Ditemukan 2853 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor12 nomor11 nomor155 nomor138 nomor1417 nomor172 nomor102 nomor113 nomor115 nomor012
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
113 — 73
  • Apabila aktayang asli itu ada, maka salinansalinan serta ikhtisarikhtisar hanyalah dapatdipercaya, sekadar salinansalinan serta ikhtisarikhtisar itu Sesual denganaslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menerangkan Fotocopy surattanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh KeteranganHalaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Strsaksi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 112/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 15 Nopember 2016 — Perdata - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT Lawan - MANARSAR SITORUS
109 — 58
  • Page 1TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatantanggal 03 Oktober 2016, yang dilampiri dengan putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Rantauprapat pada tanggal 03 Oktober 2016 dalam Register Nomor112/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :Sehubungan dengan adanya putusan dari Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.250/Arbitrase/BPSKBB/III
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 463/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : GICUK atau bertindak untuk dan atas nama PT. Indoagung Surya Motor Diwakili Oleh : GICUK atau bertindak untuk dan atas nama PT. Indoagung Surya Motor
Terbanding/Tergugat I : WILLIAM JAUWHANNES
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK
Terbanding/Turut Tergugat : OENNY JAUWHANNES
241 — 90
  • Yani No.17, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang); Sertifikat Hak Milik Nomor 38,Sertifikat Hak Milik Nomor112,Sertifikat Hak Milik Nomor 113 danSertifikat Hak Milik Nomor129,terletak di Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, KabupatenTegal, Provinsi Jawa Tengah(setempat dikenal Jl.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mrb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
APRINADI Als AP Bin ABDUL KADIR Alm
66 — 34
  • Ibrahim Syamsir No. 37, Kelurahan Batang Bungo,Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 02 Juni 2021;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN MrbPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2015 — 1. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., MSi; 2. H. JAWAWI, SP., SHUT., MP; KOMISI PEMILIHAN UMUM RI.
196 — 76
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi KhususDalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini; Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUNJKT tanggal 26 November
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 24
  • . , Nomor112/600.014/64.71/1/2018 , tanggal 24 Januari 2018 , Sesuai dengan surat KuasaKhusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapantanggal O7 Pebruari 2018 , dibawah Nomor : 29/II/KI/Pdt/2018/PN.Bpp.,sedang untuk Tergugat IV hadir Kuasanya, yang bernama : Frederick AlexanderRompies dan Adi Setyo Wibowo , sebagaimana telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Maret 2018 , dibawahNomor : 49/II/KI/PDT/2018/PN.Bpp.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 05/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 4 April 2017 — PETRUS AMADOREN alias PETU, Dkk
63 — 23
  • Kemerdekaan I No. 009,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Nomor112/LGS/SK/PID.SUS/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 ;=== Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang ;anes Telah membaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan sertaturunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjt
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
93 — 39
  • beli tanahdimaksud, yang mana telah ditumbuhi tanaman kelapa sawit dan pinangMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat dimaksud telahdinazegelen dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukan surat aslinyadalam persidangan perkara a quo, kecuali bukti surat bertanda T.4.04 berupafotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukan aslinya dalam persidangan, akantetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo sepanjangdidukung oleh alatalat bukti yang lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor112
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 5/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 26 Agustus 2019 — DERWIN TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.002/RW 001 Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini berdasarkan Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH,M.H; 2. KASMAN ELY, SH ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada “LAW OFFICE HENDRA KARIANGA SH.,MH & ASSOCIATES” beralamat kantor di Gajah Mada Tower Lt.21 unit 03 Kav.19-26 Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pengabdian No.1 Desa Jati Kecamatan. Jailolo, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 183/402/2019 tanggal 21 Mei 2019 kepada ; 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. YON PALIAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pasalulu, tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.003. RW. 002 Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 kepada : 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan organisasi Setda Kab.Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
270 — 119
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. (4). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa jo. (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, DKK VS IRAWAN ONGGARA, DKK
123 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meskipun demikianternyata Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS) tetap sajamengajukan gugatan konvensi a quo dengan iktikad dan tujuan yangtidak baik sematamata demi menggangu ketentraman dan hak subjektifdari Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi (PT TWU) saja;Bukti nyata bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS)telah mengetahui bahwa lahan tersebut bukanlah miliknya sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sembilangan Nomor112/46/433.401.13/2008 tanggal 8 Desember
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Tanah
Putus : 16-07-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PDT.G/2012/PN.TPI
Tanggal 16 Juli 2013 — - IKA YULIA (Penggugat I) - EDY RUSTANDI, SH.MH (Penggugat II) - PT. TERIRA PRATIWI DEVELOPMENT (Tergugat I) - PT. LOBINDO NUSA PERSADA (Tergugat II) - FERRY LEE GARCIA (Tergugat III) - ANGGELINUS, SH (Tergugat IV)
70 — 15
  • lokasi tanah sengketa yangditunjuk oleh Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi II dalam permohonan hakSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan SuratUkur Nomor 0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama EDYRUSTANDI, SH yang faktanya berada di atas tanah Tergugat I/ PenggugatRekonvensi dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00872 ;14.Bahwa bila dicermati lebih lanjut, terdapat perbedaan yang nyata tandatangan atas nama Aisyah pada Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Ir. RUDI ANGGIATNO MT., alias RUDI bin SUPARMAN
143 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdiri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD(Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.SAADIA WABULA
2.HAYATI WABULA
3.USMAN WABULA
4.DJAKARIA WABULA
5.HASNI WABULA
6.MANSUR WABULA
7.SUSANTI WABULA
8.MUHAMMAD RUSLAN
Tergugat:
1.LUCI SRI FONI
2.LILI ARIESTA
3.INTAN NURMA INGGIT
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.Notaris M. HUSEIN TUASIKAL, SH,.M.Kn
3.Noteris ROSTIATY NAHUMARURY,SH.,M.Kn,.
4.Notaris ABIGAEL A. SERWORWORA, S.H, M.Kn
5.Kantor PT. Bank Central Asia
6.Kantor PT.Bank Mandiri Cabang Ambon
7.Kantor Lurah Uritetu Cq.Plt. Lurah Uritetu
52 — 27
  • Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor112/2014, dan diberi tandaT.12310 ;11. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 110 /2014, dan diberi tandaT.12311 ;12. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 113 /2014, dan diberi tandaT.12312 ;13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK)tertanggal 20 Agustus 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 13 ;14.
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 07-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
ROSIONITA ROMPAH
Tergugat:
RECON KURNIAWA WONGKAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
65 — 29
  • Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernamaDJEFRI NICO GERUNGAN, S.H dan ANGELBERTHA V.LEIMENA, S.H yang beralamat di Kantor Pertanahan KotaBitung, Jalan Stadion Dua Saudara, Manembonembo AtasBitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/ST.71.72/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah registerNomor 136/SK/2018/PN Bit, tanggal 22 Mei 2018.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 23-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gns
Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
ANDUNG PRAYOGA Bin SUKIDI
47 — 24
  • No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Padt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 46/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
DEWO.A
Tergugat:
BUPATI PASURUAN
Intervensi:
Jatmiko
187 — 331
  • diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilinan kepaladesa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota, maka oleh karena itu sangatberalasan dan berdasarkan hukum obyek sengketa dinyatakan batal;Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingandirugikan karenaTtergugat telah menerbitkan obyek sengketa denganmelanggar peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang seharusnya memedomani Undangundang6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor112
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
135 — 58
  • Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketadipersidangan ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 24 Juli 2018 dengan register perkara Nomor112/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapantanggal 23 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiberikut :Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : .
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 42/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
234 — 129
  • Dasar Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa LenteaKecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 20212027nomor urut 2 (dua) dari dua calon Kepala Desa yang telah dinyatakanmemenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana yangditentukan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 TahunHalaman 9 dari 130 halaman Putusan Nomor: 42/G/2021/PTUN.KDI.2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa
    pertentangan dalildalil para pihak serta uraianfaktafakta persidangan di atas, persoalan hukum pertama yang akan dipertimbangkanmenyangkut dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran berupa perubahan DPTmelalui berita acara setelah DPT disepakati bersama oleh Panitia Pemilinan KepalaDesa Lentea dan para Calon Kepala Desa Lentea, dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri Nomor112
Pengadilan PN TILAMUTA Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN TILAMUTA Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tmt
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
MAICKEL TOLOLIU
Tergugat:
1.LINDA WOWOR
2.SULCE WOWOR
132 — 15
  • yang dibuatdengan tulisan tangan dan ditandatangani Kepala Desa Tabulo tanpa adanyakop surat pemerintah Desa dan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya, danPara Tergugat tidak menghadirkan atau mengajukan buktibukti pendukungnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat tersebut di atas yangberupa fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugatyaitu bukti P2, P4, P5, T1.21, dan T1.26, Majelis Hakim berpendapat bahwasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor112
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
211 — 64
  • diperoleh faktafakta hukum yang menunjukkantidak terpenuhinya aspek formalitas gugatan lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut; Dalam Pokok Sengketa;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu Pasal3/7 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112