Ditemukan 293 data
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
2670 — 1749
., menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dariDaftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat JenderalImigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Diren ImigrasiKemenkumham R.I. yaitu. surat nomor : B/1000/IV/2020/NCBDiv HI,tanggal 29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCBDiv HI tanggal 04Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCBDiv HI tgl 05 Mei 2020, yangdengan suratsurat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasimelakukan penghapusan status DPO a.n.
Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku KepalaDivisi Hubungan Internasional Polri dan Brigadir Jenderal Polisi PrasetijoUtomo, S.I.K., M.Si., selaku Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNSBareskrim Polri untuk menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dariDaftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat JenderalImigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Diren ImigrasiKemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCBDiv HI, tanggal29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCBDiv
292 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
Data yangterdapat dalam Putusan MA bukanlah data yang bersifat baru melainkandata yang sudah diketahui Diren Pajak saat dilakukan penghitunganproses pidana pajak...dengan demikian, penerbitan SKP sulit dimengertikarena perhitungan pajaknya pasti didasarkan pada objek yang sama.Jika itu yang terjadi, berarti terjadi nebis in idem yaitu atas objek hukumyang sama dilakukan pemeriksaan atau penghitungan dua kali satu untukkasus pidana dan satu lagi untuk terbitnya SKP.
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada artikel Putusan MA Dinilai tidak berdasar yangdimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli2013, menyatakan pendapatnya yang PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut:Atas putusan kasasi MA itu, mantan Diren AdministrasiHukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAMmenilai terjadi error in persona atau suatudakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yangsalah.
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada artikel Putusan MA Dinilai tidak berdasar yangdimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli2013, menyatakan pendapatnya yang PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut:Atas putusan kasasi MA itu, mantan Diren AdministrasiHukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAMmenilai terjadi error in persona atau suatudakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah.Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidakboleh disita karena tidak terkait;Romli menambahkan, putusan MA tersebut nonexecutable
98 — 54
di RumahDuka Atmadjaja (RDA) antara Yayasan Atmadjaja dengan Naa Sakti, tetapisekarang baru membacanya;Saksi menerangkan mengenai uang muka managemen fee dibayarkan setelahachier bulan ketahuan berapa baru dibayarkan, dasar pembukuan dari uang petimati;Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;5214 Saksi Rohmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap berita acarapemeriksaan tetap tidak ada perubahan;bahwa saya bekerja di Diren
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
109 — 73
GANDAREKSA MULIA yang berasal dari ruilslag dengan tanahTERGUGAT III yang diperoleh secara cacat hukum serta melawanhukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Halaman 97 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNb)d) Bahwa perbuatan TERGUGAT IV menerbitkan Surat Izin MenteriKeuangan RI cq Diren Kekayaan Negara No.
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
139 — 192
GANDAREKSA MULIA yang berasal dari ruilslag dengan tanahTERGUGAT III yang diperoleh secara cacat hukum serta melawanhukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Halaman 97 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNb)d) Bahwa perbuatan TERGUGAT IV menerbitkan Surat Izin MenteriKeuangan RI cq Diren Kekayaan Negara No.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
203 — 115
Dalam surat tersebuttidak disebutkan atas dasar apa si pejabat memberikan pendapat tafsiranPeraturan Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan tersebutkepada pejabat setingkat Diren, Distribution of power bukan berartipemberian wewenang sehingga Pejabat setingkat Dirjen tetap tidak diberikanwewenang untuk menafsirkan peraturan yang dibuat menteri, sehinggaMajelis Hakim memberikan pendapat surat tersebut tidak ada konsekuensiyuridis sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilansudah
256 — 105
AhliPumama Tioria Sianturi, yang memberikan pendapat pada pokoknya: Bahwa jabatan ahlidi Diren Minyak dan Gas Bumi adalah kepala bagian hukum; Bahwa menurut ahli sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuanganNegara yang atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa :a. Uangb.
1037 — 5314
HAFAR INDOTECH KW 08 DSP 076 tertanggalDesember 2008;Namun demikian, pada faktanya Tergugat II Intervensi telah memiliki izinuntuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Mandiodo jauhHalaman 134 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKT110.lebih dahulu daripada IUP Eksplorasi Para Penggugat, yaitu sejak tahun1999 dan 2000 sebagaimana dibuktikan dengan KP Penyelidikan Umumsebagai berikut: SK Diren Pertambangan Umum No. 849K/23.01/DJP/1999tertanggal 26 Oktober 1999, perihal Pemberian
187 — 46
Nomor 669/Padt.G/2019/PA.JPMenimbang, bahwa bukti T.31 berupa fotocopy Kartu Tanda Pendudukdengan NIK : 3171062609810002 atas nama Ary Diputra merupakan aktaotentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan bahwa Ary Diputra beralamat di Jalan Belitung IVNO.105,RT 006RW 008 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Diren Sawit Jakarta Timur,sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2299 — 1219
melaluiTata Ruang yang baru, bisa juga melalui permohonan parsial yangdiusulkan oleh Bupati;Bahwa terkait SK.673 adalah Tata Ruang yang 5 tahunan, bukan yangparsial;Bahwa (dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa BAP saksi Nomor 12huruf e dan f : Dapat saya jelaskan bahwa benar luas daerah perubahanPutusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 147 dari 334halaman peruntukan, fungsi dan penunjukkan kawasan hutan sesuai SK.673/MenhutII/2014 tersebut merupakan hasil pembahasan akhir olehKemenhut (Diren
Terbanding/Terdakwa : IDRUS MARHAM
297 — 217
39 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Diren kepada Dirdan Nomor: 00068/REN.06.01/DIRREN/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal Pengadaan Proyek Pembangkit IPP Tahun 2017.
40 1 (satu) bundel memorandum of understanding antara China Huadian Engineering Co. Ltd as CHEC dengan PT Samantaka Batubara as SBB.
41 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.