Ditemukan 3977 data
81 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendiri Yayasan PINH, mempunyairasa dan tanggung jawab moral agar kKemungkinan yang terburuk tidakakan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpanganpenyimpanganaturanaturan dan ketentuanketentuan yang diamanahkan dalamStatuten Stichting (quodvide Psl. 10 ayat (1) bukti P1, T2); Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat suratkeluar", Secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person),perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perobuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), yaitu melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
60 — 21
Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr.AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danNarkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanyaatau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan makaHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN SdwOrang tersebut diduga telah melangar ketentuan Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang
104 — 51
;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
63 — 16
dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
157 — 63
Langgeng Multi Jaya telah menyetujuiatau mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat Ill yangJelasjelas telah melangar Akta Pendihan PT. Langgeng Multi Jaya No. 25 dan ketentuanhukum yang berlaku"ADALAH TIDAK BENAR ; Yang benar, TERGUGAT Il pun hanya formalitas saja dituniuk sebagai Komisaris PT.Langgeng Multi Java, karena TERGUGAT II sadar diri bahwa ini hanya formalitas saja,maka TERGUGAT II tidak pernah melakukan fungsi Pengawasan atas kebijaksanaanDireksi terhadap PT.
95 — 40
didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar
204 — 292
atas kepemilikan objek sengketa, maka segala perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa yang dilakukan tanpa ijin dari Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat Ill yang telahmenerbitkan sertifikat hak milik nomor 313 Bedahan yang kemudian dilakukanpemecanan sertifikat tersebut menjadi sertifikat Hak milik nomor 7135/BedahanHalaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Padt.G/2019/PN Dpkdan nomor 7136/Bedahan atas nama Tergugat diatas tanah objek sengketatelah melangar
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat menyebabkan pendaftaran yang telah dilakukandan Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi tidak berarti;Bahwa untuk itu nyatalah dan tepatlah apabila tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN Obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Agraria berikut penjelasan Angka IV mengenai Dasardasaruntuk mengadakan kepastian Hukum;Keputusan TUN Obyek sengketa juga melangar
63 — 31
Ataukah keseluruhanpenggugat itu yang bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini.Jadi siapakah yang bertindak sebagai penggugat tidak jelas atau kabur.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada oranglain yang karena salahnya melangar hukum (onrechtmatigdaad) membuatkerugian pada orang itu.
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
76 — 56
Pasal 132 (ayat) 1 UndangUndang No.35 tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ketiga melangar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikankewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
Satria Widodo alias Mentuk Bin didik Widodo
27 — 4
Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN MigMenimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan daridakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai denganfaktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidanganyaitu dakwaan alternatif kKesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
32 — 13
Menyatakan terdakwa Ernis Pardede alias Ernis Pandapotan Pardedetelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya " melangar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungananak (dakwaan subsidair lag)) ;4.
CV. NAGA KARYA DIWAKILI OLEH HERY ARMEN SINAGA
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
201 — 130
KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tidakada mempersyaratkan harus melampirkan Bukti Mempunyai ataumenguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetapdan jelas berupa milik sendiri atau sewa ;23.Bahwa dengan demikian patut diduga Tergugat dalam hal tidakmeluluskan Penggugat dalam evaluasi kualifikasi tidak berdasar kepadaPeraturan Perundang Undangan yang berlaku tentang Pekerjaan JasaKonstruksi dan telah melangar
40 — 5
bersalah dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahansecara sah berdasarkan surat perintah penahanan, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telah38dijalani. terdakwa sebelum putusan ini mempunyai' kekuatan hukumtetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang = akandijatuhkan ;Menimbang, bahwa tentang ancaman pidana dalam dakwaanPrimair melangar
36 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
menetapkan 3 (tiga) alasan untuk mengajukan kasasi yaitu:a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Dari ketiga alasan di atas bahwa alasan Pemohon Kasasi mengajukankasasi ini adalah karena Judex Facti tidak berwenangan ataumelampaui batas wewenangnya, dan telah salah dalam menerapkanatau melangar
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa bersamaTerdakwa II / Pemohon Kasasi terbukti memiliki, menguasai 1 (satu) tas plastikberwarna hitam berisi ganja dengan berat 52,7 (lima puluh dua koma tujuh)gram tanpa hak ;Bahwa dengan demikian Judex Facti / Pengadilan Tinggi Yogyakartasudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenaiterbuktinya Terdakwa II / Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan AlternatifPertama melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUSTINUS NGO Anak Dari GABRIEL GEH
27 — 19
berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaHalaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN SdwBukan Tanaman jenis Shabushabu karena mengandung zatmethamphetamine;Bahwa, ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
MOHAMAD GUNTUR LAKORO Alias AKBAR
100 — 17
Orang tua terdakwa tidak mengetahui haltersebut; Bahwa benar pada saat itu terdakwa dilakukan asessment serta tes urine danhasilnya positif;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar Pasal 112 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
Termohon:
ABASIA
123 — 111
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB).;6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHONINFORMASI untuk membayar biaya perkara.;Il. SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaryang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, berpendapat lain,mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).