Ditemukan 394 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembakaran pegadaian pemaksaan pakaian pemakaman pemakanan pemasaran pemekaran tania tanda tampa tanra tansa
Penelusuran terkait : Larangan pemakaian tanah tanpa ijin
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 124/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — AMBYAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
75 — 23
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 05-08-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 16 September 2015 — SUPARDI/MARDI WIYONO Melawan 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 2. DEREKTUR UTAMA PT, ANGKASA PURA I (Persero) PUSAT Cq. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
186 — 34
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — KOMAIDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
128 — 23
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 14 September 2016 — TEGO BUDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA DKK
55 — 26
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 84/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — PONIRAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKK
38 — 9
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 98/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 20 September 2016 — LEGIYO Melawan : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Pusat Cq.Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon progo, Propinsi D.I Yogyakarta
147 — 74
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — MARDI SUSANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
45 — 17
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — NY CIPTO MIHARJO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
89 — 15
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — MARJUKI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. DI YOGYAKARTA DKK
41 — 10
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 23-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pwd
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.DJASMIJAN
2.SUPARTI
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional
2.MUHAMMAD YUSNI MARZUKI, S.H
Turut Tergugat:
1.SODIK Bin SUTAR
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Semarang,
3.Kepala Kantor ATR BPN
4.Kepala Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grogogan
63 — 9
  • Apabila tidak tercapai, para Penggugat bersedia menyerahkanobyek sengketa kepada pihak Tergugat Il secara sukarela tanpabeban apapun ketika Tergugat Il mencabut surat aduan tanggal 24November 2020 di Polres Grobogan terhadap Penggugat II atasdugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.c.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — SARKAM MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
45 — 13
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SAINUDIN BUAMONA, dkk VS PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu melakukanpembebasan ganti rugi terhadap objek sengketa melalui proses ataumekanisme pelepasan hak tentang pembebasan lahan/tanah untukkepentingan umum namun dengan arogansi Tergugat Rekonvensi tetapbersikeras tidak melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensiterhadap objek sengketa tersebut sampai diajukan perkara ini dengandemikian maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawanhak dan melawan hukum sesuai Undang Undang Nomor 51 PeraturanPemerintah tahun 1960 Tentang larangan Pemakaian
    Tanah Tanpa Ijin yangBerhak Atau Kuasanya juncto Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 juncto Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.26/DDA/1970 TentangPenegasan Konversi Pendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah,dimana tentang Konversi hak adat ini tidak mempunyai batas waktuberakhirnya Konversi juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15Tahun 1975 (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 10 ayat 1) juncto Keputusan PresidenHalaman
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — NGASFURIYAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA DKK
46 — 16
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — JUMADI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
36 — 11
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :Halaman 14 dari 72 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 78/PDT.G/2016/PN Wata.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 95/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — ROSYID MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP DI YOGYAKARTA DKK
62 — 24
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 05-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 127/PDT/2021/PT DPS
Tanggal 21 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : Pande Putu Gede Wijaya, SH Diwakili Oleh : SHRI I.G.N WIRA WEDAWITRY WMS, SSOS., SH., MH
Pembanding/Penggugat II : Pande Putu Gede Wijana Diwakili Oleh : SHRI I.G.N WIRA WEDAWITRY WMS, SSOS., SH., MH
Pembanding/Penggugat III : Pande Gede Winaya Diwakili Oleh : SHRI I.G.N WIRA WEDAWITRY WMS, SSOS., SH., MH
Terbanding/Tergugat I : Ni Ketut Nigeg
Terbanding/Tergugat II : I Putu Gede Semadi
Terbanding/Tergugat III : I Made Surasta, SH
Terbanding/Tergugat IV : I Ketut Gede Arta, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
101 — 65
  • diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyail atau turut mempunyal hakatasnya adalah orang lain Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun1960 Tentang : Larangan Pemakaian
    Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak AtauKuasanya : dilarang memakai tanah tanpa jin yang berhak atau kuasanya yang sah5.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 94/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — WAGIRAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DI YOGYAKARTA DKK
38 — 10
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SURYONO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
46 — 16
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 05-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN WATES Nomor 66/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 8 September 2016 — WITONO Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI D.I YOGYAKARTA. 2. DREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.
385 — 239
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 05-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN WATES Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 8 September 2016 — CORI LARA BOGIA Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI D.I YOGYAKARTA. 2. DREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.
47 — 10
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.