Ditemukan 596 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : concrete concerta contrete concro concerto concretor concret concerete
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_2_PDT_G_2014_20_NOVEMBER_2014_DHD
Tanggal 20 Nopember 2014 — - MAHMUD NGARONG vs - KORNELIS SUARA,dkk
44 — 13
  • menyatakan dalam Jawabanya bahwasanya Tergugatmendapatkan tanah berdasarkan pemberian dari Pemerintah Desa Mbay pada tahun 1979, sebagaimana pula bersesuaian keterangan saksiTergugat dipersidangan berikut jawabanya ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut yangmasing masing pihak mempertahakan bahwa tanah sengketa a quo telahdibagi oleh Pemerintah Desa Mbay dengan diketahui pemerintahkecamatan Aesesa, sebagaimana dallil gugatan penggugat poin 2,sehingga terhadap hal tersebut secara concreto
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Perjudian
Register : 20-11-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor : 156/Pid.B/2014/PN.Tjg
Tanggal 7 Oktober 2014 —
39 — 6
  • Unsur turut serta berjudi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atauyang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal ini bukanlah sepertiyang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal56 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertiannya secara umum menurut bahasa sehariharisehingga orang yang secara konkrit (in concreto) melakukan permainan judi juga dapat disebut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
95 — 63
  • Namun seandainya Yang MuliaMajelis Hakim berpendapat lain, perlu PENGGUGAT tegaskan bahwapenggunaan Fatwa DSN MUI No. 1/2004 dalam perkara a quomenurut hematnya harus dilihat sematamata (uitsluitend) hanyasebagai lingkup pembuktian argumentasi hukum secara konkretindividual (in concreto) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.Hal ini sesuai dengan pendapat Prof.
    Mahfud MD dalam tulisannyayang menjelaskan bahwa:Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan danatau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktiankasus konkretindividual (in concreto), bukan sebagai peraturanyang abstrakumum (in abstracto).Moch.
    amanat undangundang (ambtshalvebeoordeling) menempatkan permasalahan ini dengan berlandaskanpada pada nilainilai (warden), norma (normen), dan ideologi yangterkonkretisasi ke dalam hukum dengan cara menstimulasi danmengaktifkan aturanaturan serta keputusankeputusan hukum yangada pada tatanan hukum positif, sehingga dengan demikian dapatmengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk membatalkan AktaPerjanjian Kredit No. 123 tanggal 21 Juli 2017 atau setidaktidaknyamenyatakan tidak memiliki kekuatan hukum in concreto
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Perjudian
Register : 01-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 90/Pid.B/2016/PN Tjp
Tanggal 29 Desember 2016 — NOVRIZEN Pgl. IZEN
22 — 3
  • /PN Tip.orang yang in concreto berjudi juga dapat disebut sebagai telah turut sertabermain judi;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi,Pasal 303 ayat (8) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalahtiaptiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untungbergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinantersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatinnya atau terampilnyapemain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-09-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/Pid/2009
Tanggal 30 September 2009 — ABD. RASYID M. DG. SIRUA
284 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini berbeda sekali dengan terjemahan unsur ketigadalam Pasal 385 KUHP menurut versi Judex Facti yang menyebutkan"tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintahatau tanah partikulir.Apabila unsur ketiga Pasal 385 KUHP menurut terjemahan yang terakhirdihubungkan secara in concreto dengan fakta dalam perkara a quo,jelaslah bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum,karena fakta mengenai tanah yang dijual oleh PEMOHON KASASI(TERDAKWA) kepada pihak UIN ALAUDDIN MAKASAR
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 22-05-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 77/Pdt.G/2014/PN. Bwi
Tanggal 10 Nopember 2014 — - H. MOHAMMAD MAHFID (P) ; - Hj. ROFIQOH (T)
96 — 13
  • melakukan transaksi jual beli atas obyek perkara23 dari 28dimaksud, mengingat jual beli atas obyek perkara telah dilangsungkan secaratidak wajar dan ataupun dengan rangkaian tipu daya Disamping itu, ternyata dariisi perjanjian dan buktibukti yang diajukan Penggugat telah nyata dalam perjanjianjual beli dimaksud diketemukan adanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikantidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum,kepatutan (perikemanusiaan) oleh karena itulah secara in concreto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-02-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1685 K/Pid/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — IWAN bin MIDIN
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1685 K/Pid/2010Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Sekayu yang diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Palembang tampaknya mempunyai dasarpemikiran yang menyebelah yakni tidak melihat perbuatan material dalamhubungan keseluruhan dari kejadian in concreto, melihat sepihak saja dalammenerapkan pasal tersebut ;(MA Reg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2009 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2443 K/Pdt/2008
Tanggal 27 Oktober 2009 — YOHANES WIDIANA, DIREKTUR UTAMA PT.GRAHA CIPTA GUNA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS
92 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan cidera janji (wanprestasi).Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai organ dalam badanhukum publik (Penguasa/Pemerintah), Tergugat berkapasitas pulasebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakanhukum maupun akibat hukum yang timbul dari perjaanjian tersebuttunduk kepada hukurn perdata (privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo13838 KUH Perdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalambadan hukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dankewajiban sebagai
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 80/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : LIEM KHIEN TJHONG/TJIPTO.H.S
Terbanding/Tergugat I : HARRY JANSYAH LIMANTARA
Terbanding/Tergugat II : H. HARYADI/HARYADI IDRUS
Terbanding/Tergugat III : HJ. SALMANIAH
Terbanding/Tergugat IV : HJ. IDAWATI
Terbanding/Tergugat V : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR KOTA BANJARMASIN
195 — 101
  • Karena berdasarkan daya berlakunya, yurisprudensi memilikidaya ikat concreto yaitu daya ikatnya hanya berlaku bagi yangberperkara saja Sedangkan Undang undang memiliki daya ikatabstarcto yaitu tidak hanya yang berperkara saja tetapi berlaku secaraumum orang yang tunduk pada kekuasaan undangundang.DALAM POKOK PERKARA1. Banhwa mengenai Eksespsi dalam perkaraNo: 24/Pdt.G/2021/PN.Bjm,sebenarnya sudah menyentuh bagian substansi dari pokok perkara.2.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 03-08-2011 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 560/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.
Tanggal 18 September 2012 —
49 — 25
  • Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut hukumBUKANLAH merupakan bukti peralihan hak atas tanah, PerjanjianPengikatan Jual Beli dimaksudkan dan bertujuan agar Penjual tidakmengalihkan penjualan suatu tanah kepada pihak lain, sedangkan peralihan hakatas tanah in concreto terjadi apabila Jual Beli tanah telah dilakukan secara"Terang dan Tunai" dan peralihan hak atas tanah tersebut dituangkan di dalamsuatu Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli tanah.Bahwa oleh karena Akta PPJB tersebut telah batal
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 85 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgr
Tanggal 8 Juli 2015 — KOMANG ARDIKA
44 — 14
  • Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukanHalaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Sgr20suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 119/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : PENDI RATANATAN Diwakili Oleh : Yitno Subagya
Terbanding/Tergugat : LINDA SASTRA WIJAYA a.d. LEI HO EN
Terbanding/Turut Tergugat : MULYA DARMAWAN
219 — 697
  • Karena putusan hakim itupembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah ditetapkandianggab benar, sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yangsempurna. Kekuatan bukti Sempurna itu berlaku baik antara pihakpihakyang berperkara maupun terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwayang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas, atau sebagaipersangkaan saja.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Lbt
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
146 — 60
  • Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasanfilosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwatertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (in concreto) akan menjadiberbeda (vide : Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta);Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan di dalam fakta,muncullah hukumnya (in de feiten light het recht).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/PDT.SUS/2010
DR. MANTIK WIBISONO, SP., PD.; RS. ADI HUSADA UNDAAN WETAN
154 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ";In concreto, Tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang secara sepihakmenyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah melakukan pelanggaran praktek kedokteran dengan hanyadidasarkan atas hasil evaluasi medis dari Komite Medik yang secarasepihak pula ditetapkan oleh Termohon Kasasi/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tanoa memenuhi ketentuan hukum yangdiatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.496
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 29-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Maret 2016 —
96 — 62
  • Immaterii), adalah merupakan ganti rugi pemWihan keadaan seperti semula.Dari uraian fakta hukum tersebut di atas, pada dasarnya berbeda atautidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum,ditinjau dari sumber hukum, bentuk, maupun wujudnya, oleh karena itu,dalam merumuskan posita atau dalil gugatan : Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganperbuatan melawan hukum dalam formulasi gugatan; Secara hukum adalah sangat keliru merumuskan dalil perbuatanmelawan hukum, jika in concreto
    Bahwa dari fakta hukum tersebut , terkhusus yang menyangkut mengenai segalasikap dan perbuatan Tergugat secara "in concreto" adalah termasuk perbuatanmelawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdata, dan Penggugat berhak menuntutganti rugi berupa : 8.1.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Perjudian
Putus : 06-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 278/Pid.B/2016/PN Kdr
Tanggal 6 Desember 2016 — ERRY SAPTO ARGONO Als BAGONG Bin SAMINGUN HADI WINARNO
77 — 15
  • bersifat alternatif dimana apabila salah satu darikomponen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki olehunsur ini ;Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN KdrMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal inibukanlah seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yangdiatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, melainkan harus diartikan dalampengertiannya secara umum menurut bahasa seharihari sehingga orang yangsecara konkrit (in concreto
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.SBY
Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon:
SUJONO
Termohon:
KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI
170 — 85
  • . : 5/P/FP/2021/PTUN.SBYberwenang menentukan hukum objektif mana yang harusditerapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkuthubungan hukum pihakpihak yang berperkara in concreto. Hakim sebagaiorgan pengadilan:a. Dianggap memahami hukum;b. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohonkeadilan kepadanya;c.
Pengadilan PN BARRU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Bar
Tanggal 15 September 2016 — Penuntut Umum : SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Terdakwa : BAKRI BIN ALADIN.
24 — 4
  • (tujuan hakiki dari perobuatanpelaku dan mens rea : niat pelaku) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidana hakim bertugasmenerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatuperbuatan melanggar hukum pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/PDT/2014
Tanggal 2 Juni 2014 — HENDRA KARYADI, SH VS PT. DJONI TEXTINDO, DKK
138 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., hanya apabila dalam keadaan in concreto ada keseimbangan dankeserasian maka tercapailah kesepakatan yang sah antara para pihak";46. Bahwa berdasarkan penafsiran hukum argumentum a contrario, maka kaidah hukumdi atas harus diartikan tidak ada kesepakatan yang sah jika keadaan dalam perjanjiantidak seimbang bagi para pihak;47.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Khusus
Putus : 03-12-2012 — Upload : 16-12-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 114/Pid.Sus/2012/P.N. PCT.
Tanggal 3 Desember 2012 — Eko Supriyanto bin Sutrimo
182 — 38
  • perundangundangan yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili; g Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, bermaterikan hukum: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Hakim merupakan komponen penegak hukum yang diberikan wewenang dalammenerapkan nilainilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatuputusan melalui proses persidangan (in concreto