(sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) telahmemiliki Sertifikat Hak Pakai No.P.341/MB a.n Fransiskus Winarto yangjangka waktunya 10 tahun ............. Ost............ ;Bahwaterhadap bukti Sertifikat Hak Pakai No.P.341/MB atas namaFransiskus Winarto ditingkatkan hak menjadi Sertifikat Hak MilikNomor: 118 atas nama Kundrat Winarto dengan luas tanah 5.504 m?

bukti P.3 berupa Surat Penolakan PernikahanNomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama eT Magelang, tanggal P makadiketahui anak Pemohon telah berkehendak mencatatkan pernikahannya denganseorang perempuan bernama pada Kantor Urusan Agama KecamatanP Kota Magelang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon sebagaicalon pengantin lakilaki tersebut kurang umur; n Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalampersidangan, berupa Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.P

.= Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah,kemudian hasilnyadibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnyahasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimanadiatur dalam Perat.Meneteri Kehutanan No.P.51/MenhutII/2006 tanggal 10 Juli 2006yang telah diubah dengan Peraturan Menhut.No.P.33/MenhutII/2007 tertanggal 24Agustus 2007 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untukPengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

orang dilarang menebang pohon memanen atau memungut hasilhutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangmaka sanksihukumnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 5 UU NO.41 Tahun 1999 TentangKehutanan.Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah,kemudian hasilnyadibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimana diatur dalamPerat.Menteri Kehutanan No.P

Keabsahan KayuJatiBahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU RI No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalahbahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dantempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang berfungsi sebagaidokumen keabsahan hasil hutan, Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) harus / wajibmenyertai / mendampingi kayu tersebut dan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan No.P

Undangundang; Bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU RI No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalahbahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dantempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang berfungsi sebagaidokumen keabsahan hasil hutan, Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) harus / wajibmenyertai / mendampingi kayu tersebut dan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan No.P

Pasal 13 ayat (7)Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tantangPenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara jo.

Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP menegaskanterhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke negaraberdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis DanTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Kehutanan dan PERMENLHK No.P.64/MENLHK/SETJEN/KUM./12/2017, Tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan ganti rugi tegakanatas kayu olahan dan kayu bulat sebagai berikut :kayu olahan yaitu : Pembayaran PSDH sebanyak

delapan)potong/keping atau sama dengan 5,7116 M (lima koma tujuh satu satuenam meter kubik).Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran terhadap Kayu Bulat (log)dan Kayu Olahan/Gergajian pada tanggal 15 September 2018.Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP menegaskanterhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke negaraberdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis DanTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Kehutanan dan PERMENLHK No.P

tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Bahwa karena Penguasaan dan kepemilikan kayu bulat/log dan kayuolahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah makadapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukanpembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara denganperhitungan berdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan PERMENLHK No.P

pada jumlah individu.Penyebaran yang terbatas (endemik).Bahwa ahli menjelaskan harimau adalah termasuk kategori satwa yangdilindungi berdasarkan Pasal 5 PP No. 07 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa karena termasuk satwa yang memiliki 3 (tiga) kriteriamempunyai populasinya kecil, adanya Penurunan yang tajam pada jumlahindividu, Penyebaran yang terbatas (endemik);Bahwa ahli menjelaskan harimau sumatera adalah merupakan termasukdalam species kunci sehingga termasuk juga dalam Kepmen LHK No.P

Penyebaran yang terbatas (endemik).Bahwa ahli menjelaskan harimau adalah termasuk kategori satwa yangdilindungi berdasarkan Pasal 5 PP No. 07 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa karena termasuk satwa yang memiliki 3 (tiga) kriteriamempunyai populasinya kecil, adanya Penurunan yang tajam pada jumlahindividu, Penyebaran yang terbatas (endemik).Bahwa ahli menjelaskan harimau sumatera adalah merupakan termasukdalam species kunci sehingga termasuk juga dalam Kepmen LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN

Sukun,Malang telah mengantarkan Awan Wahyudin untuk menggadaik:(satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna merah no.P'2782 AAJ Noka: MH1JFM215EK647466 Nosin: JFM2E1637217 Bahwa Awan Wahyudin datang ke tempat kost Terdakwa di Jl. TIIndah No. 15 Kel. Tlogomas, Kec.

Terdakwa tidak mengerti serta mendapat kesempatan untukmengajukan bukti bukti tersebut adapun buktibukti tersebut diantaranyaadalah :1) Bukti Aplikasi Transfer Bank Syariah Mandiri No.P.7025050 ;2) Bukti buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Eko Hadi SaputroNomor rekening 0777012202 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebuttidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan

BOEDHI berdasarkan Berita AcaraPengukuran tanggal 19 Maret 2007 adalah CACAT HUKUM, karena orangorang yang mengukur/yang ditunjuk adalah orangorang yang tidakberkualifikasi sebagai tenaga pengukur/Penguji Hasil Hutan berdasarkanKEPMENHUT No.87/KPTSII/2003, tanggal 12 Maret 2003 Pasal 2 (buktiT73,T74,T75,T76) ;Bahwa bila seandainya terdapat perbedaan antara fisik jumlah kayu dengandokumennya sepanjang tidak melebihi batas toleransi 5% dari jumlah kubikasi/maupun batang, maka berdasarkan Permenhut No.P

yang disahkan oleh saksi HeriDarmawan dan Nafri Irnwan sebagai Pejabat Dinas Kehutanan yangditunjuk untuk itu ;Bahwa tata cara penerbitan/pengesahan dokumen LHP maupunSKSHH diakui oleh saksi Heri Darmawan Pejabat P2LHP, dan NafriIrwan Pejabat P2SKSHH, terhadap kayukayu yang diproduksi olehCV.Wana Rokan Bonal Perkasa, dimana Terdakwa (Sumardi) telahmengikuti prosedur Tata Usaha Kayu yang diatur oleh PeraturanKehutanan Kepmen No.126/KPTSII/2003 yang telah diganti denganPeraturan Menteri Kehutanan No.P

No.154 PK/Pid.Sus/2009Bahwa bila seandainya terdapat perbedaan antara fisik jumlah kayudengan dokumennya sepanjang tidak melebihi batas toleransi 5% darijumlah kubikasi/maupun batang, maka berdasarkan Permenhut No.P.55/Menhut!

I01/AD/IX/2020Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, besertadaftar lampiran Permen LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Ahli melihatdari bentuk luar dan melihat ciri ciri fisik dari barangbukti berupa bentuk tubuh, warna bulu, dan tandatubuh satwa lainnya, dapat Ahli katakan bahwa barangbukti tersebut adalah 1 (Satu) ekor Orangutan/MawasSumatera

(Pongo abelli) berjenis kelamin jantan,berumur 3 (tiga) Sampai dengan 4 (empat) Tahun dandengan kondisi Katheksia (badan kurus) danMalnutrisi;Bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa beserta daftar lampiran Permen LHK No.P.106 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, satwaOrangutan/Mawas

/2020 tanggal 23Januari 2020.Bahwa benar terhadap Saksi4 beserta barang buktiyang ditemukan saat penangkapan dilakukanpenyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaKantor Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.Bahwa benar menurut Saksi2 (drhTaing Lubis MM)dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yangAhli dapat dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa, beserta daftar lampiranPermen LHK No.P

2020 tanggal 23Januari 2020.Bahwa benar terhadap Saksi4 beserta barang buktiyang ditemukan saat penangkapan dilakukanpenyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaKantor Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.Bahwa benar menurut Saksi2 (drh.Taing Lubis MM)dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihnan yangAhli dapat dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa, beserta daftar lampiranPermen LHK No.P

tanggal 21 Oktober 2010 gWib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktobersetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat dJalan Pancing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupdatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalanPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untumengadilinya, di muka umum bersamasama melakukan kekerasanhan dengan jenis1 sampai dengankarena didakwa :EI (dalam berkasekira pukul 12.17tahun 2010 ataui MMTC No.P

terdakwa yang mengangkut, menguasai atau memilikikayu olahan hasil hutan tersebut tidak disertai dokumen yang sah tentutidak dibenarkan oleh UndangUndang;"Bahwa menurut pengetahuan saksi jenis kayu ulin tersebut merupakankayu olahan yang termasuk dihutan Negara yang dilindungi sehinggatidak diperkenankan dilakukan pemungutan; Bahwa untuk jenis kayu yang diolah langsung dilokasi yangpenebangannnya menggunakan alat chainsaw terlebih dahulu harusmendapat persetujuan Dirjen yang mengacu pada Permenhut No.P

.55/Menhut/II/2006 pasal 15;0n enone nn nne nnnBahwa terdakwa mengangkut, menguasai/memiliki kayu hasil hutanberupa jenis kayu ulin sebanyak 301 potong dengan volume 6,9700 M3(enam koma sembilan tujuh nol nol meter kubik) dapat merugikan Negaraberdasarkan SK.Menhut No.P.47/MenhutIl/2008, dan melanggar UU RINo.18 Thun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan dan terdakwa tidak mempunyai izin ;menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPermenhut Nomor P.55/Menhutll

P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai denganPasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan LahanDalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum sertatidak berlaku umum;Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5,Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 PeraturanMenteri

Putusan Nomor 73 PK/TUN/201612.13.14.membatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan, karenaPeraturan Pemerintah maupun UndangUndang sebagai peraturanperundangundangan di atasnya tidak mengatur kewajiban pembayarannilai tegakan sebagai jenis PNBP;Bahwa berdasarkan berbagai Putusan Mahkamah Agung tersebut di atassecara tegas menyatakan bahwa eksistensi pemungutan penggantian nilaitegakan (PNT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhutll/2011 telah bertentangan peraturan

P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai denganPasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan LahanDalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum sertatidak berlaku umum;Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/20164.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhutl/2014tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin UsahaHalaman 23 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi,ditentukan bahwa :Pasal 12 huruf cPada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka proses permohonanperpanjangan JIUPHHKHA/HPH yang sudah sampai pada tahappemenuhan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No.P.52/MenhutI/2008 dan belum mendapatkan

Di dalam perkara ini,Penggugat ternyata tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.52/MenhutIV2008 jo. No. P.29/MenhutI/2009.

No.P.29/MenhutI/2009.Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undangundang telahsecara limitatif mengatur dan membatasi pengertian AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakanbahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asaspemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, danlarangan bertindak sewenangwenang adalah bertentangan denganketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang No. 51

Kerugian itu tidak akan terjadi jikasi koruptor tidak melakukan tindak pidana korupsi;Di dalam perkara ini pun, kerugian yang didalikan oleh Penggugatsebagaimana dikutip pada angka 2 di atas disebabklan oleh kesalahanHalaman 45 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTPenggugat sendiri yang tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukandi dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.52/MenhutII/2008 jo. No. P.29/MenhutII/2009.

Kerugian tersebuttidak akan terjadi, jika Penggugat mampu memenuhi syarat yangditentukan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.52/MenhutII/2008 jo. No. P.29/MenhutII/2009;4.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dalam Pasal 8dinyatakan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan harusmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis;2. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM. 1/6/2016, persyaratanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,meliputi:a.

Prosedur Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dapat dilihat padaskema berikut: 1. PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTANPERMHONAN i LEmemes PETALOKAS! CITRADIRIEN AN.PERMOHONAN MENTER!

mengajukan berkas untukpembentukan Tim Terpadu yang merupakan salah satu syarat teknissebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk.Setjen/KUM. 1/6/2016;Permohonan Pembentukan Tim Terpadu dengan Permohonanpelepasan kawasan hutan merupakan dua hal yang berbeda,Pembentukan Tim Terpadu merupakan salah satu persyaratan dalampermohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud padaPasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Bahwa Limbah Infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organismepatogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebutdalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit padamanusia rentan sebagaimana Pasal 1 butir 5 Permen LHK No.P.56/MenlhkSetjen/2015.

Bahwa Limbah Sitotoksik adalah Limbah dari bahan yang terkontaminasidari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yanghal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Gns.mempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambatpertumbuhan sel hidup sebagaimana Pasal 1 butir 7 Permen LHK No.P.56/MenlhkSetjen/2015. Bahwa Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangidan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun sebagaimanaPasal 1 butir 9 Permen LHK No.

Bahwa setelah dilakukan penyimpanan sementara, limbah B3 berupalimbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatan tersebutwajib dikelola lebih lanjut dengan cara diolah dan/atau ditimbun sesuai tatacara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Permen LHK No.P.56/MenlhkSetjen/2015 tentang Tata cara dan persyaratan teknispengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanankesehatan dan Peraturan Menteri

Aturan main yang biasadigunakan terkait Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalahPeraturan Menteri Kehutanan No.P.58/MenhutIl/2009, bahwa izinpemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untukmemanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasanhutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan statuspinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lain (APL) atauKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk);e Bahwa dampak kerusakan sifat Fisik tanah akibat adanya

Aturan main yang biasadigunakan terkait Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalahPeraturan Menteri Kehutanan No.P.58/MenhutIl/2009, bahwa izinpemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untukmemanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasanhutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan statuspinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lain (APL) atauKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk);Bahwa dampak kerusakan sifat Fisik tanah akibat adanya kegiatanperusakan

Aturan main yang biasadigunakan terkait Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalahPeraturan Menteri Kehutanan No.P.58/MenhutIl/2009, bahwa izinpemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untukmemanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasanhutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan statuspinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lain (APL) atauKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk).e Bahwa dampak kerusakan sifat Fisik tanah akibat adanya

Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19Nopember 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No.P.76 / Pinangsia yang ditujukan kepada Pimpinan PerusahaanJawatan Kereta Api (PJKA) Pusat.Bahwa pihak PT Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) sebagaiPemohon HGB maupun pihak PJKA selaku pemegang Hak Pakai76/Pinangsia tidak pernah memenuhi permintaan terdakwaLukman Hakim Kartasasmita melalui surat tersebut, namunterdakwa Lukman Hakim Kartasasmita tetap menerbitkanSertifikat Hak Guna

diatas Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama PerusahaanJawatan Kereta Api, padahal proses penerbitan sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) harus dilampirkan Sertifikat Hak Pakai No.P.76 / Pinangsia, karena tanah yang dimohonkan HGB tersebutadalah sebagian dari tanah Hak Pakai No.

digunakan dalammendefinisikan perbuatan pidana yang didakwakan kepadaPemohon Banding/Terdakwa dikarenakan clausa PembukaanLahan identik dengan kegiatan pembukaan lahan pertama atastanah yang belum tergarap atau belum ada peruntukannya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mukhwizal menyatakanpembukaan lahan ialan UpayaUpaya yang dilakukan dalamrangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatanbudidaya maupun non budidaya sebagaimana diatur dalamPasal 1 Angka 48 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

.32/Menlthk/Setjen/Kum. 1/3/2016 tentang PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan;Bahwa menurut ahli Mukhwizal juga menyatakan bahwa kalimatpenyiapan dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 merupakan pembukaan lahanpertama dimana sebelumnya harus dipersiapkan untuk kegiatanbaru dan sebelumnya lahan tersebut belum pernah disentuh.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,menurut saksi Wikerson Malau, Ahli Mukhwizal pada poin 5 dan6 diatas, dan dihubungkan