yaitu izin perceraian dari atasan, bukan aturan khusus tentang sah atautidaknya perceraian itu sendiri, dengan demikian PP Nomor 45 Tahun 1990 jo.PP
110 — 2
Bahwa dengan demikian apa yang telah Pemohon uraikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Purwokerto sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam;Berdasarkan alasan / dalildalil tersebut diatas, Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.
22 — 15
Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Wayan Budasanabersalahmelakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303ayat (1) ke 2 KUHP, Jo.pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentangPenertiban Perjudian, Jo.PP No.9 Tahun 1991 tentang PelaksanaanPenertiban Perjudian, dalam surat dakwaan tunggal.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Budasana dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;3.
10 — 0
KHI Jo.PP No.9/75 Perkawinan pengugatdan Tergugat dapat putus karena penceraian, maka patut dan wajarapabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugatdalam perkara aquo ;Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Cimahi agar dapat memutuskan halhal sebagai berikut ;1.onMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2006 dihadapan petugasKantor
27 — 7
No. 10 Tahun 1983 jo.PP. No. 45 Tahun 1990;b.
20 — 1
Walikota Batu tertanggal 08 Pebruari 201, (buktisurat P.4), yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telahdiberi ijin oleh Atasannya untuk mengajukan perceraian diPengadilan Agama, dengan demikian tindakan Pemohonmenyampaikan Surat Izin Cerai atasannya adalah tepat dantelah sesuai dengan maksud ketentuan PP.10 tahun 1983 Jo.PP. 45 tahun 1990 ; Menimbang, bahwa Termohon didepan persidanganmengaku sebagai CAPEG dan atas percerai ini Termohon jugamenyatakan belum terikat oleh aturan tersebut sehinggatidak
43 — 16
sudah tidak sepakat maka lembagaperkawinan tersebut dapat bubar (ontbinding des huwelijk);Bahwa perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hinggaPenggugat ditahan di penjara oleh Kepolisian selama 10 (Sepuluh) harimembuat Penggugat merasa sudah tidak lagi dapat memberikan manfaat bagilembaga perkawinan Penggugat dan Tergugat (onheelbare twespalt);Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 1 tahun 1974 jo.PP
16 — 1
Jo.PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 telah terpenuhi;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut.1.
203 — 176
Herij alias Harry alias HarryTan tidak dihadirkan untuk menghadap Notaris ataupun Notaris tidakmerujuk Putusan Pengadilan dimana Surat Pernyataan tersebut harusdibuktikan dahulu keabsahannya di muka persidangan.Bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 53 UndangUndang Agraria jo.PP Nomor 40 tahun 1996.
13 — 3
perceraianini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasardalam waktu 60 (enam puluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap untuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP
49 — 18
Jo.PP No.9 Tahun 1991 tentangPelaksanaan Penertiban Perjudian yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barang siapa2.
20 — 2
Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai manalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia member bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.
11 — 4
dalam perkawinan yang sahdan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugatterdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan setatus Penggugat sebagaiPegawai negeri Sipil (PNS), dan status Tergugat sebagai Anggota TNIALaktif, maka Majlis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmendapatkan izin pejabat sebagaimana dimaksud/diatur oleh PP. 10/1983 jo.PP
11 — 1
padakutipan akta nikah Nomor XXXXX tanggal 02 Desember 1996, dan perkawinantersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugatmempunyai /egal standing untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telahmemperoleh ijin cerai dari Bupati Jombang hal ini telah memenuhi syaratPeraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Jo.PP
36 — 16
Register Buku Tanah pada Tergugat IVdan Tergugat V;Bahwa oleh karena itu Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti KerugianNomor : 483/3/APHGR/ML/1982, tanggal 06 Mei 1982, atas namaNGADIMAN yang dimiliki dan dipergunakan oleh Tergugat adalah CacatHukum karena dasar penerbitannya telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan tentang Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal19 UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria Jo.Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo.PP