Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.sconcscescennnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUwine nen nen n= == Bahwa terdakwa NGUYEN

Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.wonnnennnnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2019/PN Ransebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun

melakukanpenangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebutsebanyak + 2000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (Satu)set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal sertadiketahui bahwa KG 95315 TS melakukan penangkapan ikan tanpamemiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ; Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu)set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal sertadiketahui bahwa KG 95315 TS melakukan penangkapan ikan tanpamemiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapalKG 95315 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang DikeluarkanSyahbandar Perikanan ; Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.wana nen nnn nnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2019/PN RanMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum

., Hakim AdHoc sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalamPutusan Nomor: 10/Pdt.Sus PHI /2014/PN.Pgp. Halaman 19sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 olehketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim AdHoc sebagai hakim anggotadengan dibantu oleh FATMA WAHYUNA, A.Md, sebagai Panitera Penggantidengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.HakimHakim AdHoc Ketua MajelisHERMAN SJAFRUADISH. ROYKE H. INKIRIWANG,SH.Hj,NUNUNG NURHAYATI,SH.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IAPalembang, pada hari : Rabu tanggal: 20 Mei 2015, oleh kamiNURMALA,SH.MH sebagai Ketua Majelis MULJANTO,SH,MH dan HERMAWAN,SH, Hakim Adhoc sebagai Hakimhakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terobuka untuk umum, pada hari : RABU Tanggal: 27 Mei2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim AdHoc

., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dandibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehpara pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.Panitera Pengganti,ttd.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadiri olen Para Hakim Anggotatersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiriHalaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 818 K/Pdt.SusPHI/2020oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KnttdDr.

. , masingmasing Hakim AdHoc sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor18/Pdt.SusPHI/2019/PN Jmb, putusan tersebut diucapkan pada hari dantanggal itu juga, dalam persidangan yang terobuka untuk umum oleh HakimKetua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantuHalaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.SusPHI/2019/PN Jmboleh RISAFITRIYANI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.noeneene Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentangPerikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang

PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.nennenee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1)UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .ATAUKETIGA :wooneone Bahwa terdakwa Indra Sitorus selaku Nakhoda KM.

PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.Hee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo.Pasal 9 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 Tentang Perikanan UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., ttd./Marina Sidabutar, S.H.,M.H.ttd./Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Penggantittd./Fitriamina, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

,HakimHakim AdHoc PHI Pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:tid. tid.Bernard, SH.MM. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.tid.Arsyad, SH. MH.Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.98 PK/PDT.SUS/2011PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH.

pemeriksaan terhadap kapalKM.KHE 451 yang di Nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaandi atas Kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatanpenangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumendokumenyang sah yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Selain itu ditemukan juga (satu) unit alat tangkapikan Jenis trawl (Pukatharimau) dan ikan campur seberat + 500 (lima ratus) kilogram.e Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di ADHOC

Selain itu ditemukan juga (satu) unit alat tangkapikanJenis trawl (Pukat harimau) dan ikan campur seberat + 500 (lima ratus) kilogram.e Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di ADHOC ke PenyidikPSDKP Batam di Batam.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) JoPasal 27 ayat (2) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 103ayat (1) UndangUndang No.31

terhadap kapal KM.KHF 451 yang di Nahkodai olehterdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal ditemukan juga 1 (satu) unit alattangkapikan Jenis trawl (Pukat harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yangpenggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia selain itu ditemukan juga ikan campur seberat + 500 (limaratus) kilogram.e Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di ADHOC

C6 ANE Ae 6 Ba IAs attiowns AB Whe det@*G 6 CARR AWK Ma Wd tear Ue HE @ hE dare Coe Dende Apc nhtydBar Thee +d Cad Acs 1 tA adhoc Brtndie Do Araie rt MEY Dho9ATRE CK MOB MOK 6 DOTA SUR 4 OE DAD ORK 4

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang Mengadili PerkaraA quo.Bahwa Surat Bantahan Pembantah diajukan kepada yang terhormatKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo ;Bahwa akan tetapi ternyata pemeriksaan perkara bantahan inidilakukan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Majelis Hakimatau bukan oleh Majelis Hakim AdHoc yang ditunjuk secara khusus untukmemeriksa perkaraperkara yang ditujukan kepada Pengadilan

HubunganIndustrial sebagai sebuah yuridiksi Pengadilan khusus yang sehariharibersidang di kantor Pengadilan Hubungan Industrial yang berkedudukan diMT.Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan ;Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara bantahan tidak dilakukanoleh Hakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud batahan Pembantah, makabantahan yang diajukan Pembantah mengandung cacat formil yangmembuat bantahan menjadi tidak sah dan dengan demikian PengadilanNegeri

HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;HakimHakim AdHoc PHI Ketua Majelisttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Penggantittd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.

No.13 Th.2003, SEMA dan peraturan lainnya.MENGADILII DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat Untuk SeluruhnyaII DALAM POKOK PERKARAa Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.b Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Rabu tanggal17 Juni tahun 201 oleh kami : Achmad Syaripudin .SH sebagai Ketua Majelis, RinaFebrina Sari.SH dan Japirin Ibrahim,SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan

yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 3 Juli 2014, dengan dibantu oleh Anisah .SH sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,Ttd ttd1.

mendekati dan mengidentifikasikontak kapal terdakwa tersebut dan memberi isyarat bendera kepada kapalterdakwa dan terdakwa beserta kapal KM.15 untuk merapat segera diburitanlambung kanan KRI Pati Unus384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh Anggota KRI Pati Unus384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksiChabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC

mendekati dan mengidentifikasikontak kapal terdakwa tersebut dan memberi isyarat bendera kepada kapalterdakwa dan terdakwa beserta kapal KM.15 untuk merapat segera diburitanlambung kanan KRI Pati Unus384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh Anggota KRI Pati Unus384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksiChabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC

No.09/Pid.Prkn/2013/PN.Rnilambung kanan KRI Pati Unus384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh Anggota KRI Pati Unus384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksiChabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sertaditemukan telah menggunakan alat penangkap ikan berupa (satu) set jaringTrawl.e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC ke penyidikLanal Tarempa.

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim adhocPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta cacat hukum,karena hasil pemeriksaan yang dituangkan ke dalam BAP tidakditandatangani seluruh tim Adhoc.

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa dariInspektorat dan Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta hanyalah bersifat pertanyaan dimana tidak adapertanyaan yang secara tegas menyebutkan/menerangkan halhalyang diadukan/dilaporkan pengadu/pelapor terhadap Penggugat;4.13.

Bahwa Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta selain meminta keterangan dan pernyataan,seharusnya memberikan kesempatan Penggugat untuk membela diri.Namun kenyataannya, Penggugat langsung dipanggil kembali olehSekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menyampaikanSurat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplinsebagaimana surat nomor 390/087 pada tanggal 27 April 2021;4.15. Bahwa Penggugat datang memenuhi panggilan SekretarisDaerah Provinsi DK!

Bahwa dalam halaman 1314 gugatan, Penggugat menyebutkanBahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Adhoc Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta cacat hukum karena hasil pemeriksaan yang dituangkan kedalam BAP tidak ditandatangani seluruh tim Adhoc. Oleh karena itu, hal inibertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;46.

Sadr.Blessmiyanda, tertanggal 15 April 2021 (fotokopi sesuaiaslinya);Daftar Hadir Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 15April 2021 (fotokopi sesuai aslinya);Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pemeriksa AdHoc kepada Gubernur, hal: Laporan Hasil PemeriksaanHalaman 45 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUNJKT.62. Bukti T 6263. Bukti T 6364. Bukti T 6465. Bukti T 6566. Bukti T 6667.Bukti T 6768. Bukti T 6816.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Tid.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padaHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.SusPHI/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.Ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.Panitera Pengganti,Ttd.

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialIi Dalam mekanisme PutusanBahwa sampai hari Senin tanggal 28 Mei 2012 atau 20 hari setelah putusan tanggal08 Mei 2012 Pemohon Kasasi belum menerima putusan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 104, Pasal 106 dan pasal 107 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang menyatakan sebagai berikut:a Pasal 104Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103ditandatangani oleh Hakim, Hakim AdHoc

Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat..............0.