Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
507 — 151
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 8/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
TATIK LARASATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
WISNU WICAKSONO;
256 — 204
  • langsung, juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut;Terkait dengan proses balik nama sertipikat Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1558/Kedaung, Tanggal 6 April 1994, Gambar Situasi(GS) Nomor 9504 Tanggal 15 September 1993, Luas 180 M2, atasnama WISNU WICAKSONO, yang didasarkan pada Akta JualBellNomor 107/2015, (Akta yang dijadikan dasar proses balik namaoleh Tergugat), Tanggal 09 Juli 2015, Tergugat dalam hal ini telahmelakuan tindakan hukum yang melangar
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 08-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 210/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IMRAN MISBACH, SH
Terdakwa:
MICHAEL MANUAMA
53 — 15
  • Menyatakan Terdakwa Terdakwa Michael Manuama terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN SonPenggelapan Dalam Jabatan, Sebagai Perbuatan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana melangar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;2.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.SIM
Tanggal 28 Maret 2016 — RIAMONANG SIPAYUNG, Dk melawan RASAMEN SARAGIH, Dkk
94 — 21
  • Dengan ditutupnya akses jalan tersebuttelah menimbulkan kerugian besar bagi para Tergugat;6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (tanpahalaman) sangat tidak mendasar dan mengadaada, sehingga sangat beralasanuntuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampaiTerguat V yang mengusai dan mengusahai tanah terperkara adalah merupakanperbuatan melangar hukum adalah tidak mendasar dan sangat mengadamengada.Bahwa
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 30/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : Mentan Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Kasing Adjang Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Kaltim Jaya Bara
Terbanding/Turut Tergugat : Kitab Surat
55 — 42
  • tunai dan sekaligus lunas sesuai dengan apayang telah tertuang pada Pasal 1267 KUHPerdata;Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidakSiasia (i/lusoir) di Kemudian hari Karena adanya itikad tidak baik dariPara Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara iniberlangsung, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara A quo memerintahkan kepada Para Tergugatuntuk menghentikan segala bentuk kegiatan kegiatan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan yang melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/PDT.SUS/2009
THEN GEK TJOE; 1. DR. FREDY SETYAWAN, 2. PEMERINTAH RI CQ. DEPKUMHAM RI CQ. DITJEN HAKI CQ. DIREKTORAT MEREK DITJEN HAKI DEPKUMHAM RI
164 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah salah menerapkan atau melangar hukum karenamemberikan putusan (petitum) diluar materi pemeriksaan sengketamerek;Il. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum karena Judex Factitanpa disertai pertimbangan/analisa, menyatakan merek "Logo (huruf N) +Natasha" milik Pemohon Kasasi tidak sah dan tidak dilindungi hukum,karena samasama mengandung unsur kata "NATASHA" dengan merek"Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi;Ill.
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 27-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Spt
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 50
  • Muhammad Arya Mukti Azzuhri bin Tergugatdan Aina Nazwa binti Tergugat tidak mau diantar ke tempat tinggalTergugat di Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang,Kabupaten Kotawaringin Timur atas kemauan anak sendiri untuk ikutPenggugat sebagai Ibu kandung; Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pengugat tidak pernahmelanggar adat, mendidik anakanak dengan baik misalnya mengantarsekolah, mendatangkan guru mengaji pada prinsipnya Penggugat dapatmenjadi orang tua yang baik; Bahwa Penggugat tidak pernah melangar
Pengadilan PN BOGOR Perdata Tanah
Register : 14-05-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Bgr.
Tanggal 12 Maret 2014 — DYAH MUMPUNI CIPTANINGTYAS LAWAN MOHAMMED SALMEN MOHAMMED BIN BISHER
110 — 44
  • Mariyam Saleh Binti Bisyir olen Tergugat tidak mempunyai alas hakatau dasar hukumnya sama sekali, oleh karenanya perbuatan Tergugattesebut termasuk perbuatan melangar hukum, sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPerdata;Bahwa dengan dikuasainya Sertifikat HGB No.1305/Baranangsiang olehTergugat tanpa alas hak/ dasar hukum tersebut, jelas menimbulkan kerugianbaik materiil maupun immateriil pada Penggugat, karena Penggugat tidakdapat menikmati atau memanfaatkan sertipikar tersebut untuk keperluankeperluan
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 03-10-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 598/Pdt.G/2016/PA.Sidrap
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 29
  • Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawanhukum/ melangar hak penggugat, maka cukup beralasan hukum penggugat menuntutkepada tergugat I, untuk menyerahkan hasil tanah obyek sengketa sebagai boedul waris,terhitung sejak Alamarhun MAGGA meninggal dunia yakni tahun 2015 sampai sekarang,5tergugat telah mengambil hasil panen padi sebanyak 2 kali dengan rataratapenghasilan untuk wilayah Tanacellae sebanyak 5 ton/1 Ha dalam satu kali panengabah kering sawah, dengan harga Rp. 4.000,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1401 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 — Ir. HUSNI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sidang Pengadilan Negeri menyatakandengan tegas bahwa saksi tidak tahu kalau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.Bahwa Pasal 13 menyatakan dengan tegas:1 Gubenur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :a Memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipundengan sebutan sementara.b Memberikan izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara kecualiapabila wewenang milik itu tegastegas dilimpahkan kepadanya.2 Surat keputusan yang melangar
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 233-K/PM II-08/AU/IX/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — BARUTO LUCKY ALFIAN, KAPTEN KAL
100 — 50
  • Mohon agar Terdakwa ditahan.Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Pledoi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadiliPerkara Pidana Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut:Primer:1 Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanpenerlantaran atau melangar pasal 49 huruf a UU RI nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
76 — 17
  • Bukan Perbuatan Melangar Hukum a.3.1.Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menerangkan bahwa meskipundalam resume rapat telah menghasilkn kesimpulan untuk menuntaskana.3.2.a.3.3.a.3.4.pembayaran sisa volume hasil pekerjaan,... dst, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III dst.....; Bahwa dalam peitum nomor 6 Penggugat mohon agar dinyatakan sisaharga volume pekerjan Penggugat yang belum dibayar Rp. 4 milyar lebih;Bahwa dalam petitum nomor 7 Penggugat mohon agar terhadap
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 25-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 29/Pid.B/2016/PN Mrj
Tanggal 14 April 2016 — I. ASMANIDAR Binti EMSAHAR pgl. SI AI II. SRI ASTUTI Binti H. SARIDIN pgl. TUTI
84 — 9
  • 2016/PN MrjMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusanini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 02-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN CURUP Nomor 126/Pid.B/2019/PN Crp
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin MAT
64 — 43
  • CrpMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidaritasyaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5KUHPidana, Subsidair melangar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5KUHPidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secaraSubsidaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harusdibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tjs
Tanggal 29 Mei 2019 — Pemohon:
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
88 — 61
  • Pemohon saat itu tidak didampingioleh Kuasa Hukum/Pengacara ;Oleh karenanya sangatlah Patut Perbuatan TERMOHON yang dimaksud pada poinangka 11 Permohonan ini telah melangar Pasal 56 KUHAP yang berbuny) :Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahunatau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidanalima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabatyang
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 8 Juni 2017 — - GUNAWAN ALIAS SIGUN
36 — 9
  • sebagaimana dakwaan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kKesatu melanggar Pasal 114ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 113ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau kKeempat melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pdt./2015
Tanggal 16 Februari 2016 — FAUSTA SUSIATI, DKK VS ADE ILLAWATI, DK
103 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ade Illawati, namunapakah dalam memperoleh Akta Kelahiran itu, mekanisme danpersyaratannya sudah benar dan tidak melangar hukum;Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbanganhukum untuk mengetahui asalusul seseorang dengan memakaiPasal 55 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, PengadilanTinggi Semarang lupa atau meniadakan pembahasan pasal atau ayatberikutnya, yaitu Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, yang menyatakan: Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1)pasal ini tidak
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
135 — 52
  • Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 18-05-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 33 /Pdt.G/2011/PN.SEL
Tanggal 12 Januari 2012 — LALU MUHAMMAD, S. Pt MELAWAN H.L. MAHRIP, DKK
37 — 21
  • Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, KecamatanSukamulia, Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I adalahperbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum danberakibat menimbulkan kerugian bagi penggugat dan negarasebesar Rp. 225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).1130.31,32.33,Bahwa karena sertifikat hak milik No.2370, luas 606 M2 tertanggal28 Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I diterbitkan atasperbuatan melawan hukum dan/atau melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Trisuma Atika Jaya
Termohon:
Bupati Morowali
172 — 105
  • dalam hal iniTermohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan keweananganyang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yangmelanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakandengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar