Ditemukan 1994 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2116 K/Pdt/2010
Tanggal 3 Agustus 2011 — SOEROSO SOEGIHARTO PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, CABANG SURABAYA,
3834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ref. 068/XII04/KK/SBY/SPPB, No. Ref. 069/XII04/KK/SBY/SPPB, No. Ref.070/XII4/KK/SBY/SPPB, No. Ref. 071/XII04/KK/SBY/SPPB, dan No. Ref. 074/ XII04/KK/SBY/SPPB perihal Penegasan Penjualan Barang.9. Bahwa dalam Surat Penegasan Penjualan Barang tersebut dijelaskanPenggugat telah melakukan penjualan barang berupa :a. Mitsubishi FU478U Fuso truck, putih, tahun 1998 seharga Rp.130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) ;b.
Register : 20-06-2011 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 85/Pid.B/2011/PN-LSM
Tanggal 18 Juni 2012 — ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. BIN BASYAH
14976
  • Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI No. 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;- 1 (satu) eks.
    Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 ;- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB
    ) Dana Sharing tahun 2008 Nomor : 642.2/274.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/406.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi
    Pd.e Bahwa berdasarkan Surat perjanjian PemberianBantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2008 Nomor :642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008 yangditandatangani oleh terdakwa Zulkifli, S. Ag. M.
    , BAPPD dan SuratPernyataan Kesanggupan.e Bahwa berdasarkan Surat perjanjian PemberianBantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2009 Nomor :642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 yangditandatangani terdakwa Zulkifli, S.
    Pd. ; Bahwa benar berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana SharingTahun 2008 Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008 yang ditandatangani olehterdakwa Zulkifli, S. Ag. M.
    ;e Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana SharingTahun 2008 Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008 yangditandatangani oleh terdakwa Zulkifli, S. Ag. M.
Register : 24-02-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 1/PID.TPK/2014/PT PDG
Tanggal 8 April 2014 — Pembanding/Terdakwa : HASNUL AIMAN Diwakili Oleh : NIEKE HENORA, SH , Dkk
Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
5235
  • bisa membayar uang pengganti kepada negara paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;
  • Memerintahkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB
      ) Nagari Taruang-taruang Utara TA.2006;

2. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Jambur TA.2007;

3. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Siaro-aro TA.2007;

4. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Al- Hidayah Nagari Pianggu TA.2007;

5. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Tunas Baru TA.2006;

6. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Pemberian

bantuan (SPPB) Sungai LAsi TA.2006;

7. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Kukesra Indudur TA.2006;

8. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat pemberian Bantuan (SPPB) Indudur TA.2006;

9. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Lelong Nurma TA.2006;

10. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Mawar Nagari Taruang-taruang TA.2006;

11. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Mawar Nagari Sungai Durian;

12. 1 (satu) rangkap Dokumen surat

) Nagari Taruangtaruang Utara TA.2006 ;2.1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan(SPPB) Nagari Sungai Jambur TA.2007 ;.1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan(SPPB) Nagari Siaroaro TA.2007;.1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Al Hidayah Nagari PiangguTA.2007;5.1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Tunas Baru TA.2006 ;6.1 (satu) rangkap Dokumen Surat Pemberian bantuan (SPPB)Sungai LAsi TA.2006 ;7.1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Kukesra Indudur TA.2006;8.1 (satu
Memerintahkan barang bukti berupa:1.1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen Surat Perjanjian pemberianBantuan (SPPB) Nagari Taruangtaruang Utara TA.2006 ;2.1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan(SPPB) Nagari Sungai Jambur TA.2007 ;3. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan(SPPB) Nagari Siaroaro TA.2007 ;4. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok AI Hidayah Nagari PiangguTA.2007;5. 1 (satu) rangkap Proposal Kelompok Tunas Baru TA.2006 ;6. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat
Pemberian bantuan (SPPB)Sungai LAsi TA.2006 ;7.1(satu) rangkap Proposal Kelompok Kukesra Indudur TA.2006 ;8. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat pemberian Bantuan (SPPB)Indudur TA.2006 ;9. 1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Lelong Nurma TA.2006 ;10. 1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok MAwar Nagari Taruang taruang TA.2006 ;Hal.31 dari 50 hal.Put.No.1/Tipikor/2014/PT.PDG11LZ13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.. 1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Mawar Nagari Sungai Durian.
Memerintahkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) rangkap Fotocopy dokumen Surat Perjanjian pemberianBantuan (SPPB) Nagari Taruangtaruang Utara TA.2006;2. 1 (Satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB)Nagari Sungai Jambur TA.2007;3. 1 (Satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB)Nagari Siaroaro TA.2007;. 1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Al Hidayah Nagari Pianggu TA.2007;5. 1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Tunas Baru TA.2006;11.12.13.14.15.. 1 (Satu) rangkap
Dokumen Surat Pemberian bantuan (SPPB) Sungai LAsiTA.2006;. 1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Kukesra Indudur TA.2006;. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat pemberian Bantuan (SPPB) IndudurTA.2006;. 1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Lelong Nurma TA.2006;10.1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Mawar Nagari TaruangtaruangTA.2006;1 (Satu) rangkap Proposal Kelompok Mawar Nagari Sungai Durian;1 (Satu) rangkap Dokumen surat Perjanjian Pemberian Bantuan NagariGuguak Sarai Tahun 2008;1 (Satu) rangkap Proposal
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
ZAMLINAR Binti Alm. BAHARUDDIN.
9841
  • AMIN selaku PPK (PIHAK PERTAMA)melakukan perjanjian dengan masingmasing Kepala Sekolah selakupenerima bantuan DAK (PIHAK KEDUA) yang dituangkan dalam dokumenSurat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yaitu) Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanSekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2018 antara Dinas PendidikanKabupaten Aceh Barat dengan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri RantoPanyang Il Kecamatan Meurebo Kab.
    Aceh Barat Nomor421/09/SPPB/SMP/DAK REGULER/2018 tanggal 11 Juli 2018, dengandana sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Bahwa berdasarkan SPPB tersebut diatas, ruang lingkup perjanjianpemberian bantuan adalah :(1) JANGKA WAKTU PEKERJAAN :a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (Sembilanpuluh) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK FisikBidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018 di Rekening PIHAKKEDUA (Kepala Sekolah).b.
    BAHARUDDIN yangakan membagikannya kemudian.Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :421/09/SPPB/DAK REGULER/2018 Tanggal 11 Juli 2018 pada KegiatanDAK Fisik Tahun Anggaran 2018, Terdakwa ada menerima danaPeningkatan Prasarana Pendidikan berupa Rehabilitasi RuangHalaman 14 dari 103 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.BnaBelajar/Ruang Penunjang Lainnya sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dimana di dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)tersebut pelaksanaan
    AMIN selaku PPK (PIHAK PERTAMA)melakukan perjanjian dengan masingmasing Kepala Sekolah selakupenerima bantuan DAK (PIHAK KEDUA) yang dituangkan dalam dokumenSurat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yaitu Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanSekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2018 antara Dinas PendidikanKabupaten Aceh Barat dengan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri RantoPanyang Il Kecamatan Meurebo Kab.
    BAHARUDDIN yangakan membagikannya kemudian.Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :421/09/SPPB/DAK REGULER/2018 Tanggal 11 Juli 2018 pada KegiatanDAK Fisik Tahun Anggaran 2018, Terdakwa ada menerima danaPeningkatan Prasarana Pendidikan berupa Rehabilitasi RuangBelajar/Ruang Penunjang Lainnya sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dimana di dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)tersebut pelaksanaan pekerjaan mulai dikerjakan sejak diterimanya DAKFisik Bidang
Putus : 03-10-2016 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH
9860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.Pd. bin BASYAH;Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) DanaSharing Tahun 2008 Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKIFLI, S.Ag.
    Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan DanaPendamping SMP RSBI No. 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;1 (satu) eks.
    Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) BantuanDana Pendamping SMP RSBI No. 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus2008 ;1 (satu) eks.
    ) Dana Sharing tahun2008 Nomor : 642.2/274.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;Hal. 73 dari 105 hal.
Register : 01-11-2018 — Putus : 24-08-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 24 Agustus 2018 — -MEILANY, SH (JPU) -JOSHUA R. MANDIM WANMA, SH (JPU) -Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, MM (Terdakwa)
371256
  • Perum Bulog Kasub Divre Meraukemenerbitkan 21 Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order(DO) untuk alokasi Distrik Merauke, sebagai berikut: SPPB/ DO JumlahNo. Alokasi Nomor Tanggal Raskin(kg)1. Januari 00399/03/2014/012/01/RAS 18 Maret 8.4452014 20142. Januari 00452/03/2014/012/01/RAS 21 Maret 10.0002014 20143. Januari 00442/03/2014/012/01/RAS 24 Maret 5.6752014 20144. Januari 00508/03/2014/012/01/RAS 26 Maret 125.6102014 20145.
    sebagai berikut :o Jenis/ kualitas barang.o Nomor dan tanggal SPPB/ DO.o Berat menurut SPPB/ DO.o Nomor dan tanggal GD2N ( Perstapel/ tumpukan).o Nomor Tumpukan.o Waktu jam pengeluaran.Bahwa seingat saksi Dokumen yang Saksi periksa adalah sebagaiberikut :Saksi membuat Dokumen GD 1 M (Bukti Pemasukan Beras ke Gudang).GD 1 K (Dokumen Pengeluaran).Nota Timbang namun ditandatangani juru timbang.Surat Pengantar / Surat Jalan.Bahwa saksi menjelaskan bahwa langkah yang saksi lakukan sebagaikepala GBB Maro
    Berdasarkan SPA (Surat Permintaan Alokasi), Perum BULOGmenerbitkan SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) / DO (DeliveryOrder) beras untuk masingmasing kecamatan atau desa/kelurahan.3. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan berassampai ke TD (Titik Distribusi), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaankualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di GudangPerum BULOG.4.
    Perum Bulog Kasub Divre Meraukemenerbitkan 21 Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order(DO) untuk alokasi Distrik Merauke, sebagai berikut: hig: Alekas SPPB/ DO JumlahNomor Tanggal Raskin (kg)1. Januari 2014 00399/03/2014/012/01/RAS 18 Maret 2014 8.4452. Januari 2014 00452/03/2014/012/01/RAS 21 Maret 2014 10.0003. Januari 2014 00442/03/2014/012/01/RAS 24 Maret 2014 5.6754. Januari 2014 00508/03/2014/012/01/RAS 26 Maret 2014 125.6105.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/PID.SUS/2011
Tanggal 20 April 2011 — ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA ;
3117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WUAKSANA selakuKetua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihakkedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PelaksanaanHal. 9 dari 113 hal. Put.
    WWAKSANA, Jangan dibilangpembangunan SMPN Cigemblong diborongkan ;Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor :Hal. 16 dari 113 hal. Put.
    WWUAKSANA selakuKetua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihakkedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PelaksanaanPekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut := Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000, (satu milyar tujuh puluhtujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Hal. 34 dari 113 hal. Put.
    No. 281 K/PID.SUS/201 1 iil Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru 13) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan 211.288.000,00untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang KelasBaru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB 14) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian 135.000.000,00pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuaiAddendum SPPB dan Addendum RAB 15) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan 110.000.000,00pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yangpelaksanaannya
    No. 281 K/PID.SUS/2011 iil Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru 19) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan 211.288.000,00untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang KelasBaru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB 20) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian 135.000.000,00pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuaiAddendum SPPB dan Addendum RAB 21) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan 110.000.000,00pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yangpelaksanaannya
Register : 27-08-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44804/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 30 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11548
  • ., Ltdmasih berada di pelabuhan / kawasan pabean Tanjung Priok, belumditerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan/atau juga tidakada Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)/bahwa Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006, menyatakan :(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbedadengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, DirekturJenderal
    Terbanding Nomor : P 42/BC/2008tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakaisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor : P08/BC/2009, dinyatakan :(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, danPDRI, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiPabean (SPTNP).(2) Terhadap SPTNP yang terbit atas PIB yang ditetapkan jalur merahatau jalur kuning, Pejabat menerbitkan SPPB
    pabean impor,MemperhatikanMengingat(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dituangkan dalam Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP ).bahwa sampai dengan terbitnya SPKTNP Nomor : SPKTNP298/KPU.01/2012 tanggal 28 Juni 2012 ternyata tidak ada penetapan pejabat, baikberupa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) maupun SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB
Register : 18-08-2011 — Putus : 22-09-2011 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 112/PID.TPK/2011/PT SBY
Tanggal 22 September 2011 — Pembanding/Terdakwa : Soeharsono Pribadi, SE
Terbanding/Jaksa Penuntut : Alwei
9547
  • tinggi yaitu Rp. 520 / kg. haltersebut berakibat mengurangi jumlah taksasi Tetes yang telah diperjanjikanoleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) dengan Breadley Overseas TradingSurabaya Co yang sudah ada perjanjian lebih dahulu ; Sehingga pada saat realisasi penyerahan Tetes pada pabrik gulaGempolkerep sesuai Delivery Order / DO / Surat penyerahan Barang Tetes yangdikeluarkan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat pada waktu produksi periode I(satu) termyata APTR menerbitkan DO ganda yaitu : DO Nomor : SPPB
    / DO005000/APTR/TTS tanggal 27 Juni 2010 sebanyak 1.528.270 kg dan DONomor : SPPB / DO05000 / APTR/TTS tanggal 20 Juni 2010 sebanyak599.508 kg, dengan keadaan hal tersebut maka pabrik gula Gempolkerepmenerbitkan surat Nomor : MARUPA / 05021 tanggal 09 Juli 2005 yang isinyamemberitahukan kepada ketua APTR bahwa DO yang diterbitkan tersebut( adanya DO ganda ) melebihi dari kuota periode I yang hal ini berakibat dalampelayanan pabrik gula Gempolkerep hanya melayani sebesar kuantum produksiperiode I
    tinggiyaitu Rp. 520 / kg. hal tersebut berakibat mengurangi jumlah taksasi TETESyang telah diperjanjikan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) denganBreadley Overseas Trading Surabaya Co yang sudah ada perjanjian lebih dahulu Sehingga pada saat realisasi penyerahan TETES pada pabrik gulaGempolkerep sesuai Delivery Order / DO / Surat Penyerahan Barang TETESyang dikeluarkan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat pada waktu produksiperiode I (satu) ternyata APTR menerbitkan DO ganda yaitu : DO Nomor :SPPB
    / DO05000 / APTR/ TTS tanggal 27 Juni 2010 sebanyak 1.528.270 kgdan DO Nomor : SPPB / DO05000 / APTR / TTS tanggal 20 Juni 2010sebanyak 559.508 kg, dengan keadaan hal tersebut maka Pabrik GulaGempolkerep menerbitkan surat Nomor : MARUPA / 05021 tanggal 09 Juli2005 yang isinya memberitahukan kepada Ketua APTR bahwa DO yangditerbitkan tersebut ( adanya DO ganda ) melebihi dari kuota periode Iyang hal ini berakibat dalam pelayanan pabrik gula Gempolkerep hanyamelayani sebesar kuantum produksi periode
Putus : 20-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2285 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO, Dk
6036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kopi KKdilegalisir, dan tanda bukti kepemilikan tanah ;Bahwa proses mekanisme seharusnya dana Rehabilitasi danRekontruksi tersebut sampai kepada masyarakat adalah diawalidengan pembentukan Pokmas berdasarkan SK Bupati lalu dibuatBerita Acara Pembentukan Kelompok penggurus Pokmas danPenetapan prioritas usulan kegiatan rehabilitasi/ rekontruksi rumah(BAPKPP & BAPPUk) yang diketahui oleh lurah desa dan Camat laluselanjutnya dibuat surat perjanjian penyaluran bantuan Rehabilitasidan Rekontruksi rumah (SPPB
    kopi KKdilegalisir, dan tanda bukti kepemilikan tanah;Bahwa proses mekanisme seharusnya dana Rehabilitasi danRekontruksi tersebut sampai kepada masyarakat adalah diawalidengan pembentukan Pokmas berdasarkan SK Bupati lalu dibuatBerita Acara Pembentukan Kelompok penggurus Pokmas danPenetapan prioritas usulan kegiatan rehabilitasi/ rekontruksi rumah(BAPKPP & BAPPUk) yang diketahui oleh lurah desa dan Camat laluselanjutnya dibuat surat perjanjian penyaluran bantuan Rehabilitasidan Rekontruksi rumah (SPPB
    Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah Tahap atas nama SUPARMIN sebesarRp60.000.000, tertanggal 22 Juni 2007 ;1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas namaPokmas Dermojurang XI / SUPARMIN ;2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok danPengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan KegiatanRehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK)Dermojurang XIl ;4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB
    Pencairan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah Tahap atas nama SUPARMIN sebesarRp60.000.000, tertanggal 22 Juni 2007 ;1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas namaPokmas Dermojurang XI / SUPARMIN ;87.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok danPengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan KegiatanRehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK)Dermojurang XII ;88.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 09/TIPIKOR/2013/PTY
Tanggal 12 Juli 2013 — Drs. HIDAYAT
6529
  • 1 sampai dengan Krasaan 21) dan sebesar Rp.39.600.000,00 ( untukmasingmasing PokMas Krasaan 22 dan Krasaan 23) ; Bahwa untuk memproses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Perumahan untuk Kategori rusak berat tersebut tersebut masingmasingCoordinator .......Koordinator PokMas mempunyai tugas untuk menyiapkan persyaratanadministrasi antara lain :1) Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP),dengan Format 1SR (Lampiran III B).2) Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB
    pemotongan kepada masingmasing KK sebesarRp.200.000,.........10Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, selanjutnya oleh masingmasingKoordinatorPokMasmenyerahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendaharaKelompok Kearifan Lokal (KKL) sehingga jumlah seluruh dana hasilpemotongan untuk tahap I sebesar Rp.67.400.000.00 (enampuluh tujuh juta empatratus ribu rupiah);Bahwa Pada tanggal 27 Nopember 2006 telah dilakukan penandatangananamandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Dan RekonstruksiRumah (SPPB
    Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2SR(Lampiran IV B).3. Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).4. Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5SR(Lampiran VII B).5. Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, denganFormat : 5SR (Lampiran VII B)6. Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan ,dengan Format : 6SR(Lampiran IX).7.
    juga dilakukan pemotongan kepada masingmasing KK sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh masingmasing Koordinator PokMasmenyerahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal(KKL) sehingga jumlah seluruh dana hasil pemotongan untuk tahap I sebesarRp.67.400.000.00 (enampuluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa Pada tanggal 27 Nopember 2006 telah dilakukan penandatangananamandemen surat perjanjian penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksirumah (SPPB
    November 2006; 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No:405859E/030/118tanggal 13 November 2006; 311 (satu) bendel surat perintah pencairan dana No:412698E/030/118 tanggal 9November 2006; 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No412697E/030/118 tanggal 12Desember 2006; 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No413662E/030/118 tanggal 20Desember 2006; 23 (dua puluh tiga) bendel fotocopy amandemen Surat Perjanjian PenyaluranBantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB
Register : 15-03-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 03-03-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid./2016/PT.TK.
Tanggal 15 Maret 2016 — ASEP WALUYO, B.Sc Bin MUCHARAM
8831
  • Semen Baturaja belum bisa dikeluarkan dandipergunakan sebelum kewajiban kepabeanannya diselesaikan sampaidengan dikeluarkanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)dari pihak Bea Cukai Bandar Lampung dimana selanjutnya oleh saksiSastra surat Nomor : S597/WBC.05/KPP.MP.04/2014 tanggal 27 maret2014 dari Bea Cukai diserahkan/disampaikan kepada terdakwa selakuKepala Pabrik Semen PT.
    Semen Baturaja tidak bisa diprosesuntuk selanjutnya dikeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang(SPPB) oleh pejabat Bea dan Cukai, mendapatkan penolakan atas izinuntuk melakukan pengiriman stock clinker kemudian terdakwa dengantidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor : P42/BC/2008 tentang Petunjuk Pengeluaran BarangImpor Untuk dipakai memerintahkan kepada saksi Sastra selaku KepalaDistribusi dan saksi Abdulah Sodri selaku Kepala gudang untukmengirimkan
    Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P42/BC/2008tentang Petunjuk Pengeluaran Barang Impor Untuk dipakai, huruf kyang berbunyi Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan bahwa PIBtelah memenuhi ketentuan, barang dapat dikeluarkan denganpersetujuan pejabat bea dan cukai dengan menerbitkan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)Bahwa perbuatan terdakwa Asep Waluyo selaku Kepala Pabrik PT.Semen Baturaja cabang Panjang di Bandar Lampung yang belummenyelesaikan kewajiban kepabeanan yakni tidak
    terdapatnya LS(Laporan Surveyor) sebagai dokumen pelengkap pabean serta belumadanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari pejabat beadan cukai atas pengeluaran; penggunaan dan pengiriman Vicem BrandPortland Cement Clinker dari Negara Vietnam melalui supplier/shipperVietnam Cement Industry Corporation sebanyak 40.800 MT denganmenggunakan kapal MV.
    Semen Baturaja belum bisa dikeluarkan dandipergunakan sebelum kewajiban kepabeanannya diselesaikan sampaidengan dikeluarkanya Surat Persetujuaan Pengeluaran Barang (SPPB)dari pihak Bea Cukai Bandar Lampung dimana selanjutnya oleh saksiSastra surat Nomor : S597/WBC.05/KPP.MP.04/2014 tanggal 27 maret2014 dari Bea Cukai diserahkan/disampaikan kepada terdakwa selakuKepala Pabrik Semen PT.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang ; Ir. SONTA WISESA bin SYAHRUL
9054 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanda Penerimaan (Kwitansi) Pembayaran lunas bantuan tahap sebesar 50% atau sebesar Rp2.000.000.000,00 untukPembangunan Mesjid Agung, Kecamatan Karang Baru, KabupatenAceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) Nomor 602/SPPB/TBJK/ PPTK III/2009 Tanggal 16Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009;Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, S.T.dengan H.
    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor602/SPPB/307/ TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009;. Proposal Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009,tanggal 23 Maret 2009, tentang pembentukan PanitiaPembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru KabupatenAceh Tamiang;.
    Citra Lestari Consultant padatanggal 06 Agustus 2011;. 1 (satu) exemplar photo copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) Nomor 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 OktoberHal. 44 dari 84 hal.
    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor602/SPPB/307/ TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009;o. Prosal Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;p. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009,tanggal 23 Maret 2009, tentang Pembentukan PanitiaPembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baruKabupaten Aceh Tamiang;q.
    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor:602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009.. Prosal Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang.. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 163 tahun 2009,tanggal 23 maret 2009, tentang pembentukan PanitiaHal. 78 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru KabupatenAceh Tamiang.q.
Register : 23-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tml
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
UMAR ABDULAH
Tergugat:
1.UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BARITO TIMUR
2.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO TIMUR
Turut Tergugat:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
158112
  • Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang dan Jasa, seharusnya Tergugat mengusulkanpemenang lelang kepada Tergugat Il atau kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untukdiberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPB) dan tandatangan kontrak antara penyedia barang/jasa dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK).8.
    APBNatau APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidaktersedia atau tidak cukup tersedia.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerahuntuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD.Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat II tidak memberikan SuratPenunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB
    Tahun Anggaran : APBD2018. serta Turut Tergugat juga tidak melakukan tindakan secaraadministrasi, terkait lelang pekerjaan tersebut, maka sudah sewajarnyadihukum untuk mengganti kerugian Penggugat tanpa syarat apapun.Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang tidak memberikanSurat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) dan Tergugat II tidakpula membuat kontrak penyedia jasa dan barang yang sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang dan
    lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut.Bahwa Pasal 1366 BW menyatakan Setiap orang bertanggung jawab tidaksaja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi jugauntuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hatihatinya.Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat , Tergugat Il, dan Turut Tergugatmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas perbuatan dengan tidakmemberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB
Putus : 10-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 06/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 10 Juni 2015 — MUHAMMAD, S.Sos
6817
  • Rek.0272000062 304, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.704.000,00(sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).Bahwa selanjutnya dengan adanya setoran untuk Raskin ke13 DesaWawonduru tersebut, Kantor Bulog Subdivrell Bima menerbitkan SuratPerintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO (Delivery Order) dengan Nomor:00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatanganioleh sdr.
    Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO denganNomor :00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yangditandatangani oleh sdr. JAHRUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI.3. Nota Angkut Barang tanggal 23 Agustus 2012, yang menyatakan barangBeras13 untuk Desa Wawonduru sebanyak 446 colly (RTS), dengan beratnetto 6,690 kg kendaraan pengangkut : EA 8570 L, yang ditandatanganioleh petugas GBB Dompu : SYRIFUDDIN (yang menyerahkan), sopir :HARIS dan Satker Raskin Kab.
    Rek. 0272000062 304,dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratusempat ribu rupiah).Bahwa selanjutnya dengan adanya setoran untuk Raskin ke13 DesaWawonduru tersebut, Kantor Bulog SubdivreIl Bima menerbitkan SuratPerintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO (Delivery Order) dengan Nomor: 00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatanganioleh sdr.
    Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tgl. 16 Agustus 2012;3. NotaIntern Nomor : 08/BrsRaskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012;4. Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23 Agustus 2012;5. Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23 Agustus 2012;6. Buku Expedisi Raskin.7. Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Nopember 2012sebesar Rp. 10.704.000, (copy legalisir);8. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. 00391/08/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 (copy legalisir);9.
    Rekap penyerahan barang (GD1K)Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tgl. 23Agustus 2012; Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB) tgl. 16 Agustus 2012; NotaIntern Nomor : 08/BrsRaskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012; Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23Agustus 2012; Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23Agustus 2012; Buku Expedisi Raskin. Slip Penyetoran PT.
Register : 29-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 16/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 1 Oktober 2018 — Pembanding/Terdakwa I : M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA
Pembanding/Terdakwa : JAJA Bin MAKSUM Diwakili Oleh : JAJA Bin MAKSUM
Terbanding/Penuntut Umum : INDRA ADITYA, S.H
6937
  • YUSUF TOJIRI BinSUDIA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat PerjanjianPengelolaan Bantuan (SPPB) sehingga terdapat 32 (tiga puluh dua)KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material,dan 5 (lima) KK/Warga tidak mendapat bantuan berupa uang ataubarang/material tepat jumlan dan Terdakwa Il JAJA Bin MAKSUM telahmembuat dokumen pembayaran tidak sesuai dengan realisasi yangsebenarya telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
    Pengelolaan Keuangan Daerah,Pasal 61 ayat (1) dan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana BantuanKegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana, Rekontruksi RumahWarga Akibat Bencana Alam Cigintung Di Blok Jotang Desa JagamulyaKecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014,melakukan perbuatan memperkaya diri para terdakwa sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian
    YUSUFTOJIRI Bin SUDIA selaku Ketua POKMAS AMANAH tidak melaksanakanpekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB)sehingga terdapat 32 (tiga puluh dua) KK/warga yang tidak mendapatbantuan berupa uang atau barang/material, dan 5 (lima) KK/Warga tidakmendapat bantuan berupa uang atau barang/material tepat jumlah danTerdakwa Il JAJA Bin MAKSUM selaku Bendahara Pokmas Amanahyang telah membuat dokumen pembayaran tidak sesuai dengan realisasiyang sebenarnya.Bahwa Perbuatan Terdakwa
    Majalengkasesuai Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) yaitu menerima danbertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menyalurkan bantuanrekontruksi rumah warga akibat bencana alam cigintung kepada seluruhwarga korban yang tercantum dalam Keputusan Bupati MajalengkaNomor : 257 tahun 2014 tentang penetapan jumlah rumah yang terkenadampak bencana alam longsor dan gerakan tanah di Blok Cigintung Kec.Malausma Kab.
    Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBDtanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana BantuanKegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana13. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 364/1678/BPBD tanggal 22 Agustus2014 kepada Pokmas Amanah14.Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Pokmas Amanah tanggal 23Agustus 201415. Surat pernyataan pemilik tanah lapang jotang tanggal 14 Mei 201416.
Register : 09-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN MAGETAN Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Mgt
Tanggal 17 September 2015 — Terdakwa NUNIK SUTIKNO WATI Binti SUTIKNO
11530
  • telah dijalani oleh Terdakwa dandenda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsdair 1 (satu) bulankurungan;Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan PT PAK Cabang Ngawi NomorIJIN DIRJEN MIGAS No.05.NT.14.00.058 tertanggal 04 Desember 2014;1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan PT PAK Cabang Ngawi NomorIJIN DIRJEN MIGAS No.05.NT.14.00.058 tertanggal 04 Desember 2014;1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Barang yang dikeluarkan PT TWUBojonegoro No.198/SPPB
    .300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai denganRp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: (satu) bendelSurat Jalan yang dikeluarkan PT PAK Cabang Ngawi Nomor IJINDIRJEN MIGAS No.05.NT.14.00.058 tertanggal 04 Desember 2014, 1(satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan PT PAK Cabang NgawiNomor IJIN DIRJEN MIGAS No.05.NT.14.00.058 tertanggal 04Desember 2014 dan 1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Barang yangdikeluarkan PT TWU Bojonegoro No.198/SPPB
    :MHFC1JU43A5012360, No.Sin.: WO4DTRJ20022 atas nama STNKSUGENG ARIANTO alamat Jatisari Desa Pepelegi RT.O1 RW.06Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;1 (satu) buah anak kunci kendaraan truck tangki No.Pol.: W8960NA;1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan PT PAK Cabang Ngawi NomorIJIN DIRJEN MIGAS No.05.NT.14.00.058 tertanggal 04 Desember 2014;1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Barang yang dikeluarkan PT TWUBojonegoro No.188/SPPB/BS/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014;Halaman 17 dari 37 Putusan
    /BS/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014;e 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan PT PAK Cabang Ngawi NomorIJIN DIRJEN MIGAS No.05.NT.14.00.058 tertanggal 04 Desember 2014;e 1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Barang yang dikeluarkan PT TWUBojonegoro No.188/SPPB/BS/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014;Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;e 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tahun 2001, No.Pol.: AE1883EH, warnabiru muda metalik, No.Ka.: MHCTBR54F1K209152, No.Sin.: E209152 atasnama
    /BS/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014;e 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan PT PAK Cabang Ngawi NomorIJIN DIRJEN MIGAS No.05.NT.14.00.058 tertanggal 04 Desember 2014;e 1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Barang yang dikeluarkan PT TWUBojonegoro No.188/SPPB/BS/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;e 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tahun 2001, No.Pol.: AE1883EH, warnabiru muda metalik, No.Ka.: MHCTBR54F1K209152, No.Sin.: E209152 atasnama STNK ANA
Register : 15-08-2012 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48288/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 14 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10625
  • Banding menyerahkan fotokopibukti pendukung nilai transaksi berupa:Purchase Order Nomor: 00436 tanggal 26 Maret 2012;Purchase Order Nomor: 00437/38 tanggal 2 April 2012;Invoice Nomor: S148422/45/46/47/48/58 tanggal 19 April 2012;Packing List tanggal 19 April 2012;Air Waybill Nomor: 2325134 8710 tanggal 21 April 2012;Form D Nomor: KL181969P276566 tanggal 20 April 2012;Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan:000000005273201 20424002721;Gambar contoh barang;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB
    ) Nomor: 071574/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 1 MeiAplikasi Transfer (Transfer Application)USD46,245.79;2012;Laporan Transaksi BRI bulan April 2012;Payment Voucher tanggalGeneral Ledger;Item Register;17 April 2012;SPT Masa PPN bulan Mei 2012;SPT Masa PPN bulan April 2012Faktur Pajak tanggal 30 Februari 2012;Invoice Nomor: S148236 tanggal 8 Maret 2012;Packing List tanggal 8 Maret 2012;Air Waybill nomor: 2325273 3844 tanggal 12 Maret 2012;PemberitahuanImporBarangPengajuan:00000000527320120313002537
    ;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) NomorSPPB/2012 tanggal 13 Maret 2012;(PIB)BRI tanggal 17 April 2012 sebesarNomor: 041828/WBC.06/KPP.01/bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yang dilampirkandalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidanganadalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 00436 tanggal 26 Maret2012 yang ditujukan kepada Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur,Malaysia, dengan perincian sebagai
    PO:00438/39/42 $148459/60/61 068102 USD4,025.00Total USD46,245.79bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap kelima invoice tersebut, menurutMajelis terdapat 4 (empat) invoice dengan total nilai USD45.423.00 yang telah telahdilengkapi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan atas InvoiceNomor: 470212 tanggal 3 April 2012 senilai USD822.79 tidak dilengkapi denganPemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Persetujuan Pengeluaran BarangMenimbangMengingat(SPPB) sehingga Majelis berpendapat
Register : 15-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 280/Pid.B/2018/PN Cjr. (Kepabeanan)
Tanggal 6 Desember 2018 — Kim Kap Han Alias Kap Han Kim Alias Kim
21775
  • WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 27 Maret 2018 berisi Surat Persetujuan Pengeluaran Brang (SPPB) nomor 159683/KPU.01/2018 tanggal 27 Maret 201829. 1 (satu) set hasil cetak email dari acc@w-success.net ke DTL-Accounting; dtl@dtl.co.id cc captain; Erling-DTL; Putri; office dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40 // PT.
    With Win-Win Success dengan nomor AJU 000000-006854-20180308-000367, Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL)-NSW untuk nomor AJU 000000-006854-20180308-000367 tanggal 08 Maret 2018, Billing DJBC dengan kode 620180300146308 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 159683/KPU.01/2018 tanggal 27 Maret 2018.31. 1 (satu) lembar hasil cetakan rekening koran Tahapan BCA atas nama IRMA MAISURA nomor rekening : 8870326549, periode Desember 2017. 32. 1 (satu) lembar hasil cetakan
    DuniaTransportasi Logistik sudah mendapat Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB) atas status SPPB tersebut, kantormengirimkan hasil cetakan SPPB kepada Saksi melaui kurir kantorlalu dengan dasar SPPB tersebut tersebut Saksi untuk mengurusSurat Penarikan Peti Kemas (SP2) dari perusahaan TempatPenimbunan Sementara (TPS). Setelah mendapat SP2, lalu SPPB dan SP2 Saksi serahkan ke supirtruk sebagai dasar pengeluaran barang dari Pelabuhan TanjungPriok.
    Setelah mendapat persetuju~an barang (SPPB), Saksidiinformasikan oleh Sdr. Erling bahwa barang sudah statusSPPB.
    Atas status SPPB tersebut, kantor mengirimkan hasilcetakan SPPB kepada Saksi melaui kurir kantor dan SPPBtersebut menjadi dasar Saksi untuk mengurus Surat PenarikanPeti Kemas (SP2) dari perusahaan Tempat PenimbunanSementara (TPS).Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN Cjr (Kepabeanan) Setelah mendapat SP2, lalu SPPB dan SP2 Saksi serahkan kesupir truk sebagai dasar pengeluaran barang dari PelabuhanTanjung Priok.
    Setelah status PIB mendapat SPPB, melalui kurir Saksimendapatkan hasil cetakan SPPB dari kantor. Selanjutnya Saksimengurus SP2 dari TPS UTPK1 yaitu PT. Jakarta InternationalContainer Terminal (JICT). Setelan mendapat SP2, SAKSImenyampaikan hasil cetakan SPPB dan SP2 dimaksud kepada supirtruk yang akan membawa barang tersebut ke PT. With Win WinSuccess.
    Jika diterima/sesuai dan/atau telah diselesaikan tambahbayar dan denda administrasi (jika ada) maka pejabat Bea dan Cukaimenerbitkan SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabeanpelabuhan Tanjung Priok;Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN Cjr (Kepabeanan)* Terhadap PIB yang terkena jalur hijau setelah mendapat NomorPendaftaran maka aplikasi impor komputer Bea dan Cukai seketikamenerbitkan SPPB. Setelah SPPB terbit, maka selanjutnya dilakukanpemeriksaan dokumen.
Register : 07-09-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PID.TPK/2016/PT MTR
Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN,SH
Terbanding/Terdakwa : RUSDY
8829
  • dengan rekeningmasing masing sekolah;Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk programkegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumberdari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan KebudayaanRI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten/kota direktur pembinaanSD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan;Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB
    ).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaranpembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran(SPP) dengan dilampiri daftar sekolan calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuanrehabilitasi ruang kelas rusak berat;SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima
    Sus / 2016 / PT.MTR.belanja negara dilakukan atas hak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwapihak penerima bantuan bersedia dan wajid menggunakan sejumlah danabantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaanpekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.Bahwa
    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwapihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah danabantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaanpekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.
    SHALEH, S.Pd Selaku KepalaSDN Inpres Pasir Putih;1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB )antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan KepalaSekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan RehabilitasiRuang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/BP2.01/ Vill / SP2B / 2012, tanggal O8 Agustus 2012;Hal 54 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid.