Puspawati,S.H. yang tidak diikutkan dalam perkara dengan bukti yang sah dan autentikberupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 59/D.0/2004 tentang Pendirian Universitas Al Asyariah Mandar danIjin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan AlAsyariah Mandar.

Nurwani Idris. dipekerjakan sebagai tenagapengajar pada Fakultas Sosial Politik Universitas Jayabaya diJakarta (fotocopy dari fotocopy) ;Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya/ KoordinatorAkademiAkademi Jayabaya Nomor : 485 Tahun 1987,Tanggal 9 Pbruari 1987 (fotocopy darifotocopy) ;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor120/003/1.1/KP/INPNS/2001. Tanggal 1 April 2001.Memutuskan Dra. Nurwani Idris. dengan Jabatan : Lektor. UnitKerja : Kopertis Wilayah III dpk.

Bukti P9. : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 73164/A4.5/KP/2009. Tanggal 23 Oktober 2009 Memutuskan : Dr.Dra. R. Ayu Kundewi Yudiati, M.Si. dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidangilmu/mata kuliah Ilmu Adminstrasi Negara (fotocopy darifotocopy) ;10. Bukti P10. : Informasi secara on line Sistem Penilaian Angka Kredit(fotocopy dari fotocopy) ;11. Bukti P11. =: Surat Koordinator Kopertis Wil. HI Jakarta, Nomor : 216/K3/KP/2013.

fotokopi dari fotokopi); Bukti P.10 Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya No 529/UN9.1.4.1/PPDS/PP/2011 tanggal 07 Desember 2011, (fotokopi sesuai denganaslinya) ; Bukti P.11 : Surat Keterangan Dekan Nomor : 532/UN9.1.4.1/PPDS/PP/2011tanggal 01 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ; Bukti P.12 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Departemen PendidikanNasional (fotokopi dari fotokop1) ; Bukti P.13 : Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 064/0/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (fotokopi dari fotokopi)Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, pihak Tergugatmengajukan bukti suratsurat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup sertadicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya yang telah diberi tanda T.1 sampai denganT.15adalah sebagai berikut241Bukti T.1 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011 tentang Pindah Kuliah Mahasiswa

Taufik Muntasir ; 9 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas10Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 192 ayat 7 menyatakan bahwaRekruitmen Calon Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melaluiPengumuman di media cetak, elektronik dan laman ;Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentangDewan Pendidikan dan Komite Sekolah yakni Pasal 2 yang menyatakan bahwaPembentukan Dewan Pendidikan dan

MansyurRamly selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BalitbangDepdiknas TA 2010 dan mengangkat Suhenda selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010. Setelah itu Prof. Dr. H.

Menteri Pendidikan nasional RepublikIndonesia nomor : 978/A.A3/KU/2011 tertanggal 20 Januari 2011 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Pusat Data danStatistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri PendidikanNasional, dengan lampiran mengangkat Dr.Ir.

Bantex warna Biru1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional RepublikIndonesia nomor : 49193/A.A3/KU/2011 tertanggal 21 Juni 2011 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Pusat Data danStatistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri PendidikanNasional, dengan lampiran mengangkat ABD GHOFAR, S.Si, M.Ti. SebagaiPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Drs.

Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara danrangkaian perbuatan sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 070/P/2006tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan PengembanganAnak Usia Dini (PPAUD), telah ditetapkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan bersama21 provinsi dan 49 Kabupaten lainnya untuk melaksanakan Program PPAUD, yang didanaibersama antara Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah), pinjaman lunak Bank Dunia(IDA Credit

Hal tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 070/P/2006tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan PengembanganAnak Usia Dini (PPAUD), telah ditetapkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan bersama21 provinsi dan 49 Kabupaten lainnya untuk melaksanakan Program PPAUD, yang didanaibersama antara Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah), pinjaman lunak Bank Dunia(IDA Credit

Haltersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 070/P/2006tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan PengembanganAnak Usia Dini (PPAUD), telah ditetapkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan bersama21 provinsi dan 49 Kabupaten lainnya untuk melaksanakan Program PPAUD, yang didanaibersama antara Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah), pinjaman lunak Bank Dunia(IDA Credit

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harusdibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itudapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, danalat bukti lainnya serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diperlihatkandipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlahdiperoleh fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor:070/P/2006 tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikandan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD), telah ditetapkan bahwa KabupatenLampung Selatan bersama 21 provinsi dan 49 Kabupaten lainnya untukmelaksanakan Program PPAUD, yang didanai bersama antara Pemerintah Indonesia(Pusat dan Daerah), pinjaman lunak Bank Dunia (IDA Credit), dan hibahPemerintah Belanda (Dutch Trust Fund), yang pelaksanaannya dimulai pada tahun2007;e Bahwa benar pelaksanaan

Menetapkan barang bukti yaitu :1) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 233/125.5/KP/2000 tanggal 1 September 2000 tentang Pemberhentian Sdr. Sri Rahayu Nip. 131115351 dengan Jabatan Pelaksana Kandep Diknas Kabupaten Kapuas dan Pengangkatan Sdr.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DASIMUN11) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Imdonesia Nomor : 233/125.5/KP/2000 tanggal 1 September 2000 tentang Pemberhentian Sdr. Sri Rahayu NIP 131115351 dengan Jabatan Pelaksana Kandep Diknas Kabupaten Kapuas dan Pengangkatan Sdr.

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 233/125.5/KP/2000 tanggal 1 September 2000tentang Pemberhentian Sdr.

,M.Pd berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :233/125.5/KP/2000 diangkat sebagai penilik untuk wilayah Kecamatan KapuasTimur;Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Nomor424/64/DIKBUD/2002 tanggal 30 September 2002 tentang Penyesuaian DalamJabatan dan Angka Kredit Penilik, tertera nama Terdakwa Sri Rahayu sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai atau NIP. 131 115 351;Menimbang

NIP. 131 115 351 adalahsebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Penilik PLS (Pendidikan LuarSekolah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor :233/125.5/KP/2000 yang ditandatangani oleh Kepala KantorWilayah Depdiknas Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan KepalaHalaman 115 dari 157 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN PlkDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Nomor424/64/DIKBUD/2002 tanggal 30 September 2002 tentang PenyesuaiaanDalam Jabatan

(BIS)Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan TayandoTam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selakuPemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat PerintahPembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku BendaharaPengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PropinsiMaluku (berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untukHalaman 8 dari56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBditeliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008yang ditandatangani oleh Z.

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untukditeliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008yang ditandatangani oleh Z.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor0296/U/1996 jo Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 jo Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28Tahun 2010 tentang Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Bab V(lima), tentang masa tugas, disebutkan bahwa Tugas Tambahan Guru sebagaiKepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) periode, dan maksimal 2(dua) periode atau 8 (delapan) tahun;3.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;

3.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas PendidikanPemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;Halaman 39 dari 123 Putusan No. 9/Pid.

;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :632/A.A3/U/2010 Tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggarann 2010 ; TOR; Kertas Kerja RKAKL Tahun Anggaran 2010, Sebesar Rp. 5.699.760.000, DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000 ; RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal22 Desember 2009 SebesarRp. 690.000.000, ;Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN)

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang PengangkatanPejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi PadaDinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi MalukuTahun Anggaran 2009 ;3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluarandan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara DalamLingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran2009 ;4.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikHalaman 104 dari 123 Putusan No. 9/Pid.

;Dengan demikian, baik Akademi Farmasi Dan Analisa Makanan(AKAFARMA) Putera Indonesia Malang maupun Akademi Farmasi (AKFAR)Putera Indonesia Malang sejak awal berdirinya sudah disertai frasa PuteraIndonesia Malang dan diselenggarakan oleh Yayasan Putera IndonesiaMalang;Namun setelah terjadi alih bina dari Depkes RI kepada Depdiknas RI, baikAKAFARMA Putera Indoneisia Malang maupun AKFAR)Putera IndonesiaMalang, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :129/D/O/2016 tanggal 18 Juli 2006

;Dengan demikian, baik Akademi Farmasi Dan Analisa Makanan(AKAFARMA) Putera Indonesia Malang maupun Akademi Farmasi(AKFAR) Putera Indonesia Malang sejak awal berdirinya sudahdisertai frasa Putera Indonesia Malang dan diselenggarakan olehYayasan Putera Indonesia Malang;Namun setelah terjadi alin bina dari Depkes RI kepada Depdiknas RI,baik AKAFARMA Putera Indoneisia Malang maupun AKFAR)PuteraIndonesia Malang, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor : 129/D/O/2016 tanggal 18 Juli 2006

Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 129/D/O/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang Pemberian IjinPengalihan Pembinaan Akademi Analis Farmasi dan Makanan(AKAFARMA) Putera Indonesia di Malang, Dari Departemen Kesehatanke Departemen ?em'.idikan Nasional Diselenggarakan oleh YayasanPutera Indonesia di Malang. diberi tanda TIVI 43;44.

Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 199/D/O/2006 canggai S September 2006 tentangPemberian Ijin Pengalinan Pembinaan Akademi Farmasi (AKFAR) PuteraInuonesia di Malang, Dari Departemen Kesehatan ke DepartemenPendidikan Nasional Diselenggarakan olehYayasanPutera Indonesia diMalang, diberi tanda TIVI 44;45.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jembersecara jelas dinyatakan salah satu tugas senat fakultas dalam Pasal 61ayat (2) huruf g. Memberi pertimbangan kepada rektor mengenai caloncalon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas (VideBukti P2);.

Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia, , tentang inpassing kepangkatan atas nama PENGGUGAT yangdikeluarkan oleh an. Menteri Pendidikan Nasional Koordinator KopertisWilayah VII Surabaya, telah bernazegelen dan cocok dengan aslinya(P.10);11. Fotokopi Penerimaan Honorarium, Strook Gaji Pegawai TetapYayasan UNIVERSITAS Madiun dan Slip Pembayaran Gaji sebagai tutor dibulan Juni 2013, telah bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.11);12.

Bukti T5 Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia, bukti telah diberi materai cukup dan dinazeglenserta sesuai dengan aslinya;6. Bukti T5A Foto copy Akta Notaris Gongga Marpaung, SH, bukti telahdiberi materai cukup dan dinazeglen serta sesuai denganaslinya;7. Bukti T6 Foto copy Surat Keputusan Ketua STMIK Pelita NusantaraMedan, bukti telah diberi materai cukup dan dinazeglen sertasesuai dengan aslinya;8.

No.1570 K/Pdt/2014Swasta berbentuk akademi yang bernama Akademi Kebidanan Martapura, sesuaiSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/D/O/2003., tanggal 7 Mei 2003, Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan ProgramStudi Baru dan Pendirian Akademi Kebidanan Martapura di BanjarmasinDiselenggarakan oleh Yayasan Korpri Kabupaten Banjar di Banjarmasin;Bahwa tempat kedudukan Akademi Kebidanan Martapura yang Penggugat dirikanpada tahun 2003, adalah di Jalan Perwira Nomor 44 G Martapura

Bukti P 20Teknik Universitas Sriwiaya, (sesuai dengan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 43683/A2.IV.1/KP/2000, (sesuai dengan asli);: Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 1062/PT11.1.1/C.2.a/2001 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian danPengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan pada FakultasTehnik Universitas Sriwijaya, (sesuai dengan: Surat Universitas Sriwijaya Nomor : 5319/PT11.1.1/C.3.b/2002tanggal 18 Desember 2002 tentang Kenaikan Gaji Berkala atasnama Ir.

Bahwa, PENGGUGAT selaku Yayasan yang bergerak dibidang pendidikankesehatan dan pelayanan medis, mulamula pada tahun 1995 berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor:49/D/O/2005 tanggal 10 Mei 2005 membuka Program Studi D IIIKeperawatan dengan nama AKADEMI KEPERAWATAN DHARMAHUSADA CIREBON, yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT, denganlokasi kampus di Jalan Raya Perjuangan, Majasem, Kota Cirebon; .

YKe UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional;e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan;e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;e Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 076/P/2011 tentang PembentukanKonsorsium Sertifikasi Guru (KSG);e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;e Surat Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 128/P/2013 tentangPenetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru DalamJabatan;Dengan demikian Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138Universitas Sanata Dharma Yogyakarta merupakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan dibidangpendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas;.

Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian TunjanganProfesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Bukti P2);Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (Bukti P3);Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi(Bukti P4);Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendiknas Nomor30043/A4.5/KP/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penetapan AngkaKredit Jabatan Fungsional Doesn Pemohon (Bukti P5A);Fotokopi Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor30044/A4.5/KP/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang PengangkatanPemohon sebagai Guru Besar (Bukti P5B);Fotokopi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen danAngka Kreditnya (Bukti P6);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (BuktiP=f);Fotokopi

Lampung Utara (Fotocopy dari fotocopy ) Bukti P8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.0012.1203/ C5.6/T/SK/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Penerima TunjanganProfesi Guru PNS Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Lampung Utara Prop. Lampung (Fotocopy dari fotocopy) Bukti P9 i DP. 3 An. Anwar Zawawi.A.Ma.Pd Tahun 2010(Fotocopy sesuai denganaslinya)Bukti P10 : Surat Tugas An.