Ditemukan 357 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 130 /Pdt.G/2017/PN.Kpg
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat: FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST Tergugat: Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Cq Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua
10443
  • FaktaHukum bahwa benar setelah Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalamSurat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPKFTG/III/2015,tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, seluas 5 Hayang telah dikerjakan selurunnya 100 %, selanjutnya Penggugat telahmenerima Penyerahan Lahan untuk dikerjakan seluas 2 Ha sebagaimanabukti T.3 yang diajukan olerh pihak Tergugat berupa : Dokumentasi PekerjaanLahan Tambaj Garan
Putus : 08-05-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1945/Pid. B/ 2013/ PN. LP.
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. Nama lengkap : RUGIANTO alias HERU ; Tempat lahir : Undian Desa Tadukan Raga ; Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Mei 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun V Undian desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir/Talun Kenas Kabupaten Deli Serdang ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Tani ; Pendidikan : SD ; 2. Nama lengkap : YUDIANTO alias YUDI ; Tempat lahir : Tadukan Raga ; Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 22 Oktober 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun V Undian desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir/Talun Kenas Kabupaten Deli Serdang ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Tani ; Pendidikan : STM ; 3. Nama lengkap : RAHMAT TARIGAN alias UCES ; Tempat lahir : Tadukan Raga ; Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 12 Pebruari 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun V Undian desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir/Talun Kenas Kabupaten Deli Serdang ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Tani ; Pendidikan : STM ;
4416
  • di posko kelompok tani Kerapatan Ahli Waris.Bahwa kemudian Jekson Sitepu mengatakan, ladang kita telah dipasang plangoleh kelompok tani Undian bersama.Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan kamimenuju lahan garapan yang berjarak kurang lebih dua ratus meter dari posko.Bahwa sampai di lahan garapan di sana saksi lihat telah didirikan plang.Bahwa kemudian Jekson Sitepu memerintahkan saksi dan temanteman saksiuntuk mencabut plang.Bahwa setelah plang dicabut, kami masuk ke lahan garan
Register : 19-12-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 16 Maret 2015 — H. SAIFUL BAHRI ILYAS, Direktur Utama PT. WAHYU KALASUBA MELAWAN 1.1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
8930
  • (Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% ; sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor : KU.602-A/KONST-PNL/1276/ 2012 tanggal 27 Maret 2012 ; dan Anggaran APBA Tahun 2013 sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10%, sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor : KU.602-A/KONST-PNL/2022/2013 tanggal 02 Desember 2013 ; adalah pengang- garan
Register : 22-07-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 Desember 2014 — AFNIDA DJOENED, BSc Lawan 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
5411
  • .- (lima ratus juta rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10%, sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.KU.602-A/ KONST-PNL/2033/2013 Tanggal 02 Desember 2013 adalah pengang-garan dan pembayaran yang sah menurut hukum ;5.
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
52117
  • e Samsi Wakil Bupati Magetan sebagai Pelindung II Hal 247 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sbye Dan seterusnya 22222 2n nne n nnnYang tugasnya : 2292 2 2222 nn nnn nnn nnn nenaa mempersiapkan program kerja dan melaksanakan pembebasan lahanuntuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) kegiatan penyediaansarana dan prasarana klaster industri kabupaten Magetan, TahunAnggaran 2010;b Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DinasPerindustrian dan Perdagangan selaku PenggunaAng garan
    Magetan sebagai Pelaksana ;Sayuk Rachmawati, ST Dinas Perindustrian Magetan sebagaiPelaksana222 202202 n nnn nn nanan enn n nnnWasdiyana Dinas Perindustrian Magetan sebagai Pelaksana yang tugasnya :a mempersiapkan program kerja dan melaksanakan kegiatanpenyediaan sarana maupun prasarana Klaster IndustriPada Industri Kecil Hasil Tembakau (rokok) di kabupatenMagetan tahun anggaranb Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugaskepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganganselaku penggunaang garan
    =Sayuk Rachmawati, ST Dinas Perindustrian Magetan sebagaiPelaksanae Wasdiyana Dinas Perindustrian Magetan sebagai Pelaksana yangtugasnya : 22222 nn nn nena nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnne1 mempersiapkan program kerja danmelaksanakan kegiatan penyediaan saranamaupun prasarana Klaster Industri PadaIndustri Kecil Hasil Tembakau (rokok) dikabupaten Magetan tahun $anggaran2 Mengevaluasi dan melaporkan hasilpelaksanaan tugas kepada Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan selakupenggunaang garan
    Koordinator;Wianrsih, S.Sos Dinas Perindustrian Magetan sebagaiPelaksanaSayuk Rachmawati, ST Dinas Perindustrian Magetansebagai PelaksanaWasdiyana Dinas Perindustrian Magetan sebagaiPelaksana yang tugasnya :mempersiapkan program kerja dan melaksanakan kegiatanpenyediaan sarana maupun prasarana Klaster IndustriPada Industri Kecil Hasil Tembakau (rokok) di kabupatenMagetan tahun anggaranMengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugaskepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganganselaku pengguna ang garan
Register : 06-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Februari 2016 — Pra Peradilan - JOHANNIS VITYN, Dkk melawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT
25264
  • TONNYSOENANTO dan PALMER SITUMORANG versi RULB tanggal20 september 2013 masih dipertanyakan legalitas dankeabsahannya dan penyelenggaraannya RULB di duga illegal,sehingga penyeleng garan RULB tersebut digugat dengan nomorperkara 49/ Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Pst;Berdasarkan surat dari Sdr. TONNY SOENANTO dan Sdr.
Register : 31-05-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 02/ PID.SUS/ 2011/ PN. PBR.
Tanggal 11 Oktober 2011 — IWAN ERIADI BIN SYAMSIR UMAR
8112
  • kemampuan CV Dwi Santika Jaya dibidang konstruksi adalahgolongan K, namun bidang konstruksi tidak dinilai dalam lelang tersebut karenapembuatan kapal tidak dibutuhkan kemampuan konstruksi;Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada meneliti berkas pendukung;Bahwa yang menentukan tim dari hasil seleksi dan Evalusi KSO dan galanganpendukung ;Bahwa pelelangan memakai sistim Pascakualifikasi yaitu satu amplop yang terdiridari 2 surat; Bahwa SK Panitia tanggal 17 Mei 2007, dimana yang membuat SK adalah Penggunaang garan
Putus : 10-05-2011 — Upload : 03-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 1/PID.B/2011/PN.PRA
Tanggal 10 Mei 2011 — SEMUDIN BIN MUNAHAR
6639
  • Pendamping Tutor saksi menerima honor sebesarRp.900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3(tiga)Bahwa sepengetahuan saksi, sejak program KF itu berjalan, adapenambahan barang di Sekretariat PKBM Alamanda berupa komputer,laptop, meja kerja, kusi, lemari buku, kilometer danlainnya;Bahwa dana untuk membeli barangbarang itu diambil dari dana honorTutor untuk bulan Agustus sampai bulan Oktober 2007 yang tidakdibagikan kepada paraBahwa dari laporan kegiatan KF pernah ada Audit pertanggungjawabanang garan
Putus : 18-02-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 18 Februari 2014 — MUHAMAD MAHFUD
4010
  • Menimbang, bahwa dipandang dari peranTerdakwa dalam perkara ini dimana tindak pidana terjadi bukan saja karenaperbuatan Terdakwa tetapi juga karena perbuatan dari Effren Pasca Marez aliasGypsy alias Baba Roxi sebagai pelaksana sub kontrak yang juga disetujui olehStephanus Nama Keda.SE selaku Pengguna118Ang garan.
Register : 21-11-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 91/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 26 Maret 2013 — - AMINUDDIN, SH.,MM
5145
  • Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani olehGubemur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yanghalaman 3putusan perkara tipikornomor, 91/pid.sus.k/2012/on mdn18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji, danPenyertaan Modal.1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Ang garan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 29 Agustus 2013 — AGUS SALIM BATALIPU, SE
7711
  • Penatausahaan Umum dan Perlengkapan; Membina dan Mengedalikan Semua Unit Kerja Dinas; Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang melaksanakanPerumusan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidangPerbendaharaan baik penerimaan maupun pengeluaran dan yang dimaksudPelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Perbendaharaan baik Penerimaanmaupun Pengeluaran: > Penatausahaan Keuangan;> Penerbitan SPD; 20522 5 By ==> Penerbitan SP2D; = NoMenimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran Tahun garan
Register : 24-07-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
6261383
  • dan diskriminatif yaitu 1) Adanya kasus pelanggaran Taruna AKPOL lebih dari 2 kali yangseharusnya dapat direkomendasikan dalam sidang Dewan Akademik;Halaman 37 dari 110 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMGHalaman 37 dari 110 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMGHalaman 37 dari 110 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMG1 BRIGDATAR FERY pelanggaran yang dilakukandalam 1 (satu) tahapan evaluasi antara lain merokok,membawa handphone, minum miras dan merokok,4(empat ) kali melakukan Pelang garan
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd
3428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1970 K/Pid.Sus/2011.garan DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi temuan BadanPemcriksa Keuangan RI Perwakilan IV di Yogyakarta pada tahun 2005 yangmenyimpang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam SuratBPKRI Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei2005 sebagai berikut :.
    No.1970 K/Pid.Sus/2011.garan belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004.Padahal Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni dalam hal iniGubernur Jawa Timur telah menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan.Surat Nomor : 903/043/2004 pada bulan Juni 2004 perihal penyampaianhasil evaluasi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 :Pada angka2 :Pengganggaran uang kehormatan yang dianggarkan pada kode rekening201011101092 hal ini masih belum sesuai dengan Intruksi Menteri DalamNegeri Nomor
Register : 14-01-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 02-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.M. RAMADHAN NASUTION
2.Ardiansyah
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
315378
  • (Fotokopi dari fotokopi);17.BuktiP17 : Pengumuman Nomor : PENG01/C/Cp.2/11/2019Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Caion PegawaiNegeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun An$garan 20J 9. Teoanggd 05 Nopember 2019 yangdikeluarkan dan ditandatanganj oleh Jaksa Agiing V udaPembinaan Selaku Ketua Panitia Seleksi PengadaanCalon Pengawai Negeri Sipil Kejaksaan RI. (Fotokopidari fotokopi);18.
Putus : 30-05-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 05/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 30 Mei 2012 —
3716
  • Membebankan pengeluaran sesuai denganmata ang garan pengeluaran yangbersangkutan;e. Memerintahkan pembayaran atas bebanAPBN/APBD;Dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawabatas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud;2.
Register : 12-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 7 Mei 2015 — LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER
409
  • Dan setelahmelakukan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) makadilakukan Penetapan Kelompok Tani Kalbu sebagai Penerima DanaBansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi TahunAN garan 201 9 jaan crise in eee see emieBahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2013 SatuanKerja Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah jumlah DanaBansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi untukKelompok Tani Kalobu Desa Singura Kec. Toribulu Kab.
Register : 13-12-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 29 Maret 2012 — ADI MAHDAR bin MUHAMAD OON
6214
  • Andy Rahmat ;Bahwa Yang membuat Pengantar Permohonan Biaya yaitu PPTK dan bagianAng garan 5 22222 nn nnnBahwa Yang membuat DokumenDokumen untuk pencairan adalah Sdr.
Register : 19-01-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RD ANDRI FIRMANSYAH, S.H.
Terdakwa:
1.M. BUDI PRAMONO Bin M. ISAM Alm
2.NINING SRI NURWERI Binti KARGO Alm
3.WILIS MURTONO Bin SUTOTO
12850
  • 1 (satu) bandel printout Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Pangkah Tahun Ang-garan 2019.
  • 1 (satu) lembar printout Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Ang-garan 2019 Pemerintah Desa Pangkah Kecamatan Pangkah;
  • 1 (satu) bandel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabu-paten Tegal Nomor: 141/01/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya Di Pemerintahan Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
  • 1 (satu) bandel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabu-paten
Register : 13-12-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 100 /Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 15 Maret 2012 — AYI SOLEHUDIN Bin LILI
6018
  • Andi Rahmat sebagai PenggunaAng garan 5 == 22222Bahwa Ya, saksi tahu, karena ada perjanjian tertulis antara saksi Adi mahdardengan Terdakwa mengenai proyek tersebut ;Bahwa yang membuat harga penawaran adalah terdakwa dan yang mengurussegala sesuatunya adalah terdakwa, saksi Adi Mahdar hanya tanda tangan saja ;Bahwa benar Terdakwa mengatakan suruh pinjam perusahaan atas perintah Sdr.Yaih Novati ; 2922222 22 Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita mengenai hal itu, hanya mengatakan pastimenang karena sudah
Register : 10-01-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 23 Februari 2018 — -. LEWI TANDI RURA, SE
11865
  • PedroAbadi Jaya, dan PT.Multi Teknik (hal 442443 putusan)> Bahwa menurut pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut adalah keliru dan tidak benar sebab :3.1.3.2.Bahwa mengenai pekerjaan pembangunan tambak garan telahdirencanakan sesuai dengan tahapan proses perencanaan yang dimualai dari tingkat musyawarah rencana pembangunan dusun/desasampai dengan pembahasan bersama Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sabu Raijua (DPRDKab.
    Sabu Raiua yangmana sudah dibahas pula mengenai ketersediaan pertimbangan iniadalah tidak benar sebab pembangunan tambak garan telahdirencanakan secara bertahap dari tingkat musyawarah rencanapembangunan desa sampai dengan pembahasan bersama DewanPerwakilan Rakyat Daerah lahan tambak garam yang dilakukandengan jalan kerja sama dengan pemilik lahan yaitu bagi hasil danpenyerapan tenaga kerja yaitu mempekerjakan pemilik lahan danmasyarakat setempat pada tambak garam yang dikerjakanbahwa atas dasar
    tidakselesai pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 lebih disebabkankarena lokasi yang ditunjuk atau disiapkan oleh terdakwa dan PPKtersebut belum selurunnya mendapatkan persetujuan dari pemilik lahanatau penggarap lahan sehingga menimbulkan masalah sosial atausengketa berupa penolakan dari masyarakat;Bahwa mengenai keberatan penuntut umum atas pertimbangantersebut, menurut kami adalah tidak beralasan menurut hukum sebabterbukti dalam persidangan jika Bahwa mengenai pekerjaanpembangunan tambak garan