Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumya hukumk hukum hutama hukama hukumã hukumm husuma
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 15/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon:
KURNIATI ARIEF
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOJA JAKARTA UTARA, Cq Penyidik Brigadir Kepala Eklis Suhada
33 — 18
  • FAKTAFAKTA HUKUMA.1.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN PURWODADI Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwd
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.ISTANTO
2.SUGENG HARIYONO,S.Pd
3.M UMAR SYAHID
4.AGUS RIYANTO
Tergugat:
1.PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia
4.MULYANINGSIH
259 — 144
  • SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWANHUKUM1. Bahwa PerbuatanPerbuatan PARA TERGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :1). Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut2).
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 289/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — YAYASAN ASMARA PUTRI VS RUMAH SAKIT BERSALIN ISLAM, DKK
38 — 21
  • , dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor326/Pdt.G/2011/PN Mdn didalamnya telah ditetapkan status hukumkepemilikan;Telah tepat dan beralasan hukum untuk dikuatkandandengandemikian memori banding Pembanding ini tidak dapat melumpuhkanputusan Judex Facty ini;Eksepsi Tentang Penggugat/Terbanding Tidak Memiliki LegalStanding dan Tidak Ada Kepentingan Hukuma.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 206/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Turut Tergugat V : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat V : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT Diwakili Oleh : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT
Terbanding/Penggugat I : PT. PALARAN INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat II : PT. SARANA UTAMA LESTARI
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KANTOR SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK UOB, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat IV : Rufino
Terbanding/Turut Tergugat VI : SOEHARJANTI HARYANTI atau LIEM SIOE HIANG
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUN
254 — 312
  • . : 206/PDT/2020/PT.SMR.bukan tanggung jawab orang tua atau saudaranya, sesuai uraiantersebut diatas dihubungkan dengan judex facti jelasjelas terjadikhilafan dan salah penerapan hukuma. Bahwa Putusan No 8777/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111/PK/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO UTARA vs. TITI PURWATI, DK
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yangmemeriksa dan memutus perkara ini, agar lebih teliti dan seksama dalammemeriksa dan menganalisa Memori Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali, satu dan lain hal untuk menghindarkan kekeliruandan kesalahan berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Judex Factitingkat pertama maupun Judex Juris tingkat kasasi ;Bahwa Judex Juris tingkat kasasi sama sekali tidak mencermati subtansidari subjek sengketa maupun pangkal sengketa dari permasalahan hukuma
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2195 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. ARJO PRIBADI BANTORO, dk. VS STIEVEN RUSLI
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Binti Idup;Menimbang, dengan demikian surat perjanjian yang dibuat demikian tersebutadalah sah dan mempunyai hukum mengikat bagi para pihak yang membuatdan menandatanganinya;Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggitersebut, adalah sangat keliru dan salah dalam memberi penilaian danmenerapkan hukum terhadap faktafakta hukum, antara lain :Kedua perjanjian sewa dalam Bukti Surat P.1/T.II1A dan P.3/T.II1B adalahtelah ternyata tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukuma
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 145/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat I : YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN
Terbanding/Tergugat I : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL RIDWAN
Terbanding/Tergugat III : BAMBANG KARYONO RIYADI SH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Terbanding/Penggugat II : ACHMAD SOFIAN
58 — 49
  • ./2017/PN Bpp. dengan alasanalasan sebagai berikutPokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanHal. 3 dari 68 Putusan No. 145/PDT/2018/PT.SMR1) Akta Perjanjian Kredit Nomor : 15 tanggal 16 Juni 2015 yang berlakuselama 120 (seratus dua puluh) bulan yang dibuat oleh notarisBAMBANG KARYONO RIYADI, SH., Notaris di Balikpapan.2) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6361/KelurahanDamai, Luas : 68 m2 atas nama H.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 25-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 23-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg
Tanggal 17 Mei 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs Rapi Pasaribu
160 — 63
  • Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-11-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 691/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 9 Februari 2017 — DITA AMANDA MARIS >< ANGGORO KASYANTO, MM CS
94 — 43
  • Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Antara Tergugat dan TurutTergugat Adalah Jual Beli Yang Sah Secara Hukuma. Turut Tergugat selaku pembeli Tanah pada saat itumemenuhi kewajiban hukum selaku pembeli dengan telahmem bayarkan lunas harga jual beli kepada Tergugat;b.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 3/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
PT. NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 33 BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021
248 — 112
  • Kepentingan dalam arti suatunilai yang harus dilindungi oleh hukuma. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat: Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri; Kepentingan itu harus bersifat pribadi; Kepentingan itu harus bersifat langsung; Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luasmaupun intensitasnya;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 17 Nopember 2014 — RUSLI WAHYUDI
131 — 65
  • Sesudah lalu delapan belas tahun, yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dipidanadengan pidana mati atau penjara seumur hidup; Dengan Penjelasan (Memorie van Toelichting) pasal 78 KUHP ini, sebagai berikut :kebalikannya dari pasal 84 yang mengatur tentang hak menjalankan hukuman, pasal inimengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman, yakni hak untuk menuntut seseorang kepengadilan supaya dijatuhi hukuma.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 20-04-2017 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 20 April 2017 — PT. MANDIRA LANGGENG MULIA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH dkk
122 — 31
  • Bahwa penerbitan SHP No. 1 desa Batursari tersebut memiliki cacat hukuma. Pemberian hak tersebut melanggar hak prioritas sebagaimana digariskandalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 serta melanggar pulaPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 sebagaimanadihaturkan diatas; === 2 === 272222 =>b.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 22-06-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pmn
Tanggal 1 Maret 2016 — MULYADI - melawan - H. ZAINIR, DKK
70 — 7
  • bahwa kuasa Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat A.2,kuasa Tergugat B, dan kuasa Tergugat , masingmasing telah mengajukankesimpulan pada persidangan tanggal 9 Februari 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 07-11-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN
Tanggal 24 Nopember 2016 — H. SAIFANNUR, S.Sos., dkk vs Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen
197 — 88
  • dasar itu dibuatlah MOU antara KIP Aceh dan RumahSakit Zainal Abidin.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulanmasingmasing di persidangan tanggal 17 November 2016Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telahdimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Hal 78 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 29-12-2016 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 19 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 18
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanAkta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 227 tanggal 10 November 2015yang dibuat oleh ZULKARNAIN, SH., M.Kn ditandatangani oleh para pihakantara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan konsumen EDI HARIANTO diBandar Lampung.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-12-2015 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 255/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juni 2016 — PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI SUMATERA SELATAN, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
177 — 61
  • penyelesaian sengketa Ormas sedang38diselesaikan di forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Tergugatharuslah menghormati dan tidak mencampurinya termasuk denganmenerima pengesahan pihak yang mengklaim dirinya sebagaipengurus (quod non, hal mana ditolak) padahal belum mendapatkanputusan dari Lembaga Pengadilan;Bahwa lebih lanjut secara prosedural penerbitan Objek Sengketa a quopada saat Perkumpulan Nahdlatul Ulama sedang dalam sengketahukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Sengketa Hukuma
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 17 Nopember 2017 — ABDUR ROHMAN, S. Pdi BIN IWAN SUTRISNO
129 — 42
  • Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dengan dalildalil hukuma.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Register : 21-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 08-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Ptk
Tanggal 22 Maret 2018 — JIJON, S.H LAWAN 1.PT.DARMEX AGRO 2.PT.WAHANA HIJAU SEMESTA WHS
222 — 46
  • yaitukesimpulan Penggugat tertanggal 1 Maret 2018, Tergugat 1 dan Tergugat 11tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana selengkapnya termuat dalam BeritaAcara Persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sda
Tanggal 26 Oktober 2017 — PT. Pegadaian, Persero Lawan Bambang Partoyo
185 — 73
  • Perbuatan Tersebut Melawan Hukuma. Bahwa status hukum Pegadaian pada waktuPenggugat (Direksi Pegadaian) membuat danmenyalurkan kredit Krista dan Kreasi (Fidusia)pada tahun 2006 adalah Perusahaan Umum(PERUM) dimana peraturan yang mengaturkeberadaan Pegadaian pada waktu itu adalahPeraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM)PegadaianHalaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN SDAb.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 245/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
565 — 493
  • Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT.penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarhukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan;b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugattelah