Ditemukan 430 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : langdale langgare langkade langkape langare
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 September 2016 — - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
147 — 66
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut : Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : /n thedetermination of any criminal charge against him everyone shall beentitled to the followng minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in language which beunderstand of the nature and cause of the charge againt him;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkanpada ketentuan peraturan perundangundangan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRAWALA MEGA INDAH
85 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2018 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 73/PDT/2017/PT SULTRA
Tanggal 3 Nopember 2017 — - Pembanding : PT. IFISHDECO. - Terbanding : HARDIN SILONDAE.
106 — 57
  • Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim yangmengabulkan yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntutKetentuan ultra petita diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bgyang berisi norma larangan bagi hakim mengabulkan sesuatu yangfidak dituntut atau melebihi dari pada yang dituntut ;HALAMAN 22 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA1.2.2.1.2.3.Bahwa menurut Frances Rullesd dan Christine Loche dalambukunya English Law and Language, Cassel, London, 1992, hal.30, yang dikutip
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — ADE CHAIRANI NURSYAFITRI, ; PT BALI RESORT & LEISURE COMPANY,
147 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • the arbitrators no later than twelve (12) months after thedate of commencement of the arbitration proceedings (being thedate of service of the complaint by the party initiating thearbitration), unless the arbitration panel finds good cause to permitan extension of the time for completion;(b) the arbitrators shall only reach their decision by applying strictrules of law to the facts and shall not purport to resolve any disputeex aequo et bono;(c) the arbitration shall be conducted in the English language
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GM AUTOWORLD INDONESIA
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Lawand Language);Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuandalam menemukan hukum;10. Bahwa tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)terkait materi sengketa gugatanadalah sebagai berikut:10.1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 02-02-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 117/Pdt.G/ARB/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 31 Oktober 2012 — PT. DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA (d/h PT. RISNA KARYA WARDHANA MANDIRI, Cs >< S U E K AG
506 — 265
  • The seat of arbitration shall be London, England, and allhearings shall take place in London, England, and the arbitration shall be conducted in theEnglish Language and the award shall be in English.Terjemahan:Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undangundang Inggris danWales.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn
Tanggal 9 Maret 2018 — Penuntut Umum:
YUS IMAN M. HAREFA, SH
Terdakwa:
BINAHATI B. BAEHA, SH
107 — 62
  • --[if gte mso 10]>

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 13-02-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/PDT.G/2015/PN JKT.PST.
Tanggal 7 Juli 2015 —
126 — 50
  • The place of arbitration shall be Singapore, and the language of allproceedings and written decisions shall be in English;3.2.3. The third arbitrator or the chairman of the Arbitration Tribunal shallnot be a national of the country of domicile of the Parties to the CEA.And the award of the Arbitrator shall be final and binding upon theParties.Yang teriemahan resminya adalah sebagai berikut: 7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1185/B/PK/PJK/2017keadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor(Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuandalam menemukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.27.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 647/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : PT. KASIH LINTAS NUSANTARA
Pembanding/Penggugat II : PT KASIH INDUSTRI INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : PT PANN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Terbanding/Tergugat III : PT PANN KONSULINDO
211 — 170
  • bagianatas kapal mengalamikerusakan;> No. 401 lampupada ruang mesin(bagian bawah) tidakmempunyai sampulpelindung;> No. 5 Katuppada alat pemadam Halaman 7 putusan perkara Nomor : 647/PDT/2019/PT.DKI cover of Engine roomnot in good condition;> No. 8 auxilliary boiler canttest alarm;> No. 9 almostratguards damaged;> No. 12 Noticeto Mariners notupdated;> No. 16 Handflares expired April2009;> No. 17 Shorebased maintenancerecord of EPIRB noton board;> No. 19 Operating instructionfor liferafts not inworking language
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 17-01-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA NGANJUK Nomor 0205/Pdt.G/2020/PA.NGJ
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
  • Tidak benar sering marah marah tanpa sebab yang benar termohon seringmerasa gusar karena selama 20 tahun pernikahan termohon hapal betuldan paham atas sifat, karakter, cara berbicara dan body language pemohonsehari hari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3370 K/Pdt/2016
Tanggal 7 Maret 2017 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI vs. Perseroan Terbatas (PT) Bali Resort & Leisure (PT Bali Resort & Leisure Company),
133 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • the arbitrators no later than twelve (12) months afterthe date of commencement of the arbitration proceedings (beingthe date of service of the complaint by the party initiating thearbitration), unless the arbitration panel finds good cause topermit an extension of the time for completion;(6) the arbitrators shall only reach their decision by applying strictrules of law to the facts and shall not purport to resolve anydispute ex aequo et bono;(c) the arbitration shall be conducted in the English language
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 04-01-2022 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS/2022/PT AMB
Tanggal 19 Januari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
428 — 91
  • wajah dapat diketahui jikaAnak Korban tidak berbohong, karena saat melakukan interogasi dapatterlihat ekspresi wajah Anak Korban yang penuh rasa takut pada gerakgeriknya;> Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui pula jika Anak Korbantidak mengalami kepribadian ganda> Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dapat diketemukanbahwa Terdakwa banyak berbohong dimana dari hasil analisis kasusyang dilakukan berupa stimulus respon yang diberikan pada saatobservasi, interview, micro expression dan body language
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646/B/PK/PJK/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
71 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.27.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 209/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel.
Tanggal 28 Mei 2015 — Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Republik Indonesia. Lawan SMCC – Hutama Joint Operation.
192 — 192
  • Suatu) kausa dikatakanbertentangan dengan undang undang, jika kausa di dalam perjanjianyang bersangkutan isinya bertentangan dengan undangundang, jikakausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangandengan undangundang yang berlaku;Bahwa sesuai Subclause 1.4 Law and Language GC Kontrakmenyebutkan:The following shall apply under this subclauseb) Governing LawSel.The Contract shall be deemed to have been made in and shallbe construed according to the Law of the Republic ofIndonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINARINDO GERBANGMAS
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.32. Bahwa karena klausula beneficial owner yang menjadi syarat dalampemberlakuan tax treaty (P3B) IndonesiaBelanda tidak terpenuhi, makaharus dikembalikan kepada aturan Pasal 26 UndangUndang PajakPenghasilan dan dikenakan tarif 20%, dan bukan hanya 10%;33.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-07-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pdt/2010
Tanggal 14 Juli 2010 — YOSEPH MAU LEON DKK VS PETRUS LAE
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Frances Russel dan Cristian Loche(English Law and Language, Casse London 1992, hal 30)meskipun pelanggaran ultra petita dilakukan Hakimdengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengankepentingan umum (public interest), tindakan Hakimitu. tetap sama dengan perbuatan Illegal.
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Skw
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.TUTI KRISTIANA, SH
2.Martha Evalina Siahaan, SH.,MH.
Terdakwa:
Saiful Amri alias Saiful
376 — 298
  • KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (9) Bloomfield, Leonard. 1995.Language/Bahasa. Diindonesiakan oleh . Sutikno. Jakarta: GramediaPustaka Utama. (10) Parera, Jos Daniel. 1991. Kajian Linguistik UmumHistoris Komparatif dan Tipologi Struktural. Jakarta: Erlangga. (11) Nida,Eugene A. 1996. Menerokai Struktur Semantik. Diterjemahkan olehMashudi Kader. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (12)Kempson, Ruth M. 1995. Teori Semantik. Diterjemahkan oleh AbdulWahab.