Ditemukan 463 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : absensi adeksi agensi aldensi abdensi ardensi adensi andesni audiensi ardenis asdeksi abdenni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2410 K/Pdt/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK VS PT. PLN
115 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Komisi VII DPRRI,prihal permohonan Audensi/Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), indikasi kolusi, korupsidan nepotisme. Sehingga terbentuknya komunikasi dan kerjasamaterintegrasi dan memposisikan peran sinergi Crime Justice SystemIndonesia (Cjsi), seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman sertaLembaga non departemen seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)Hal. 48 dari 98 hal.
    Ketua Komisi IX DPRRI,perihal permohonan Audensi/Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penipuan
Putus : 02-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 154/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 2 September 2015 — - FATHUR ROKHIM
- DHUHA MUHAMMAD A FARISY BIN DOFIR ALWI
- SATRIO WIBOWO BIN PURWANTO LUKITO
52 — 14
  • AFC untuk Audensi, yang dihadiri oleh OJK Perwakilan Kediri, Satuan PolisiPamong Praja, Disperindag, Bagian Hukum Kota Kediri dan Polres Kediri Kota,dan dari hasil Audensi pada tanggal 5 Desember 2014, dengan hasil kesimpulanantara lain :1 Pemerintah Kota Kediri menghimbau agar PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 13-09-2016 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 52/PDT.PLW./2013/PN MDN
Tanggal 5 Maret 2014 — - Dra. TIURMAULI MUNTHE (PENGGUGAT) - PT. PERSEROAN DAGANG & INDUSTRI “IE SENG (TERGUGAT I) - Drs. PANGIHUTAN SILALAHI, Dkk (TERGUGAT II)
54 — 8
  • Foto copy Surat Undangan Audensi Nomor : 09/WASKIMKY/IV2011 tanggal 4Februari 2011, tanda T Il6;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tanda T I1 sampai dengan T II6 telahbermaterai cukup dan telah sesuai dengan suratsurat aslinya, kecuali foto copy surat buktitanda T I3 dan T Il4 tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;Putusan No. 52/PLW/2013/PN.MdnHalaman 22Menimbang, bahwa selain sutrtasurat bukti tersebut, Terlawan Tereksekusimenerangkan tidak mengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 30-06-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 69/PDT.G/2016/PN RAP
Tanggal 29 Desember 2016 — Perdata - ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, SH.,MH.Dkk Lawan - 1. Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah RI Cq Presiden Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Cq Bapak Bupati Labuhan Batu Dkk
163 — 39
  • Fotocopy dari Fotocopy Surat Audensi warga Aek Tapa dengan bapak BupatiLabuhan Batu oleh warga yang mewakili masyarakat 3 lingkungan kelurahanBakaran Batu tertanggal 21 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P19;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5,P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P11, P15, P16, P17, P18 danP19 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Para Penggugat, namunbukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegelingdi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-10-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 6 Februari 2014 — 1.Drs. ABDUL JALIL,2.SINGGIH IRIYANTO,S.Pd, dkk;KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
49 — 43
  • BuktiPP16 : Cakram Padat berisi rekaman Video yang diunduhmelalui situs www.youtube.com mengenai audensi ForumMusyawarah Guru Jakarta dengan Wakil Gubernur DKIJakarta Bok. Basuki Cahya Purnama (CD) ; 27. BuktiP111 : Tanda terima Surat kepada Bapak Wakil Gubernur DKIJakarta, Pengaduan Orang Tua Murid SMP Negeri 87Jakarta Selatan tertanggal 8 Mei 2013, (fotokopi dari10) 0) 6) 0)28.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 29 Januari 2013 — SOLIKIN vs KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
72 — 40
  • pembayaran angsuran pinjaman yangdipotong dari gaji penggugat;Bahwa Camat bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut tetapi Camatmenentukan berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan;Bahwa tugas dari Forum Komunikasi Perangkat Desa adalah memfasilitasianggota yang mempunyai masalah hukum dengan membantu membuatgugatan, surat dari DPRD yang digunakan Penggugat sebagai bukti dalamperkara ini adalah kami yang memfasilitasinya ;Bahwa Forum Komunikasi Perangkat Desa mengajukan surat ke Bupati mohonuntuk audensi
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 26-04-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat:
ANDRE REYNOLD MICHAL MONGDONG, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA KPU RI
2.TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROPINSI SULAWESI UTARA
133 — 48
  • KomisiPemilihnan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun20182023 yang dinyatakan Lulus Tes Psikologi;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan KomisiPemilinan Umum RI Nomor : 36/PP.06Kpt/O5/KPU/II/2018 Tentang Tata Kerja Dan Kode EtikTim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan UmumProvinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,tanggal 1 Februari 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pengiriman Jasa PT.Indonesia, Tanggal 27 Maret 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima SuratPermohonan Audensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 13-06-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pdt.Sus-KIP/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)/PT PELINDO II VS S.M. HASAN SAMAN
150 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 597 K/Padt.SusKIP/2017mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukumputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;TanggapanPokok Perkara mengenai Informasi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor14 Tahun 2008 bukanlah menjadi alasan tentang proses penanganan kearsipankarena arsiparsip PT Pelindo II tidak dikelola sendiri tapi dikontrakan kepadapihak ketiga dan bukti dari sistim kearsipan yang diperoleh oleh Termohon yanglangsung dari hasil audensi Termohon ke Pusat
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 27-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat: Faradilah Talib, S.Pd., M.Pd Tergugat: 1.STKIP Kie Raha Kota Ternate 2.YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
189 — 685
  • P4 : Permohonan Audensi Nomor:004/SI/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017,Pemberitahuan unjuk rasa No.009/SI/X/2017 tertanggal 10 NovemberHalaman 26 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.SusPHI/2020/PN Tte9 PS10. P611. P7:12.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 19-02-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 118/G/2013/PHI.SBY
Tanggal 19 Februari 2014 — 1. NUGROHO BUDI RYANTOMO 2. SITI JULAICHA 3. DWI ARIVA’I 4. WAWAN HERYANTO VS 1. PT. ALIANISA/SPBU 54.612.47 2. PT. PERTAMINA c.q PT. PERTAMINA unit Pemasaran V
42 — 10
  • Aliannisa/SPBU 54.612.47, Bukti P6 ;6 Fotocopy Bukti Pemberitahuan dan audensi keberadaan dan telah terbentuknya serikatpekerja/serikat buruh di PT.Aliannisa/SPBU 54.612.47, BuktiP7 5 2 $$ nn noone nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enna nn nnn nnn7 Fotocopy Bukti Tanda Terima dari Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo tentangPemberitahuan Unjukrasa dan Mogok kerja tanggal 3 s/d 8 Juli 2013 diterima tanggal 24 Juni2013, Bukti P8 ;8 Fotocopy Foto SPBU 54.612.47 yang ditutup / Luck Out oleh Pak Lukman Hakim
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 22-05-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
1.Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA
2.Tati Lamria
Tergugat:
Yayasan Universitas Kristen Indonesia
Turut Tergugat:
1.Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Gereja di Indoneisa
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
54 — 14
  • Bahwa keinginan Penggugat yang telah beberapa kali mengirimkanSurat dengan maksud berkoordinasi terkait kondisi UKI dan RumahSakit, dengan mengajukan Permohonan Audensi sangatlah tidakberalasan mengingat Hubungan antara Rumah Sakit UKI denganYayasan UKI tidak mempunyai hubungan secara langsung, sehinggasudah seharusnya Penggugat berkirim surat kepada Rumah Sakit UK;8.3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sudah sepatutnyadalil gugatan pada poin 14 ditolak atau dikesampingkan9.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-05-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Februari 2013 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, MELAWAN PT. PLN (PERSERO),
109 — 40
  • Ketua Komisi VII DPRRI,prihal permohonan Audensi/ Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
    Ketua Komisi IX DPRRI,prihal permohonan Audensi/ Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentangtemuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
181 — 115
  • . & Rekan;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari OmbudsmanRepublik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Nomor :270/KLA/0286.2018/Sby02/X/2018, Perihal : PermintaanKlarifikasi atas dugaan mal administrasi tidakmemberikan pelayanan audensi Pedagang Hitechmalldengan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah KotaSurabaya, tertanggal Surabaya, 18 Oktober 2018 yangditujukan kepada Sdr.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 17/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
ASRIAMAN ZEGA
Tergugat:
Bupati Aceh Singkil
299 — 171
  • Penggugat sangat dirugikanatas tindakan Para Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dari danoleh karenanya berhak dan memiliki Kedudukan hukum untuk mengajukanGugatan a quo;Tentang Tenggang Waktu Mengajukan GugatanBahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada Tanggal 17 Desember2019, dan baru diketahui Penggugat bersamasama dengan calon KepalaKampong lainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa dimaksud tanggal 03 Februari 2020 yaknipada saat melakukan audensi
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
127 — 88
  • Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Berita Acara Hasil Audiensi Tim Pemerintah Aceh Tamiang DenganPihak Kantor Badan Kepegawaian Negara Terkait Status KepegawaianPehawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yangSedang atau Telah Selesai Menjalani Hukuman Pidana tertanggal 14Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 23-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 23 September 2015 — CHAIRIL,, DKK VS BPJS KETENAGAKERJAAN (dahulu, PT. Jamsostek (Persero)
143 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JamdatunKejaksaan Agung RI akan memberikan legal opinion paling lambat10 September 2014;Bahwa tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Jaminan Sosial Nasionalmengirimkan surat dengan Nomor 535/DJSN/x/2014 perihalpenyelesaian masalah outsourcing kepada Direktur JenderalPenyelesaian Hubungan Industial dan Jamian Sosial Tenaga Kerja.Surat ini menyampaikan bahwa DJSN telah menerima audensi SerikatPekerja Jaminan Sosial Indonesia (SPJSI) pada tanggal 6 September2014 bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, terkait
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Tanah
Register : 11-08-2009 — Putus : 22-03-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP
Tanggal 22 Maret 2010 — 1. I WAYAN SUWALI: 2. WAYAN SARDIKA: 3. I NYOMAN SARDIKA 4. I WAYAN LILIR : 5. I WAYAN WIBAYU : 6. I WAYAN RENAN : 7. I MADE MOTAR :8. I KOMANG WIRTA :9. I KETUT SUNETA : I KADEK MURDANA : I NYOMAN SUAMA : I MADE SUADA : Yang dalam hal ini diwakili oleh para ADVOKAT masing-masing bernama : 1. NI NYOMAN SRI WIDHIYANTI,SH ; 2. AGUS SAMIJAYA,SH.MH ; 3. DEWA ALIT SUNARYA,SH ; 4. I KETUT SUTRESNA,SH ; 5. WIHARTONO,SH ; 6. Drs.E.W.INDRAWAN,SH ; 7. AGUS SUJOKO,SH ; 8. PUTU ARTAWAN,SH ; 9. I GST MADE AGUNG WARDANA,SH ; 10. BUDIONO,SH MELAWAN 1. NI WAYAN NYOBLENG . 2. I WAYAN GEDE TRIJULIANA 3. I MADE JERO 4. I NYOMAN RAKA 5. I NYOMAN MURTA Spd.S.P 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB KLUNGKUNG
127 — 66
  • Kerugian Materiil meliputi :e Biaya rapatrapat dalam rangka membahas penyelesaian perkara tanah/obyek sengketa 25 kali rapat sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)e Biaya transport dan akomodasi pulang pergi dari Nusa Lembongan keKlungkung dalam rangka audensi ke kantor Bupati Klungkung, kantorDPRD Klungkung, kantor BPN Klungkung, Kantor Kepolisian ResortKlungkung untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah/obyeksengketa sebanyak 23 kali pertemuan, biaya tersebut sebesarRp.32.580.000, (tiga
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 12-07-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 361/Pdt.G/2017/PN JKT.PST.
Tanggal 17 Mei 2018 — Susanto Hartanto, S.H,Cs X Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ,Cs
274 — 186
  • AAP013/WAGUBPA/DPIIII/2014 tanggal 27 Maret 2014,perihal: Permohonan Audensi. selanjutnya disebut dengan P16 ;Halaman 40 dari 59 Putusan Perkara Perdata Nomor: 361/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST17.18.19.20.21.22.23.24.Video pertemuan Tergugat dengan Turut Tergugat dan/atau ParaPenggugat yang dihadiri oleh Bapak Basuki Tjahaya Purnama selakuWakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 April 2014, selanjutnyadisebut dengan P17 ;Video Berita Jakarta: SPBG Tanah Merdeka Belum KunjungDioperasikan, Terminal Mobil
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Mkd
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
220 — 65
  • Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.10.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Para Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati yang intinya meminta percepatan penyelesaian perpanjanganHGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun)akan tetapi sampai akhir November 2014 tidak ada tanggapan dari Bupatiatas surat Para Penggugat dan pada bulan Desember 2014 Para Penggugatkembali berkirim surat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemudengan Bupati untuk audensi
    Dalil gugatan Para Penggugat angka 10, 11 dan 12 yang menyatakanPara Pengugat mengirim surat pada tanggal 25 Agustus 2014 ParaPenggugat telah berkirim surat kepada Bupati yang intinya memintapercepatan penyelesaian perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan ) danHMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) akan tetapi tidak adatanggapan, bulan Desember 2014 Para Penggugat kembali berkirimsurat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemu dengan Bupatiuntuk Audensi guna musyawarah penyelesaian permasalahan PlazaMuntilan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 05-04-2011 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 157/PDT.G/2010/PN.SMG
Tanggal 5 April 2011 — SUDJONO,SH;Hj. MIEN HARTATI;Ir. LAUW WIE TIAN LAWAN
99 — 86
  • (Bukti T 13 a2/ PR 13a2);57.Foto copy undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,tertanggal 19 Februari 2009 acara Rapat Koordinasi PembangunanPerumahan PNS membahas tuntutan hak Suplier dan buruh.( Bukti T 13, b/PR13b);58.Foto copy Surat dari DPRD Kota Tegal kepad Walikota Tegal, tanggal 4Maret 2009, No. 250/02 perihal Rekomendasi (Bukti T 14a/ PR 14 a);59.Foto copy Laporan Hasil Audensi Komisi B DPRD Kota tegal Dengan BuruhBersatu dan Pihak Ketiga (Supplier dan Buruh) Pembangunan PerumahanPNS