Ditemukan 390 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — MUH SAMSURI WAGIMIN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
12113
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — H. ABDUL HAFID ACHMAD bin ACHMAD
10580 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagi yangmemakai tanah selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20diselesaikan menurut ketentuan Pasal 4 UndangUndang Nomor 52 PrpTahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya dengan implikasi khusus dalam undangundang ini ialah merekabukannya harus diganti, tetapi malah dapat dituntut pidana. Ketentuan inisemua diabaikan oleh Terdakwa H. Abdul Hafid Achmad Bupati Nunukanselaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah maupun saksi H. Darmin Djemadil,S.H., M.Si.
Register : 04-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — TRI WALUYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
5014
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa lin yang Berhak atau KuasanyaPasal2 Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah;Pasal 6 Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalamPasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukumankurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau dendasebanyakbanyaknya Rp.5.000, (lima ribu rupiah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SUDIMAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
4916
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — MUH HERI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
4514
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 130/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — EKO WISNU WICAKSONO Melawan : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cq. Proyek Manager Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
10618
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — BARDIYONO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA DKK
5418
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa lin yang Berhak atau KuasanyaPasal2 Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah;Pasal 6 Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalamPasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukumankurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau dendasebanyakbanyaknya Rp.5.000, (lima ribu rupiah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 121/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — BUDI SULISTYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPD PROPINSI DIY DKK
9796
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SUPARI MELAWAN KEPALAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DIY DKK
5813
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SUTARDI MELAWAN KEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK
3911
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — JORIKARTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
438
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — ANWAR HIDAYAT DJUMBADI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN YOGYAKARTA DKK
11324
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — ARBANIYAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
9313
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :Halaman 14 dari 71 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 104/Pat.G/2016/PN Wata.
Register : 03-02-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.EDWARDSYAH NAIBAHO
2.MARULITUA NAIBAHO
Tergugat:
1.EDISON TAMPUBOLON
2.JOMRIS HASUGIAN
5929
  • ParaPenggugat, tindakan mana telah merugikan Penggugat sebagai pemilik asli atastanah hak milik adat secara turun temurun sebagaimana disebutkan diatas. .Bahwa Tindakan dari Tergugat , Tergugat II diduga bersekongkol untukmenghilangkan Hakhak Penggugat , perobuatan mana jelas merupakanperbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah warisan Penggugatyang terletak di JI Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan ,tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Perpu No.5i/tahun 1960tentang Larangan pemakaian
    tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya(pasal 2), dan dapat dipidana dengan kurungan selamalama.... dst... .Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat!
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 129/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SALIKUSYOFA MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
10913
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — RAMILAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
10613
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 18-02-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.KSP
Tanggal 6 Januari 2011 — ERLINA KECIK LAWAN BPKEL-ACEH
9325
  • Dan lain lagihalnya jika dipandang dari konsep hukum pidana yang diatur dalam pasal 385KUH Pidana dan Konsep Hukum Agraria yang diatur dalam UU No. 51/Prp/1960tentang larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Hal inimerupakan konsep hukum pidana dan agraria (administrasi keperdataan). Jadiobjek hukumnya adalah perbuatan hukum pidana dan administrasi keperdataan.Sedangkan dalam gugatan perkara perdata tanggal 16 Februari 2010 jo.
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWA Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, S.H.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
135102
  • tanah tanpa ijin yang berhak / kuasanyaUndan rapat yang akan membahas mengenai tindak lanjut susulan berkas kepemilikantanah dan permohonan pengukuran dari area bandara syamsudin norSurat Kasul mujahidin tanggal 16 April 2012 perihal permohonan pembebasan lahantahap secara keseluruhanSurat Sukoyo tanggal......
    Penetapan Nomor : 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;1.2.ONO10.11.Daftar Barang Sitaan Ruang Kepala KelurahanSurat Tanggal 9 April 2012 Perihal Larangan Pemakaian Tanah.
    Tanpa ijin yang berhakatau kuasanya dari LSM aliansi Indonesia Kalsel ( Sapli Sanjaya )Foto Copy Peta Bidang Tanah No.01/SPB/2012 Tanggal 16 Januari 2012PerluasanBandaraSurat Tanggal 5 Juni 2012 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengembangan BandaraSyamsudin Noor dari Musi Rahayu.Surat No.2/5/AL/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SURYONO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
4716
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 05-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN WATES Nomor 66/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 8 September 2016 — WITONO Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI D.I YOGYAKARTA. 2. DREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.
391239
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.