TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN:1.Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa barumengetahui Keputusan Kepala Desa Noemuke Nomor : 9/KEP/DS.NOEMUKE /2020 pada Tanggal 15 Agustus 2020 di Kantor DesaNoemuke Kecamatan Amanuban Selatan pada saat pelantikan...dstnya ;. Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa ParaPenggugat merasa sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Kepala DesaNoemuke atas Pelantikan terhadap Perangkat Desa Noemuke KecamatanAmanuban Selatan;...dstnya;.

Misa sebagai kepala SeksiKesejahteraan dan Lasarus Babys sebagai sebagai Kaur Keuangan;Bahwa setahu Saksi pelantikan perangkat desa terpilin dilaksanakan diKantor Desa Noemuke;Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pelantikan tersebut, jadi saksi tidak tahusiapa saja yang hadir;Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 45/G/2020/PTUN.KPG Bahwa setelah pelantikan perangkat Desa Noemuke terpilin, ParaPenggungat langsung mengambil sikap untuk mengajukan gugatan kePTUNKupang.

Sedangkan untuk unsurkewilayahan yang ikut seleksi 9 orang namun yang ditempel di papanpengumuman itu hanya 8 orang saja;Bahwa Saksi hadir pada waktu pelantikan Perangkat Desa Noemuke,yakni pada tanggal 15 Agustus 2020, karena dalam pelantikan serta tandatangan berita acara pelantikan tersebut sebagai saksi pelantikan;Bahwa seingat Saksi, saat pelantikan dari Pemda TTS tidak hadir, hanyaCamat bersama beberapa pegawai, dan ada juga pihak Keamanan yaituBabinsa, serta Kapolsek Amanuban Selatan:Bahwa

Sedangkan untuk SandriEki Beis, saksi tidak ingat:Bahwa seingat Saksi, pelantikan perangkat Desa Noemuke dilakukan diKantor Desa oleh Kepala Desa;Bahwa sebelum pelantikan ada pemberitahuan dari Kepala desa kepadaDinas PMD, tetapi saat itu tidak disampaikan namanama yang akandilantik, yang disampaikan hanya mengenai waktu pelaksanaan pelantikan,karena setahu kami yang dilantik tentunya yang sesuai denganrekomendasi dari Camat;Bahwa setahu Saksi, rekomendasi Camat itu berdasarkan peringkat,namun kenyataannya

Dalam rapat dengan Komisi DPRD, ada berapa penegasanagar melakukan pelantikan sesuai dengan hasil pemeringkatan, sehinggaDinas PMD sudah menindaklanjuti hal tersebut.

Bahwakeputusan Tergugat telah berpotensi hilangnya kesempatanPenggugat untuk menjadi Kepala Desa, karena Calon Kades TerpilihDesa Tambaksari, yaitu Saudara Jatmiko telah diloloskan meskipunada cacat hukum tentang persyaratan sebagai Calon Kades(pelanggaran pasal 32 butir Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 20tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa);Adanya Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Terpilin SaudaraJatmiko,akan memberikan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 tahun 2017, Tentang Pedoman TataCara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;3.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pedoman TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;3.

, itupun yang tahu ketua BPDsedang saksi tidak diajak rembuk; Bahwa, sebagai anggota BPD tupoksi saksi terkait dengan pelaksanaanPilkades di Desa yaitu membentuk panitia dan melantik panitia Kemudian darihasil pemungutan suara dengan Berita Acara untuk pelantikan, setelahpelaksanaan Pilkades selesai Panitia melaporkan ke BPD, selanjutnya BPDmeneruskan ke Camat untuk diteruskan ke Bupati untuk pelantikan; Bahwa, Panitia merupakan tugas dan tanggung jawab dari BPD; Bahwa, saksi tidak tahu laporan yang

Pasal 7 PerBupPasuruan No. 20/2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kades ( bukti P.13 yang samadengan bukti T.9 ), maka Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :a. Persiapan;b. Pencalonan;c. Pemungutan suara, dan;d.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Penggugat sebagaiKepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada BadanPenelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuaidengan Surat Undangan Walikota Nomor: 005/ 6718/ BKPP/ 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterimaPenggugat pada tanggal 06 Nopember 2012 pada jam pukul 12.00WIB dari Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar danpada saat

pada hari Jum/attanggal 09 November 2012 Pukul 14.00 WIB di Ruang DataSekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, yang memimpin/melantikadalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, namun Penggugat13.tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undang secara resmiberdasarkan Undangan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06Nopember 2012 perihal Undangan yang telah diterima olehPenggugat pada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dariKasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantarsebagaimana diakui

oleh Penggugat dalam surat gugatan halamanBD) MOTTO 5 mmm nnbahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 Nopember2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan, yang menyatakanberharap agar Tergugat memberi ruang dan Waktu untuk prosesmutasi status kepegawaian Penggugat, maka untuk menindaklanjutisurat tersebut Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui suratNomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14 Nopember 2012 memintakepada Inspektur Pemerintah Kota Pematangsiantar untukmelakukan pemeriksaan terhadap

Penggugat atas penolakanUndangan pelantikan ; 0 2020020"14. bahwa berdasarkan surat Nomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14Nopember 2012, Inspektorat Kota Pematangsiantar telahmelakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan tentang Penolakan Undangan pelantikan An.

dan adanya surat Fax Penggugat tanggal12 Nopember 2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan,maka untuk kepastian status Kepegawaian Penggugat makaditerbitkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 824/93/II/WKTHN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentangPemindahan PNS dilingkungan Pemerintah KotaPematangsiantar yang telah memindahkan an.

Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 sudahdefinitif, artinya Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuanatau pengesahan dari pihak lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986;2 Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal6 Februari 2012 ketika dilaksanakan pelantikan

Keberatankeberatan tersebut ternyata diabaikan begitusaja oleh Tergugat dan bahkan Tergugat melaksanakan pelantikan anggotaBadan Saniri Ohoi Kolser yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugatsebagai caloncalon yang cacat hukum karena pencalonannya sebagaianggota Badan Saniri tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu didalam lingkup faam/marga di Ohoi Kolser sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun2009, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

;Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2010menyatakan: Calon Orongkai terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Bupati.Namun demikian, ternyata pelantikan Kepala Ohoi Kolser dilaksanakan olehTergugat pada tanggal 6 Februari 2012 atau 17 (tujuh belas) hari setelahditerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012tanggal 20 Januari 2012;Dengan demikian, pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser

Ironisnya, ketika Penggugat dan wargaOhoi Kolser lainnya yang menjadi korban karena sikap pengabaian danpembiaran serta kebijakan yang keliru oleh Tergugat, berada di pengungsiandengan perasaan yang hancur karena telah kehilangan rumah dan segala hartabenda yang dimiliki, ternyata Tergugat malah menerbitkan Keputusan Nomor 70Tahun 2012 pada tanggal 20 Januari 2012 serta melaksanakan pelantikan KepalaOhoi Kolser atas nama Yosep Maturbongs yang sejak awal telah mendapatkeberatan dari Marga/Matarumah

Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;5 Bahwa batas waktu mekanisme pengusulan dan pelantikan yang di dalilkanoleh Penggugat telah melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimanayang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TenggaraNomor 04 Tahun 2009, hal tersebut dikarenakan adanya pertimbanganstabilitas keamanan dan atau terjadinya konflik internal antar warga yangberimbas pada pertumpahan darah serta pembakaran beberapa rumahpenduduk termasuk rumah Penggugat.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung KasiroomKantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganoleh Tergugat. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan suratundangan.

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang KabupatenDonggala dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangantersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020),waktu(09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor BupatiDonggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan olehTergugatBahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilan Pelantikan sesuai dengan suratundanganBahwa pada tanggal 10 Agustus

Tergugatmengatakan tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pelantikan terhadapDelapan Kepala Desa termasuk Desa Tambu Kecamatan BalaesangKabupaten Donggata.Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 adalah Asasasas umum yangbaik (AAUPB), UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari KKN.

Donggala Nomor:275/44.495/Sek Perihal: Permohonan Pelantikan KepalaDesa Terpilih, tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesualdengan fotokopi);4.

serentak tanggal 31 Desember 2019; Bahwa setelah 31 Desember 2019, ada 8 (delapan) Desa yangbelum dilantik Kepala Desanya; Bahwa Pelantikan Kepala Desa di rumah Jabatan BupatiDonggala; Bahwa kedelapan Desa yang belum pelantikan Kepala Desanyaterkait adanya gugatan di Pengadilan Negeri Donggala;.

Hal ini sudahsesuai dengan PERDA Kabupaten Pangkep Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, sehingga cukup alasan Surat Keputusan (SK) BadanPermusyawaratan Desa (BPD) TaboTabo Nomor: 2/SK/2013 tanggal 5September 2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa, Desa TaboTabo, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Priode Masa Jabatan 20132019 Tahun Anggaran 2013 itu sah menurut hukum ; .

Hal ini sudahsesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkep Nomor 4Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga cukup alasan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa TaboTabo Nomor : 2/SK/2013tanggal 05 September 2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa,Desa TaboTabo, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Periode MasaJabatan 20132019 Tahun Anggaran 2013 adalah Sah Menurut Hukum ;10.

Bukti TllInt18: Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene DanKepulauan Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa tertanggal 5 Maret 2007.

Bersifat final, artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkanakibat hukum; Menimbang, Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PangkajenneKepulauan Nomor : 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Tentang PenjaringanDan Penyaringan Calon Kepala Desa; Pasal 18, mengatur :1.

......Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta peraturan hukum lain yangberkaitan ; MENGADILI Dalam Ekseps!

Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala DeSaj 220222 onen anne nn no neeb. Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, knususnya :. Asas Kepastian Hukum / Principle of Legal Security ;Il.

Bahwa berdasar Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa BPDWajib Mengusulkan penyesuaian Masa Jabatan dari 5 (lima) tahunmenjadi 10 (sepuluh) tahun bagi Kepala Desa yang kinerjanya baikserta memenuhi persyaratan untuk disesuaikan masa jabatannya;.

berkaitandengan Penilaian BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu KabupatenPati yang memutuskan untuk tidak mengusulkan penyesuaian masajabatan Kepala Desa Bulungan dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh)10.Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam hal ini11jelas Tergugat tidak melaksanakan aturan sebagaimana yangdiamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan

Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan BupatiPati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian KepalaDesa, in casu mengenai Mekanisme Penilaian Kinerja Kepala Desayang dilakukan oleh BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten.Bahwa Asas Proporsionalitas juga telah dilanggar oleh Tergugat,karena tindakan

Bahwasanya, untuk dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhakdiplih, pada pasal 36 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telahmenyatakan secara tegas, bahwasanya bakal calon kepala desa yang memenuhipersyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 6 tahun 2014tentang Desa junto pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Biaya Pelantikan.4) Biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desadibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa akandiatur dalam dalam Peraturan Bupati.2.

Menyatakan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan denganpasal 34 ayat (6) UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;4.

Menyatakan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku umum;5.

Menyatakan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahHak Uji Materiil Perda Pilkades.Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum sepanjang tidak dimaknai dantidak dilaksanakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten;6.

dan Pemberhentian Kepala Desa, dan PeraturanBupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa ;3.Bahwa ...........Bahwa perbedaan warna yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak diaturdalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan BupatiPasuruan tersebut, sehingga menurut Tergugat sah menurut Perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Panitia dalam melaksanakan tahapan pemilinan Kepala Desa KrengihKecamatan

Bahwa dalam perkara yang dimaksud mengenai obyek sengketa Nomor :140/40/ 424.215.2.08.BPD/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang calonKepala Desa Terpilin dalam pemilihan Kepala Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.tanggal 11 September 2006.

Dan sesuai dengan Peraturan Bupati PasuruanNomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dan pada huruf (f) juga sudah sesuai denganperaturan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;Bahwa proses Pemilihnan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenPasuruan Nomor 7 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bukti T.Ill 2 :sebagai berikutSurat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten PasuruanNomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa Terpilin dalamPemilihnan Kepala Desa Krengih Kecamatan RembangKabupaten Pasuruan. ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun2006 tanggal 11 September 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala

Pasal 72ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sertabertentangan pula dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yangbaik yakni Asas kepastian hukum, Asas Ketidakberpihakan, AsasKecermatan dan Asas Kepentingan Umum;7.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor3 Tahun 2015 tetang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 TahunHalaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Ketentuan Tata Cara Pemberhentian Kepala DesaBahwa

Pasal 72 ayat (2)huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 Tahun 2015 tetang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa, maka Tergugat/Bupati Sikka memberhentikanPenggugat sebagai Kepala Desa

ADT P4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 Tahun 2015, tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,tanggal 16 September 2019, besertapenjelasannya;5.

dan PemberhentianKepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersifat konkret, individual ditujukankepada Frederich F.

(2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhakmemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolakpemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;Bahwa dalam hal menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan dilarangmemihak kepada salah satu Calon Kepala Desa dan melakukan tindakantindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoktertentu, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah KabupatenPonorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

Putusan Nomor 135 PK/TUN/201510.11.12.13.Bahwa dengan adanya kelebihan 10 surat suara, maka Penggugatbersama tim sukses mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitiadan Pengawas, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenPonorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 35;Ayat (1) berbunyi:Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses PemilihanKepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak

Tindakan Tergugat yangdemikian telah bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenPonorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Pasal 37:Ayat(1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimanadimaksud pada Pasal 36 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:a. Mempertemukanpihakpihak yang bersengketa untukmelakukan musyawarah dalam rangka mencapaikesepakatan;b.

Maka dari itu Tergugat dapat dikatakan tidaksecara maksimal memeriksa dan meneliti berkas surat usulan dari BPDTrisono tentang Pengangkatan dan Pelantikan Soegiono sebagai KepalaDesa Trisono, sehingga secara substansial tindakan Tergugat tidak tepat,dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf a;Bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan objek sengketamengandung cacat yuridis, Karena penerbitan keputusan objek sengketadasar

Putusan Nomor 135 PK/TUN/201520.Penggugat atas kelebihan 10 surat suara, prosedur pengajuan keberatandiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 35;Ayat (1) berbunyi:Apabila teryadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihanKepala Desa maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, saksi, dan/ataumasyarakat dapat mengajukan pengajuan kepada panitia pengawas.Penggugat

juta limaratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwaserahkan kepad teman terdakwayangbernma EKO sebanyak 1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan uang sebanyak Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwasendiri;Bahwa setelah meminta uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan terdakwa uang tersebut digunakan untukbiaya pelantikan

HUDA, dan selain itu terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksiMUSLIMIN sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasanterdakwa uang tersebut untuk memperlancar pelantikan saksi HUDA, dan pada saat ituterdakwa mengajak teman terdakwa yang bernma MUFID dengan tujuan saksiMUSLIMIN biar percaya;Bahwa terdakwa sebenarnya juga tidak mengetahui apakah dinas perhubunganpemalang membuka lowongan pekerjaan atau tidak, semua perkataan terdakwa kepadasaksi MUSLIMIN tersebut hanya

juta limaratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwaserahkan kepad teman terdakwayangbernma EKO sebanyak 1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan uang sebanyak Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwasendiri.Bahwa setelah meminta uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan terdakwa uang tersebut digunakan untukbiaya pelantikan

HUDA, dan selain itu terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksiHalaman I dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.B/2013/PN Pkl.MUSLIMIN sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasanterdakwa uang tersebut untuk memperlancar pelantikan saksi HUDA, dan pada saat ituterdakwa mengajak teman terdakwa yang bernma MUFID dengan tujuan saksiMUSLIMIN biar percaya;Bahwa terdakwa sebenarnya juga tidak mengtahui apakah dinas perhubungan pemalangmembuka lowongan pekerjaan atau tidak, semua perkataan

Bahwa setelah meminta uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesarRp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan terdakwa uang tersebutdigunakan untuk biaya pelantikan HUDA, dan selain itu terdakwa pernah memintauang lagi kepada saksi MUSLIMIN sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus riburupiah) dengan alasan terdakwa uang tersebut untuk memperlancar pelantikan saksiHUDA, dan pada saat itu terdakwa mengajak

saksiyang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari2016, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Februari 2016 di bawah RegisterPerkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 29Februari 2016, sebagai berikut : Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : UsulPengesahan dan Pelantikan

2016 tanggal28 Januari 2016 tersebut cacat hukum dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku karena KeputusanTergugat tersebut telah didasarkan pada proses dan mekanisme yangkeliru, tidak prosedural, serta bertentangan dengan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa JoPeraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 47 Tahun 2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan Pemilihan,Pengangkatan Pelantikan

Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Permohonan penundaan objek sengketa berupa Usul Pengesahandan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 141/PAN/BPD/2016, tanggal 28 Januari 2016 sampai Putusan mempunyaikekuatan hukum tetap;II.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilih Nomor : 141/PAN/BPD/2016 tanggal 28 Januari 2016;4.

1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga selakupemegang objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa pihak ketiga bernama RUHUDIN L telah dipanggildengan secara patut tanggal ......... akan tetapi sampai dengan selesainyapemeriksaan perkara ini tidak pernah menghadap di Pengadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, pihakPenggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang di beri tanda P 1 sampai dengan P 7 yang perinciannya sebagai berikut : Usulan Pengesahan dan Pelantikan

Bahwa Pemilihaan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan TumpaanKabupaten Minahasa Selatan Periode 2012 2018 telah dilaksanakanpada tanggal 20 September 2012, namun pelaksanaannya tidakprosedur (tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaSelatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua, yang telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua);4.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 4Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua, berbunyi : Ketua, Sekretaris PanitiaPemilihan Hukum Tua dipilih dari dan olen Anggota;Bahwa berita acara perhitungan surat suara tidak dicantumkan namasaksi untuk ditandatangani.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 PeraturanDaerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianHukum Tua, berbunyi sebagai berikut : Hasil perhitungan suarat suaradituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh panitia danditandatangani oleh saksi;Bahwa terdapat pemilih diantaranya atas nama Arie Sewow, JackyArdus, Mercy Lampah, Aneke Paat dan Megi Mamoto kartu panggilansudah ada sama panitia yang bersangkutan belum ada, 3diantaranya

Sebagai Penggugatberdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa SelatanNomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian HukumTua, berbunyi: Pemilinan Hukum Tua dilaksanakan secara demokrasiberdasarkan Asas Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil;6.14 Bahwa panitia tidak mencantumkan pada papan pengumuman namanama pemilin baik hari sebelum proses pemilihan atau pada

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : === = 222 vee nnn nee none3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari 2020 tersebut pada saatPemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;Bahwa, PENGGUGAT hanya mengetahui adanya PemberhentianDalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT pada saatpelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7Januari 2020 yang menggantikan PENGGUGAT dalam jabatanHalaman 13 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan olehTERGUGAT tentang adanya Keputusan TERGUGAT in litis No.SK.

Namun kenyataannya TERGUGATmelakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesualNaskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telahdiberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Jobsehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima HakHak Keuanganberupa Tunjangan Jabatan dan HakHak Kepegawaian lainnya.

T3 Naskah Pelantikan Tanggal 12 Juli 2017, (Foto copy dari fotocopy);4. T4 Naskah Pelantikan Tanggal 07 Januari 2020, (Foto copy darifoto copy);5.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (BuktiT4) berupa Naskah Pelantikan tanggal 07 Januari 2020, diperoleh fakta hukumbahwa dari keseluruhan Pejabat yang dilantik dalam Naskah Pelantikan tersebutdua diantaranya adalah disamping pada nomor urut 6. Atas nama SaudaraFERRY OTTO GESLER RUMBINO, SE.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari2020, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, makaPengadilan berketetapan bahwa Pengetahuan Penggugat tentang objek sengketaharus didasarkan pada sejak Penggugat mengetahui tentang adanyapelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7 Januari 2020,sesuai dalil gugatan Penggugat, dan bukan didasarkan saat diperlihatkannyakeputusan objek sengketa dalam Pemeriksaan Persiapan, karena tindakanPelantikan Pejabat oleh Tergugat berdasarkan Naskah Pelantikan

Bahwa permasalahan pada awalnya terjadi pada tanggal 17 Maret 2017,saat Pelantikan Kepala Dusun Subontoro dan Kepala Dusun Klampisan,Ahmad Nur Wahid selaku Kepala Dusun Klampisan yang baru sebelumdilantik, disodori Surat Pernyataan Baku oleh Tergugat, dihadapanMuspika (Camat Puri, Kapolsek Puri dan Danramil Puri). Terhadap suratpernyataan tersebut, Anmad Nur Wahid tidak mau menandatangani, danPenggugat berusaha meredam suasana ; 003.

SANIMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYBahwa pada waktu pelantikan tidak ada kejadian atau konflik ataukejadian yang meresahkan masyarakat ; "Bahwa pelantikan berjalan lancar ; Bahwa pada waktu pelantikan pak Kepala Desa tidak menghalangipelantikan ; 22222 non nnn anne nnn nnn nnn nnn nen nen nen n eeeBahwa pada waktu tanggal 24 April 2017 ada pengeroyokan di rumahPak Kadar, pada waktu itu saksi di sawah lalu

Kepala Dusun Klampisan Pak Kadar hadir;Bahwa Pak Kadar tidak menghalanghalangi pelantikan ; Bahwa pelantikannya bulan Maret ; Bahwa saksi sebagai perangkat desa tidak pernah diajak Pak KepalaDesa berembug terkait Surat teguran ; Bahwa posisi Pak Kadar per hari ini sudah diberhentikan ; Bahwa saksi pernah melihat SK.

MALIK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Medali, mulai menjabat tahun2015, periode sebelumnya sebagai anggota BPD ; Bahwa saksi tahu ada masalah dalam perkara ini, awal permasalahan inidari proses pelantikan Kepala Dusun Klampisan ; Bahwa saat pelantikan Kepala Dusun ada permasalahan program kerjaKepala Dusun, bahwa Kepala Dusun disuruh menandatangani kontrakHalaman 48 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYkerja, meskipun

ada masalah, dengan terpilinnya KepalaDusun yang dari keluarga Pak Kadar, warga meminta untukHalaman 56 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYmenandatangani surat pernyataan tetapi Kepala Dusun yang baru tidakMa Tandata@nigan 5 ==ssssssansesesensnesneemeneeenesesenemee nee ncenemr enone Bahwa pada waktu pelantikan saksi hadir ; Bahwa pada waktu pelantikan ada 2 Kepala Dusun, yang disodori suratpernyataan hanya untuk Kepala Dusun Klampisan ; Bahwa setelah tanggal 24 April masyarakat

TENGGANG WAKTU YANG DI TENTUKAN UNDANGUNDANG;Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 449Tahun 2016 tetang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri lhamahuKecamatan Saparua Timur, Tanggal 24 September 2016 kemudian dilanjutkandengan pelantikan yang dilakukan Tergugat Kepada AGUSTHINUS PATTIIHAsebagai Pemerintah Negeri IHAMAHU Kecamatan Saparua Timur, pada tanggal26 September 2016, Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini di daftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada

Tergugat untuk membuiat danmenerbitkan / mengeluarkan Objek Sengketa dan melantik Kepala PemerintahNegeri lhamahu dalam Perkara ini merupbakan Keputusan Tata Usaha Negara:Yang Bersifat Konkrit:Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifatKonkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannya SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141449 Tahun 2016 tentangPengesahan Kepala Pemerintah Negeri IHAMAHU, tanggal 24 September 2016kemudian dilanjutkan dengan pelantikan

yang dilakukan Tergugat KepadaAGUSTHINUS PATIIHA sebagai Pemerintah Negeri IHAMAHU, pada tanggal26 September 2016;Yang Bersifat Individual: Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifatKonkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannya SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141449 Tahun 2016 tentangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri IHAMAHU Kecamatan SaparuaTimur, tanggal 24 September 2016 atas nama AGUSTHINUS PATIIHA,kemudian dilanjutkan dengan pelantikan

Kepala Pemerintah Negari ditegaskan:berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginva 60 (enam puluh) tahundikatakan demikian, karenaSaudara AGUSTHINUS PATTIIHA pada saat mendaftarkan dirinyakepada Panitia Pemilih, yang bersangkutan sudah mencapaiUmutr/usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) KabupatenMaluku Tengah Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;Halaman 13

Kepala Pemerintah Negeri diangkat dari matarumah perintah/garis keturunanlurus tertentu yang berhak untuk itu, diproses melalui usul matarumahparentah ke Saniri Negeri untuk kemudian disampaikan ke Camat danselanjutnya diteruskan ke Tergugat dengan memperhatikan PeraturanNegeri tentang Penetapan Matarumah Perintah dan Keputusan Saniri Negeriyang menetapkan nama calon Kepala Pemerintah Negeri Pasal 37Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan dan Pelantikan Kepala

melakukan somasiPage 5 of 38(peringatan) hukum kepada TERGUGAT , untuk sesegera mungkinmelakukan pelantikan, yakni :a.

Page 7 of 3817.Bahwa desadesa lain di Kabupaten Demak yang secara bersamasamadengan Desa Pilangsari telah selesai mengikuti Proses Pengisian PerangkatDesa, dan terbukti telah melakukan pelantikan tanpamendapatsanksiatauperingatan apapun dari Bupati Kabupaten Demak incasu TURUTTERGUGAT, walaupun telah diterbitkan Surat Bupati Demak (kedua)nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018.

terhadap PENGGUGAT.15.Bahwa untuk memperjuangkan hak hukum PENGGUGAT yang telah selesaimelakukan seleksi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan SekretarisDesa Pilangsari, Penggugat melalui Kuasa Hukum, telah melakukan somasi(peringatan) hukum kepada TERGUGAT I, untuk sesegera mungkinmelakukan pelantikan, yakni :a.

20.Bahwa desadesa lain di Kabupaten Demak yang secara bersamasamadengan Desa Pilangsari telah selesai mengikuti Proses Pengisian PerangkatDesa, dan terbukti telah melakukan pelantikan tanpamendapatsanksiatauperingatan apapun dari Bupati Kabupaten Demak, walaupun telahditerbitkan Surat Bupati Demak (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret2018.

Bahwa saat ini sudah ada beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha15.16.17.18.Negara Semarang yang membatalkan dan mencabut Surat KeputusanKepala Desa tentang pelantikan Perangkat Desa yang bekerja samadengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas Indonesia (PUSKA KESSOS FISIP Ul), antara lain:a. Desa Babad dengan Nomor Perkara : 49/G/2018/PTUN.SMG;b. Desa Raji dengan Nomor Perkara : 50/G/2018/PTUN.SMG;c.

Hambit Bintih, MM untuk dapat hadir padaacara Pelantikan yang bersangkutan sebagai Bupati Gunung Mas MasaJabatan Tahun 20132018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRDKabupaten Gunung Mas;Atas surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor danhubungan industrial Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor W10.U1/952/HK.01.1.2014.01 tanpa tanggal bulan Januari 2014 perihal Izin KeluarTahanan untuk Pelantikan, menyampaikan kepada DPRD KabupatenGunung Mas halhal yang antara lain :a.

Hambit Bintih, MM, menghadiri Pelantikan Bupati Gunung Mas MasaJabatan 20132018 dan Nomor 01/170/DPRD/I/2014, tanggal 10 januari2014, perihal Mohon Dapat diberikan Izin Keluar Tahanan Untuk Pelantikan,menyampaikan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengijinkan Sdr. DR.

Drs.Hambit Bintih, MM untuk dapat hadir pada acara Pelantikan yangbersangkutan sebagai Bupati Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 20132018pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gunung Mas;Akan tetapi Atas surat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor danhubungan industrial Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor W10.U1/952/HK.01.1.2014.01, tanpa tanggal bulan Januari 2014, perihal Izin KeluarTahanan untuk Pelantikan, menyampaikan kepada DPRD KabupatenGunung Mas halhal yang antara lain :a.

Hambit Bintih, MM untuk tidak dilaksanakan Pelantikan Sdr.

;Bahwa menurut Saksi Surat Keputusan yang lama sebenarnya SuratKeputusan untuk pelantikan Drs.