Ditemukan 293 data
849 — 774
Surat gugatan yang tidak menyebutidentitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitastergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggaptidak ada;Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa dengan tidakdicantumkannya nama pihak secara jelas dan pasti dalam perkara perdataa quo, menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT telah mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknyajika Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).GUGATAN PENGGUGAT
536 — 363
Olehkarenanya, tuntutan untuk menghukum TERGUGAT Ill agarbertanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual yang didugadilakukan oleh beberapa karyawan/pekerja TERGUGAT Ill yangdipekerjakan selaku petugas kebersihan di JIS adalah tuntutan yangkeliru dan tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya untuk ditolakoleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdataa quo;C. TERGUGAT IV tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kewajibanyang dimiliki oleh TERGUGAT III.7.
362 — 310
Bahwa Tergugat I, Ill, dan IV dengan tegas menolak permohonan sitajaminan dalam perkara perdataa quo yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar Gugatan tidak menjadi siasia (illusoir) di kemudian hari,dan untuk mencegah tindakantindakan Para Tergugat dalammenghindari kewajibankewajibannya apabila dikabulkannya Gugatan ini,maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoirbeslaag) terhadap hartaharta dan/atau kekayaan dan/atau asset milikPara Tergugat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
224 — 1047
Tata UsahaNegara ;3 Bahwa Pasal butir 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdataa
100 — 48
yang pada akhirnyaseluas 81.686 m, adalahbersumber dari pelapor Agus Prajadidan TerdakwaHalaman 30 alinea 6:Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanterdakwa/pembanding adalah merupakanperbuatan wanprestasi yang merupakan perbuatan keperdataan, dan olehkarenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum(ontslaag van alle rechtvervolging); maka terdakwaharusdirehabilitir Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Pidana sebagaimana tersebutdi atas yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan perkara perdataa
323 — 128
Oleh karena itu, TERGUGAT IImohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdataa quo agar menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatana quo.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas daililPARA PENGGUGAT dalam Gugatan pada butir 5 (a) dan (b)yang pada intinya menyatakan objek yang diperjualbelikan dalamAKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122 tidak jelas sertaterdapat unsur gharar dan haram yang tidak sesuai dengan prinsipsyariah.
210 — 249
berjalan dari perseroan/PTSulawesi Mini Hydro PowerOtorisasi pencairan dana dilalatkan oleh 2 pihak yakni I orang yang ditunjukoleh pihak Penggugat dan I orang yang ditunjuk oleh TergugatPengeluaran dana lainnya yang bersifat non operasional namun memilikiurgensi dan atau yang cukup menentukan kelangsungan jalannya kegiatan usahaperseroan, maka pengeluarannya harus berdasarkan Surat KesepakatanBersama antara PENGGUGAT dan TERGUGATPenempatan dana dalam escrow account adalah sampai dengan perkara perdataa
439 — 304
Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, yang ditandatangani oleh Direktur Perdataa/n Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01802 tertanggal 08 Maret 2018, perihal : Permohonan Untuk Membatalkan SuratKeputusan Dirjend. AHU dan Perbaikan Atas Profil Perusahaan, bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara.Sedangkan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara quod non yaitu :b.
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Florida Lasakar
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Andrew Chandra
Terbanding/Turut Tergugat I : SONY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat II : John Adu, STh., MA
Terbanding/Turut Tergugat III : Polce Budiyon Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IV : Elsi S. Ndaomanu Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat V : SARLOTA SOLFIANA TOMBOY
Terbanding/Turut Tergugat VI : Maria Magdalena Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VII : Jeremias Leonard Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Sofia Baloe Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IX : Jusuf Saubaki
Terbanding/Turut Tergugat X : Agustina Sinlae Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat XI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
85 — 48
perkaraPerdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.KPG sudah dianggap telah melanggarKode Etik sebagai Hakim.Bahwa berdasarkan uraian Pembanding tersebut di atas maka melaluiMemori Banding ini Pembanding mohon Majelis Hakim Banding Kupang yangmemeriksa dan mengadili perkara Perdata a quo sSupaya menolakpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang padahalaman 84 tersebut di atas.Bahwa Pembanding juga menolak pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Kupang pada halaman 85 dalam Putusan perkara Perdataa
507 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdataa quo berdasarkan fakta hukum di atas, jelas hubungan hukum gugatana quo dengan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2003/PN.Ktl., adalah sangaterat karena substansinya sama, oleh karenanya menurut logika hukumPenggugat harus/wajib menunggu terlebih dahulu putusan final PerkaraNomor 13/Pdt.G/2003/PN.Ktl., agar jelas status hukum Penggugatdalam perkara tersebut untuk menghindarkan gugatan a quo tumpangtindin maupun kontradiktif satu sama lain, pendek
463 — 969 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Dalam Memeriksa Perkaraa quo, Karena Lalai Dalam Menganalisa Hubungan Hukum antaraIndenture Agreement Dengan Loan Agreement Dalam Perkara Perdataa quo ;F. Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Karena Salah MenerapkanAzas Hukum "Pacta Sun Servanda" Yang Berlaku Universal dan CausaHalal Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata a quo.Ad Hal. 265 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
196 — 139
Perdata ini supaya menolak keberatan PembandingKementerian Ristekdikti RI semula Tergugat dalam Memori Bandingnya halaman13 sampai dengan halaman 16 pada huruf A beserta uraianya.Bahwa keberatan Pembanding pada huruf B halaman 13 sampai dengan halaman16 tentang daluarsa, juga dalam Replik para Penggugat Tanggal 5 Februari 2018halaman 8 sudah dijawab.Bahwa menurut para Terbanding keberatan tentang daluarsa tersebut di atas harusditolak seluruhnya karena ternyata Gugatan para Penggugat dalam perkara Perdataa
207 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingmengesampingkan Fakta bahwa Perkara a quo adalah Perkara Perdataa. Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya adalah KerjasamaInvestasi yang Secara Khusus diatur dalam Permendagri No. 43 Tahun2000.Bahwa adanya keinginan kerjasama antar PDAM Kota Makassar denganPT.