Tingkat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;610111 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;610111 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian Pengangkatan AntarWaktu) Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/199910.tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang Anggota Dewan dan= akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

No. 2216 K/PID.SUS/2013165.10.11.1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang Anggota Dewan dan= akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang

Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang Anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

dan/atau apa yang menjadi pertimbangan Hakimterhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, itupersoalan lain ;Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002 tentangPeresmian Pengangkatan Antar Waktu Dan Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, KabupatenBangka Dan Kota Pangkapinang dan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44

Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang PengesahanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinangtanggal 14 Oktober 1999;5 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang1011121314Anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu danPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka dan Kota Pangkapinang dan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

YULISTYO, M.Sc selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiKepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 35/ V2008 tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md,HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masingmasing telahdilakukan penuntutan secara terpisah dan masingmasing perkara telahmemiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde,pada kurun waktu bulan Juni 2008

YULISTYO, M.Sc selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiKepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 35 / V2008 tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md,HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masingmasing telahdilakukan penuntutan secara terpisah dan masingmasing perkara telahmemiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde,pada kurun waktu bulan Juni 2008

BBL27.Kwitansi dari PARTOYOkepada ANSHORI sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.28.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 /809 / DPPKAD / 2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran,Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendaharapengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendaharapengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung tahun anggaran 2009.29

tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor : 523 /91.C / KDP / 2008, tanggal 18 Februari 2008.Nota bon pembelian benihikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.Kwitansi dari PARTOYOkepada ANSHORI sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakanikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

buktibukti surat tersebut adalah sebagaiberikut:1.Fotocopy Pay Slip atas nama Penggugat i.c Ihut Dongan Sianipar untuk bulanJanuari 2015 yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P1;Fotocopy Pay Slip atas nama Penggugat i.c Ihut Dongan Sianipar untuk bulanApril 2015 yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P2;Fotocopy Pay Slip atas nama Penggugat i.c Ihut Dongan Sianipar untuk bulanJuni 2016 yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P3;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

/47/KPTS/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan selanjutnyadiberi tanda sebagai bukti P4;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/47/KPTS/2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan selanjutnyadiberi tanda sebagai bukti P5;Fotocopy Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor: 936/517/DSTKM/2016 tanggal 4Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P6;Fotocopy perhitungan kekurangan upah pekerja di perusahaan

AKR TransportasiIndonesia haruslah sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kota Medan, dimanamengacu pada bukti P3 berupa SK Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/47/KPTS/TAHUN 2015 upah minimum sektoral kota Medan tahun 2016untuk sektor angkutan barang sebesar Rp.2.521.093,00 (dua juta lima ratus duapuluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah) perbulannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 tentang Surat KementrianKetenagakerjaan tentang klasifikasi lapbangan usaha dalam penetapan upahminimum sektoral

mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa PAIYAN SIPAHUTAR adalah Bendahara Pengeluaran padaSatuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi SumateraUtara No. 188.44

ANGGIAT HUTAGALUNG, SH. jugatidak pernah memeriksa dan mengawasi setoransetoran pajak yangseharusnya dilakukan oleh Terdakwa PAIYAN SIPAHUTAR selakuBendahara Pengeluaran.Bahwa perbuatan Terdakwa PAIYAN SIPAHUTAR adalah perbuatanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanyakarena jabatan dan kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan PolisiPamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/1035/ KPTS

Belanjatersebut direalisasikan untuk pembayaran honor, uang makan, dan ekstrapuding tim pelaksana kelancaran tugas di bawah kendali operasi Satpol PP TA2012 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/55/KPTS/2012tanggal 27 Januari 2012. Berdasarkan perhitungan atas uang makan, honor,dan ekstra puding untuk seluruh anggota tim tersebut selama TA 2012diketahui jumlah belanja yang seharusnya direalisasikan selama TA 2012adalah sebesar Rp. 1.179.325.000,00 (termasuk pajak).

Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1035/KPTS/2011 tanggal 9 6 (enam)Desember 2011 tentang Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / lembarBarang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembartudan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SumateraUtara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2012.40.

Kal Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1035/KPTS/2011 6 (enam)tanggal 9 Desember 2011 tentang Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa lembarPengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dalam rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.40.

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihakseharusnya para Penggugat mengikutsertakan Gubernur Kepala Daerah tingkat ISulawesi Utara sebagai pihak dalam Perkaraini, karena terbitnya Sertipikat Hak PakaiNo. 7/Sario Kota Baru tanggal 23 September261986 adalah berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah tingkat I SulawesiUtara tanggal 16 April 1986 No.188.44/HP/134 dan bukan oleh Suratkeputusan dari Tergugat, sehinggaseharusnyalah Pengadilan Tata UsahanNegara Manado menolak atau setidaktidaknya

Bahwa para Penggugat seharusnyamelibatkan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sulawesi Utara = sebagaipihak dalam perkara ini, karena dasarhukum terbitnya sertipikat hak pakaiNo. 7/Sario Kota Baru tanggal 23September 1986 adalah berdasarkanSurat Keputusan GubernurDaerah Tingkat I Sulawesitanggal 16 April 1986KepalaUtaraNo.188.44/HP/134 namun ternyata perkaraini sehingga gugatan para Penggugatsangat berd asar hukumdinyatakan tidak dapat diterimaPUTUSAN Perk.

TNI AD sehingga semuaperbuatan yang dilakukan sesuai peraturan hukumyang berlaku secara hukum tidak merupakanperbuatan yang melanggar hukum atau sewenangwenang karena didukung dangan bukti atas hakyang kuat berupa Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal16 April 1986 nomor 188.44/HP/134 dan telahbersetipikat Hak Pakai No. 7/Sario Kota Barutanggal 23 September 1986 serta telah terdaftardalam Inventaris Kekayaan Negara No. 3130904 ;4.

Tergugat IIIntervensi dalam melakukan pengosongan rumahdinas berdasarkan perintah/petunjuk pelaksanaansebagai tindak lanjut dari Kasad adalahberdasarkan hukum yang yang berlaku khusus dilingkungan TNI AD, sehingga semua perbuatanyang dilak ukan sesuai peraturan hukum yangberlaku secara hukum tidak merupakan38perbuatan yang melanggar hukum atau sewenangwenang karena didukung dengan bukti alas hakyang kuat berupa = Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal16 Aprik 1986 Nomor 188.44

Kodam XIII Merdeka(foto copy sesuai aslinya) ; Bukti T.2 = Foto copy lembardisposisi Kepala Kantor Agraria TingkatII Manado pada tanggal 21 Mei 1986tentang diterimanya Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I SulutNo. 188.44/HP/134 tanggal 16 April 1986(foto copy sesuai aslinya) ; Bukti T.3 = Foto copy Surat TandaStoran Uang Wajib tanggal 31 Juli 1986(foto copy sesuai aslinya) ; Bukti T.4 = Foto copy Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiUtara No. 188.44/HP/134 tertanggal

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) harisejak tanggal 19 Agustus 2016;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa Setia Budi selaku anggota DPRD KabupatenKapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/410/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas

etik DPRD;Perbuatan Terdakwa SETIA BUDI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Setia Budi selaku anggota DPRD KabupatenKapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44

Kapuas Murung Satu Atap kepada KepalaBKPPD Kabupaten Kapuas;27.1 (satu) eksemplar berkas surat pernyataan tanggungjawab mutlak guruhonorer/kontrak pada SDN 1 Muara Dadahup atas nama Rudiansyah,S.Pd I, lwik, S.Pd., Hetti dengan surat pengantar nomor 424/151/VII/1MDa/2014 dari Kepala Sekolah SDN 1 Muara Dadahup kepada BKPPDKabupaten Kapuas;28.1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan danpekarangan tahun 2015;29.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44

Putusan No. 1612 K/PID.SUS/2016ts28) 1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan danpekarangan tahun 2015;29) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019;30) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014 tentangKomposisi Anggota Badan Anggaran Dewan

Kapuas Murung Satu Atapkepada Kepala BKPPD Kabupaten Kapuas;27) 1 (satu) eksemplar berkas surat pernyataan tanggungjawab mutlakguru honorer/kontrak pada SDN 1 Muara Dadahup atas namaRudiansyah, S.Pd.l, lwik, S.Pd, Hetti dengan surat pengantar Nomor424/151/VII/1MDa/2014 dari Kepala Sekolah SDN 1 Muara Dadahupkepada BKPPD Kabupaten Kapuas;28) 1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan danpekarangan tahun 2015;29) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44

No. 1780 K/Pid.Sus/201310111213Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;5 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;6 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut,itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang PeresmianPengangkatan Antar Waktu) Dan Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka DanKota Pangkapinang dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44

AKPL berdasarkan surat perijinan yang sahantara lain Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/130/2007tentang Izin Lokasi Atas Tanah seluas 20.000 HA untuk KeperluanPembangunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Agro Karya Prima Lestari, diKecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan KecamatanSeruyan Tengah, Kabupaten Seruyan dan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor 525.26/172/III/EKBANG/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atasnama PT.

AKPL berdasarkan surat perijinan yang sahantara lain Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/130/2007tentang Izin Lokasi Atas Tanah seluas 20.000 HA untuk KeperluanPembangunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Agro Karya Prima Lestari diKecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan KecamatanSeruyan Tengah Kabupaten Seruyan dan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor 525.26/1 72/III/EKBANG/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atasnama PT.

Citra AnggunCosmetic dengann jabatan office girl upah terakhir Rp.2.600.000,00 dimanasesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/674/KPTS/2019UMK Kota Medan berlaku mulai 1 Januari 2020 adalah sebbesar Rp.3.222.556,00 sehingga UMK Medan tahun 2020 akan menjadi dasarpenghitungan hakhak Penggugat;2.

menerima sisa upahterakhir pada bulan april 2020 dan sisa THR tahun 2020 oleh karena pemutusanhubungan kerja sebagaimana pada kesepakatan bersama antara Penggugatdengan Tergugat tersebut tanpa melalui penetapan lembaga perselisihanhubungan industrial dalamn hal ini pengadilan hubungan industrial padapengadilan negeriu medan maka kesepakatan tersebut tidak sah dan bataldemin hukum;Halaman 16 dari 19Putusan Nomor 401/Pdt.SusPHI/2020/PNMdnMenimbang, bahwa sesuai dengan SK Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44

169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Halaman 4 dari 30 halamanPutusan Nomor 195/Pdt.SusPHI/2020/PNMdnPemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) pekerja / buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (Satu) kalliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4).21) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

tertanggal 1Agustus 2008 atas nama Penggugat yang diterbitkan olehRumah Sakit Umum Sari Mutiara;Foto copy ID Card Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medanatas nama Penggugat dengan Nomor 002.07.226;Foto copy Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan denganNomor Surat No. 567/1269/DKKM/2019 Perihal ANJURANtertanggal 24 Juli 2019;Foto copy Rekening Koran atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Bank Mandiri Periode 1 Juli 2018 sampaidengan 31 May 2019;Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

Di dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan besaran gajisesungguhnya, melainkan hanya besaran Upah Minimum Kota Medanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1576/KPTS/2018 yaitu sebesar Rp. 3.266.807,00 (tiga juta dua ratusenam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), namun Saksi Penggugatbernama Desy Chaerani menerangkan bahwa Penggugat menerima gaji Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat membayar upahpekerjanya

Putusan nomor 209/Pat.SusPHI/2020/PN Mdn4)5)6)7)8)9)Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah Sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sebagai akibat dari putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat wajibmembayar

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentangUpah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018, telah diperiksa dipersidangan sesuai denganfotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P11;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan SaksiSaksi sebanyak 4(empat) orang yakni Suaidah dan Yusriani Siburian, dibawah sumpah menurutagama dan keyakinannya menerangkan sebagai berikut :1.

menginginkanagar hubungan kerjanya dengan Tergugat diputus oleh Majelis Hakim YangMulia.Bahwa berdasarkan kondisi Tergugat membayar upah Penggugat sejakbulan Agustus 2018 hingga Maret 2019 selalu terlambat, serta mengacukepada Pasal 169 ayat (1) huruf c UndangUndang RI Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disebut diatas, maka Penggugatmemohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil (PNS), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,Penggugat telah terlebin dahulu memperoleh izin perceraian dari atasanhal ini sebagaimana dimaksud dalam Salinan Keputusan SekretarisDaerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/1267/KPTS/2018Tentang Izin Perceraian, tertanggal 20 September 2018;21.

dan Tergugatdengan didampingi Kuasa WHukumnya telah hadir bersamasama dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil terikatdengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 ahun 1983 yang telah dirobahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bila hendak melakukanperceraian harus melampirkan surat izin dari atasannya, dalam hal iniPenggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabatberwenang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi SumateraUtara Nomor 188.44

hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat.28)Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (Satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4).29)Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Foto Copy salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1576/KPTS/2018 tentang upah minimum Sektoral Kota Medan Tahun2019 tertanggal 31 desember 2018.............:.cccccceceeeeeeeeeeeeteeeeeeeeees Bukti P8.9.

kerja dapat dilanjutkankembali, makaMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat 1 Undang Undang No.13Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;dengan demikian tuntutan Penggugat angka 5 (lima) berdasaruntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam menetapkan upah/gaji Para Penggugatsebagai dasar dalam perhitungannya, Majelis Hakim berpedoman pada SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/414/DPPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III;2. 1 (satu) bundel laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2013 Nomor : 912/EL.JOHN/YEI-BANGKA/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 beserta lembar Disposisi dengan Nomor Agenda : 861;3.

SUMARDIselaku Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/MTahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 dan selaku Ketua Tim AnggaranPutusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 6Pemerintah Daerah (TAPD) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/414/DPPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Dengan demikian, pengupahan yangseharusnya diterima oleh Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari2016 adalah berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSKk) DeliSerdang Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 Tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016, yang termasuk dalam(KLUI)Percetakan dan Penerbitan (KLUI 34200) sebesar Rp2.471.398.

Tergugat) tidak memberlakukan pembayaran upah kepadamasingmasing Para Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Sektoral(UMSK) Deli Serdang Tahun 2016 berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/87/KPTS/TAHUN2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang TahunKabupaten2016 tersebut, sehingga Para Penggugat tidak menerima kenaikan Upahdan hanya menerima upah yang lebih rendah dari ketentuan UMSKKabupaten Deli Serdang tahun 2016, sebagai berikut : No.NamaUpahYangDiterimaUMSK2016KekuranganUpah

Tentang Putusan Judex Facti Yang Belum Cukup / Kurang PertimbanganHukumnya (Ontvoldoende Gemotiveera);Bahwa Judex Facti dalam putusannya halaman 48 yang didasarkankepada SK Gubernur SUMUT Nomor 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016Tanggal 25 Februari 2016 (Bukti P9) telah berkesimpulan bahwaPemohon Kasasi yang membayar upah di bawah UMSK 2016Halaman 36 dari 45 hal. Put.

Padahal yang ditetapkan oleh SKGubernur SUMUT Nomor 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 25Februari 2016, UMSK Deli Serdang 2016 = Rp2.403.000,00Bahwa terhadap 5 item yang diuraikan di atas sama sekali tidak pernahmenjadi pertimbangan hukum oleh Judex Facti sebelum menyimpulkantentang perbuatan Pemohon Kasasi yang belum membayar kekuranganupah Para Pemohon Kasasi atau membayar upah pemohon kasasisesuai UMSK 2015, sebagai perbuatan melawan hukum, adalahpertimbangan hukum putusan yang belum sempurna (

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0474/KUM/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penghapusan Asetmilik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa tanahdengan cara dihibahkan kepada Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Kalimantan Selatan;b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan berupatanah yang terletak di Jalan A.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0474/KUM/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penghapusan Aset milikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa tanah dengan Caradihibahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Selatan;b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi KalimantanSelatan dengan Kantor Wilayan Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Selatan berupa tanah yang terletak di Jalan A.

VII.3/3/Hj.6/01234/2013 tertanggal22 April 2013;: Fotocopy KeputusanGubernur Kalsel Nomor 188.44/0474KUM/2013 tertanggal 30 September 2013;: Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara PemprovKalsel dengan Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel berupa kebunyang terletak di JI.A.Yani Km.29,9 Kelurahan GuntungPayung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor0554 Tahun 2013, Nomor KW.17.4/3/Hj.05/2470/2013 1Nopember 2013;: Fotocopy berita acara serah terima tanah milik Pemprov Kalselkepada Kanwil Kemenag

Fotocopy Buku Tanah Nomor 13 Tahun 2013 atas nama Pemerintah DeProvinsi Tingkat Kalsel;ulkkiofodddy Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0474/KUM/tertanggal 30 September 2013;Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara Pemprop Kalsel dengan KiKemenag Propinsi Kalsel Nomor 0554 Tahun 2013 dan NomorKW.Hj.05/2470/2013 tertanggal 1 Nopeember 2013;ulktofocopy berita acara serah terima tanah milik Pemprov Kalsel kepada KiKemenag Provinsi Kalsel Nomor 0555 Tahun 2013 Nomor KW.17Hj.05/2480/2013

188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 dan daftar nama petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015.

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranya MajelisHakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesarRp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.