Penggugat berpedoman kepada kaidah hukum yang terdapatdalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/PTUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2001serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2Tahun 1991 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak ditujuoleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diaturdalam Pasal 55 Undang Unadang

Hal ini sesuai dengan bunyi Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 dan Unadang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1 ) berbunyi : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi ataurehabilitasi

Pasal 59 ayat (8) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama dan telah dirobah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Unadang UndangNomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah dirobah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim1415memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Mahkamah

eee eee Menimbang, bahwa meskipun secara ekplisit Pemohontidak mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan pembebananhal hal yang dituntut oleh Termohon tersebut dalam suratpermohonannya, namun karena masalah tersebut merupakanakibat hukum dari cerai talak itu sendiri, maka secaraimplisit harus dianggap telah dimohon, dan bukan merupakanultra petita (melebihi apa yang dituntutpemohon); Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukdalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang Unadang

pejabat yang ditunjuk untuk itu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahandilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersediauntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Unadang

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaisalah satu alasan untuk melakukan perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkutperceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaranyang teruS menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan undang Unadang No. 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNo. 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat diwajibkan untukmembawa saksi yang berasal dari keluarga atau orangterdekat dengan kedua belah pihak

Akan tetapisikap Tergugat Sebagai Kepala rumah tangga sangat jauh dari katabaik bahkan perbuatannya sudah tidak bisa di Tolerir lagi sebagai Suamidan Imam dalam rumah tangga sebagaimana tujuan Perkawinan yangmembentuk rumah tangga yang sakinah mawaddahwarohmah Unadang Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 makalebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang Melakukan Kekerasan yangterus menerus Dan menelantarkan Penggugat dengan tidak menafkahipenggugat dan anak2nya

Undang unadang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnyatersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR,permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukanbukti ( P.2 ) yaitu poto copy Buku Kutipan Akata Nikah terbukti Pemohon danTermohon sebagai suami istri sah yang menikah secara hukum islam, sehinggadengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Unadang

bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi hukuman, maka berdasarkanpasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawahMengingat Pasal 193, 241, 242 KUHAP, pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2)Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nartkotika, undangUndang Nomor : 481011Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum di ubah kedua dengan Unadang

pejabat yang ditunjuk untuk itu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahandilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersediauntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Unadang

ternyata anak tersebut masih dibawah umur dan tidakternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, makadidasarkan kepada ketentuan pasal 14 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 dansejalan dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 105 huruf (a)Kompilasi Hkum Islam, maka maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagaipemegang hak hadlanah dari anak yang bernama ; ANAK PENGGUGAT DANTERGUGAT, patut diterima dan dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Unadang

Menetapkan seluruh harta bersama ( GonoGini ) di bagi kepadaPenggugat dan Tergugat secara adil menurut undang unadang yaitumasing masing separuh / setengah bagian;4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasaiharta bersama secara sepihak / secara sendiri adalah perbuatan melawanhukum;5.

permohonantersebut sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI maka permohonan12Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikalbulkan;Menimbang, bahwa mengenai biayapemeliharaan/pendidikan anak yang bernamaANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun, Penggugatmenuntut nafkah kedua anak tersebut masing masing perbulansebesar Rp. 600.000, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakantidak sanggup, karena penghasilan Tergugat sebagai orangswasta tidak menentu;Menimbang, bahwa dalam pasal 45 ayat (1 dan 2)Unadang

menyelesaikan pertengkaran yang telah sering terjadi antaraPenggugat dan Tergugat kedua keluarga telah berusaha mendamaikanagar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membangun rumah tanggatetapi tidak berhasil;Bahwa Pengugat tidak mampu / sanggup lagi membangun danmempertahankan rumah tangga dengan Tergugat disebabkanpertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan hidup rukun lagidalam membina rumah tangga karena Sulit terciptanya rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dalam Pasal 1 Unadang

:Pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahunadalah hak Ibunya.Dan pasal 1 ayat (2) Unadang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak yang menyatakan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untukmenjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup , tumbuh ,Halaman 15 dari 18 halaman.

Menetapkan seluruh harta bersama ( GonoGini ) di bagi kepadapenggugat dan tergugat secara adil menurut undang a unadang yaitumasing a masing separuh / setengah bagian;4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Para TurutTergugat yang menguasai harta bersama tersebut adalah perbuatanmelawan hukum;Hal. 7 dari 13 Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Sel5.

No. 08/Pdt.G/2012/PA.Stn.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Unadang No. 3 Tahun 2006 dan UndangUundang No. 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Mengingat dan Memperhatikan akan segala peraturan perundangundangandan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan bahwa Tergugat

selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan PengadilanHalaman 8darin 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.Negeri Cibbinong yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuanmemeriksa berkas perkara masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 16 desember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari2020 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa,karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan Undang unadang

Pasal 1 Undang unadang Nomor 1tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukun islam;8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Hal 3 dari17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA. Mkd.9. Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Mungkidcq. Majelis Hakim pemeriksa berkenan untuk memanggil parapihak, membuka persidangan kemudian memutus sebagai berikut:PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan Pemohon2.

tergugatsebagaimana tertulis dalam surat perjanjian tanggal 03 Mei 2008 yangditandatangani oleh penggugat adalah batal ;Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Rekonvensi:1.Bahwa dengan merujuk kepada KUHPerdata Pasal 1338 yangmenyebutkan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiUndang unadang