Pada saatdikonfirmasi, nasabah menyanggah percobaan transaksi yang terjadi padatanggal 21 dan 22 Juli 2019 di wilayah Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat; kejadian tersebut kemudian menjadi atensi Pihak BankMandiri sehingga akhirnya dilakukan analisa oleh tim Bank Mandiri kantorpusat, dan kemudian ditemukan adanya dugaan pencurian data nasabahdi ID ATM S1AW16UVKantor Pos Labuan Bajo; kemudian, pada hariJumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi ACOMAN selakuHalaman 11 dari 80

Pada saatdikonfirmasi, nasabah menyanggah percobaan transaksi yang terjadipada tanggal 21 dan 22 Juli 2019 di wilayah Kota Mataram, Provinsi NusaHalaman 37 dari 80 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN LbjTenggara Barat; kejadian tersebut kemudian menjadi atensi Pihak BankMandiri sehingga akhirnya dilakukan analisa oleh tim Bank Mandiri kantorpusat, dan kemudian ditemukan adanya dugaan pencurian data nasabahdi ID ATM S1AW16UVKantor Pos Labuan Bajo; kemudian, pada hariJumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar

Menteri dan/atauproduk yang dibuat oleh Ka.kanwil, itulah Kewenangan yang dimiliki Menteri;Kemudian ada kewenangan yang di berikan kepada Ka.Kanwil yaitu produkproduk SK hak atas tanah dan sertifikat yang diterbitkan, apakah pengakuan,konversi atau penegasan hak, yang diterbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan.Tetapi dengan catatan bahwa dapat saja Menteri melaksanakan pembatalanatas kewenangan yang ada di Kanwil, yaitu terhadap halhal khusus yangdijelaskan oleh Peraturan No.11 Tahun 2016: Pertama, atensi

Jadi persoalan tanah itu menjadi atensi publik; Kedua, ada perintah dari aparat Kepolisian atau Kejaksaan supaya itu dibatalkan oleh Menteri; Ketiga, faktor nilai, biasanya di lapangan semakin mahal maka semakinpotensi bermasalah;Jadi, tiga kriteria ini sebagai hal knusus, sebagai karakterkarakter khusus yangmembuat Menteri dapat membatalkan sebuah sertifikat;Tetapi pada dasarnya didalam pemberian hak ada batasanbatasankewenangan Kantor Pertanahan, baik pertanian non pertanian.

HS, M.Si menyampaikan bahwa sudah bertemudengan AGUNG PURNO SARJONO (Ketua PAN), AGUNGPRYAMBODO (Ketua Partai GOLKAR) dan SUHARIYANTO (KetuaPartai GERINDRA) dan sudah bersepakat bahwa partai akan membantumelaksanakan pembahasan RAPBD Tahun Angaran 2012 menjadi APBDTahun 2012, nanti akan ada bantuan atau atensi dari Pemerintah KotaSemarang untuk anggota DPRD Kota Semarang sebesar Rp. 4 milyar.Pada tanggal 10 November 2011, Terdakwa merealisasikan permintaananggota DPRD Kota Semarang melalui AGUNG

Ajudan Walikota Semarang untuk mendampingi Walikota Semarang untukmenemui pimpinan DPRD Kota Semarang yaitu DJUNAEDI, AHMADI, 162 SRIYONO di ruang VIP Walikota Semarang, dan pada saat itu membahasmengenai unjuk rasa dari warga masyarakat yang sakit gagal ginjal;Bahwa pada saat itu Walikota Semarang juga menyampaikan kepada pimpinanDPRD Kota Semarang yaitu DJUNAEDI, AHMADI, dan SRIYONO bahwa dalamrangka untuk memperlancar pembahasan RAPBD tahun anggaran 2012 pihakPemkot Semarang akan memberikan atensi

(Walikota Semarang), menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan AGUNGPURNO SARJONO (Ketua Partai PAN), AGUNG PRIYAMBODO (Ketua PartaiGOLKAR) dan SUHARIYANTO (Ketua Partai GERINDRA) dan sudah bersepakatbahwa partai akan membantu melaksanakan pembahasan RAPBD TahunAngaran 2012 menjadi APBD Tahun 2012, nanti akan ada bantuan atau atensi 193 dari Pemerintah Kota Semarang untuk anggota DPRD Kota Semarang sebesarRp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) ;Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi AHMADI (Wakil

Ketua Il DPRD KotaSemarang/Ketua Partai PKS) langsung menemui terdakwa dan mengatakanbahwa bantuan atau atensi yang disampaikan oleh Walikota Semarang tersebutkarena terkait dengan Pembahasan APBD tahun 2012, saksi meminta agar untukPartai PKS tidak usah dberi bantuan apapun dan dikeluarkan dari kesepakatantersebut;Bahwa atas permintaan saksi AHMADI (Wakil Ketua ll DPRD KotaSemarang/Ketua Partai PKS) tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksiAHMADI, bahwa sebenarnya terdakwa sudah menyampaikan kepada

bencana yangterjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan pada butir 1 diatas adalah Turut Tergugat sebagai Bendahara Umum Negara merupakanpihak yang melakukan pemrosesan pencairan Dana Siap Pakai (dana oncall) yang di minta oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana(selanjutnya ditulis BNPB), dalam rangka penanganan bencana alam diSulawesi Tengah.Bahwa sejalan dengan salah satu dalil Para Penggugat yang menuduhPara Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakankurangnya atensi

Kep271/PJ/2018 tentangKebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Bencana Alam GempaHalaman 117 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN PalBumi dan Tsunami di Wilayah Donggala, Palu dan sekitarnya,tertanggal 03 Oktober 2018.7) Bahwa selain dari butir 6 di atas, tindakan Turut Tergugat lainnya yangmerupakan gambaran adanya atensi dan koordinasi yang cepatantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalampenanggulangan bencana alam adalah pada tanggal 01 Oktober2018, Turut Tergugat selaku

Bendahara Umum Negara telah langsungmencairkan dana on call yang di minta oleh Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penangananbencana di Sulawesi Tengah.8) Bahwa yang tertuang dalam butir 6 dan 7 di atas, tentunya merupakanbukti tegas adanya atensi dan koordinasi antara Pemerintah Pusatdengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alamdimaksud.TURUT TERGUGAT MENOLAK DALIL DAN TUNTUTAN PARAPENGGUGAT TERKAIT TUNTUTAN GANTI RUGI, UANG PAKSA(DWANGSOM) & PUTUSAN SERTA MERTA

bahwa saat putusan diucapkan oleh judex facti yangmenyidangkan perkara atas nama Terdakwa surat putusan tersebut sudahdiketik, namun kenyataannya bahwa ketika pembacaan Surat Putusantertanggal 13 Juni 2011, ternyata putusan judex facti masih dalam konsepberupa lembaran, sehingga tindakan judex facti tersebut merupakan tindakpengingkaran terhadap ketentuan Pasal 200 KUHAP yang seharusnya di eraKUHAP hal tersebut tidak perlu terjadi, apalagi hal ini merupakan perkaratindak pidana Korupsi yang menjadi atensi

Bjmmengenai halhal apa saja yang termasuk dalam hal tertentu tersebut,yaitu a. mendapat perhatian publik; b. mempunyai dampak luas; c.menjadi atensi pimpinan Polri; d. penanganannya berlarutlarut; e.mengalami hambatan teknis dan taktis dalam penegakannya; f.melibatkan tokoh formal/informal; dan g. penanganannya menimbulkanketidakpuasan masyarakat, sehingga mengajukan komplain pada satuanatas, dan berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pelanggaranKEPP yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi

BjmPenggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinasPolri karena tidak menjaga serta meningkatkan citra dan kehormatanPolri (vide poin 11 Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 06 Desember 2018), keduadari aspek ketaatan terhadap pelaksanaan dinas, dan aspek loyalitasterhadap tanggung jawab Penggugat dinilai kurang, sedangkan dariaspek kinerja, Penggugat dinilai tidak maksimal karena tidak mentaatiarahan dan atensi pimpinan, dan

Berdasarkan laporan dari Forkominda Kab.Subang dan Laporan atensi Nomor R/Lapat/VII/2016tanggal 25 Juli 2016 tentang pencegahan danHal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 6K/PMU/BDG/AD/V/2019maraknya penjualan miras di Wilayah Kodim 0605/Subang, menyebabkan angka kriminalitas menjaditinggi.d.

melarangsecara tegas individu/perseroangan yang bukan perguruan tinggi memberikangelar profeSl. 22220 22 enon nnn nnn non enn en nee nee one nne nePasal 21(1) weceee(2) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang bukanperguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atauVOK ASI. nnn nnn nnn nnn nnn ron nn nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn ene nee nen ee nee nen nae nee nee nnn =(3) veeAkhir kata, kami memohon agar Majelis hakim yang terhormat dapatmemberikan perhatian dan atensi

Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan,menguasai dan menyediakan obatobat terlarang jenis Sabhusabhu karenaTerdakwa lebih mengutamakan dan menurut keinginan nafsu semata denganmengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibatakibat yangbakal dihadapinya.3: Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika termasuk jenis sabusabu adalah dilarang dan menjadi atensi dari pimpinan TNI agar prajurit TNI menjadipelopor dalam pemberantasan Narkotka di lingkungan masing

Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945,UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UndangUndang No. 15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BadanPemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksadan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenangmenghitung kerugian negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN(BPk) ;Bahwa apabila pemeriksa melalaikan asas atensi

Memohon agar Terdakwa dalam perkara ini tetapditahan.Permohonan Keringanan hukuman (Clemention) yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secaratertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Terdakwa saat ini masih merawat anaknya hasilpernikahan terdahulunya yang masih membutuhkan nafkahyang dihasilkan oleh Terdakwa.2.Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukanperbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yangmerupakan salah satu atensi dari pimpinan TNI.3.Bahwa Terdakwa memohon

melihat Bukti P10 tentang SuratKapolres Serang Kota kepada Kapolda Banten perihal Rekomendasi; Bahwa menurut Saksi, kepada terduga pelanggar hanya diberikanputusan, sedangkan laporan hasil persidangan disampaikan kepadaKapolda; Bahwa menurut Saksi, bahwa sesuai peraturan yang ada, setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatanhukum tetap, akan dilakukan sidang KKEP; Bahwa Saksi lupa berapa kali memimpin sidang KKEP karenasudah banyak sekali; Bahwa menurut Saksi, karena atensi

Laporan atensi Nomor R/ /Lapat/VII/2016 tanggal25 Juli 2016 tentang pencegahan dan maraknyapenjualan miras di Wialyah Kodim 0605/Subang.(Lampiran 3).7. Foto bersama Forkominda silaturrahmi dalamrangka penanggulangan minuman keras di Kab. Subangyan dihadiri oleh Kapolres Subang, Kepala PengadilanNegeri Subang, Dandim 0605/Subang dan Kastpol PPPemda Subang. (Lampiran 4).8.

(Lampiran 2).Laporan atensi Nomor R/ /Lapat/VII/2016 tanggal25 Juli 2016 tentang pencegahan dan maraknyapenjualan miras di Wialyah Kodim 0605/Subang.(Lampiran 3).Foto bersama Forkominda silaturrahmi dalamrangka penanggulangan minuman keras di Kab.Subang yan dihadiri oleh Kapolres Subang, KepalaPengadilan Negeri Subang, Dandim 0605/Subangdan Kastpol PP Pemda Subang.

Perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak buruk padaperkembangan mental generasi muda bangsa.Bahwa mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwatetap berada dalam kesatuan Militer TNI AL, MajelisHakim akan menilai sejauh mana tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa dapat menggangu masyarakatsehingga memarakkan peredaran obat obatan terlarangdidalam masyarakat, tindakan Terdakwa juga mengganggukepentingan dinas Militer, mencemarkan nama baik INIAL dan bertentangan dengan atensi pimpinan TNI untukMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat37pemberantasan

CHOIRUL ANAM terkaitLaporan Pemeriksaan Keuangan Kemendes mengenai adanyapermintaan atensi atas hasil pemeriksaan keuangan. Bahwa bukanTerdakwa seorang diri yang berhubungan langsung dengan pemberiuang Sdr. SUGITO, melainkan melalui perantara Sdr. ALI SADLI danSdr. CHOIRUL ANAM;f. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwamenerima uang dari Sdr. ALI SADLI yang diantar oleh Sdr.

Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika termasuk jenis sabu sabu adalahdilarang dan menjadi atensi dari pimpinan TNI agar prajurit TNI menjadi pelopor dalampemberantasan Narkotika di lingkungan masing masing, namun Terdakwa telah dengansadar meleburkan dirinya kedalam penggunaan Narkotika jenis sabusabu yang nyata nyatadilarang.

Ribut Agus Wahyudi dan Saksi juga tidakmengetahui hasilnya jadi agar ditanyakan langsung saja kepada Panbanda Ning(Saksi IX).Bahwa selama dibukanya pendaftaran Secaba PK TA 2010 sampai denganselesai tes pusat, Saksi tidak pernah mendengar/ mengetahui adanyasponsopship atau daftar nama calon Secaba PK yang mendapat atensi pejabatyang mana pada nomor urut 50 terdapat nama Sdr.

Tanda tangan dari para Warga diPalsukanoleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat dan akan dibuktikan dalam agenda sidang Pembuktian nanti;Bahwa, Terkait poin 3 pada dalil gugatan Penggugat tidak benar danTergugat I, sangat menentang dalildalilnya yang mana, Tergugat telah mengeluarkan surat No 101tahun 2020 tetapi bukan perihalpenutupan melainkan atensi untuk menghentikan kegiatan sementaratoko mario,dikarenakan pihak toko mario pernah menandatanganiBerita Acara yang isinya toko mario/Penggugat

(Bukti P24) ;Surat Nomor 025/SP/LPHBB/IX/2019 Tanggal20 Agustus 2019 Perihal Mohon Atensi Tindak LanjutSurat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional cq.

Bahwa sedangkan dinilai dari atensi dan rasa kasih sayang sertapengabdian kepada orang tuanya, hanya Tergugat yang sudah mengeluarkanbanyak tenaga, waktu dan biaya untuk mengurus/merawat Pewaris (almh.Meida Saimima Matiur Panggabean) ketika mulai jatuh sakit hingga meninggaldunia ;Bahwa oleh karena itu kalaupun dalam perkara ini harus diangkat seseoranguntuk melaksanakan pembagian boedel waris yang belum terbagi, yaitu hartaharta di luar 11 (Sebelas) harta yang diberikan sebagai hibah wasiat (Legaat