Ditemukan 463 data
115 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Komisi VII DPRRI,prihal permohonan Audensi/Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), indikasi kolusi, korupsidan nepotisme. Sehingga terbentuknya komunikasi dan kerjasamaterintegrasi dan memposisikan peran sinergi Crime Justice SystemIndonesia (Cjsi), seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman sertaLembaga non departemen seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)Hal. 48 dari 98 hal.
Ketua Komisi IX DPRRI,perihal permohonan Audensi/Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
- DHUHA MUHAMMAD A FARISY BIN DOFIR ALWI
- SATRIO WIBOWO BIN PURWANTO LUKITO
52 — 14
AFC untuk Audensi, yang dihadiri oleh OJK Perwakilan Kediri, Satuan PolisiPamong Praja, Disperindag, Bagian Hukum Kota Kediri dan Polres Kediri Kota,dan dari hasil Audensi pada tanggal 5 Desember 2014, dengan hasil kesimpulanantara lain :1 Pemerintah Kota Kediri menghimbau agar PT.
54 — 8
Foto copy Surat Undangan Audensi Nomor : 09/WASKIMKY/IV2011 tanggal 4Februari 2011, tanda T Il6;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tanda T I1 sampai dengan T II6 telahbermaterai cukup dan telah sesuai dengan suratsurat aslinya, kecuali foto copy surat buktitanda T I3 dan T Il4 tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;Putusan No. 52/PLW/2013/PN.MdnHalaman 22Menimbang, bahwa selain sutrtasurat bukti tersebut, Terlawan Tereksekusimenerangkan tidak mengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa
163 — 39
Fotocopy dari Fotocopy Surat Audensi warga Aek Tapa dengan bapak BupatiLabuhan Batu oleh warga yang mewakili masyarakat 3 lingkungan kelurahanBakaran Batu tertanggal 21 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P19;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5,P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P11, P15, P16, P17, P18 danP19 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Para Penggugat, namunbukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegelingdi
49 — 43
BuktiPP16 : Cakram Padat berisi rekaman Video yang diunduhmelalui situs www.youtube.com mengenai audensi ForumMusyawarah Guru Jakarta dengan Wakil Gubernur DKIJakarta Bok. Basuki Cahya Purnama (CD) ; 27. BuktiP111 : Tanda terima Surat kepada Bapak Wakil Gubernur DKIJakarta, Pengaduan Orang Tua Murid SMP Negeri 87Jakarta Selatan tertanggal 8 Mei 2013, (fotokopi dari10) 0) 6) 0)28.
72 — 40
pembayaran angsuran pinjaman yangdipotong dari gaji penggugat;Bahwa Camat bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut tetapi Camatmenentukan berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan;Bahwa tugas dari Forum Komunikasi Perangkat Desa adalah memfasilitasianggota yang mempunyai masalah hukum dengan membantu membuatgugatan, surat dari DPRD yang digunakan Penggugat sebagai bukti dalamperkara ini adalah kami yang memfasilitasinya ;Bahwa Forum Komunikasi Perangkat Desa mengajukan surat ke Bupati mohonuntuk audensi
ANDRE REYNOLD MICHAL MONGDONG, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA KPU RI
2.TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROPINSI SULAWESI UTARA
133 — 48
KomisiPemilihnan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun20182023 yang dinyatakan Lulus Tes Psikologi;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan KomisiPemilinan Umum RI Nomor : 36/PP.06Kpt/O5/KPU/II/2018 Tentang Tata Kerja Dan Kode EtikTim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan UmumProvinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,tanggal 1 Februari 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pengiriman Jasa PT.Indonesia, Tanggal 27 Maret 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima SuratPermohonan Audensi
150 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 597 K/Padt.SusKIP/2017mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukumputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;TanggapanPokok Perkara mengenai Informasi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor14 Tahun 2008 bukanlah menjadi alasan tentang proses penanganan kearsipankarena arsiparsip PT Pelindo II tidak dikelola sendiri tapi dikontrakan kepadapihak ketiga dan bukti dari sistim kearsipan yang diperoleh oleh Termohon yanglangsung dari hasil audensi Termohon ke Pusat
189 — 685
P4 : Permohonan Audensi Nomor:004/SI/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017,Pemberitahuan unjuk rasa No.009/SI/X/2017 tertanggal 10 NovemberHalaman 26 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.SusPHI/2020/PN Tte9 PS10. P611. P7:12.
42 — 10
Aliannisa/SPBU 54.612.47, Bukti P6 ;6 Fotocopy Bukti Pemberitahuan dan audensi keberadaan dan telah terbentuknya serikatpekerja/serikat buruh di PT.Aliannisa/SPBU 54.612.47, BuktiP7 5 2 $$ nn noone nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enna nn nnn nnn7 Fotocopy Bukti Tanda Terima dari Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo tentangPemberitahuan Unjukrasa dan Mogok kerja tanggal 3 s/d 8 Juli 2013 diterima tanggal 24 Juni2013, Bukti P8 ;8 Fotocopy Foto SPBU 54.612.47 yang ditutup / Luck Out oleh Pak Lukman Hakim
1.Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA
2.Tati Lamria
Tergugat:
Yayasan Universitas Kristen Indonesia
Turut Tergugat:
1.Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Gereja di Indoneisa
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
54 — 14
Bahwa keinginan Penggugat yang telah beberapa kali mengirimkanSurat dengan maksud berkoordinasi terkait kondisi UKI dan RumahSakit, dengan mengajukan Permohonan Audensi sangatlah tidakberalasan mengingat Hubungan antara Rumah Sakit UKI denganYayasan UKI tidak mempunyai hubungan secara langsung, sehinggasudah seharusnya Penggugat berkirim surat kepada Rumah Sakit UK;8.3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sudah sepatutnyadalil gugatan pada poin 14 ditolak atau dikesampingkan9.
109 — 40
Ketua Komisi VII DPRRI,prihal permohonan Audensi/ Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
Ketua Komisi IX DPRRI,prihal permohonan Audensi/ Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
181 — 115
. & Rekan;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari OmbudsmanRepublik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Nomor :270/KLA/0286.2018/Sby02/X/2018, Perihal : PermintaanKlarifikasi atas dugaan mal administrasi tidakmemberikan pelayanan audensi Pedagang Hitechmalldengan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah KotaSurabaya, tertanggal Surabaya, 18 Oktober 2018 yangditujukan kepada Sdr.
ASRIAMAN ZEGA
Tergugat:
Bupati Aceh Singkil
299 — 171
Penggugat sangat dirugikanatas tindakan Para Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dari danoleh karenanya berhak dan memiliki Kedudukan hukum untuk mengajukanGugatan a quo;Tentang Tenggang Waktu Mengajukan GugatanBahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada Tanggal 17 Desember2019, dan baru diketahui Penggugat bersamasama dengan calon KepalaKampong lainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa dimaksud tanggal 03 Februari 2020 yaknipada saat melakukan audensi
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
127 — 88
Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Berita Acara Hasil Audiensi Tim Pemerintah Aceh Tamiang DenganPihak Kantor Badan Kepegawaian Negara Terkait Status KepegawaianPehawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yangSedang atau Telah Selesai Menjalani Hukuman Pidana tertanggal 14Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audensi
143 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
JamdatunKejaksaan Agung RI akan memberikan legal opinion paling lambat10 September 2014;Bahwa tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Jaminan Sosial Nasionalmengirimkan surat dengan Nomor 535/DJSN/x/2014 perihalpenyelesaian masalah outsourcing kepada Direktur JenderalPenyelesaian Hubungan Industial dan Jamian Sosial Tenaga Kerja.Surat ini menyampaikan bahwa DJSN telah menerima audensi SerikatPekerja Jaminan Sosial Indonesia (SPJSI) pada tanggal 6 September2014 bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, terkait
127 — 66
Kerugian Materiil meliputi :e Biaya rapatrapat dalam rangka membahas penyelesaian perkara tanah/obyek sengketa 25 kali rapat sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)e Biaya transport dan akomodasi pulang pergi dari Nusa Lembongan keKlungkung dalam rangka audensi ke kantor Bupati Klungkung, kantorDPRD Klungkung, kantor BPN Klungkung, Kantor Kepolisian ResortKlungkung untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah/obyeksengketa sebanyak 23 kali pertemuan, biaya tersebut sebesarRp.32.580.000, (tiga
274 — 186
AAP013/WAGUBPA/DPIIII/2014 tanggal 27 Maret 2014,perihal: Permohonan Audensi. selanjutnya disebut dengan P16 ;Halaman 40 dari 59 Putusan Perkara Perdata Nomor: 361/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST17.18.19.20.21.22.23.24.Video pertemuan Tergugat dengan Turut Tergugat dan/atau ParaPenggugat yang dihadiri oleh Bapak Basuki Tjahaya Purnama selakuWakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 April 2014, selanjutnyadisebut dengan P17 ;Video Berita Jakarta: SPBG Tanah Merdeka Belum KunjungDioperasikan, Terminal Mobil
220 — 65
Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.10.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Para Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati yang intinya meminta percepatan penyelesaian perpanjanganHGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun)akan tetapi sampai akhir November 2014 tidak ada tanggapan dari Bupatiatas surat Para Penggugat dan pada bulan Desember 2014 Para Penggugatkembali berkirim surat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemudengan Bupati untuk audensi
Dalil gugatan Para Penggugat angka 10, 11 dan 12 yang menyatakanPara Pengugat mengirim surat pada tanggal 25 Agustus 2014 ParaPenggugat telah berkirim surat kepada Bupati yang intinya memintapercepatan penyelesaian perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan ) danHMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) akan tetapi tidak adatanggapan, bulan Desember 2014 Para Penggugat kembali berkirimsurat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemu dengan Bupatiuntuk Audensi guna musyawarah penyelesaian permasalahan PlazaMuntilan
99 — 86
(Bukti T 13 a2/ PR 13a2);57.Foto copy undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,tertanggal 19 Februari 2009 acara Rapat Koordinasi PembangunanPerumahan PNS membahas tuntutan hak Suplier dan buruh.( Bukti T 13, b/PR13b);58.Foto copy Surat dari DPRD Kota Tegal kepad Walikota Tegal, tanggal 4Maret 2009, No. 250/02 perihal Rekomendasi (Bukti T 14a/ PR 14 a);59.Foto copy Laporan Hasil Audensi Komisi B DPRD Kota tegal Dengan BuruhBersatu dan Pihak Ketiga (Supplier dan Buruh) Pembangunan PerumahanPNS