dandiputus secara Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, begitu pula orang dekatPemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStti ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

menjadiwewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonagar pernikahan pemohon Gaffar bin Syarifuddin dengan pemohon II Santibinti Baharuddin disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Gaffar bin Syarifuddin dengan pemohon II Santi binti Baharuddintelah melangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam danterpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Rahmanbin Ambo Tang pemohon Il.Salinan Penetapan Nomor 254/Padt.P/2015/PA Mks Hal 5 dari 8 Hal Bahwa, pemohon Gaffar bin Syarifuddin berstatus perjaka dan pemohon IlSanti binti Baharuddin berstatus perawan serta antara pemohon danpemohon Il tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Gaffar bin Syarifuddin danpemohon II Santi binti Baharuddin telah memenuhi syarat dan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Gaffarbin Syarifuddin dan pemohon II Santi binti Baharuddin tidak ada penghalangatau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud

27 Putusan Nomor 78/PDT/2020/PT BNA2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SimpangTiga Redelong dengan register Nomor W1.U19/8/Hk.02/08/SK/2020,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula diseut sebagai TergugatII;Terbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II, untukselanjutnya disebut Para Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelahn membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi PutusanPengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Agustus 2020 Nomor1

/Pdt.G/2020/PN Str;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding Il semula Tergugat II telahmengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2020 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 28September 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkankepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Oktober 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Str;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelongdalam relaasnya tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020

/PN Str telahmemberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat; kepadaKuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 28 Agustus 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Str; dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat Ilsemula Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor1/PDT.G/2020/PNSTR tanggal 12 Agustus 2020.3.

Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta SalinanResmi Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor1/Pdt.G/2020/PN Str tanggal 12 Agustus 2020 dan telah pula membaca sertamemperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang masingmasing diajukan oleh kuasa Terbanding semula

adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugathadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secarain person di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dantanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanHal. 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.BuolPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur

akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugatadalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratHal. 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buolformal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat (Volledgen bindende bewijskracht);Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

atas, Hakimberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah bersamalagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStti ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi:Lj> LeoJl 2 ww pa do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakimberpendapat, bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talakterhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksuddalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) UndangUndang Nomor1

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

sampai denganbulan September 2020 , Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta nikahyang diajukan oleh para Pemohon adalah sesuai dengan maksud pasal 1angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara tersebut menjadi kompetensiabsolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 11 Tahun 2007 berbunyi "Perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan, maka kalimat "putusan dalam pasal tersebutharus dibaca "penetapan sehingga perkara ini harus diajukan dan diperiksasecara voluntair dan permohonan

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

tinggal d') RT 10 #RW 05 DesaBatu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pekerjaanPetani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Selanjutnya pihak Penggugat menerangkan bahwa para pihak bersedia dansepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana diPengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir GugatanSederhana dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, secara damai melaluimekanisme perdamaian di hadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor1

/Pdt.G.S/2022/PN Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syaratsyaratHalaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1/Padt.G.S./2022/PN.Sbwantara Para Tergugat (sebagai Pihak Pertama) dan Penggugat (Sebagai Pihak Kedua)sebagai berikut :PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan kesepatan bersama untukmenyelesaikan musyawarah dalam hal penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, dengan syarat sebagai berikut :Pasal 1Pihak Pertama sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANHerman, tempat lahir Tais 1 Juli 1962, jenis kelamin lakilaki, tempattinggal Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat I;Sajaah Herawati, tempat lahir Lubuk Lintang 1 Agustus 1965, jenis kelaminperempuan, tempat tinggal Lubuk Lintang KecamatanSeluma Kabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor1

/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais, Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 29 Januari 2020 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN TasMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

MamujuPekerjaan : lou Rumah TanggaNomor Handphone IAgama : IslamSelanjutnya disebut TERGUGAT IIHalaman 2 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN MamPengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMamuju pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mam, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalamberkas perkara;Menimbang

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;De Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan secara elektronik pada hari Senin, tanggal2 Agustus 2021 oleh Nurlely, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mam, tanggal 18 Juni 2021, dengan dibantu oleh HarianiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.Panitera Pengganti, Hakim

Menetapkan supaya Terdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah) ;Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 24 Januari 2011 Nomor1/Pid. Sus/201 1/PN.TNG, yang amarnya berbunyisebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa M.

Februari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukanUndangundang, karena itu) permintaan banding tersebutsecara yuridis formal dapat diterima ;Menimbang ............. / 6Menimbang, bahwa didalam Memor i Banding yangdiajukan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa JaksaPenuntut Umum tidak sependapat dengan putusan HakimPengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 24 Januari 2011 Nomor1/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan bandingtersebut ;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkatbanding sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantenpada hari S ENI N, tanggal 28FEBRUARI 2011, oleh kami : DRS. J.

Pasal 71 ayat (1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang ;Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Labuha, tanggal 31 Mei 2018 Nomor Reg.

haruslah diperbaiki sekedar kwailifikasikesalahan terdakwa dan redaksi kalimat penjatuhan pidana percobaanterhadap terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan TingkatPertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah puladibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1

Pasal 71 ayat (1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang dan pasalpasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Labuha tersebut ;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor70

Jayapura sejak tanggal 18 Juni2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidakdidampingi penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor165/Pid.B/2020/PNJap tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor165/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 10Putusan Nomor1

terdapat luka memar dan bengkak diwajah dan lukalecet pada kelingking.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:Halaman 6 dari 10Putusan Nomor1

Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusakkesehatan orang. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah kuyup. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak,Halaman 7 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...memukul. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukajendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa

Menetapkan terdakwa tetap ditahan.Halaman 9 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...5. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5000 (lima ribu) rupahDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2020,oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SHdan Korneles Waroi.

G/2019/PN Kmn besertalampirannya berupa : Berita Acara, Bukti dan Putusan Sela Nomor1/Pdt.G/2019/PN Kmn tanggal 15 Agustus 2019;Menimbang bahwa Pembanding dan Pembanding II / SemulaPenggugat dan Pengguat II, telah mengajukan gugatan terhadapTerbanding, Turut Terbanding dan Turut Terbanding II / Semula Tergugat ,Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tertulis tanggal 15 Januari 2019 yangterdaftar pada Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kmn tanggal 11 Pebruari2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Menghukum Penggugat dan Penggugat II untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 2.846.000,(dua juta delapan ratus empatpuluhenam ribu rupiah:;Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut maka Penggugat danPenggugat II telan menyatakan banding pada hari Jumat tanggal 23 Agustus2019 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Akta/Pdt.G/2019/PN Kmn, yang telah diberitahukan kepada : KuasaTerbanding / Semula Tergugat, Turut Terbanding I, II / Semula Turut TergugatI, ll, pada hari Senin tanggal

26 Agustus 2019 berdasarkan RisalahPemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Akta/Pdt.G/2019/PN Kmn;Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kaimana telahmenerima Memori Banding/ PerlawananTerhadap Putusan Sela Nomor1/PDT.G/2019/PN Kmn tertulis tanggal 02 September 2019, yang diterimapada hari Rabu tanggal 4 September 2019 berdasarkan Akta PenerimaanMemori Banding Nomor 1/Akta/Pdt.G/2019/PN Kmn, selanjutnya telahdiberitahukan dan diserahkan kepada: Kuasa Terbanding / Semula Tergugat,Turut

Melawan Hukum( onrecthsmatigedaad) dimana yang menjadi objek sengketa adalahhak atas kepemilikan tanah petuanan / tanah adat Suku Mairasi yaituRemira sebelah Timur dan Remira sebelah Selatan menjadi hilangsebagai akibat dikeluarkannya Sertifkat Hak Milik Nomor: 232 Tahun1986; Bahwa mekanisme persidangan pada tingkat pertama di PengadilanNegeri Kaimana adalah tidak sebagaimana lazimnya karenapembuktian berupa surat diajukan sebelum putusan sela;Menimbang bahwa selanjutnya memohon agar Putusan Sela Nomor1

Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor1/ Pdt.G/ 2019/ PN. Kmn tanggal 15 Agustus 2019, yangdimohonkankan banding tersebut;halaman19 dari 20 putusan no.66/PDT/2019/PT JAP3.

Pasal 14, 20, 24, 28,dan 30 Instruksi Preiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi,jab qabul dan adanya mahar.Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat padaKantor Urusan Agama yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan incasu perkawinan antara pemohon dan pemohon II, maka dapat diajukanpermohonan pengesahan pernikahannya kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor1

Penetapan Nomor 79/Pat.P/2018/PA Jnp.isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenaihalhal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangkapenyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyaperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor1 Tahun

2018/PA Jnp.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada asasnya dalam suatuperkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri danseorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, pengadilan dapatmemberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari Seorangapabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan denganmengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 UndangUndang Nomor1

Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhisebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga akan menciptakankondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan.3. Masyarakat muslim dipandang tidak lagi mempedulikan kahidupanberbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnyasampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidakmembutuhkan keterlibatan negara.Hal. 15 dari 18 hal.

Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahirbatin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkanrumah tanggadengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satusatunyajalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai denganTergugat;Halaman 2dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadgBerdasarkan uraian tersebut di atas, rumahtangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehinggauntuk mencapai kehidupan rumahtangga

Saksisaksi ;Halaman 3dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadg1.

berhubunganlayaknya suami isteri, Karena itu Majelis berpendapat unsur pertama dariketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanyaperselisihan dan pertengkarang yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluargaPenggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya, telahmembuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PenggugatHalaman 8dari 13 halaman Putusan Nomor1

telah pecah (broken marriage) dan perkawinan mereka sudahtidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batindalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UUNo. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat ArRum ayat 21 yaitumembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidakdapat dicapai,oleh karena itu perceraian adalah lebih mashlahah daripadamempertahankan perkawinan, karena mempertahankan perkawinan dalamHalaman Qdari 13 halaman Putusan Nomor1

Pembanding semula Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenaljumlah ganti rugi yang akan dibayarkan, namun cukup jelas etikad baikdari Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk memberi ganti rugisebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) atas perbuatannyayang merugikan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Pembanding semulaTergugat dalam Memori bandingnya menyatakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1

Meimbang, bahwa keberatan tersebut adalah juga merupakanmateri yang terdapat dalam kontra memori yang diajukanTerbanding/Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini, sehinggaantara Memori banding dengan kontra memori banding yang diajukanTerbanding/Pembanding semula Tergugat adalah merupakan satukesatuan yang tidak berbeda;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimanatersebut diatas, Pengadilan tinggi perlu memperbaiki dan menambahpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1

Nomor 44/PDT/2021/PT PBRPembanding/Terbanding semula Penggugat, sehinggaPembanding/Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, cukup Jjelasperistiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antaraPembanding/Terbanding semula Penggugat sehingga dengan demikianeksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel) tersebut haruslah dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1

Nomor : 227, Jo UndangUndang Nomor2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubahdan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009serta ketentuanketentuan lain dari peraturan perundangan yangbersangkutan ;MENGADILI:e Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat;e Menolak permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semulaTergugat;Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBRe Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor1

Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (vrijspraak);Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Plg3. Memulihnkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kepadakemampuan dan kedudukan seperti semula;4.

Selanjutnya Imron memanggil saksi Syaiful Anwar sambiltangannya merogoh ke dalam tas, lalu tibatiba Imron menyemprotkan cairancuka para ke muka saksi Syaiful Anwar, lalu saksi Syaiful Anwar berusahamelarikan diri namun menabrak dinding tembok rumah hingga jatuhHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pilgtertelungkup, saat itulan terdakwa mendekati saksi Syaiful Anwar danmembacok saksi Syaiful Anwar, dilanjutkan Imron membacok leher bagianbelakang dan saksi Nico Fernando membacok ke arah

Helwi Alias Helmi Bin Dencik, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telahbersamasama Imron Bin Said dan Nico Fernando Alias Nando Bin wanNoya melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Syaiful Anwar BinDencik;Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN PigBahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sehabis waktuisya sekira

Helwi hinggaterjatuh terlentang, kKemudian Hiliyas membacokkan sebanyak 3 (tiga)kali ke arah kepala samping kanan sehingga mengenai kening atas danmembacok bagian atas kepala;Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yangbertuliskan Miratone, 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusakterbakar, yang digunakan oleh terdakwa, dan semua barang buktitersebut ada di tempat kejadian;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan parapelaku;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor1

Amron Sodik, S.H., M.H.Nunsuhaini, S.H.M.HumPanitera Pengganti,Marduan, S.H., M.HHalaman 26 dari 26 Putusan Nomort1 187/Pid.B/2016/PN PlgHalaman 27 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pig

Di samping itu, Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satuPutusan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Kr hal. 11 dari 17 hal.alasan perceraian adalah adanya perselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian dengan

Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidakdapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam suratAr Rum ayat 21