Ditemukan 1095 data
39 — 20
banding No 09/Akta Pid/2012PNME permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan danterdakwa 08 Maret 2012.Menimbang, bahwa Permintaan untuk pemeriksaan dalam Peradilan tingkat bandingoleh Jaksa Penmuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sertamemenuhi syaratsyarat yang ditentukan Undangundang, maka secara formal permintaanbanding tersebut dapat diterima.Menimbang bahwa setelah memperhatikan faktafakta hukum Hakim tingkatPertama,ymaka Majelis Hakim Tingat
Terbanding/Penuntut Umum : NURMALA, SH.,MH
51 — 20
putusanPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2018 Nomor:660/Pid.Sus/2018/PN Pbr tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daritahanan yang telah dijalani terdakwa, maka tidak ada alasan hukum untukmengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga terdakwa diperintahkantetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara pada kedua tingat
43 — 34
PTUNJKT.bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang Il/a sampai dengan Pengatur Tingat
Golongan/Ruang II/d,Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 tersebut,diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang Il/asampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saatditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru.
37 — 26
pengangkatannya bertentangan danatau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (8)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor 16 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yangberpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingat
Golongan/Ruang Il/d, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihandalam Pasal 41 tersebut, diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabatsebagai Guru.
10 — 2
(satu) orang anak Perempuan bernama : SYIFA OKTA AURELLY, lahir pada31 Oktober 2007 di Grobogan (11Th), Yang sekarang dalam asuhanPenggugat;wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan selayaknyarumah tangga yang harmonis, (Selama kurang lebih 6 (enam) Tahun, hinggawaktu sekitar bulan Juni 2013 disebabkan, rumah tangga Penggugat danTerguggat tidak lagi berjalan utuh, yang dijelaskan dalam kronologis sebagaiberikut :ugat dan terguggat yang awalnya bekerja sebagai Karyawan Pabrik,dengan tingat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
94 — 31
Selanjutnya sepanjang mengenaiterbuktinya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Ani sebagaimana yangdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara mutatis mutandisdiambil alih oleh Majelis Hakim Tingat Banding yang dijadikan sebagai bagiandalam pertimbangan hokum untuk memutuskan perkara ini dalam tingkat banding; Bahwa selanjutnya terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengurangi hukuman yang sudahdijatunkan oleh Pengadilan Tingkat pertama
92 — 26
sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga beralasan apabila Mejelis Hakim tingkat bandingmengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadiliperkara ini ; == 22 29+ 222 22222 222 2o2 22 ===ano Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Kelas A Tanjungkarang tanggal 30Agustus 2016 Nomor 438/Pid.B/2016/PN.Tjk, yang dimintakan banding ituharuslah dikuatkan dan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingat
Terbanding/Penuntut Umum : Citra Krisyani, SH
23 — 12
penjara selama 6 ( enam ) Tahun dan Denda sebesarRp. 800.000.000 , ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabilaDenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2( dua ) Bulan ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianaktersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Desember2020, yang pada pokoknya :1.Pembanding sangat keberatan dengan penerapan Dakwaan Kedua :Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Narkotika yang dijatuhkan olehMajelis Hakim tingat
Terbanding/Penggugat : HANNA FADILLAH Binti MUSTOFA
34 — 20
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara, atau;Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang/Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.DALAM KONPENSIMenimbang, menurut penilaian Majelis Hakim Tingat Banding bahwaHalaman 6 dari 11 hal Putusan 269/Pdt.G/2020/PTA.SmgMajelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihakpihakberperkara baik secara langsung, maupun melalui proses mediasi denganbantuan Mediator, sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan
125 — 66
yangdiajukan oleh para pihak yang berperkara, dikaitkan dengan Memori Bandingdari Pembanding/Tergugat dan Konra Memori Banding Terbanding/ParaPenggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sepertidiuraikan berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Tergugat tidakmengajukan Eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dari segi formal gugatan yang tercantum dan dikutip dalamPutusan Tingat
Terbanding/Terdakwa : ISKANDAR Bin ZAIDALANI ALM
115 — 72
diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu menurut caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, oleh karenanyapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memeriksa dan mempelajari dengan seksamadakwaan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara, berita acara persidanganserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021, memori banding JaksaPenuntut Umum, bahwa Majelis Hakim tingat
48 — 26
PTUNJKT.bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang IVa sampai dengan Pengatur Tingat
Golongan/Ruang Vd,Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 tersebut,diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang IVasampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang IV/d sebelum dan atau pada saatditetapbkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru.
15 — 6
Ku,DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilam Agana Mumgkid) yang menreriksa dam mengadili perkara ceraigugpt pada tingat pertama, telaln nrenjatuhkam putusam dalam perkara yang diajukamoleh:EMI BUDIARTI bbinti MUH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YOICE CITRA,SH
81 — 53
setelahmempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Nopember 2018Nomor: 6/Pid.B/2018/PN.Arm, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MNDdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan,sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingat
151 — 47
- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingat Pertama sejumlah Rp1.586.000( satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
dengantanggal 09 Safar 1441 Hyjriah dengan perbaikan amar selengkapnyabeDalamDalamDalam1.2DalamDalamrbunyi sebagai berikut :Konvensi;Eksepsi;Menolak Eksepsi Para Tergugat.Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat mengenai sisa dari obyek sengketaberupa tanah seluas 25 m2, tidak dapat diterima.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.RekonvensiMenolak gugatan Penggugat seluruhnya.Konvensi dan Rekonvensi.Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingat
20 — 3
PENETAPANNomor 0419/Pdt.P/2015/PA Jr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukanoleh :Ulfa Istiana binti Abd Hamid, H, Tempat tanggal lahir Jember, 03081978, Jenis kelamin Perempuan, agama lslam,Pekerjaan lbu rumah tangga, KewarganegaraanIndonesia, alamat, Dusun Kedungnilo Rt. 001,Rw.005 Desa Karang Semanding, KecamatanBalung
10 — 0
PENETAPANNomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yangdiajukan oleh :1NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :Selanjutnya PemohonPemohon
14 — 2
dipertimbangkan halhal sepertiberikut;Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yangdiajukan oleh Para Pemohon ini adalah perkara voluntair yangkewenangannya harus ditentukan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 menyebutkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pada tingat
59 — 27
adalah tuntutan yang terlalu besar,mengingat Tergugat Rekonvensi adalah buruh pembuatan kusen (meubel) yangmemperoleh gaji harian sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), makapembebanan nafkah iddah perbulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atauseluruhnya untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah), menurut majelis hakim tingkat banding sudah sesuai dengan asaskemampuan dan kepatutan;Nafkah Terhutang atau Nafkah MadhiyahMenimbang, bahwa majelis tingat
92 — 11
meninggaldunia delapan bulan yang lalu;Bahwa ayah dari Pemohon II bernama Ikhsan, dan telah meninggaldunia pada tahun 2001;Bahwa dalam perkawinan Ikhsan (Suami pertama) dengan Rosmawardikaruniai 3 (tiga) orang anak, masingmasing bernama Eka Permata,Rhini Lestari, dan Mutiara Beutari;Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Rosmawar tidakmempunyai anak, dan tidak pernah bercerai sampai Rosmawarmeninggal dunia;Bahwa ayah dan ibu dari Rosmawar telah meninggal dunia sebelumRosmawar meninggal dunia, tetapi saksi tingat