Ditemukan 311 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-01-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 8/Pid.B/2021/PN Trk
Tanggal 15 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.Siti Kartinawati, S.H.
2.Ririn Susilowati, S.H.
Terdakwa:
1.Supartiyah Binti Almarhum Koijan
2.Dwipa Riza Wardhana Alias Eris Bin Asi Suroso
8110
  • Pacitan diawaliperencanaan kebutuhan formasi PNS yang ada di Kab.Pacitan,kemudian usulan formasi tersebut di kirim ke pemerintah pusatdalam hal ini BKN dan Kemenpan, Usulan berdasarkan jumlahpegawai yang pensiun kemudian pemerintah pusat menurunkanformasi yang diterima untuk daerah, setelah itu baru prosespelaksanaan pengumuman seleksi penerimaan CPNS, adapelamaran dan pendaftaran melalui sscn.okn.go.id, selanjutnya dilaksanakan seleksi administrasi, setelah lulus seleksi administrasitest SKD (Seleksi
Register : 05-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 130/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
ALFIAH JAYANTI
Tergugat:
BUPATI MAJENE
190140
  • Oleh karenanya dengan berdasarkan SK Tim tersebut, maka tim telah beberapa kali melakukan rapatpembahasan serta konsultasi yang dilakukan berkali kali baik di BKN Pusat maupun di Kemenpan RB di Jakarta yang dimulai sejak terbitnya SKBTiga Menteri sampai dengan terbitnya keputusan yang menjadi objeksengketa.
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
14164
  • Karena itumerupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara;Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilandan proporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kamisepaham dengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak adapilihan lagi kecuali untuk kejahatan umum biasa;Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkanharus menunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jikadilihat dari SK yang diterbitkan 1 mei dan
Register : 08-03-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2018
Tanggal 16 April 2018 — Oditur:
Sutrisno,SH
Terdakwa:
Suparman
5818
  • Pramunika Andri Susantomenjadi CPNS tanpa melalui tes karena langsung lewat KEMENPAN,namun dengan syarat kalau orang umum harus membayar kepadaTerdakwa sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sedangkanHal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13K/PM.III13/AD/II/2018kalau dari anak anggota Rp. 170.000.000, (Sseratus tujuh puluh jutarupiah).7.
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 72/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
8229
  • Selanjutnya Kemendagri akan merumuskansanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH j; KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasilangsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegaskepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ; selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan dataPNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun DaerahHalaman 17 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGb. dalil yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu PengajuanGugatan dalil tersebut tidak
Register : 02-07-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 412 / Pid.B / 2014 / PN.Sim
Tanggal 22 September 2014 — JASERMAN SARAGIH
494
  • sayabisa mengurus orang masuk PNS dengan cara bisa melobi dengan KEMENPAN?selanjutnya pada bulan Mei 2013 saksi RAM ACHILSUL SARAGIH bertemu dengankakaknya yang bernama NORMA SINTAULI Br. SINAGA dan bertanya kepada saksiRAM ACHILSUL SARAGIH siapa yang bisa mengurus masuk PNS dan dijawabsaksi RAM ACHILSUL SARAGIH Jaserman parnah cerita sama saya kalau dia bisamengurus masuk PNS lebih jelasnya kakak jumpai aja dia karena saya tidak bisajelaskan?
Register : 10-10-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 50/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD SARIE,S.ST
Tergugat:
Bupati Tabalong
226121
  • SETIAWAN, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi tahu yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalahSK Bupati Tabalong tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugatsebagai PNS; Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menerima SK tersebut; Bahwa setahu saksi, Penggugat menyurati Badan Kepegawaian pusat danke BKD pada tanggal 29 Mei 2019 untuk menanyakan statusnya sebagaiPNS; Bahwa setahu saksi tidak ada jawaban dari BKN atau BKD atas surat itu,maka kemudian Penggugat menindaklanjuti ke KemenPAN
Register : 19-05-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — AAN SUHENDAR, SE., DKK VS BUPATI SUMEDANG DAN DESI GEOCONTOURINA OCTAVIANTI, Spd, DKK;
96107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERGUGAT/PEMOHON KASASI) adalahbersifat lokal, karena, Tenaga Honorer di Kabupaten Sumedang adalahTenaga Honorer yang pembiayaaanya ditanggung oleh APBD PemdaKabupaten Sumedang dan Pegawai Honorer kabupaten Sumedang tidakdibiayai oleh APBN Pusat, sehingga dengan demikian Tenaga Honorerkabupaten Sumedang tidak membebani APBN Pusat, sehingga menjadikewenangan daerah;Bahwa yang menentukan kelulusan para Tenaga Honorer menjadi CPNSadalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi( Kemenpan
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 16/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
TEGUH PURWANTORO, S.Hut M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
13954
  • Karena itu merupakankewenangan Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara; Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan danproporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepahamdengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecualiuntuk kejahatan umum biasa; Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harusmenunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SKyang diterbitkan 1 mei
Register : 11-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 22 Februari 2018 — MARTANI, SE BINTI PATROK
8022
  • Pertanggungjawaban Belanja Tamu Daerah DalamRangka Silaturahmi Dan Ramah Tamah Masyarakat tanggal6 Maret 2014senilai 25.140.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu Daerah DalamRangka Pengumpulan Data Tentang Potensi Sda Berupa Batu Baratanggal 22 Mei 2014 senilai 41.025.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu Daerah DalamRangka Acara Kunjungan Bupati Dan Rombongan tanggal 22 Mei 2014senilai 6.975.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Adanya KunjunganDari Tim Kemenpan
    Februari 2014 senilai 23.810.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan MajelisUlama Indonesia Ke Mukomuko Tanggal 03 Maret 2014 senilai14.070.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu Bupati DariBengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014 senilai 19.450.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan DprdProvinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai 6.950.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan
Register : 17-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 61/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
SUGIARTO
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
20982
  • bersangkutan.Bahwa sebelum penjatuhan PTDH saksi tidak pernah dipanggil;Bahwa sebelum penjatuhan PTDH saksi pernah berkoordinasi denganMenpan di Jakarta dan ditemui oleh Ibu Rosdiana;Bahwa tidak semua perkara yang dinyatakan inkracht dijatuhi hukumanPTDH;Bahwa Apabila sampai tanggal 30 April 2019 kepala daerah tidakmelaksanakan PTDH maka dikenakan sangsi.Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah diberhentikan sementara;Bahwa saksi tahu Ikalau Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin;Bahwa Ibu Rosdiana dari Kemenpan
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 71/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, S.E
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
7564
  • Selanjutnya Kemendagri akan merumuskansanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH jHalaman 18 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPG KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasilangsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegaskepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ; selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan dataPNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun Daerahb. dalil yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu PengajuanGugatan dalil tersebut tidak perlu
Register : 22-07-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
206611
  • .; Bahwa saksi mengatakan apabila tidak ada panitia seleksi, akan dilakukanoleh pihak rumah sakit, karena panitia seleksi dalam pasal 12 itu harusmengikuti peraturan perundangundangan, di Kemenpan RB nomor 13 tahun2014 itu di nyatakan ketentuan tentang panitia seleksi, di antara nya jumlahnyaharus ganjil, paling sedikit 5 orang, paling banyak 9 orang, denganperbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45%;Bahwa saksi mengatakan tugas panitia seleksi adalah Melakukan Ujikompetensi
Register : 11-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 7 Februari 2018 — SYARIFUDIN, S.IP BIN SYARIF
85194
  • Pertanggungjawaban Belanja Tamu DaerahDalam Rangka Silaturahmi Dan Ramah Tamah Masyarakat tanggal6Maret 2014 senilai 25.140.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu DaerahDalam Rangka Pengumpulan Data Tentang Potensi Sda BerupaBatu Bara tanggal 22 Mei 2014 senilai 41.025.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu DaerahDalam Rangka Acara Kunjungan Bupati Dan Rombongan tanggal22 Mei 2014 senilai 6.975.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja AdanyaKunjungan Dari Tim Kemenpan
    2014 senilai 23.810.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganMajelis Ulama Indonesia Ke Mukomuko Tanggal 03 Maret 2014senilai 14.070.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu BupatiDari Bengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014 senilai19.450.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan DprdProvinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai 6.950.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan
    Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PTBGL.330.331.332.333.334.335.336.337.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu BupatiDari Bengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014 senilai19.450.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan DprdProvinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai 6.950.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan Dan Panselnas Tanggal 8Agustus 2014 senilai 17.060.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
480459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P.KHS/2020Jember sebagaimana surat Bupati Jember tanggal 20 Agustus 2019dapat dikabulkan.Pada tanggal yang sama 10 Oktober 2019, Bupati Jember jugamelakukan konsultasi langsung dan membawa berkas secara manualke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Kemenpan RB), dan dalam pertemuan itu SekretarisJenderal Kemenpan RB menyatakan bahwa usulan kebutuhan (kuota)ASN Kabupaten Jember tahun 2019 akan ditambahkan dalampengadaan ASN pada tahun 2020.Pada tanggal
    Agar pelaksanaan hasil rapat ini dilaksanakan supervise olehkementrian/Lembaga terkait (Kemendagri, KemenPAN & RB,KASN, BKN, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur).
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI ENDE
9243
  • Seandainya instansi pusat dan daerahjujur menyampaikan data kepada BKN kemungkinan PNS bersangkutantidak akan naik pangkat dan bahka tidak akan mendapat hak pensiunnya; Bahwa mengenai hak yang sudah dibayarkan dari rentang waktu 2010 s/dOktober 2018 ini menjadi pembahasan kemenpan dan kementriankeuangan sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dil.Jadi dari BKN hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya Saja ;Bahwa waktu inkracht putusan tipikor merupakan informasi tempuskejadian
Register : 13-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 48/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
Meurah Ali
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
173496
  • MIRSAL Saksi merupakan Asisten Pemerintahan pada Pemkab Aceh Barat daritanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang, Saksi kenal denganPenggugat karena sebelumnya Penggugat adalah Asisten Pemerintahanpada Pemkab Aceh Barat; Bahwa Saksi sebelumnya adalah Kepala BKPSDM Pemkab Aceh Barat,pada saat itu ada surat dari Kemenpan bahwa seluruh PNS yang terlibattipikor harus diberhentikan paling lambat 31 Desember 2018.
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
16171
  • Pleno tindak lanjut KPUProvinsi ;Bahwa saksi menyatakan seluruhnya dan didalam ijin itu disebutkantembusannya dimana kami periksa yang tanggal 9 Julidan yang terakhirHalaman 72 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNada beberapa dokumen juga kami periksa dan seluruh dokumen itutembusannya semua di tanggal 7 November 2018 satu hari menjelangKPU mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut tersebut ;Bahwa saksi menyatakan kami siapkan berita acaranya tetapi oleh pihakberkewenangan saat itu yakni Kemenpan
    menindaklanjuti ;Bahwa saksi menyatakan Ya ada ketentuan hukum yang baru karenaKPU mendapat surat persetujuan dari menteri Dalam NegeriBahwa karena dokumen itu adalah produk Kementerian Dalam Negeridan secara resmi ditandatangani oleh Dirjen sehingga kami merasa tidakperlu karena objeknya adalah produk Kementerian Dalam Negerisehingga yang kami ingin pastikan bukan soal benar atau tidak surat itutetapi soal waktu keluarnya Surat Keputusan tersebut sehingga kamiingin menelusuri tembusannya KASN dan Kemenpan
Register : 02-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAFKANI, SP Bin NAIB MUNIR
10962
  • Pertanggungjawaban Belanja TamuDaerah Dalam Rangka Silaturahmi Dan Ramah TamahMasyarakat tanggal6 Maret 2014 senilai 25.140.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja TamuDaerah Dalam Rangka Pengumpulan Data Tentang Potensi SdaBerupa Batu Bara tanggal 22 Mei 2014 senilai 41.025.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja TamuDaerah Dalam Rangka Acara Kunjungan Bupati DanRombongan tanggal 22 Mei 2014 senilai 6.975.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja AdanyaKunjungan Dari Tim Kemenpan
    Februari 2014 senilai23.810.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganMajelis Ulama Indonesia Ke Mukomuko Tanggal 03 Maret 2014senilai 14.070.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja TamuBupati Dari Bengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014senilai 19.450.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganDprd Provinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai6.950.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan
Register : 06-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M,Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil Kantor Walikota Tual Tempat Tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual; untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N : Nama Jabatan : WALIKOTA TUAL; Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.01 Tual; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1068, tertanggal 10 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Nama : RINI ATBAR, S.H; Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 2. Nama : MUH.SYAFRI ASRI, S.H. MH.; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 3. Nama : MOH. GASIM RENNGUR, S.H.; Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 4. Nama : AHMAD BISIR, S.H.,M.H.; Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 5. Nama : MARLIAH, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 6. Nama : JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 7. Nama : NUR AYNI YAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 8. Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
213187
  • pensiundijatuhi hukuman, tetap pensiun dijalankan;b) Dan yang sudah diterbitkan SK Pensiun tetap sudah pensiun tetapdilaksanakan;c)Pejabat yang tidak melaksanakan penjatuhan hukum PTDH diberi sanksisesuai pasal 82 UU Nomor 30 Tahun 2014;d)Pembatasan terhadap pelaksanaan penjatuhan hukuman PTDH diberibatas waktu sampai dengan 30 April;Bahwa selanjutnya Kabag Hukum meminta data dari Pengadilan Negeribagi PNS yang ada proses;Bahwa seingat saksi permintaan data dilakukan pada bulan Maret sebabsurat Kemenpan