Ditemukan 1279 data
Terbanding/Tergugat : M. JAPRI
144 — 29
Bahwa mengenai alasan memori Pembanding pada point 1, sesuaiasas dalam hukum acara perdata Similia Similibus dalam perkara yangsama diputus yang sama pula maka untuk menciptakan dan menjaminkepastian hukum harus dijalankan sesuai dengan bunyinya, mengutippernyataan dari Pembanding dalam Memori Banding Nomor 1 Bahwamajelis hakim tidak dapat membedakan subjek Penggugat a quo (ReskiPratama Putra) dengan subjek perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.BJB (Sirajuddin) karena yang menjadi ulasan utamaMajelis
Lazarus Antonius Bell S. Pd
Termohon:
KAPOLRES KABUPATEN KUPANG cq SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL UMUM POLRES KUPANG
116 — 50
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, makaseyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olme Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhnkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti dalam menilai dan mengujiketerangan para saksi yang tidak bersesuaian, serta ;e Terdapatnya keyakinan Judex Facti atas keterangan saksi yangtidak melihat dan mendengar secara langsung peran TerdakwaBerikut ini akan kami uraikan faktafakta yuridis yang merupakanrangkaian dari ketidakcermatan tersebut sehingga menurut kami cara mengadilitidak dilakukan menurut ketentuan UndangUndang.Bahwa ketidakcermatan Judex Facti sebagaimana kami sebutkan di atassecara khusus akan kami uraikan dalam ulasan
IWANDI SIRAIT
Termohon:
polsek bukit raya
57 — 21
Nomor 03/Pid.Prap/2019/PN Pbr6)7)8)1.Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telan Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangkaPemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka sepatutnya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan
OVRINA RESTI ARISANDI Binti Alm. ASMAWI
Termohon:
Kepolisian Resor Bengkulu
84 — 54
Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Dr. Husni Tamrin, S.H., M.H.
Termohon:
Kepolisian Polda Bengkulu
42 — 21
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a guo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahb.
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangNo.17 tahun 2006 jelas adalah keliru, mengadaada dan tidak sah bahkanbisa dikatakan buta hukum;Bahwa mencatat ulasan hukum oleh M. Yahya Harahap, SH., di dalambuku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan danPenuntutan edisi kedua halaman 113:a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kedudukannya berada di bawah : Koordinasi Penyidik Polri, Di bawah pengawasan Penyidik Polri;b.
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
66 — 27
Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan
20 — 2
Bahwa Termohon Konvensi membenarkan semua ulasan positapermohonan Termohon.Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Trp.2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena saatini Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain danmeninggalkan Termohon.3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, makaTermohon akan mengajukan rekonvensi.ll. Dalam Konvensi1.
7 — 0
Karena istrisaya ... pada akhir november 2019 juga sudah habis kotrak dan akankembali ke negara Indonesia.Bahwa berdasarkan hal hal dan ulasan alasan diatas dengan hormatkepada Bapak ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk membatalkandan menghentikan gugatan cerai dad istri saya ....Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmengajukan replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah tercatatdalam berita acara sidang pada tanggal 26 Agustus 2019, dan 02 September2019 ;Bahwa
48 — 14
batas yang dimaksukkan dalam obyeksengketa;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasanhukum jika ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini menolak baiksebagian maupun keselurunhan gugatan penggugat, atau setidaknyamenyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima.Dalam pokok perkara1.Bahwa apa yang tergugat kKemukakan dalam pokok perkara ini masih tetapberkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telah diuraikan dalameksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan
Terbanding/Tergugat : Tn. CHRIS SUTRISNO UNARTO
Terbanding/Tergugat : Ny. CHRISTINE TJIPTONO d.h. TAN KIEM TJU
124 — 24
Tergugat II Konpensi /Penggugat IT Rekonpensi /Terbanding II tersebutberpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak termasuk halhal yang diatur di dalam. 1" 1 we 2 SAN TITRE a re 1 a 14 1Tudally UUpKUp pdsdi 25 ayal (2) FIs telapl SUUAL LELLUUSUK LUALErL PUKUK PerKdlrd sehingga harus dinyatakan ditolak ; seraciospunsitmmeeneteenn ee aADALAM POKOK PERKARA :Dalam Konpeusi :Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulanHakim tingkat pertama dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan ulasan
ALLAN LOHY
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
65 — 23
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019.
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Irwan Setyadi
Termohon:
Kejaksaan Negeri Lamongan
84 — 19
Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Lmongan yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan
1.ARRHIZAL DZULQIFLY
2.EFFENDY NOOR
Termohon:
1.KAPOLSEK SIDAYU POLRES GRESIK
2.KANIT RESKRIM POLSEK SIDAYU POLRES GRESIK
3.Penyidik RESKRIM POLSEK SIDAYU POLRES GRESIK
86 — 32
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyaHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gskmenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan
Edi Sa'a Bin M. Sa'a
Termohon:
Kepala kepolisian sektor bukit kemuning
153 — 42
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah".b.
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan
20 — 4
Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,Penetapan Nomor 1982/Padt.P/2020/PA.Sby.him. 4 dari 18 him.Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARA PEMOHONini merupakan wewenang Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima,memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.
Terbanding/Penuntut Umum I : Iwan Nuzuardhi, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : Edy Djuebang, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum III : Muhammad Farid Nurdin, SH.
30 — 13
ANDI USTYnyata nyata merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undangundang;Bahwa berdasarkan ulasan di atas maka Kami Penuntut Umum berpendapatbahwa apapun dalin Terdakwa, Terdakwa tetap saja tidak bisamenyembunyikan bahwa dirinya bersalah, dan ketika hal di atas diingkari lagioleh Terdakwa maka sudah jelas Terdakwa kembali berbohong kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi;Bahwa dengan demikian maka Kami Penuntut Umum bermohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak permohonan bandingTerdakwa
74 — 8
22.00 WIB tukang pengumpul rekapan yaitu PENDISARAGIH (Belum tertangkap) datang untuk mengambil rekap nomor tebakanyang dipasang atau dibeli pemain dari terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00WIB nomor judi toto malam (tolam) dikeluarkan oleh Bandar judi tebak nomortolam yaitu ARMAN (Belum tertangkap), dalam melakukan perjudian jenistolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untukmerain kemenangan, sehingga pemain membeli nomor toto malamberdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Manadodalam perkara a quo dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 barispertama hanyalah berupa pertimbangan kiasik tanoa ulasan dan bahasanhukum dengan berdalih bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama tersebut berdasarkan alasanalasan yang tepat dan benar.....dst,membuktikan bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Banding tidak dengancermat dan tepat mempertimbangkan Premisse Minor dan Premisse Mayorperkara ini dan tidak konstan