Ditemukan 2851 data
201 — 77
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi KhususDalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini; Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUNJKT tanggal 26 November
MAICKEL TOLOLIU
Tergugat:
1.LINDA WOWOR
2.SULCE WOWOR
136 — 15
yang dibuatdengan tulisan tangan dan ditandatangani Kepala Desa Tabulo tanpa adanyakop surat pemerintah Desa dan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya, danPara Tergugat tidak menghadirkan atau mengajukan buktibukti pendukungnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat tersebut di atas yangberupa fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugatyaitu bukti P2, P4, P5, T1.21, dan T1.26, Majelis Hakim berpendapat bahwasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor112
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
219 — 68
diperoleh faktafakta hukum yang menunjukkantidak terpenuhinya aspek formalitas gugatan lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut; Dalam Pokok Sengketa;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu Pasal3/7 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
241 — 133
Dasar Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa LenteaKecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 20212027nomor urut 2 (dua) dari dua calon Kepala Desa yang telah dinyatakanmemenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana yangditentukan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 TahunHalaman 9 dari 130 halaman Putusan Nomor: 42/G/2021/PTUN.KDI.2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa
pertentangan dalildalil para pihak serta uraianfaktafakta persidangan di atas, persoalan hukum pertama yang akan dipertimbangkanmenyangkut dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran berupa perubahan DPTmelalui berita acara setelah DPT disepakati bersama oleh Panitia Pemilinan KepalaDesa Lentea dan para Calon Kepala Desa Lentea, dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri Nomor112
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
ANDUNG PRAYOGA Bin SUKIDI
49 — 24
No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Padt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan
ROSIONITA ROMPAH
Tergugat:
RECON KURNIAWA WONGKAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
67 — 30
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernamaDJEFRI NICO GERUNGAN, S.H dan ANGELBERTHA V.LEIMENA, S.H yang beralamat di Kantor Pertanahan KotaBitung, Jalan Stadion Dua Saudara, Manembonembo AtasBitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/ST.71.72/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah registerNomor 136/SK/2018/PN Bit, tanggal 22 Mei 2018.
82 — 32
Fotokopi Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor112/Pdt.G/2016/PA Sly. tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AisyahHusain,SS binti Drs. Husain Maksud melawan Hamzah bin H.M. Sidik,yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selayar, bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;.
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
115 — 77
Apabila aktayang asli itu ada, maka salinansalinan serta ikhtisarikhtisar hanyalah dapatdipercaya, sekadar salinansalinan serta ikhtisarikhtisar itu Sesual denganaslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menerangkan Fotocopy surattanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh KeteranganHalaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Strsaksi
111 — 58
Page 1TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatantanggal 03 Oktober 2016, yang dilampiri dengan putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Rantauprapat pada tanggal 03 Oktober 2016 dalam Register Nomor112/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :Sehubungan dengan adanya putusan dari Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.250/Arbitrase/BPSKBB/III
Terbanding/Tergugat I : WILLIAM JAUWHANNES
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK
Terbanding/Turut Tergugat : OENNY JAUWHANNES
251 — 95
Yani No.17, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang); Sertifikat Hak Milik Nomor 38,Sertifikat Hak Milik Nomor112,Sertifikat Hak Milik Nomor 113 danSertifikat Hak Milik Nomor129,terletak di Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, KabupatenTegal, Provinsi Jawa Tengah(setempat dikenal Jl.
ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Enggano
2.Yulius Lende Umbu Moto, SH
3.Frans Adu
4.Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi Muhamad Rizki
5.Irvan
6.Benny Darmawan
78 — 42
Nomor112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);Menimbang, bahwa bukti surat berupa printout atau tulisan elektroniksebagaimana diajukan oleh para pihak, tidak diatur dalam HIR danKUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang adadalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, maka alat bukti berupa printout, atau tulisan elektroniktersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat
71 — 35
No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 k/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Pdt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan
RATMA INDRA SYAHPUTRA
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
173 — 1436
RATMAINDRA SYAHPUTRA (Penggugat) setelah ditelilti dan diklarifikasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena Penggugattidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf i Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri No.65 Tahun 2017) joPasal 21 huruf h Perda 5 Tahun 2018 !
Terbanding/Tergugat I : TN. JOHANES IRAWAN PUTRO Diwakili Oleh : SENTOT PANCA WARDHANA,SH,Dkk
Terbanding/Tergugat II : SELVY PATRAS di KTP tertulis SELVIA PATRAS
Terbanding/Tergugat III : ELLEN PATRAS di KTP tertulis ELLEN LUISA
Terbanding/Tergugat IV : ANNA PATRAS di KTP tertulis ANNA LAURINA PATRAS
Terbanding/Tergugat V : JAN G. PATRAS di KTP tertulis JAN GERETH PATRAS
Terbanding/Tergugat VI : SHERLY ERNI PATRAS
Terbanding/Tergugat VII : JEFFRY PATRAS
Terbanding/Tergugat VIII : RONNI RAYU WILLEM Ahli Waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat IX : JEMMY KAMAL Ahli waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat X : YENNY PATRAS Alias FARIDA PATRAS
Terbanding/Tergugat XI : SAMMY TULSIDA
Terbanding/Tergugat XII : KISHOR SELVIANUS
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Janda MISIYEM PATRAS
Terbanding/Tergugat XIV : TEGUH SRI WALUYO PATRAS
Terbanding/Tergugat XV : FEBRIYANTI
Terbanding/Tergugat XV
177 — 220
Fuchs en Rensberkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor 84 tanggal 11Agustus 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis tanggal 27011971 atas nama NV.Fuchs en Rens berkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor112 tanggal 14 Desember 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis pada tanggal 27011971 berganti namamenjadi PT. Fuchs en Rens Indonesia berkedudukan di Djakartaberdasarkan Akta Notaris R. Soemadi, SH.
146 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdiri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD(Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
Pembanding/Penggugat : Siti Rohana Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Pembanding/Penggugat : Siti Mastani Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Terbanding/Tergugat : NAHARUDDIN (Nahar Alias/ atau Nahar Aman Jalal)
Terbanding/Tergugat : JUBAIDAH
Terbanding/Tergugat : HARUN IDRUS (Aman Lisa)
Terbanding/Tergugat : SABDE (Sabde Aman Aini)
Terbanding/Tergugat : YUSI SARIMAN (Yusi Sariman aman Lia)
Terbanding/Tergugat : USMAN
64 — 101
Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh selaku Ketua Majelis dengan ADI DACHROWI.SA,SH.MH dan HJ.LELIWATY, SH.MH. masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2015 Nomor112/Pen.Pdt/2015/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 04 Nopember 2015 diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim
91 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamgugatan yang baru, tanah tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri Nomor112/1966/Pdt/PN Tjn, dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasiljual beli antara Penggugat dengan Tergugat I:Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari olehposita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karenaHalaman 52 dari 57 hal. Put.
72 — 24
. , Nomor112/600.014/64.71/1/2018 , tanggal 24 Januari 2018 , Sesuai dengan surat KuasaKhusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapantanggal O7 Pebruari 2018 , dibawah Nomor : 29/II/KI/Pdt/2018/PN.Bpp.,sedang untuk Tergugat IV hadir Kuasanya, yang bernama : Frederick AlexanderRompies dan Adi Setyo Wibowo , sebagaimana telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Maret 2018 , dibawahNomor : 49/II/KI/PDT/2018/PN.Bpp.
273 — 124
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. (4). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa jo. (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.
67 — 23
Kemerdekaan I No. 009,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Nomor112/LGS/SK/PID.SUS/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 ;=== Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang ;anes Telah membaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan sertaturunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan