Ditemukan 3586 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumu hukumi hukumm
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 27-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PN KEPANJEN Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Kpn
Tanggal 27 Nopember 2017 — Yandra Prapmono, S.TP
406 — 297
  • Eksepsi Dakwaan Atau Tuntutan JPU Tidak Dapat DiterimaHalaman 3 dari 91 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN KpnBab ill : Analisa PerkaraAnalisa Peristiwa Dan Analisa HukumA. Tentang PengaduB. Tentang Pokok DakwaanBab IV : PenutupKesimpulanIl.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Register : 22-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Jmr
Tanggal 13 Mei 2019 — Pemohon:
SAFI'I
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Resort Jember
82 — 29
  • ,dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaiberikut:DASAR HUKUMA. DASAR HUKUM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENETAPANTERSANGKA ATAS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/150/ Il / 2019/JATIM / RES. JEMBER TANGGAL 13 FEBRUARI 2019.1.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TUN Pilkada
Register : 13-06-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 87/Pid.B/2014/PN Liw
Tanggal 23 Juni 2014 — I. Drs. LUKMAN ZAINI Bin ZAINI, terdakwa II. AHMAD MALIK Bin (Alm) ANSORI, terdakwa III. ERI RUSLAN, A.Md Bin RUSLI TABRANI, terdakwa IV.FAIZO RAHMAN Bin TAZWIR, dan terdakwa V.PUSPAWATI, S. Sos Binti AHMAD BARAZI
158 — 50
  • Pengadilan yakin akan adanya cukup pengawasan bahwa syaratsyarat yang akan dibebankan pada Tertuduh akan terpenuhi;e OEMAR SENO ADJI mengatakan suatu hukuma yang dijatuhkan eratsekali hubungannya dengan sifat perbuatan yang dilakukan pribadiNomor: 87/Pid.B/201 4/PN.LIW.96decarden Ernst Van Het Fiet ataupun keadaan pribadi darisiterdakwa Person Enof Personlijke Omsatndingheden Van DeVerdachte yang memberikan kesan bagi Hakim mengenai mengenaikepribadian terdakwa dalam persidangan, maka gabungan darikeduanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-02-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 25 Oktober 2016 — NETTYLINA HELLIJATIE LEIDEN, DKK Melawan PETRISIA MARGARET, DKK
75 — 10
  • kuasanya telah mengajukan kesimpulan secaratertulisdipersidangan tanggal 06 Oktober 2016 yang selengkapnya sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa masingmasing pihak menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apaapa lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak mohonputusan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dipersidangan,kesemuanya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-11-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — ARUM ANDARWATI VS PT AMANDA PRAMUDITA
199 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bebas dan Batal Demi HukumA. Pengadilan Negeri Denpasar:a.1. Bebas Demi Hukum Berita Acara Pengeluaran Tahanan NomorW20.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013;b.2. Batal Demi Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor559/Pid.B/2013/PN.Dps.;Banding Pengadilan Tinggi BaliBagan A.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 17-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Pms
Tanggal 17 Mei 2017 — TAN PIET TJIENG PITER ZEIN ALIAS PITER ZEIN Sebagai Pemohon ; Lawan PEMERINTAH RI Cq KEPOLISIAN RI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPOLISIAN RESOR PEMATANG SIANTAR Sebagai Termohon ;
123 — 36
  • PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKANTINDAKAN KESEWENANGWENANGAN DAN BERTENTANGANDENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUMa. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggihukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azashukumpresumption of innosenceatau azas praduga takbersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 16 Desember 2014 — EMILIA CENDRAKASIH
106 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan terhadap putusan yang menihgilkan fakta hukum yang telahpula menjadi fakta dalam persidangan.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karenaternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukuma quo yang telah pula menjadi fakta dalam persidangan sehingga di dalammencermati fakta hukum serta membuat pertimbangan dalam putusannya :a) Bahwa saudari Dewi Padjar selain mensupply barang kepada TokoSumber Kemakmuran milik Pemohan Kasasi (d/h.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 08-06-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 134/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 8 Juni 2012 — AGUS SUBAGYO, Herman Dionne, SH., SE., S.Sos., MM., M.Si.,dkk vs Dr. KOENTJAHYA WIDJAYA ; Sahari Banong, SH , DKK
61 — 49
  • causalition in fact) merupakan masalahfakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, yaitu PENGGUGAT yangmempertahankan haknya adalah perbuatan yang dibenarkan secara yuridis, tidak adahubungannya dengan kerugian yang di derita oleh TERGUGAT I ; 42.Bahwa mencermati dari beberapa unsur yang menyatakan TERGUGAT I telahmelakukan perbuatan melawan hukum seperti yang terurai di atas, perlu pulaPENGGUGAT kemukakan tentang rentetan buktibukti lengkap yang berkaitanTERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukuma
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-04-2013 — Putus : 05-10-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 370/Pid/B/2013/PN.PBR
Tanggal 5 Oktober 2013 — ASAN ALS ACEK
24 — 4
  • Terdakwa Asan Als Acek tidak di temukan halhal yangdapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar ataupemaaf Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan rohani mauunmempertanggung jawabkkan atas perbuatannya oleh karenanya,terdakwa tetapmdinayatkan berslah dan harus di jatuhi hukuman yangsetimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa mengenai hukuman terhadap TerdakwaMajelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum terendiri dari pdatuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa hukuma
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 189/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 31
  • GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DIKUALIFIKASIKAN BUKANGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMA.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
1.SURADI
2.SAMTONI
3.LEGIMIN
4.PARDI
5.WAKIYO
6.SITI
7.DARYONO
8.RUSLI
9.SUYANI
10.SURYADI
11.WAGIMAN
12.EDI OKTA
13.WARDI
14.ZAH ROZI
15.SARWOTO
16.BAKRI
17.SITI MARIAH
18.DAMIRI
19.WARNO
20.ROHMAN
21.SARDI
22.IWAN
23.HOLILI
24.JAINAL
25.SUPANGAT
26.KARYANTO
27.ALIMUDIN
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.ROJIN
37.MEMET
38.SARJONO
39.IFIN SABANI
40.WARTINI
41.WARSI
42.HENDRA SAPUTRA
43.MAS HENDRO
44.MISMAN EFENDI
45.SITI KHADIJAH
46.AHMAD MUSLIM
47.NENGAH ADI SUKIRNO
48.BAHRUDIN
49.SUPARDI
50.ABU BAKAR
51.WAGIMAN.AS
52.MADAMIN
53.ARIEF SYAFARI
54.TOHIRIK
55.KASDULLOH
56.AMIR
Tergugat:
1.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan C.q. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kantor Wilayah BPN, C.q Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat jalan bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah, Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Satuan Kerja Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II C.q. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
64 — 14
  • Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukuma. Dalam gugatan yang disampaikan Para Penggugat halaman 11angka 7.1, bahwa salah satu alas hak tanah yaitu Sertifikat HakMilik No. M.21/Pn dengan surat ukur No. 1799, tanggal 1 Juli 1978,luas 7.450 M? atas nama Zaini pemilik awal, kKemudian Akta JualBeli dari Zaini kepada A.S. Siregar No. 20/Kec/1979 tanggal 1Agustus 1979, dan Akta Jual Beli dari A.S. Siregar kepadaPenggugat a.n. Suradi No. 004/PPATPN/2011 tanggal 13 Januari2011;b.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
87 — 42
  • selanjutnya Pemohon dan Termohon masingmasingtelah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Juli 2021;Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakantidak akan mengajukan apaapa lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalamberita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 02-11-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 193/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 2 Nopember 2018 — * Perdata - MULJONO MARTOATMODJO, Dkk X Ny, Hj. MULYATI
57 — 208
  • Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukuma. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat , Il dan Tergugat III dengandalil telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum yaitu memiliki,menguasai, menempati tanah milik Penggugat;b.
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 18-04-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 1406/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 6
  • Tergugat menyatakansudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, danmenyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 April 2019 yangselengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 April 2019;Bahwa, selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat menyatakanmohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepadaberita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
92 — 38
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek Gugatan Surat pemesanan tanah dan bangunan nomor:0030/BLSP/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 yangditandatangani oleh para pihak antara konsumen H.HARTAWAN dengan PT Cilra Land Celebes c/q PT. CiputraFajar Mitra yang PT. Ciputra Fajar Mitra diwakili oleh : ARYSETIAWAN Jjabatan sebagai : Project Manager dan ANITA MAYAKUSUMA jabatan sebagai: Marketing.
Pengadilan PN RENGAT Perdata Tanah
Putus : 17-03-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 14/Pdt.G/2013/PN-RGT
Tanggal 17 Maret 2014 — H MUHTAR (PENGGUGAT) M E L A W A N MASNI, DKK (TERGUGAT I)
32 — 2
  • Bahwa tidak benar tergugat I secara diamdiam dan tampa izinPenggugat mengurus sertifikat Hak Milik atas tanah perkara sehinggaterbit Sertifikat Hak Milk Nomor 1307 Surat Ukur Nomor 4498/1988Tanggal 09 Mei 1988 atas nama Tergugat I tampa hak dan dasar hukuma.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 2/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
297 — 189
  • Pihak Penggugat dapat menggunakan sarana hukuma quo untuk menyelesaikan sengketa KTUN. Namun,Penggugat tidaklah sungguhsungguh untuk melaksanakannya. Upaya administrasi yang dilakukan hanyamenggugurkan syarat formal, atau sebatas pemenuhanformalistik (menggugurkan kewajiban prosedural) untukterpenuhinya alasan Penggugat memiliki standing in judiciountuk mengajukan gugatan ke PTUN. Dan menjadikanalasan pihak tergugat yang tidak menjawab bandingadministrasi untuk membenarkan sikap Penggugat.
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 30-11-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN. Bek
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata - PT. ARTHA PRIMA FINANCE sebagai PEMOHON LAWAN - SANGKUI sebagai TERMOHON
287 — 247
  • ARTHA PRIMAFINANCE cabang Singkawang untuk membayar cicilan mobil ;e Bahwa pada saat pembayaran itu, saksi hanya menunggu di luar kantor ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang takterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Harta Bersama
Register : 10-06-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 14-04-2017
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA.ME
Tanggal 30 Nopember 2015 — perdata
77 — 13
  • No. 0448/Pdt.G/2015/PA.MEBahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu apapun lagidan mohon putusan Majelis Hakim;Bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini, maka segala halyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telahtermuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
300 — 468
  • Penetapan dan/atau Penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, Khususnya Asas KepastianHukum dan Asas Kecermatan antara lain :1)Asas Kepastian Hukuma) Bahwa Tergugat menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketatelah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;b) Bahwa bukti Tergugat telah melaksanakan Asas Kepastian hukumdalam menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa adalahdidasarkan pada faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa penjatuhan