Ditemukan 5465 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-11-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 — PT. SHIELD ON SERVICE VS JAMAL ABDUL NASER
65 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padaHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.SusPHI/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.Ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.Panitera Pengganii,Ttd.
Putus : 18-09-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 18 September 2019 — PT GLOBALINDO AGRO LESTARI VS EKO FERY HARIYANTO
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggota tersebut danEdy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt. SusPHI/2019Panitera Pengganti,ttd.
Putus : 23-04-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 23 April 2013 — FAISAL ABIDIN vs PT CANDRA BUANA SURYA SEMESTA
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh AnggotaAnggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh para pihak;AnggotaAnggota Ketuattd/ Fauzan, SH.,MH. ttd/Dr.H. Supandi, SH..MHum.ttd/ Dr. Horadin, SH.,MH.Panitera Pengganti Untuk Salinanttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
Putus : 15-07-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 711 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 15 Juli 2020 — RUDI ANTORO VS PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./. ttd./.H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.ttd./.Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 711K/Padt.
Register : 03-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 29 September 2016 — Penuntut Umum:
MOCH. ARIFIANTO, SH, SE, MH
Terdakwa:
SUYONO
57 — 24
MOCH. ARIFIANTO, SH, SE, MH
Terdakwa:
SUYONO
57 — 24
,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Ii, MATHEUS SAMI MOCHAMMAD MAHIN, S.H., M.H.,PANITRRA PENGGANTI,
Putus : 21-12-2012 — Upload : 30-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Desember 2012 — PT. SEGAH ENERGI RESOURCES VS RAMBA W. CONDRAD, BA
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., ttd./Marina Sidabutar, S.H.,M.H.ttd./Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Penggantittd./Fitriamina, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
Putus : 07-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13 /G / 2014 / PHI.PN.PTK Tanggal 7 Juli 2014 — ATONG & SUYATNI
M E L A W A N
PT.INDOPAN PANEL BOARDS
73 — 10
73 — 10
No.13 Th.2003, SEMA dan peraturan lainnya.MENGADILII DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat Untuk SeluruhnyaII DALAM POKOK PERKARAa Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.b Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Rabu tanggal17 Juni tahun 201 oleh kami : Achmad Syaripudin .SH sebagai Ketua Majelis, RinaFebrina Sari.SH dan Japirin Ibrahim,SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan
yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 3 Juli 2014, dengan dibantu oleh Anisah .SH sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,Ttd ttd1.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 03-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — W A S U M VS PT. FUJI SPRING INDONESIA
69 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;HakimHakim AdHoc PHI Ketua Majelisttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Penggantittd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.
Putus : 10-11-2011 — Upload : 20-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1445 K/Pdt/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. EUT FASHION Vs. INDRAWATI SANJOTO, DK.
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang Mengadili PerkaraA quo.Bahwa Surat Bantahan Pembantah diajukan kepada yang terhormatKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo ;Bahwa akan tetapi ternyata pemeriksaan perkara bantahan inidilakukan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Majelis Hakimatau bukan oleh Majelis Hakim AdHoc yang ditunjuk secara khusus untukmemeriksa perkaraperkara yang ditujukan kepada Pengadilan
HubunganIndustrial sebagai sebuah yuridiksi Pengadilan khusus yang sehariharibersidang di kantor Pengadilan Hubungan Industrial yang berkedudukan diMT.Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan ;Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara bantahan tidak dilakukanoleh Hakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud batahan Pembantah, makabantahan yang diajukan Pembantah mengandung cacat formil yangmembuat bantahan menjadi tidak sah dan dengan demikian PengadilanNegeri
Register : 23-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg Tanggal 21 April 2017 — Indra ( Terdakwa)
53 — 11
53 — 11
PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.noeneene Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentangPerikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang
PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.nennenee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1)UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .ATAUKETIGA :wooneone Bahwa terdakwa Indra Sitorus selaku Nakhoda KM.
PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.Hee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo.Pasal 9 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 Tentang Perikanan UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .
Putus : 02-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/PDT-SUS-PHI/2015/PN.Ptk Tanggal 2 Februari 2016 — HASAN Alias PANG SAK SAN lawan CV. PANRA PLASTIK
82 — 14
82 — 14
MH dan JAPIRIN IBRAHIM, SH sebagai hakimhakim Adhoc, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehMajelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 dengan dibantu olehIRINE RELAWATY, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat.Hakimhakim Adhoc. Hakim Ketua Majelis1. M. ALINAFIAH DAMANIK, SH.MH BONNY SANGGAH, SH.Mhum2.
Putus : 30-11-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 — YUNITA RIRIS WIDAWATY VS YAYASAN DAYA MULTI BUDAYA
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padaHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.SusPHI/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.Ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.Panitera Pengganti,Ttd.
Putus : 23-05-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 23 Mei 2018 — HENDRI YANSAH VS PT CENTRAL SANTOSA FINANCE
38 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Tid.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.
Putus : 05-02-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 5 Februari 2020 — PT NIAGA NIRWANA VS SUNANDAR
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dandibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehpara pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.Panitera Pengganti,ttd.
Register : 18-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
Rudi
Tergugat:
PT. BINTANG SINTUK HOTEL
54 — 9
Rudi
Tergugat:
PT. BINTANG SINTUK HOTEL
54 — 9
PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda tanggal 14 Agustus 2019 Nomor:64/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan"pada dasarnya perubahan status hubungan kerja dari Perjanjian KerjaWaktu Tertentu menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)harus terlebih dahulu adanya Pemeriksaan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan, hasil Permeriksaan tersebut adalah Nota Pemeriksaaan,Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pdt.SusPHI/2020/PN Smryang mana salah satu Anggota Majelis Hakim AdHoc
dalam perkara tersebutdiatas juga merupakan Anggota Majelis Hakim AdHoc dalam perkara aquo.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara dimaksud diatasmerujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUUXII/2014,tanggal 4 Nopember 2015 yang intisarinya tersebut dalam Putusan padahalaman 53 yaitu :1.1 Frase demi hukum dalam Pasal 59 ayat (7) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda tanggal 14 Agustus 2019 Nomor:64/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan"pada dasarnya perubahan status hubungan kerja dari Perjanjian KerjaWaktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)harus terlebih dahulu adanya Pemeriksaan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan, hasil Permeriksaan tersebut adalah Nota Pemeriksaaan,yang mana salah satu Anggota Majelis Hakim AdHoc
Putus : 29-11-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/Pdt.Sus-PHI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 — DIREKTUR UTAMA PT. BINA SINAR AMITY vs NINIK SEPTININGSIH, S.Pd., dkk.
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialIi Dalam mekanisme PutusanBahwa sampai hari Senin tanggal 28 Mei 2012 atau 20 hari setelah putusan tanggal08 Mei 2012 Pemohon Kasasi belum menerima putusan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 104, Pasal 106 dan pasal 107 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang menyatakan sebagai berikut:a Pasal 104Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103ditandatangani oleh Hakim, Hakim AdHoc
Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat..............0.
Putus : 08-03-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3286 K/Pdt/2015 Tanggal 8 Maret 2016 — NONA NANI NURANI, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
116 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak Perlu ke Pengadilan HAM AdHocBahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan perkara yangmenyangkut pelanggaran hak asasi nanusia harus merupakankompetensi Peradilan HAM adhoc adalah tidak berdasar.Pengadilan HAM adhoc memiliki Kkewenangan yang spesifik, dalam artitidak semua pelanggaran hak asasi nanusia menjadi kompetensiPengadilan Hak Asasi Manusia Adhoc.
Pengadilan Hak AsasiManusia, dimana menegaskan bahwa Pengadilan HAM bertugas danberwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hakasasi manusia yang berat, yang dijelaskan di dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 dengan genosida dan kejahatanterhadap kemanusiaan;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan: "PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak berwenang karena uraian gugatan tersebutsudah menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilanyang berhak adalah pengadilan HAM adhoc
Upload : 04-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/PDT.SUS/2011 RIO AFRIANTO, DKK.; PT. INDOMO MULYA
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
=Rp. 7.722.000.Suman ote ett tettttie see =RP. 37.602.000,(tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah)Kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.Majelis Hakim AdHoc Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksadan mengadili sendiri perkara ini pada tingkat kasasi dengan tanggap dan telitisesuai dengan ketentuan Undangundang yang berlaku serta hati nurani yangjernih dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi denganmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
HakimHakim AdHoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota KetuaTtdFAUZAN, SH.,MH.TtdHORADIN SARAGIH, SH.,MHPanitera PenggantiTtdYUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/201 1Oleh karena Hakim Agung, PROF. DR. H.
Register : 18-03-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg Tanggal 27 Mei 2015 — - SHOPIAN lawan PT. SUMBER KREASI FUMIKO
87 — 10
87 — 10
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IAPalembang, pada hari : Rabu tanggal: 20 Mei 2015, oleh kamiNURMALA,SH.MH sebagai Ketua Majelis MULJANTO,SH,MH dan HERMAWAN,SH, Hakim Adhoc sebagai Hakimhakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terobuka untuk umum, pada hari : RABU Tanggal: 27 Mei2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim AdHoc
Putus : 27-02-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 54 / G / 2013 /PHI.PN.PTK Tanggal 27 Februari 2014 — PANAM SUHANTOKO DKK
MELAWAN
PT. WANA BANGUN AGUNG
52 — 13
52 — 13
Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh Para
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.