Terggugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara senilai Rp. 6.269.000, (Enam juta dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas pihakPara Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan pernyataan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan Akte PermohonanBanding Nomor : 9/Pdt.Bdg/2015/PN Mpw tanggal 5 Agustus 2015, serta telahdicantumkan dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor8

pencabutan pernyataan banding dariPembanding/semula Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratsebelum perkara banding tersebut diputus, maka permohonan banding tersebut dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebutmaka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan serta memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencatat pencabutan banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat pada Register banding perkara Nomor8

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.Sby juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby yang diajukan oleh Leny;Membebankan biaya perkara kepada yang kalah;Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/NiagaPN.Sby, tanggal 9 Mei

Hal. 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukanpermohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw..Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukansebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H.

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanXXxXxXX, UMur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Xxxxx,Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan meneliti Suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 28 Oktober 2015, yang selanjutnya disebutTerbanding semula Penggugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor26/Pdt/2016/PT.BJM. tanggal 22 Pebruari 2016, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor8

,kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2015;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2015/PN Bin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin,ternyata tanggal 28 Desember 2015 Kuasa Pembanding semula Tergugat , IIdan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Batulicin Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN Bin tanggal 17 Desember2015;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingNomor : 8/Pdt.G/2015/PN Bin.

, yang menerangkan bahwa permohonan bandingPembanding semula Tergugat , Il dan Turut Tergugat telah diberitahukankepada Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Kepala Desa Barogah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Desember2015 dan kepada Pembanding semula Tergugat Ill pada tanggal 13 Januari2016;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2015/PN Bin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin,ternyata tanggal 6 Januari 2016 Kuasa Pembanding

Nomor 881 PK/Pdt/2020Nomor 1735 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 7 April 2020, kemudian terhadapnya denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Mei 2020sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 2/PDT.PK/2020/PN Sel juncto Perkara Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, yang dibuat

Menguatkan Putusan judex facti Pengadilan Negeri Selong Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, tanggal 9 Agustus 2018;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 881 PK/Pdt/20204.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pdt/2019,tanggal 26 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan TinggiMataram Nomor 158/PDT/2018/PT MTR, tanggal 28 November 2018,yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, tanggal 9 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi:Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 881 PK/Pdt/2020 Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;3.

banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dariPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pat.G/2018/PN Stg juncto Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

ARON HIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Padt.G/2018/PN Stg tanggal 28Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO;1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid.B/2019/PN.Bilyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkanHal. 4 dari 10 hal. Put.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor8/PDT/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi padaHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor8/Pdt/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Nabire Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Nab tanggal 8 November 2017;3.

Terdakwa setelah memperhatikan peran danperbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelahmemperhatikan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaimanatersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengankesalahan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor8

harus dibebani membayar biaya perkarauntuk kedua tingkat pengadilan ;Mengingat Pasal 116 UndangUndang RI No.6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian Jo Pasal 71 huruf b UndangUndang RI No.6 Tahun 2011tentang Keimigrasian, Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana serta akan segala ketentuan dariperaturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor8

Dimana service charge merupakan objek3)4)5)PPN atas jasa kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian, sehinggaobjeknya (penyerahan objek PPNnya) dihitung dengan menggunakan tarif efektif sebesar40% (dalam SPT Masa dimasukkan dalam kolom 1.3.5) baru dikalikan dengan tarif PPN10%.bahwa hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 UU Nomor18Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BMyang menyebutkan bahwa "PPN yang terutang dihitung

Dimana service charge merupakan objekPPN atas jasa kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian, sehingga objeknya(penyerahan objek PPNnya) dihitung dengan menggunakan tarif efektif sebesar 40% (dalam SPTMasa dimasukkan dalam kolom 1.3.5) baru dikalikan dengan tarif PPN 10%;bahwa Terbanding menyatakan hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1UU Nomor18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor8 tahun 1983 tentang PPN danPPn BM yang menyebutkan bahwa "PPN yang

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29Maret 2021, terhadap putusan Pengadilanh Negeri Andoolo Nomor8/Pid.Sus/2021/ PN Adil;Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secaraformal

banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yangmenjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacamempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidanagn, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehinggapertimbangan

pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada halhal yang dapat dijadikanalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataumemperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka olehkarenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor8

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan UtinReza Putri, S.H,. M.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 17 oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) kepadakuasa Pembanding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo. Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;8.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Mochammad Soleh,S.H selaku kuasa Terbanding danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Januari 2020 juncto PutusanPengadilan Agama Bekasi Nomor 2174/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 15Oktober 2019;Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 359 K/Ag/20203. Menetapkan antara Pemohon Kasasi (Ir. Agung Sutopo Bin KartoSentono) dan Termohon Kasasi (Dra. Yosita Savitri Binti Drs. H. HariSudaryanto) masih sah sebagai suami istri;4.

AGUNGSUTOPO BIN KARTO SENTONO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengantanggal 19 Jumadilawal 1441 Hijriah;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor12/Kelurahan Jatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8

, atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/KelurahanJatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8/Jatingaleh/2003, tanggal 9 Desember 2003, luas 480.197 m?

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporHal 6 dari 9 Hal.

Bumbupada tanggal 28 Januari 1994 diubah menjadi nama DWI MASITAH,lahir di Sepunggur, tanggal lahir 28 Mei 1995;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SUBRATA NASUTIONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menawarkan menjadi perantara dalam jual beli

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar