Ditemukan 3465 data
103 — 29
Posita angka 34 adalah kewenangan Tergugat IV dan Tergugat Vuntuk menanggapinya;3.11. Posita angka 37 adalah kewenangan Turut Tergugat , Il dan TurutTergugat Ill untuk menanggapinya;3.12.
48 — 5
Seharusnya Penggugat lebin dahulu melaksanakan permohonaneksekusi terhadap putusan provisional tersebut, bukannyamengajukan gugatan dan menuntut ganti kerugian akibat tidakdijalankannya putusan provisional secara sukarela, setelah perkaratersebut berkekuatan hukum tetap tahun 2002, baru sekarangdigugat masalah putusan provisinya setelah 31 tahun lamanya.3.11.
PT BANGUN ALAM SAMAWA
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM KAB SUMBAWA BARAT
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
107 — 49
Dan bahkan sampai saat ini kami tidak pernah menerimajawaban resmi tertulis dari LKPP.3.11.
61 — 14
Lahir Laki laki;Jenis kelamin Indonesia;: Komplek Primavera II Blok DKebangsaan Kelurahan Campago Guguak: Bulek Kec.Mandiangin KotoTempat tinggal Selayan Kota Bukittingg1;Islam;PNS;S.1;AgamaPekerjaanPendidikanTelah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan :1 Penyidik, terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;2 Penahanan di Kota Bukittinggi oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2012, No.Print360/N.3.11/Ft.1/07/2012, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 18 Agustus 2012;3 Perpanjangan Penahanan
1.MUHAMAD KENJU NINU ALIMAN
2.SALEH ALIMAN
3.ABDUL HAMID UMAR ALIMAN
4.MARIAM UMAR ALIMAN
5.MUSTAFA UMAR ALIMAN,
6.JUNAIDIN UMAR ALIMAN
7.ANSANA UMAR ALIMAN
8.AMRAN DJUDIN ALIMAN
Tergugat:
1.LADE BORA DADA
2.PT. GRAHA SUKSES PRATAMA
133 — 68
Lade BoraDada, diberi tanda bukti T 3.11;Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Laku NidjaPuga, diberi tanda bukti T 3.12;Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Lazarus lamePote, diberi tanda bukti T 3.13;Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
baik formilmaupun materiil, UndangUndang terhadap UUD 1945;3.10 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf 3.7,paragraf 3.8, dan paragraf 3.9 di atas, serta dihubungkan dengan dalildalilkerugian konstitusional yang dinyatakan oleh Pemohon selaku perorangan warganegara Indonesia dan Pemohon II selaku badan hukum publik dan/atau privat yangpeduli (concern) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamahpara Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;3.11
728 — 347
Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesarRp.50.000.000,;3.11. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesarRp.50.000.000,;3.12. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesarRp.50.000.000,;3.13. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesarRp.50.000.000,;3.14. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesarRp.50.000.000,;3.15. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesarRp.50.000.000,;3.16.
330 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 704 K/Pdt.SusKPPU/2015B.3.7.B.3.8.B.3.9.B.3.10.B.3.11.Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 huruf b,wewenang Komisi disebutkan melakukan penelitian tentangdugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usahayang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat;Bahwa kemudian setelah menghubungkan dasar filosofispembentukan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengantugas dan wewenang KPPU maka serta merta harus puladihubungkan dengan tujuan dibuatnya
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
pluriurn litis consortium) sehingga seharusnya gugatanPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, dan hal inioleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai pemilik bangunanPemerintah tersebut di atas sekarang ini mengajukan gugatan Perlawananeksekusi pihak keIIl atas penertapan eksekusi Ketua Pengadilan Negari PosoNomor 06/ Pen.eks/ Pdt.G/ 2006/PN.PSO tanggal 01 Desember 2011 yangperkara mana sedang berjalan di Pengadilan Negeri Poso dengan nomorperkara 02/ PDT.PLW/ Eks/ 2012/PN.Pso;3.11
162 — 82
dengansebenarnya,mengingat sumpah jabatan, yang menerima cap KecamatanLaweyan Kota RT 05 RW I, tidak jelas siapa yang menyarahkan suratpanggilan tersebut, karena tidak ada nama maupun tandatangan dari yangmenyerahkan surat panggilan tersebut ;Karena dalam Surat Tanda Penerimaan Surat Panggilan, tidak disebutkanhari, maupun tanggal serta bulan dan tahun diserahkannya/disampaikannya surat panggilan tersebut, maka maka penyampaiaan SuratPanggilan Saksi, terhadap saksi HMUH LUKMINTO, Nomor : B1271/O.3.11
tersebut telah disampaikan kepada saksi BUDHI MULYONO,karena tidak ada catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yangbersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh189petugas yang memanggil maupun orang yang dipanggil, atau petugas yangmenyampaikan, atau setidaktidaknya tidak terdapat surat bukti yangsempurna atau sah, bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikandan diterima oleh Saksi BUDHI MULYONO ;6 Surat Panggilan Saksi, terhadap saksi BUDHI MULTYONO, Nomor B.1373/O.3.11
surat tersebut telah disampaikan kepada Saksi IWAN SETIAWAN,karena tidak ada catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yangbersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik olehpetugas yang memanggil maupun orang yang dipanggil, atau petugas yangmenyampaikan, atau setidaktidaknya tidak terdapat surat bukti yangsempurna atau sah, bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikandan diterima oleh Saksi IWAN SETIAWAN ;5 Surat Panggilan Saksi, terhadap saksi IWAN SETIAWAN, Nomor B.1374/O.3.11
92 — 32
Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa NomorB678/Q.3.11/ep.1/02/2011, tertanggal 5 April 2011dari Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan i tentangPelimpahan Perkara Pidana atas nama para terdakwatersebut di atas.. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:77/Pen.Pid/2011/PN.Kgn, tanggal 5 April 2011 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara para terdakwa tersebut diatas..
1.HAJAH NURMIA BOLU
2.RUSMIN SAIRUN
Tergugat:
La Bara
103 — 43
Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan, Penerbit PT Sinar Grafika,Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2020/PN Bau3.12.halaman 448 menjelaskan: Yang dimaksud obscuur libel, suratgugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (oundelijk), disebutjuga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatandianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelasatau tegas (duidelijk);Bahwa berdasarkan uraian pada point 3.1 s/d 3.11
BAGUS SUSENO,SH.,MH
Terdakwa:
INDAH SARWORINI binti SUBIYANTO.
106 — 173
07 Nop 2016, senilai Rp. 100 juta, via Internet Banking,(transaksi dilakukan tanggal 06 Nop 2016), berita : Invest keVizzy Tour proyek Untag 2.8) Tanggal 07 Nop 2016, senilai Rp. 40 juta, via Internet Banking,berita : Invest ke Vizzy Tour proyek Untag 2.Halaman 37 dari 74 Nomor 572/PID.B/2018/PN.SMG9) Tanggal 09 Nop 2016, senilai Rp. 100 juta, via internet banking,berita : Invest ke Vizzy Tour proyek PMI 3.10) Tanggal 09 Nop 2016, senilai Rp. 10 juta, via Mobile Banking,berita : INVESTVIZZYPMI 3.11
1.JUMATI KANDARI
2.KUSDIN KANDARI
3.TONO GOGORU KANDARI
4.JATIA GOGORU KANDARI
5.JAINUDIN GOGORU KANDARI
6.EME GOGORU KANDARI
7.DARMIN GOGORU KANDARI
8.JEN KANDARI
Tergugat:
8.BATSEBA YOEL Alias OTE
9.SARDI M. Hi. RAJAB
10.Hi. ALI Hi. KADER
11.Hi. JUNAIDI DUWILA, S.Pd
12.ERNI SARIFUDIN BENYAMIN
13.FADLI Hi. KADER
14.LAIMPI M. SALEH
15.RUSLI UMAR Alias LA UCI
16.LA TARA LA TARU
17.LA MOANE
18.GAFUR UMASUGI
19.JURAIDA
21.WA ODE NAPSIA
22.NURAIN M. TANTU
23.Hj. JAMILA LA KARIM
24.KASMAN ARIFIN
25.Hi. LA GIRI LA IRU
26.DAHRIA DORE
27.Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Bupati Halmahera Selatan,
28.Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29.Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
77 — 36
XIX, XX, XXI 3.11;Berita Acara Kesepakatan tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya padafotokop! bukti surat tersebut diberi tanda T. XIX, XX, XXI 3.12;Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 593.3/31/06/2016, tanggal 11Januari 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Tuwokona dan CamatBacan Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. XIX, XX, XX 3.13;Surat Jual Beli, tanggal 11 Januari 2016 , yand ditanda tangani oleh PihakPertama Fadli Hi Kader dan Pihak Kedua Aswin Adam, SE.
95 — 44
Langkat simpang Gg.Miskin yang lahannya diganti rugi pada orang lain pada tahun 2016Rp. 8,000,000, (delapan juta rupiah) + biaya pembangunan Tokoukuran 3 x 4 M2 Rp. 60,000,000, (enam puluh juta rupiah);3.11. Isi Toko Pakaian bermerek diperkirakan + Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah);3.12. 1 (Satu) unit bangunan usaha Penjualan Bahan BakarMinyak (BBM) yang berlokasi di JIn. Terusan, Dusun Pangkal Pasar,Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 1801/Pdt.G/2020/PA.
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bunga Pasal 14 (3) KUP 67.728,00g.Bunga Pasal 19 (3) KUP 0h.Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f+g) 67.728,005 Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 551.505,25 3.11 Bahwa terkait STP tersebut, Penggugat mengajukan SuratPermohonan PenghapusanSanksi Administrasi Nomor 33B/CJIAT/X/2013 tanggal 28 Oktober2013;3.12 Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan KeputusanTergugat Nomor KEP888/WPUJ.07/2014 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib
115 — 25
5 September2012, Penggugat ada menerima pinjaman berupa uang dari Tergugat yangtotalnya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P11 (identik dengan buktibertanda TT.4 3.1), P12 (identik dengan bukti bertanda TT.4 3.5), P13(identik dengan bukti bertanda TT.4 3.6), P14 (identik dengan bukti bertandaTT.4 3.7), P15 (identik dengan bukti bertanda TT.4 3.8), P16 (identikdengan bukti bertanda TT.4 3.10), P17 (identik dengan bukti bertanda TT.4 3.11
67 — 10
., sebagai anak Perempuan ;3.11, sebagai anak Perempuan ;4. Menyatakan bagian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut :4.1. , sebagai istrimendapat 1/8 = 16/128 = 0,125 x harta Waris4.2., sebagai anak lakilaki mendapat 14/128 = 0,109375 x harta waris4.3. ,sebagai anak Perempuan mendapat 7/128 = 0,0546875 x Harta waris;4.4., sebagai anak lakilaki mendapat 14/128 = 0,109375 x harta waris ;4.5., sebagai anak lakilaki mendapat 14/128 = 0,109375 x harta waris ;Him. 73 dari 75 him. Put.
210 — 102
dan apakah Penggugatmempunyai kepentingan untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnyaSurat Keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, serta apakah pengajuan gugatan olehPenggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan syarat formal pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :Kewenangan Pengadilan 3.11
103 — 51
Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor4.10Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT,dengan luas lahan 450M2.Menurut Penggugat saat ini di sewakan untuk usaha rumahmakan padang dan rumah makan bebek selamet.Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa xX.3.11.