Ditemukan 3132 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31192
  • Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 330 dan akta jual bellisaham nomor 331, kedua duanya tertanggal 29 April 2011, yangdibuat dihadapan Haji Feby Rubein Hidayat, Sarjana Hukum, Notarisdi Jakarta, karena sampai saat ini akta tersebut belum diberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.b.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
12736
  • Enseval (Pasirkaliki square), dan survey dilakukan ke 5(lima) Perusahaan;e Bahwa ada 15 (lima belas) jenis barang yang harus di survei, tapi dalampelaksanaan survei ada 13(tga belas) unit barang yang diperoleh saat survei;e Bahwa item barang yang duanya, pada saat survei tidak diketemukan, tapiterdapat beberapa penawaran dari distributor yang masuk ke rumah sakit;e Bahwa penetapan HPS oleh PPK pada tanggal 25 september 2010;e Bahwa setelah survei saksi mengadakan simulasi pada hasil survei diperjalanandan
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
11637
  • Enseval (Pasirkaliki square), dan survey dilakukan ke 5(lima) Perusahaan;Bahwa ada 15 (lima belas) jenis barang yang harus di survei, tapi dalampelaksanaan survei ada 13(tga belas) unit barang yang diperoleh saat surveil;Bahwa item barang yang duanya, pada saat survei tidak diketemukan, tapiterdapat beberapa penawaran dari distributor yang masuk ke rumah sakit;Bahwa penetapan HPS oleh PPK pada tanggal 25 september 2010;Bahwa setelah survei saksi mengadakan simulasi pada hasil survei diperjalanandan
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
14363
  • ., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT,PST.riskan adalah menyimpan semua dokumen proses dari awal sampai akhir itumenjadi kewajiban PPK masalah dokumen;Tanggapan Terdakwa:Terdakwa menanyakan ada perencanaan kebutuhan ada perencanaanpengadaan, perpres sendiri itu mengatur yang mana, ahli menjelaskanmengatur dua duanya, kalau kebutuhan itu semua di KPA kalo pengadaanada di PPK.2.Dedet Candra Riawan.Bahwa ahli pernah didengar keteranganya dihadapan Penyidik padaKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
847654
  • Memang belum adakesepakatan para ahli tentang standar yang akan digunakan, Karena adayang tidak sepakat antara ahli tanah tentang muka air, subsiden, kalautanaman dangkal maka tanaman akan busuk maka mereka mengusulkanlebin dalam agar akar tidak terendam; Bahwa di Indonesia ada bermacammacam nama himpunannya, ada HIPID,ada juga HGI (Himpunan Gambut Indonesia), anggotanya bisa dari dosen,pengamat, atau siapa yang berminat dan Ahli temasuk anggota dari kedua duanya;Bahwa yang berwenang memberikan akreditasi
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
744435
  • WaterfrontCity Multi Years Tahap 1 yaitu pondasi borepile saja;Bahwa mengenai pekerjaan Pembangunan Jembatan WaterfrontCity Multi Years Tahap 2, Tahun 2014 masih dalam tahappenyelesaian pembebasan lahan, dalam tahap pembebeasanlahan itu saksi sebagai PPKnya juga;Bahwa pada Tahun 2014 selesai semua pembebasan lahan untukPembangunan Jembatan Waterfront City Multi Years Tahap 2;Bahwa tahapantahapannya yaitu, kemudian setelah selesaipembebasan lahan untuk masyarakat, dilanjutkan untuk persiapanlelang tahap duanya
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
8910
  • Mengenai proses awal pengajuan saksitidak tahu karena itu adalah tugas Team Pengolah Data, setahu saksiawalnya mendengar bahwa tanah saudara CARIM Bin SAPTAN diajukanseluruhnya, namun karena masyarakat menilai bahwa pembayaran tanahsaudara CARIM terlalu besar, kemudian data tanah saudara CARIM digantioleh Team Pendata, tetapi pada akhirnya baik data tanah awal maupun datatanah yang telah diganti dua duanya cair/ dibayar;Bahwa benar rincian penggunaan uang sebesar Rp 90.000.000, (Sembilanpuluh juta
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
7313
  • tersusun rapi di atasmeja bendahara dan kadangkala di meja Mariam Bintang, kemudiansetelah melihat uang tersebut ia atau kasikasi kecamatan menghitungjumlah uang yang akan ia terima tersebut namun nilai yang ia terimatidak sesuai dengan cek yang ia tandatangani atau telah berkurangnilainya dari cek yang ia tandatangani tadi, tadi dan selain itu ia jugamenandatangani kwitansi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam cektadi, pencairan tersebut adalah uang muka atau 50% tahap pertamasedangkan tahap ke duanya
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
522460
  • BSA tersebutsalah satu antara I Wayan Candra atau Luh Putu Widyapsari Jayanti ataukedua duanya;Bahwa mengenai sumber dana uang tersebut dari berdagang;Bahwa pembayaran dari kredit tersebut saksi lupa, seingat saksi pembayarandari kredit tersebut adalah dari deposito tersebut;Hal 429 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PN Dpse Bahwa tentang tanda tangan specimen tersebut merupakan hak ataspenggunaan rekening tersebut;e Bahwa pada saat pembukaan tersebut saksi tidak ketemu secara langsungmelainkan
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
305105
  • WaterfrontCity Multi Years Tahap 1 yaitu pondasi borepile saja;Bahwa mengenai pekerjaan Pembangunan Jembatan WaterfrontCity Multi Years Tahap 2, Tahun 2014 masih dalam tahappenyelesaian pembebasan lahan, dalam tahap pembebeasanlahan itu Terdakwa sebagai PPKnya juga;Bahwa pada Tahun 2014 selesai semua pembebasan lahan untukPembangunan Jembatan Waterfront City Multi Years Tahap 2;Bahwa tahapantahapannya yaitu, kemudian setelah selesaipembebasan lahan untuk masyarakat, dilanjutkan untuk persiapanlelang tahap duanya
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
511278
  • Jadi tidak mungkin Negarameminta kedua duanya uang dan saham. Pertukaran itulah yangmenunjukkan apabila ada perseoalan dengan uang itu adalah persoalanBUMN, sedangkan apabila ada permasalahan dengan saham maka ituadalah permasalahan dengan Negara;Bahwa apabila atas wewenang prosedur adalah merupakan wewenangadministrasi sedangkan apabila ada tipuan, paksaan dan suap makamasuk ke ranah pidana.
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
673441
  • Jadi tidak mungkin Negarameminta kedua duanya uang dan saham. Pertukaran itulah yangmenunjukkan apabila ada perseoalan dengan uang itu adalah persoalanBUMN, sedangkan apabila ada permasalahan dengan saham maka ituadalah permasalahan dengan Negara;Bahwa apabila atas wewenang prosedur adalah merupakan wewenangadministrasi sedangkan apabila ada tipuan, paksaan dan suap makaHalaman 635 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srgmasuk ke ranah pidana.